Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Pengertian Perceraian Definisi Menurut Islam Para Ahli dan Undang Undang

Pengertian Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian. Martiman Prodjohamidjojo, Op.cit, hal. 41.

Definisi Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk pelbagai golongan warga negara dan untuk pelbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang telah membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu : golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia Asli (Bumiputera). Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 15 

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atsa perceraian tersebut.Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal. 17. 

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini. Ibid, hal. 21. 

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karna terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Ibid. 

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan percearaian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama). Hilman Hadikusuma, Op.cit, hal. 18. 

Umumnya proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan, yaitu sebagai berikut :
  1. Mengajukan permohonan atau gugatan perceraian. 
  2. Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami-istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian yang diajukan. Namun sebelumnya, pengadilan harus mengupayakan jalan perdamaian. 
  3. Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan. 
  4. Tahap eksekusi. 


Dampak Perceraian

Sejumlah dampak yang timbul akibat eksekusi perceraian adalah sebagai berikut: 
  1. Terhadap suami maupun istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus. 
  2. Terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak. 
  3. Terhadap harta benda, harta bersama dibagi rata, terkecuali harta bawaan dan perolehan, selama tidak diatur lain dalam perjanjian, dan di luar penentuan kewajiban nafkah pria untuk mantan istri dan anak. Martiman, Op.cit, hal. 71. 


Adapun sebelum agama Islam lahir, perceraian dalam kalangan orang Arab Jahiliyah mudah dan sering kali terjadi. Para suami menceraikan istrinya dengan melakukan thalaq* Thalaq : Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri dan rujuk di dalam ‘iddah*‘iddah : Saat menunggu bagi perempuan (istri) untuk mengetahui kekosongan rahimnya, atau untuk beribadah, atau keadaan bersedih-berduka cita terhadap perkawinanya, yang berakhir.   yang tidak ada batasnya. Begitu suami marah, begitu dengan mudah ia mel;akukan thalaq. Tetapi begitu marahnya hilang begitu ia melakukan rujuk dan hidup sebagai suami istri lagi. Perbuatan ini dilakukannya tanpa kenal batas, bahkan jika ia ingin menyakiti istrinya,setiap hampir habis ‘iddahnya suami melakukan rujuk kembali, kemudian melakukan thalaq kembali, dan setiap hampir habis ‘iddahnya, suami melakukan rujuk kembali. Begitulah perbuatan suami terhadap istrinya terus-menerus tanpa ada batasnya.

Terjadilah pada waktu itu pasaran thalaq. Wanita atau istri waktu itu tidak berharga, ia laksana bola permainan laki-laki belaka. Djamil Latif, Op.cit, hal. 27. 

Islam hanya memperbolehkan thalaq yang boleh rujuk dalam ‘iddah dua kali saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an :

“Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”. Al-Qur’an: 229, S: 2 (Al-Baqarah) 

Apabila suami telah melakukan thalaq kali ketiga, maka habislah hak thalaq suami, karena itu hilanglah pula haknya untuk rujuk kepada istrinya. Kecuali jika bekas istrinya menikah dengan suami yang lain (bukan nikah muhallil) dan telah disempurnakan kehidupan perkawinan itu serta telah di thalaq pula oleh suami yang lain itu maka barulah terbuka kesempatan bagi bekas suami pertama untuk kembali kepada bekas istrinya dengan melakukan perkawinan baru, sebagaimana firman Allah:

“kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya, sampai ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkanNYA kepada kaum yang (mau) mengetahuinya”.Al-Qur’an: 230, S: 2 (Al-Baqarah) 

Menurut KUH  Perdata  (BW)  putusnya  perkawinan  dipakai  istilah  ‘pembubaran perkawinan’ (otbinding des huwelijks) yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang  ‘Pembubaran  Perkawinan  Pada  Umumnya’  (Pasal  199),  tentang  Pembubaran

Perkawinan Setelah Pisah Meja dan Ranjang’ (Pasal 200-206(b)), tentang ‘Perceraian Perkawinan’ (Pasal 207-232(a)) dan yang tidak dikenal dalam Hukum Adat atau Hukum Agama (Islam) walaupun kenyataanya juga terjadi ialah Bab XI tentang ‘Pisah Meja dan Ranjang (Pasal 233-249). Hilman Hadikusuma, Op.cit, hal. 149.

Pasal 199 BW menyebutkan bahwa perkawinan itu terputus karena :
  1. Oleh karena meninggal dunia 
  2. Oleh karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami istri selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu oleh istri atau suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas 
  3. Oleh karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur (perceraian gantung) dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagi kedua bab ini 
  4. Oleh karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini. Djamil Latif, Op.cit, hal. 87. Selanjutnya dikatakan ‘jika suami dan istri pisah meja dan ranjang’, baik karena salah satu  dari alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 233, maupun atas permohonan kedua belah pihak, dan perpisahan itu tetap berlangsung selama lima tahun penuh tanpa perdamaian antara kedua pihak, maka mereka masing-masing bebas untuk menghadapkan pihak lain ke Pengadilan dan menuntut agar perkawinan mereka dibubarkan (Pasal 200). Tuntutan itu harus segera ditolak bila pihak tergugat, setelah tiga kali dari bulan ke bulandipanggil ke pengadilan tidak muncul-muncul atau datang dengan mengadakan perlawanan terhadap tuntutan itu atau menyatakan bersedia untuk berdamai dengan pihak lawan (Pasal 201). Hilman Hadikusuma, loc.cit 


Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok pada waktu mengajukan permohonan termaksud dalam Pasal 831 Reglemen Acara Perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok. Jika pada waktu mengajukan surat permohonan tersebut di atas si suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman istri yang sebenarnya (Pasal 207) perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama (Pasal 208). Ibid. 

BW berlaku bagi orang Eropa dan Cina sedangkan HOCI berlaku bagi orang Indonesia Asli Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon. Bagi orang-orang yang beragama Kristen yang berada di luar daerah-daerah tersebut berlaku ketentuan-ketentuan asli dari agama mereka sendiri. Djamil Latif, Op.cit, hal. 85. 

Sebenarnya HOCI dalah kombinasi antara BW dan Hukum Adat karena syarat-syarat perkawinan banyak persamaan antara HOCI dengan BW dengan perlunakan sana-sini, sedang mengenai harta perkawinan adalah Hukum Adat, yakni mengikuti prinsip pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Satu hal yang oleh umum dianggap sebagai salah satu sendi dari Agama Kristen ialah hal monogami, yaitu ketentuan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang. Sistem monogami ini telah dianut oleh BW (Pasal 27 BW) dan HOCI (Pasal 2 S 1993 No. 74). Ibid.

Menurut Pasal 51 S. 1933 No.74 (HOCI), menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut Staatsblad ini adalah putus karena :
  1. Oleh karena meninggal dunia 
  2. Oleh karena suami atau istri meninggalkan tempat kediamannya selama dua tahun tanpa adanya kabar tentang hidup atau matinya dan bersambung oleh suatu perkawinan baru oleh suami atau istri yang ditinggalkan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri di tempat kediaman dari suami atau istri yang meninggalkan tempat kediaman itu, setelah mendengar keterangan jika mungkin dari Kepala Desanya, dan lagi sekedar dianggap perlu oleh Pengadilan Negeri harus dilakukan pemanggilan dengan perantaraan apa saja terhadap yang bepergian itu. Kalau satu sama lain ini terjadi, maka Pengadilan Negeri baru akan memberi izin untuk perkawinan yang baru itu, apabila memang ternyata tidak masuk kabar tentang masih hidupnya orang yang bepergian itu. Ibid, hal. 92. 


Kalangan gereja tidak membenarkan adanya perceraian perkawinan. Agama Kristen Katholik sendiri sama sekali tidak memungkinkan perceraian perkawinan, sedang Agama Kristen Protestan mengenal adanya perceraian akan tetapi dengan alasan zina, sedang alasan lain tidak diperebolehkan. Tetapi orang-orang Indonesia yang beragama Protestan biasanya mengakui beberapa perkara yang berat sebagai alasan-alasan buat perceraian : zina (oleh laki-laki dan oleh perempuan), penganiayaan berat, peninggalan dengan niat jahat, terkadang-kadang juga kemajiran. Ter harr, Begenselen en Stelsel van het Adatrecht, Terjemahan Soebakti Poesponoto, Hero, Surabaya, hal. 86.


Walaupun agama Kristen-Katholik sama sekali tidak memungkinkan perceraian perkawinan dan hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan, namun di Indonesia dan di lain-lain negara juga, perihal perkawinan diantara orang-orang Kristen pada umunya dianut suatu prinsip bahwa suatu perkawinan oleh Undang-undang dipandang hanya selaku suatu perhubungan perdata belaka antara suami dan istri, artinya terlepas dari pada peraturan agama si suami dan istri. Hal ini bisa kita jumpai dalam Pasal 26 BW dan Pasal 1 S. 1993 No. 74 (HOCI). Karena itu peraturan dari BW dan HOCI yang memungkinkan perceraian perkawinan (echtsheiding) berlaku juga bagi orang-orang yang beragama Kristen-Katholik. Bandingkan dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Djamil Latif, Op.cit, hal. 86. 

Menurut Hukum Adat, perkawinan itu termasuk “urusan keluarga dan kerabat,”*Ter harr, Op.cit, hal. 179.  walaupun dalam pelaksanaannya pribadi yang bersangkutan yang menentukan untuk berlangsung terus atau terputusnya suatu perkawinan, karena “berkumpulnya dua orang untuk pergaulan suami istri adalah urusan yang bersifat perseorangan.”*Ibid, hal. 180.  Karena itu perkawinan menurut Hukum Adat mempunyai berbagai fungsi :
  1. Untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib daripada masyarakat, kerabat kearah angkatannya. 
  2. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu meneruskan masyarakat sanak saudaranya. 
  3. Meneruskan bagian clan, suku, dan keluarga 
  4. Mempertahankan masyarakat dusun dan wilayah sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat. 
  5. Mempertahankan hubungan golongan-golongan sanak saudara satu sama lain. 
  6. Meneruskan hubungan yang timbal balik.Ibid, hal. 179 dan 180.  


Fungsi-fungsi tersebut berpengaruh pula atas alasan-alasan dan kemungkinan untuk perceraian.Ibid, hal. 180. 

Dalam Hukum Adat, pada umumnya kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang sekali dilangsungkan dapat bertahan buat selama-lamanya. Tapi dapat timbul keadaan-keadaan, dimana kepentingan kerabat dan masyarakat menghendaki putusnya perkawinan itu, disamping itu ada hal-hal yang bersifat perseorangan oleh masyarakat dianggap sebagai alasan untuk bercerai.Ibid, hal. 180. 

Hukum Adat memungkinkan perceraian perkawinan. Perceraian mungkin dimana kepentingan kerabat dan masyarakat menghendaki keputusan perkawinan itu, disamping itu ada hal-hal yang bersifat perseorangan oleh masyarakat dianggap sebagai alasan untuk bercerai.*Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Soeroengan, Jakarta, 1954, hal. 108.  Tetapi yang pada umumnya dianggap sebagai alasan untuk perceraian ialah zina dari pihak si istri. Ibid. 

Undang-undang perkawinan yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, mengadakan klasifikasi perceraian sebagai berikut :
  1. Kematian 
  2. Perceraian; 
    • Cerai – Thalaq 
    • Cerai – Gugatan. 
  3. Keputusan Pengadilan. 


Penjelasan umum tentang Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa,  sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedang dilain pihak harus dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Karena itu pula undang-undang ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, sehingga tidak ada perkawinan di luar masing- masing hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945,Pasal 2 ayat (1) PP No. 9-1975 disamping tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) PP No. 9-1975

Karena tidak ada perkawinan di luar hukum masin-masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Jadi jelaslah bahwa dengan berlakunya undang-undang ini yang pelaksanaannya secara efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, berlaku pula hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagai hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian. Karena itu bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri dan tidak pula kemungkinan untuk cerai dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, bagi orang Hindu atau Budha.Hilman Hadikusuma, Op.cit, hal. 104.

Karena itu Undang-undang ini telah menentukan beberapa prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berlandaskan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta Mas, Jakarta, 1968, hal. 7

Prinsip-prinsip dan asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami  istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Karena itu perkawinan bukanlah hanya sekedar hubungan perdata semata-mata tetapi mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir (jasmani) dan batin (rohani).
  2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping menurut perundang-undangan yang berlaku.Pasal 2 ayat (1) (2) UU No. 1 Tahun 1974 Dengan demikian hukum agama tentang perkawinan menjadi hukum positif. 
  3. Perkawinan berasaskan monogami dan bagi mereka yang karena hukum dan agamanya membolehkan beristri lebih dari seorang (poligami), menunjukkan poligami itu di bawah pengawasan Hakim. Pasal 3,4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 
  4. Perkawinan dimana calon suami istri itu ditentukan batas umur untuk kawin, yakni 19  tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, untuk mencegah kawin di bawah umur Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 , demi generasi selanjutnya. 
  5. Perkawinan dimana menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Pasal 39 dan 40 UU No. 1 Tahun 1974 
  6. Perkawinan dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dimana suami sebagai kepala rumah tannga dalam pergaulan masyarakat, dimana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 
  7. Penentuan pengadilan berdasarkan keagamaan seseorang untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk perceraian, yakni : Pengadilan 

Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi mereka yang beragama bukan Islam.  Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

Prinsip dan asas-asas yang dianut oleh undang-undang ini sebagaimana tersebut di atas adalah sejalan dengan prinsip dan asas-asas yang dianut oleh Islam berdasarkan Al-Qur’an dan hadist Rasul.

Daftar Pustaka Makalah  Perceraian Menurut Islam

Pengertian Perceraian Definisi Menurut Islam Para Ahli dan Undang Undang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment