Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Pengertian Perjanjian Kerja Bersama Definisi Syarat Pembuatan dan Manfaat Dibentuknya

Pengertian Perjanjian kerja bersama - Istilah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) timbul setelah diundangkannya Undang-undang No.21 Tahun 2000. Istilah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) digunakan untuk menggantikan istilah sebelumnya yaitu Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), dikarenakan pembuat undang-undang berpendapat bahwa pengertian dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sama dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). 


Tetapi Sentanoe Kertonegoro berpendapat lain mengenai persamaan pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), beliau mengatakan bahwa :

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ialah :
  1. Merupakan dasar dari individualisme dan liberalisme yang berpandangan bahwa diantara pekerja/buruh dengan pengusaha adalah dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam perusahaan. 
  2. Bebas untuk melakukan perundingan dan juga membuat perjanjian tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. 
  3. Dibuat melalui perundingan yang bersifat tawar-menawar (bargaining) masing-masing pihak akan berusaha memperkuat kekuatan tawar-  menawar, bahkan dengan menggunakan senjata mogok dan penutupan perusahaan.
  4. Hasilnya  adalah  perjanjian  yang  merupakan  keseimbangan  dari kekuatan tawar-menawar.


Adapun Kesepakatan Kerja Bersama, yaitu :
  1. Dasar adalah hubungan industrial Pancasila berpandangan bahwa antara pekerja dan pengusaha terdapat hubungan yang bersifat kekeluargaan dan gotong-royong. 
  2. Mereka bebas melakukan perundingan dan memuat perjanjian asal saja, tetapi memperhatikan kepentingan yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara. 
  3. Dibuat melalui musyawarah untuk mufakat, tidak melalui kekuatan tawar-menawar, tetapi yang diperlukan sifat yang keterbukaan, kejujuran, dan pemahaman terhadap kepentingan semua pihak. Kehadiran serikat pekerja dalam rangka meningkatkan kerja sama dan tanggung jawab. 
  4. Hasilnya adalah suatu kesepakatan yang merupakan titik optimal yang bisa dicapai menurut kondisi yang ada, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. 


Apabila dicermati pendapat Sentanoe mengenai perbedaan antara PKB dengan KKB, tampak ada peluang yang dapat digunakan oleh majikan dalam memanfaatkan suatu keadaan dari pengertian KKB untuk menekan buruh dalam memperjuangkan haknya. Pada pengertian KKB, lebih ditekankan bahwa semua pihak tidak hanya mengutamakan kepentingannya, tetapi juga harus memperhatikan juga kepentingan bangsa dan negara. Sebagai contoh pemerintah telah menetapkan upah minimun provinsi/kota.


Definisi Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 103 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyebut Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan salah satu sarana dilaksanakannya hubungan industrial. Sangat diharapkan akan terbentuk PKB yang berkualitas dengan mengkomodasikan tiga kepentingan yaitu buruh, pengusaha dan negara. Sayangnya sulit terwujud, karena terdapat inkonsistensi aturan hukum atau terdapat konflik norma di dalam norma pembentukan PKB.

Perjanjian kerja bersama adalah hak yang mendasar yang telah disyahkan oleh anggota-anggota ILO dimana mereka mempunyai kewajiban untuk menghormati, mempromosikan dan mewujudkan dengan itikad yang baik. Perjanjian kerja bersama adalah hak pengusaha atau organisasi pengusaha disatu pihak dan dipihak lain serikat pekerja atau organisasi yang mewakili pekerja. Hak ini ditetapkan untuk mencapai “kondisi-kondisi pekerja yang manusiawi dan penghargaan akan martabat manusia (humane conditions of labour and respect for human dignity)“, seperti yang tercantum dalam Konstitusi ILO.

Banyak para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian Perjanjian Kerja Bersama, diantaranya pendapat dari Prof.Subekti,SH beliau mengatakan dalam bukunya Aneka Perjanjian, disebutkan bahwa Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah – perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.

Pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 13 Tahun 2003 jo Kepmenakertrans No. KEP.48/MEN/2004 tentang Tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Bertolak dari pengertian tersebut, tersirat bahwa di dalam perjanjian kerja bersama terkandung hal-hal yang sifatnya obligator (memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak-pihak yg mengadakan perjanjian), hal-hal yg bersifat normatif (mengenai peraturan perundang-undangan).

Dengan demikian, dalam suatu perjanjian kerja bersama dimungkinkan untuk memuat kaedah yang bersifat horizontal (pengaturan dari pihak-pihaknya sendiri), kaedah yang bersifat vertikal (pengaturan yg berasal dari pihak yg lebih tinggi tingkatannya), dan kaedah yg bersifat diagonal (ketentuan yang berasal dari pihak yg tidak langsung terlibat dalam hubungan kerja).

Untuk menjaga agar isi perjanjian kerja bersama sesuai dengan harapan pekerja maka isi perjanjian kerja bersama haruslah memuat hal-hal yang lebih dari sekedar aturan yang berlaku (normatif), dengan membatasi masa berlakunya suatu perjanjian kerja bersama, guna untuk selalu dapat disesuaikan dengan kondisi riel dalam kehidupan bermasyarakat.

Perjanjian Kerja Bersama merupakan hasil perundingan para pihak terkait yaitu serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha atau beberapa pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian Kerja Bersama tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya yaitu serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha saja, tetapi juga mengikat pihak ketiga yang tidak ikut di dalam perundingan yaitu pekerja/buruh, terlepas dari apakah pekerja/buruh tersebut menerima atau menolak isi perjanjian kerja bersama atau apakah pekerja/buruh tersebut menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berunding atau tidak.

Penggunaan istilah bersama dalam perjanjian kerja bersama ini menunjuk pada kekuatan berlakunya perjanjian yaitu mengikat pengusaha, atau beberapa pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh itu sendiri. Penggunaan istilah bersama itu bukan menunjuk bersama dalam arti seluruh pekerja/buruh ikut berunding dalam pembuatan perjanjian kerja bersama karena dalam proses pembuatan perjanjian kerja bersama pekerja/buruh bukan merupakan pihak dalam berunding.

Dalam satu perusahaan hanya boleh dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku untuk pengusaha dan semua pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dalam 1 (satu) perusahaan tidak terdapat perbedaan syarat-syarat kerja antara pekerja/buruh satu dengan pekerja/buruh lainnya. Apabila perusahaan tersebut mempunyai cabang maka dapat dibuat perjanjian kerja bersama induk yang berlaku di semua cabang dan perjanjian kerja bersama turunan yang berlaku di masing-masing cabang perusahaan.

Perjanjian kerja bersama induk mengatur ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang perusahaan dan perjanjian kerja bersama turunan memuat pelaksanaan perjanjian kerja bersama induk yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing cabang.

Apabila beberapa perusahaan bergabung dalam satu grup dan masing-masing perusahaan merupakan badan hukum sendiri-sendiri maka perjanjian kerja bersama dibuat dan dirundingkan oleh masing-masing pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang ada di masing-masing perusahaan.


Syarat-syarat Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama

Didalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama haruslah berdasarkan filosofi yang terkandung dalam hubungan industrial yang berdasarkan pada nilai-nilai. Pancasila yaitu musyawarah untuk mufakat. Perjanjian Kerja Bersama pada dasarnya merupakan suatu cara dalam rangka mengembangkan partisipasi pekerja untuk ikut andil dalam menentukan pengaturan syarat kerja dalam pelaksanaan hubungan kerja, sehingga dengan adanya partisipasi tersebut diharapkan timbul suatu sikap ataupun rasa memiliki dan juga rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Perjanjian kerja bersama dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.

Perundingan perjanjian kerja bersama ini haruslah didasari oleh itikad baik dan berkemauan bebas dari kedua belah pihak.

Perundingan perjanjian kerja bersama dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat. Lamanya perundingan perjanjian kerja bersama ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan ke dalam tata tertib perundingan.

Dalam satu (1) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Apabila perusahaan itu memiliki cabang, maka dibuatlah perjanjian kerja bersama induk yang akan diberlakukan di semua cabang perusahaan tersebut. Lalu dapat dibuat juga perjanjian kerja bersama turunan yang akan berlaku di masing-masing cabang perusahaan.

Perjanjian kerja bersama induk itu memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh cabang perusahaan dan perjanjian kerja bersama turunan itu memuat pelaksanaan dari perjanjian kerja bersama induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan masing-masing. Apabila perjanjian kerja bersama induk telah berlaku namun perjanjian kerja bersama turunan di cabang perusahaan belum disepakati maka perjanjian kerja bersama induk tetap akan berlaku.

Pihak perusahaan haruslah melayani permintaan secara tertulis untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dari serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan peraturan pelaksanaannya.

Pembentukan PKB berdasarkan Pasal 119 dan Pasal 120 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibagi 2 yaitu untuk perusahaan yang memiliki satu serikat Buruh dan perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat Buruh. Ketentuan Pasal 119 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 berlaku bagi perusahaan yang memiliki satu serikat buruh, yaitu batasan serikat buruh yang berhak mewakili buruh dalam perundingan pembuatan PKB apabila :
  1. memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan atau; Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan tentang suatu hal, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
  2. mendapat dukungan lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara. Apabila tidak terpenuhi ; 
  3. dapat mengajukan kembali permintaan untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara. 



Ketentuan Pasal 120 berlaku bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat buruh, yaitu batasan serikat buruh yang berhak mewakili buruh dalam perundingan pembuatan PKB apabila :
  1. jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Apabila tidak terpenuhi ; 
  2. serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha. 
  3. tidak terpenuhi, maka para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh. 

Dari ketentuan di atas dapat tafsirkan terdapat kemungkinan agar Serikat Buruh dapat menjadi pihak dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama yaitu apabila jumlah anggotanya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan atau mendapat dukungan lebih dari 50% dari seluruh jumlah buruh di perusahaan tersebut maka berhak untuk mewakili buruh dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama. Apabila tidak terpenuhi maka dibentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat buruh.

Tempat untuk pelaksanaan perundingan perjanjian kerja bersama dilakukan di kantor perusahaan yang bersangkutan atau di kantor serikat pekerja/serikat buruh ataupun bisa juga dilaksanakan di tempat lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan perundingan perjanjian kerja bersama ini akan menjadi beban perusahaan atau pengusaha, kecuali telah disepakati oleh para pihak.

Perjanjian Kerja Bersama harus dibuat dalam bentuk tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal perjanjian kerja bersama dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi yang telah disumpah dan hasil terjemahan tersebut dianggap sebagai perjanjian kerja bersama yang telah memenuhi syarat perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 116 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan kerentuan yang diatur dalam Pasal 21 Kep.48/Men/IV/2004 tentang tentang Tata cara Pembuatan dan pengesahan Peraturan perusahaan serta pembuatan dan pengesahan Perjanjian Kerja Bersama, perjanjian kerja bersama sekurang-kurangnya harus memuat :
  1. nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh; 
  2. nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan; 
  3. nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;  
  4. hak dan kewajiban pengusaha; 
  5. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh; 
  6. jangka waktu dan mulai berlakunya perjanjian kerja bersama;dan 
  7. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. 


Menurut ketentuan didalam Pasal 124 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003, Perjanjian kerja bersama haruslah paling sedikit memuat:
  1. Hak dan kewajiban pengusaha; 
  2. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; 
  3. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan 
  4. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama 

Secara yuridis  formal dasar hukum dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama didasarkan atas :
  1. Kepmenaker No. 48 tahun 2004 tentang Tata cara Pembuatan dan pengesahan Peraturan perusahaan serta pembuatan dan pengesahan Perjanjian Kerja bersama. 
  2. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
  3. Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 
  4. Undang-undang No. 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98. 
  5. Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1954 tentang Tata Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan. 
  6. Undang-undang No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Pekerja dan Majikan. 



Manfaat Dibentuknya Perjanjian Kerja Bersama

Diadakannya perjanjian kerja bersama antara pekerja dan pengusaha mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Kepastian Hak dan Kewajiban 
  • Dengan perjanjian kerja bersama akan tercipta suatu kepastian dalam segala hal yang berhubungan dengan masalah hubungan industrial antara kedua belah pihak. 
  • Perjanjian kerja bersama memberikan kepastian tercapainya pemenuhan hak dan kewajiban timbal balik antara pekerja dan pengusaha yang telah mereka setujui bersama sebelumnya. 


2. Menciptakan Semangat Kerja 
  • Perjanjian kerja bersama dapat menghindarkan berbagai kemungkinan kesewenang-wenangan dan tindakan merugikan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing. 
  • Perjanjian kerja bersama dapat menciptakan suasana dan semangat kerja para pihak dan menjauhkannya dari berbagai ketidakjelasan, was-was, prasangka negatif dan lain-lain. 



3. Peningkatan Produktivitas Kerja 
  • Mengadakan atau mengurangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan pada khususnya dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional karena terciptanya ketenangan kerja (Industrial Peace). 
  • Perjanjian kerja bersama juga dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja dengan mengurangi terjadinya perselisihan-perselisihan industrial. 


4. Mengembangkan Musyawarah untuk Mufakat 
  • Perjanjian kerja bersama juga dapat menciptakan suasana musyawarah dan kekeluargaan karena perjanjian kerja bersama dibuat melalui suatu perundingan yang mendalam antara serikat pekerja dan pengusaha. 
  • Dengan berkembangnya perjanjian kerja bersama dapat memperoleh data dan informasi keadaan hubungan kerja dan hubungan industrial secara nyata sehingga akan dapat memudahkan pembuatan pola-pola dan standarisasi Perjanjian Kerja Bersama secara sektoral, regional maupun nasional 


Perjanjian Kerja Bersama merupakan salah satu sarana dalam rangka pelaksanaan hubungan industrial yang serasi, aman, mantap dan dinamis berdasarkan Pancasila, sehingga mempunyai manfaat sebagai berikut :
  1. Adanya kepastian hak dan kewajiban yang membuat terciptanya suatu kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. 
  2. Perjanjian Kerja Bersama memberikan kepastian terlaksananya syarat syarat kerja di perusahaan. 
  3. Perjanjian Kerja Bersama dapat menghindarkan berbagai kemungkinan kesewenang-wenangan dan tindakan merugikan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. 
  4. Menciptakan suasana dan semangat kerja yang harmonis dinamis ,bagi para pihak dalam hubungan kerja. Serta dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi timbulnya perselisihan. 
  5. Dengan adaya Perjanjian Kerja Bersama, pengusaha dapat menyusun rencana-rencana untuk menetapkan biaya produksi yang dicanangkan dalam pengembangan perusahaan. 


Perjanjian kerja bersama memberikan dua sisi manfaat yang berbeda bagi serikat pekerja/pekerja dan pengusaha. Bagi serikat pekerja, perjanjian kerja bersama memberikan :
  1. nilai kekuatan dengan banyak anggota yang belum terlibat akan menjadi anggota serikat pekerja; 
  2. anggota yang aktif akan mengajak atau mempengaruhi anggota yang belum aktif untuk lebih aktif menjadi anggota; 
  3. meningkatkan kepercayaan anggota; 
  4. anggota lebih terorganisir; 
  5. serta serikat pekerja menjadi suatu hal yang baik bagi pekerja. 


Perjanjian kerja bersama ini secara tidak langsung menimbulkan dampak yang menguntungkan meningkatkan daya saing perusahaan dan sektor bisnis pada umumnya, lebih jauh lagi menimbulkan dampak positif pada hubungan antara pekerja dan serikat pekerja ditingkat perusahaan karena perundingan yang komplek tentang pengupahan dan sebagainya telah ditentukan.

Perjanjian kerja bersama ini akan menekankan serikat pekerja untuk lebih hati-hati dalam penggunaan hak mogoknya sebagai upaya yang paling akhir dan lebih mengedepankan proses dialog atau negosiasi dalam menyampaikan tuntutannya.

Selain dari pada manfaat terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan nuansa telah diperhatikannya aspirasi dan kepentingan pekerja maupun pengusaha juga mempunyai fungsi yang antara lain :
  1. Sebagai pedoman induk pengaturan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha, sehingga dapat dihindarkan adanya perbedaaan-perbedaaan penafsiran teknis pelaksanaan hubungan kerja. 
  2. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersamaan, keterbukaan, ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha serta media partisipasi pekerja dalam perumusan kebijakan perusahaan. 
  3. Mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan syarat-syarat kerja atau kondisi kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja secara periodik. 

Daftar Pustaka Makalah Perjanjian Kerja Bersama

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 

Subekti;Hukum Perjanjian;Cetakan kesebelas,1987;Penerbit PT Intermasa. 

Departemen P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia,1989,Balai Pustaka,Jakarta. 

Pengertian Perjanjian Kerja Bersama Definisi Syarat Pembuatan dan Manfaat Dibentuknya Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment