Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

Pengertian Perjanjian Jual Beli Definisi Hak dan Kewajiban Resiko derta Hukum dan Asas

Pengertian Perjanjian Jual Beli adalah - Untuk mengetahui perjanjian jual-beli, ada baiknya dilihat Pasal 1457 
KUHPerdata  yang  menentukan  “jual-beli  adalah  suatu  persetujuan  yang mengikat  pihak  penjual berjanji  menyerahkan  sesuatu  barang/benda  (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.


Wirjono Prodjodikoro mengatakan :
“Jual- beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”. (Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, (Sumur, Bandung, 1991), hal 17)

Definisi Jual Beli

Selanjutnya  Volmar  sebagaimana  dikutip  oleh  Suryodiningrat  mengatakan bahwa :
“Jual-beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”. (R.M Suryodiningrat, Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian, (Tarsito, Bandung, 1996),hal 14)

Di dalam sistem obligator, apabila barang telah dijual tetapi belum ada penyerahan kepada pembeli, tetapi barang yang dijual itu kemudian dijual kembali untuk yang kedua kalinya oleh si penjual, dan diserahkan kepada pembeli kedua (2), maka barang tidak menjadi milik pembeli kedua, tegasnya apabila A selaku penjual, menjualkan barangnya kepada si B, selaku pembeli yang pertama, sebelum barang diserahkan kepada B, A menjualkannya kepada C, selaku pembeli yang kedua, di dalam Sistem Obligator, perbuatan A, tidak dibenarkan, hal ini seperti yang dimuat di dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 19 Juni 1983, No. 101 K/Sip/63 di dalam perkara ini PT. Daining diputuskan oleh Mahkamah Agung telah menyalahi janjinya untuk menjual sebuah pabrik kepada PT. Ichsani, dalam perkara ini Mahkamah Agung tidak membenarkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, bahwa dengan penyetoran uang harga pabrik tersebut oleh tergugat dalam kasasi (PT. Ichsani) di suatu Bank atas rekening penjual, dengan sendirinya pabrik sudah menjadi milik tergugat dalam kasasi, dan juga penyerahan kepada PT. Ichsani tidak mungkin dilaksanakan karena pabrik tidak lagi barada di tengah PT. Daining, karena telah dikuasai oleh PN. Areal Survey.

Sifat obligator ini sangat berlainan sekali dengan Code Civil Prancis, yang menyatakan bahwa hak milik atas barang-barang yang dijual adalah sudah berpindah ke tangan pembeli pada waktu persetujuan jual-beli diadakan. Di dalam Hukum Adat di Indonesia, perincian-perincian pengertian obligator dan sifatnya sama sekali tidak diperlukan.

Menurut Hukum Adat Indonesia yang dinamakan jual-beli, bukanlah persetujuan belaka, yang berada diantara kedua belah pihak, tetapi adalah suatu penyerahan barang oleh si penjual kepada si pembeli dengan maksud memindahkan hak milik, atas barang itu dengan syarat pembayaran harga tertentu, berupa uang oleh pembeli kepada penjual. Dengan demikian dalam Hukum Adat setiap hubungan jual-beli tidak mengikat kepada asas atau Sistem Obligator, atau sistem/asas yang lainnya.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa :

“Dalam Hukum Adat ada juga persetujuan antara kedua belah pihak yang berupa mufakat tentang maksud untuk memindahkan hak milik dari tangan penjual ke tangan pembeli dan pembayaran harga pembeli oleh pembeli kepada penjual, tetapi persetujuan itu hanya bersifat pendahuluan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yaitu berupa penyerahan tadi. Selama penyerahan barang belum terjadi, maka belum ada jual-beli, dan pada hakekatnya belum ada mengingat apa-apa bagi kedua belah pihak”. (Wirjono Prodjokoro, Op.Cit, hal 17)

Tentang perjanjian jual-beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (pasal 1458 KUHPerdata). Jual-beli tiada lain dari persesuaian kehendak (wis overeensteeming) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga.  Barang dan hargalah yang  menjadi essensial perjanjian jual-beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual-beli. Sebaliknya jika barang objek jual-beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual-beli dianggap tidak ada.

Cara  dan  terbentuknya  perjanjian  jual-beli,  bisa  terjadi  secara openbar/terbuka, seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar Eksekutorial atau yang disebut excutoriale verkoop. Penjualan Eksekutorial mesti dilakukan melalui lelang di muka umum oleh pejabat lelang. Akan tetapi cara dan bentuk penjualan

Eksekutorial yang bersifat umum ini, jarang sekali terjadi. Penjualan demikian harus memerlukan keputusan pengadilan. Karena itu jual-beli yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari, adalah jual-beli antara tangan ke tangan, yakni jual-beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi, dan tidak perlu di muka umum. Bentuk jual-belinyapun, terutama jika objeknya barang-barang bergerak cukup dilakukan dengan lisan. Kecuali mengenai benda-benda tertentu, terutama mengenai objek benda-benda tidak bergerak pada umumnya, selalu memerlukan bentuk akta jual-beli. Tujuan akta ini hanya sekedar mempelajari jual-beli itu dengan keperluan penyerahan yang kadang-kadang memerlukan penyerahan yuridis di samping penyerahan nyata.

Hak dan Kewajiban Dalam Suatu Perjanjian Jual-Beli 

Hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian jual-beli pada dasarnya  meliputi kewajiban pihak penjual maupun pihak pembeli.

Kewajiban Penjual

Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari Pasal 1427 KUHPerdata yaitu :
“Jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah maka pembelian adalah batal”.

Memang ketentuan penafsiran yang merugikan penjual ini seolah-olah dengan pembeli ketentuan umum. Penjual yang dibebani kewajiban untuk menyerahkan barang ditinjau dari segi ketentuan umum hukum perjanjian, adalah berkedudukan sebagai pihak debitur. Akan tetapi, barangkali rasionya terletak pada hakekat jual-beli itu sendiri.

Umumnya pada jual-beli, pihak penjual selamanya yang mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. Jadi penafsiran yang membebankan kerugian pada penjual tentang pengertian persetujuan yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian kembar, tidak bertentangan dengan ketertiban umum (openbare-orde).

Jika pasal 1473 KUHPerdata tidak menyebut apa-apa yang menjadi kewajiban pihak penjual, kewajiban itu baru dapat dijumpai pada pasal berikutnya, yakni Pasal 1473 KUHPerdata pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua, yakni :
  1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, 
  2. Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan (vrijwaring),  bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.


Penyerahan barang dalam jual-beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis (Juridische Levering) disamping penyerahan nyata (Eitel Jke Levering), agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut (pasal 1475 KUHPerdata). Misalnya penjualan rumah atau tanah. Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan melakukan akte balik nama (overschijving) dari nama penjual kepada nama pembeli, umumnya terdapat pada penyerahan benda-benda tidak bergerak.


Lain halnya dengan benda-benda bergerak. Penyerahannya sudah cukup sempurna dengan penyerahan nyata saja (pasal 612 KUHPerdata). Mengenai ongkos penyerahan barang yang dijual, diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata yang berbunyi :

“Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli jika tidak telah diperjanjikan sebelumnya” :
  1. Ongkos penyerahan barang ditanggung oleh penjual 
  2. Biaya untuk datang mengambil barang dipikul oleh pembeli Namun demikian kedua belah pihak dapat mengatur lain, di luar  ketentuan yang disebut di atas. Karena Pasal 1476 KUHPerdata itu sendiri ada menegaskan, ketentuan pembayaran ongkos penyerahan yang dimaksud Pasal 1476 KUHPerdata tadi berlaku, sepanjang para pihak, penjual dan pembeli tidak memperjanjikan lain. Malah kalau dalam praktek sering ditemukan, pembelilah yang menanggung ongkos penyerahan. Jika demikian halnya, sedikit banyak harga penjual akan lebih tinggi dari pembeli yang menanggung ongkos penyerahan.


Jika para pihak tidak menentukan tempat penyerahan dalam persetujuan jual-beli, maka penyerahan dilakukan di tempat terletak barang yang dijual pada saat persetujuan jual-beli terlaksana. Ketentuan ini terutama jika barang yang yang dijual terdiri dari benda tertentu (bepaalde zaak). Bagi jual-beli barang-barang di luar barang-barang tertentu, penyerahan dilakukan menurut ketentuan Pasal 1393 ayat (2) KUHPerdata, penyerahan dilakukan di tempat tinggal kreditur, dalam hal ini di tempat pembeli dan penjual.

Adapun barang yang diserahkan harus dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat persetujuan dilakukan. Serta mulai saat terjadinya penjualan, segala hasil dan buah yang timbul dari barang, menjadi kepunyaan pembeli (Pasal 1481 KUHPerdata). Berarti sejak terjadinya persetujuan jual-beli, pembeli berhak atas segala hasil dan buah yang dihasilkan barang sekalipun barang belum diserahkan kepada pembeli. Hal ini erat sekali hubungannya yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembeli adalah atas tanggung si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Atas pembebanan risiko yang demikian, tentu pantas untuk mensejajarkannya dengan kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh dari benda tersebut sejak persetujuan jual-beli diadakan, adalah pantas menjadi hak pembeli sekalipun barangnya belum diserahkan. Karena itu, semua hasil atau buah yang timbul sebelum saat penyerahan harus dipelihara dan diurus oleh penjual sebagaimana layaknya seorang bapak yang berbudi baik.


Kewajiban Pembeli


Adapun kewajiban pembeli adalah :

Kewajiban membayar harga (Pasal 1513 KUHPerdata) yang berbunyi :
“Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”.


Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual-beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUHPerdata sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Oleh karena itu, sangat beralasan sekali menganggap pembeli yang menolak melakukan pembayaran, berarti telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” (onrechtmatig).

1  Tempat Pembayaran

Tempat dan saat pembayaran pada prinsipnya bersamaan dengan tempat dan saat penyerahan barang. Inilah prinsip umum mengenai tempat dan saat pembayaran. Tentu tempat dan saat pembayaran yang utama harus dilakukan di tempat dan saat yang telah ditentukan dalam persetujuan. Jika tempat dan saat pembayaran tidak ditentukan dalam perjanjian, barulah dipedomani prinsip umum di atas. Yakni pembeli wajib malakukan pembayaran di tempat dan saat dilakukan penyerahan barang.

Atas dasar aturan yang diuraikan, maka dapat dilihat :
  • Pembayaran barang generic harus dilakukan di tempat tinggal pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan, bahwa penyerahan atas barang generik dilakukan di tempat tinggal/kediaman pembeli. 
  • Pembayaran barang-barang tertentu dilakukan di tempat dimana barang tertentu tadi terletak ataupun di tempat penjual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1429 KUHPerdata, yang menentukan penyerahan atas barang-barang tertentu harus dilakukan di tempat dimana barang tertentu terletak ataupun di tempat kediaman penjualan. 


Sesuatu hal yang barangkali dikejar oleh ketentuan Pasal 1514 KUHPerdata, yang pembayaran harus dilakukan di tempat penyerahan barang, bertujuan agar pembayaran dan penyerahan barang yang dibeli, terjadi bersamaan dalam waktu yang sama, sehingga pembayaran dan penyerahan barang terjadi serentak pada tempat dan saat yang sama.


2.  Hak Menunda Pembayaran
Hak menangguhkan/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan (stornis) yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya.

Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Bisa juga berupa gabungan hak reklame penjual semula oleh karena harganya belum dilunasi. Gangguan itu sedemikian rupa sehingga pembeli benar-benar terganggu menguasai dan memiliki barang tersebut. Hak menunda pembayaran sengaja diberikan kepada pembeli, demi untuk melindungi kepentingan pembeli atas kesewenangan penjual yang tidak bertanggung jawab atas jaminan barang yang dijualnya terbebas dari gangguan dan pembebanan. Oleh karena itu hak menangguhkan pembayaran akibat gangguan baru berakhir sampai ada kepastian lenyapnya gangguan. Kalau yang mengalami gangguan hanya sebagian saja, bagaimana penyelesaiannya. Peristiwa seperti ini tidak ada diatur dalam Pasal 1516 KUHPerdata. Sehingga untuk mencari penyelesaiannya atas kasus-kasus seperti itu, paling tepat mempergunakan analogi aturan yang dirumuskan pada Pasal 1500 KUHPerdata yang berbunyi :


“Jika yang harus diserahkan hanya sebagian dari harganya, sedangkan bagian itu dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian pentingnya hingga si pembeli seandainya bagian itu tidak ada, takkan membeli barangnya maka ia dapat meminta pembatalan pembelinya”.

Dengan demikian, jika yang terganggu hanya sebahagian dari harganya, sedangkan bagian itu dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikia pentingnya hingga si pembeli seandainya bagian itu tidak ada, takkan membeli barangnya maka ia dapat meminta pembatalan pembelinya.

Dengan demikian, jika yang terganggu hanya sebahagian saja pembeli dapat memilih :
  • Menuntut pembatalan jual-beli, 
  • Jual-beli jalan terus, dan menangguhkan pembayaran hanya untuk sejumlah harga atau sebahagian yang terganggu saja. 

Atas kebijaksanaan mempergunakan analogi Pasal 1500 KUHPerdata tersebut, dengan sendirinya telah dapat diatasi permasalahan penanggulangan pembayaran atas gangguan yang terjadi atas sebagian barang. Yakni jual-beli bisa dilanjutkan dengan jalan menunda pembayaran hanya sekedar harga bahagian barang yang terganggu. Selebihnya dapat dilunasi pembeli. Bagaimana halnya, jika pembeli tidak melunasi pembayaran atau menangguhkan pembayaran tanpa alasan? Gangguan maupun cacat tidak ada, namun pembeli tidak mau melakukan pembayaran. Menurut Pasal 1517 KUHPerdata, penjual dapat menuntut pembatalan jual-beli sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata. Sebenarnya Pasal 1517 KUHPerdata ini sudah agak berlebihan. Sudah cukup jelas dipergunakan alasan wanprestasi atas dasar moral kredit. Sebab keingkaran melakukan pembayaran telah menetapkan pembelian dalam keadaan lalai (mora). Sedangkan keadaan lalai itu sendiri adalah dasar hukum untuk menempatkan seseorang dalam keadaan wanprestasi.

Apa yang diterangkan di atas, menyangkut pembatalan jual-beli atas barang-barang tidak bergerak, jika pembeli enggan membayar harga barang. Kalau objek jual-belinya terdiri dari barang-barang yang bergerak (barang-barang biasa, perabotan rumah tangga dan sebagainya), jika dalam persetujuan telah ditetapkan jangka waktu tertentu bagi si pembeli untuk mengambil barang dan waktu tersebut tidak ditepati oleh si pembeli, jual-beli dengan sendirinya batal menurut hukum tanpa memerlukan teguran lebih dulu dari pihak penjual atau disebut wanprestasi zonder rechtelijke toessennkomst (Pasal 1518 KUHPerdata).

Risiko Dalam Perjanjian Jual-Beli 

  • Objek jual-beli terdiri dari barang tertentu (een zeker en hepaalde-zaak) Jika objek jual-beli terdiri dari barang tertentu, risiko atas barang berada  pada pihak pembeli terhitung sejak saat terjadinya persetujuan pembelian. Sekalipun penyerahan barang belum terjadi, penjual menuntut pembayaran harga seandainya barang tersebut musnah (Pasal 1460 KUHPerdata).


Dari ketentuan pasal 1460 KUHPerdata, jual-beli mengenai barang tertentu, sekejap setelah penjualan berlangsung, risiko berpindah kepada pembeli. Seandainya barang yang hendak di levering lenyap, pembeli tetap wajib membayar. Hanya saja ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata di atas adalah hukum yang mengatur, bukan hukum yang memaksa, karenanya ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh persetujuan.

Sebenarnya adalah lebih memenuhi logika, bahwa dalam perjanjian timbal balik seperti pada jual-beli apabila salah satu prestasi gugur, dengan sendirinya prestasi yang lainpun harus gugur. Dengan demikian lebih masuk akal, jika barang yang dijual musnah sebelum diserahkan pada pembeli, gugurlah kewajiban pembeli untuk membayar harga.

Adalah lebih baik untuk menentukan risiko dalam jual-beli barang tersebut, tetap berada pada pihak penjual selama barang belum diserahkan pada pembeli. Paling tidak risiko kemusnahan barang tidak menyebabkan pembeli harus membayar harga. Kurang baik rasanya jika pembeli dibebani membayar harga barang yang musnah. Bagaimana dapat diterima akal, jika tetap ada kewajiban membayar sesuatu yang telah musnah nilainya.

Apalagi jika ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan Pasal 1237 KUHPerdata yang menentukan sejak terjadinya perjanjian, barang yang hendak diserahkan menjadi keuntungan bagi pihak kreditur. Jika debitur melakukan kealpaan, debitur harus menanggung kealpaan tersebut, terhitung sejak debitur melakukan kealpaan tersebut. Akan tetapi oleh karena Pasal 1460 KUHPerdata merupakan lex spesialis, ketentuan Pasal 1237 KUHPerdata sebagai lex generalis, dengan sendirinya tersingkir.

Namun demikian diyakini, Pasal 1460 KUHPerdata itu sendiri belum dapat memberi jawaban atas semua keadaan. Terutama atas persoalan, jika barang yang menjadi objek jual-beli tadi benar-benar tidak dapat diserahkan, bukan karena barangnya musnah. Misal, barangnya tidak dapat diserahkan atas alasan impossibilitas objektif, umpamanya karena adanya larangan pemerintah menjual barang tersebut atau karena barang itu dicabut (onteigening) oleh pemerintah. Apakah dalam peristiwa-peristiwa seperti ini pembeli masih tetap diwajibkan membayar harga? Kalau dalam hal-hal seperti inipun pembeli tetap wajib membayar harga, benar-benarlah Pasal 1460 KUHPerdata merupakan ketentuan undang-undang yang paling merugikan bagi pembeli barang tertentu.

  • Objek jual-beli terdiri dari barang yang dijual dengan timbangan bilangan atau ukuran, risiko atas barang, tetap berada di pihak penjual, sampai pada saat barang itu ditimbang, diukur atau dihitung (Pasal 1416 KUHPerdata)


Akan tetapi jika barang telah dijual dengan tumpukan atau onggokan, barang-barang menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur atau dihitung (Pasal 1462 KUHPerdata).

Memperhatikan ketentuan Pasal 1461 KUHPerdata, risiko beli atas barang-barang nyata tetap berada pada pihak penjual sampai saat barang-barang itu ditimbang, diukur atau dihitung. Dengan syarat jika barang nyata tadi dijual tidak dengan tumpukan. Apabila barangnya dijual dengan tumpukan/onggokan, barang menjadi risiko beli, sekalipun belum dilakukan penimbangan, pengukuran atau perkiraan.


Saat Terjadinya Perjanjian Jual-Beli 

Harga ini harus berupa uang, sebab kalau harga itu berupa suatu barang,  maka tidak terjadi jual-beli, melainkan yang terjadi tukar-menukar.

Sifat konsensual dari jual-beli tersebut dapat dilihat pada Pasal 1458 KUHPerdata, yang mengatakan :
“Jual-beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Jadi, dengan lahirnya kata sepakat, maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual-beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensuil dan sering juga disebut Perjanjian Obligatoir.

Kadang-kadang para pihak yang mengadakan perjanjian, setelah lahirnya hak dan kewajiban, menganggap dirinya sudah mempunyai status yang lain, artinya sudah menganggap dirinya sebagai pemilik atas barang yang diperjanjikan itu. Sebenarnya belum, pembeli dikatakan menjadi pemilik atas barang semenjak diadakannya penyerahan atau sudah diadakan penyerahan.

Mengenai penyerahan hak milik ini, perlu diperhatikan barang-barang yang harus diserahkan, karena penyerahan barang tidak bergerak berbeda dengan penyerahan barang yang bergerak. Kalau barang bergerak, penyerahannya cukup dilakukan penyerahan secara nyata saja, atau penyerahan dari tangan ke tangan, atau penyerahan yang menyebabkan seketika si pembeli menjadi pemilik barang.

Penyerahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 612 KUHPerdata, Pasal 613 KUHPerdata dan Pasal 616 KUHPerdata, ini sudah ditegaskan dalam Pasal 1549 KUHPerdata, yang mengatakan: Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612 KUHPerdata, Pasal 613 KUHPerdata dan Pasal 616 KUHPerdata.

Pasal 616 KUHPerdata berbunyi :
“Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan Pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPerdata”.

Supaya penyerahan itu sah, menurut sistem kausal harus dipenuhi dua syarat, yakni :
  1. Adanya alasan hal yang sah (titel) 
  2. Orang yang dapat berbuat bebas atas barang itu. 
    • Titel adalah hubungan hukum yang mengakibatkan terjadinya penyerahan itu, misalnya, jual-beli, pemberian hibah, tukar-menukar. Kalau perjanjian ini tidak sah, maka penyerahannya tidak sah pula, atau dianggap tidak ada pemindahan hak milik.
    • Orang yang dapat berbuat bebas atas barang itu, yaitu orang yang berkewenangan penuh untuk memindah-tangankan barang itu atau orang yang diberi kuasa oleh si pemiliknya. Ini juga harus diperhatikan supaya penyerahannya itu sah.


Dengan demikian, agar prinsip perjanjian melalui internet tersebut dapat terlaksana dengan baik, dapat diperhatikan pula ciri-ciri perjanjian melalui internet atau ciri kontrak dagang elektronik, yaitu :
  1. Cara berkomunikasi kedua belah pihak harus memperhatikan bahwa situasi untuk memberikan informasi untuk hal yang tidak pantas (illegal). 
  2. Garansi dan vrijwaring 
    Bahwa di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus dibuat oleh salah satu pihak (penjual) dan harus bebas dari unsur penjiplakan, memperhatikan hak intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. 
  3. Biaya 
    Para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban untuk mambayar ganti rugi dilakukan dengan risk sharing (pembagian risiko). 
  4. Pembayaran 
    Mengenai harga dan cara pembayaran apakah pembayaran sekaligus, kredit ataupun pembayaran berdasarkan jumlah tertentu dari tugas yang telah diselesaikan. 
  5. Kerahasiaan 
    Dalam hal ini perlu dibuat untuk mamastikan agar para pihak terikat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat dalam perjanjian. 


Jadi kalau perjanjiannya tidak sah, seperti yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau tidak ada kata sepakat, menyebabkan alasan haknya tidak sah, maka penyerahannya tidak sah, juga bila dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka penyerahannyapun tidak sah. Tetapi meskipun orang yang diberi kuasa oleh pemiliknya, maka penyerahannya itu adalah sah, ini sebagai pengecualian (lihat Pasal 1977 KUHPerdata).

Mengenai hal pengecualian ini yang dibenarkannya hanya bila penyerahannya mengandung unsur dagang dan unsur itikad baik, maksudnya bila dalam perjanjian jual-beli (ini unsur perdagangan), terdapat pula unsur itikad baiknya, artinya orang yang membeli itu tidak mengerti, bahwa yang menjualnya itu bukan pemiliknya. Dengan demikian penyerahan itu tetap sah sekalipun dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya, asalkan memenuhi kedua unsur tersebut.

Asas-asas Hukum Perjanjian Jual-Beli


Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam asas yang dapat diterapkan, antara lain :

  1. Asas Kebebasan Berkontrak atau Sistem Terbuka
    Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja, asalkan tidak melanggar aturan yang memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan hal-hal di luar Undang-Undang sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini lebih dikenal dengan istilah “hukum perlengkapan” yang berarti bahwa pasal-pasal boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu permasalahan, maka dalam hal permasalahan tersebut mereka tunduk pada ketentuan-ketentuan yan ada pada Undang-Undang. Hal ini dapat kita berikan contoh dalam perjanjian jual-beli, cukuplah kiranya kita untuk setuju tentang barang dan harganya. Sedangkan tentang dimana barang harus diserahkan, siapa yang memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu lazimnya tidak kita pikirkan dan tidak diperjanjikan. Cukuplah mengenai hal-hal tersebut kita tunduk saja pada hukum dan Undang-undang.

    Asas ‘sistem terbuka’ dalam perjanjian, mengandung suatu prinsip kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdata lainnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi :
    “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

    Dengan menekankan keadaan ‘semua’ maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat, bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang. Dengan kata lain, hal membuat atau melakukan perjanjian, kita diperbolehkan memperjanjikan sesuatu bagi kita sendiri yang akan berlaku bagi para pihak dan mempunyai kekuatan hukum seperti halnya sebuah Undang-undang.

  2. Asas Konsensualisme 
    Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. Perikatan ini berasal dari Bahasa Latin “consensus” yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti suatu perjanjian disyaratkan adanya sepakat, tetapi hal ini merupakan suatu hal yang semestinya, karena suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. 

    Arti konsensualisme ialah dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas tertentu, kecuali untuk perjanjian yang memang oleh Undang-undang dipersyaratkan suatu formalitas tertentu. 

    Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan secara tegas, sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata ditemukan dengan istilah 
    “semua”. Kata “semua” menunjukkan setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginan, yang dirasakannya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. (Marian Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Alumni, Bandung, 1994), hal. 42)
  3. Asas Itikad Baik Hukum perjanjian, mengenai pula asas itikad baik seperti yang terdapat pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang menentukan bahwa : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” 
    Asas itikad baik ini mengkehendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Asas ini adalah salah satu sendi terpenting dari hukum perjanjian. 
  4. Asas Kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian. 
  5. Asas Kekuatan Mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku. 
  6. Asas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. 
  7. Asas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 
  8. Asas Moral, adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian. 
  9. Asas Kepastian Hukum, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. 
  10. Azas Kepatutan, maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. 
  11. Asas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUHPerdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur naturalia dalam perjanjian. 
Daftar Pustaka Makalah Perjanjian Jual Beli

Pengertian Perjanjian Jual Beli Definisi Hak dan Kewajiban Resiko derta Hukum dan Asas Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment