Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Pengertian Perseroan Terbatas Definisi Proses Berdirinya serta Sebagai Salah Satu BUMN

Pengertian Perseroan Terbatas Adalah - yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


“Berbeda dengan maatschap, perseroan firma, dan perseroan komanditer, PT adalah suatu badan hukum. Artinya, PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang”.*M. Udin Silalahi, Badan Hukum Organisasi Perusahaan, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006), hal. 7.

Definisi Perseroan Terbatas

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), definisi mengenai perseroan terbatas ini tidak dijumpai dalam pasal-pasalnya. Namun demikian, menurut Sutantyo dan Sumantono, dari Pasal 36, 40, 42 dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : *Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hal. 40.
  1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
  2. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
  3. Adapun pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Demikian pula setelah berlakunya UUPT No.40 Tahun 2007, juga tidak ditemukan secara tegas di dalam pasal-pasalnya dengan klasifikasi yang bagaimana sehingga suatu badan usaha itu dapat dikategorikan sebagai perseroan terbatas. Ketentuan pasal tersebut hanya menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum. Untuk mendapat status badan hukum inipun masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT No.40 Tahun 2007 yang menyatakan “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”.

Dari ketentuan dan pendapat di atas, PT adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan direksi. Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya. Oleh karena itu perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai unsur-unsur adanya kekayaan yang terpisah, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus. Agus Budiarto, Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, 2002), hal. 25-26.

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006, hal. 1. Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu Commanditaire Vennootschap), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian 1 Kitab Undang-Undang

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Lihat pasal 1 angka 2 dan 3 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,

Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, masih ada bentuk usaha lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang disebut Maatschap atau persekutuan (perdata). sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Lihat pasal 1 angka 3 dan 4 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas 

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sedangkan Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Sedangkan Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.Lihat Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang–undang Nomor 40 Tahun 2007 Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Sedangkan Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum yang terpisah dengan individu yang memilikinya atau pemegang saham atau pengurusnya atau komisaris dan direksi. Sebagai badan hukum perseroan terbatas memiliki hak dan kewajiban sendiri. Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum dinyatakan telah berdiri setelah persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dipenuhi. Proses pendirian dimulai dengan membuat akta pendirian PT yang dilakukan dengan akta otentik.

Pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang baru tentang perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:
  1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum.
  2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar.
  3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.  Ratnawati. W. Prasodjo, Sosialisasi Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, (Jakarta : Penerbit : PP-INI, 2007), hal. 3 dan 4.


Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, undang-undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.


Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam undang-undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 77 ayat (1).

Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.Ibid., Lihat Pasal 109 ayat (1), (2) dan (3).

Bentuk Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri dengan sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba. Ibid., hal. 142. Ada baiknya barangkali memperhatikan kata “laba” dan “untung” yang seringkali dipergunakan dalam dunia bisnis. Pemakaiannyapun sering dipertukarkan karena yang dimaksudkan adalah sama, misalnya “laporan untung rugi”, neraca rugi/laba” dan lain-lainnya. Namun, ada juga yang menggunakan dengan menyebutkan “untung dan laba”, yang dengan sendirinya tidak diartikan persis sama. Secara leksikal atau kosakata, laba artinya adalah selisih antara harga penjualan atau biaya produksi (cost). Dan hasilnya merupakan untung. Sedangkan kalau yang terjadi sebaliknya maka disebut rugi (loss). Oleh karena itulah ada yang disebut neraca laba & rugi (profit & loss)

Proses Berdirinya Perseroan Terbatas

Mengenai pendirian perseroan terbatas dapat dilihat kembali ke masa lalu pada saat masih berlakunya peraturan lama mengenai Perseroan Terbatas yaitu KUHD, Buku Kesatu Bab III Bagian 3, mulai Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 tentang Perseroan Terbatas. Seharusnya ada dua pasal lagi, namun Pasal 57 dan 58 telah dihapuskan dengan Staatblad 1938 no. 278. Berdasarkan undang-undang tersebut, mendirikan suatu perusahaan yang berbentuk PT, diperlukan suatu proses atau tahap-tahap yang harus ditempuh. I.G. Rai Widjaja, Op. cit., hal. 148.

Apabila semua tahapan tersebut telah dilalui, artinya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, maka barulah suatu perusahaan berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum yang sah. Bila dianologkan misalnya seperti bayi yang baru lahir, pada tahap awal, dia dibuatkan akta kelahiran sebagai bukti tentang keberadaannya. Hal ini penting untuk menentukan bahwa di kemudian hari setelah berusia tertentu, bisa dinyatakan dewasa dalam pengertian hukum dan sebagai subjek hukum. Demikian juga dengan perseroan terbatas yang baru didirikan atau baru lahir, maka sebagai artificial person atau person in law yang merupakan orang dalam pengertian hukum, diperlukan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris.Ibid., hal. 148-149.

Menurut KUHD Akta pendirian suatu perusahaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:Ibid., hal. 149.
  1. Dibuat dalam bentuk otentik sesuai dengan Pasal 38 KUHD.Lihat, Pasal 38 KUHD, Akta perseroan tersebut harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya. Para pesero diwajibkan mendaftarkan akta itu seluruhnya beserta pengesahan yang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk ini dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya perseroan itu mempunyai tempat kedudukannya, sedangkan mereka diwajibkan pula mengumumkannya dalam Berita Acara. Segala sesuatu yang tersebut, di atas berlaku juga terhadap segala perubahan dalam syarat pendiriannya, atau dalam hal waktu perseroan diperpanjangnya. Ketentuan pasal 25 berlaku juga dalam hal ini.
  2. Memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI menurut Pasal 36 KUHD.Lihat, Pasal 36 KUHD, Perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata. Sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapat pengesahannya. Untuk tiap-tiap perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, dan dalam hal perpanjangan waktu, harus diperoleh pengesahan yang sama. 
  3. Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat kedudukan perseroan, dan
  4. Diumumkan dalam Berita Negara RI, sesuai dengan Pasal 38 KUHD

Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Persyaratan jumlah pemegang saham dan waktu enam bulan tersebut, juga sama dengan yang dikenal di Singapura. Hanya saja di sana dimungkinkan bahwa mereka yang bertindak sebagai nominee atau lembaga bisa isteri, anak, atau teman. Karena yang diharuskan atau dipersyaratkan hanyalah keharusan untuk mencantumkan dua nama pendiri pada saat pendaftaran.Ibid., hal. 15 Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa,Ratnawati W. Prasodjo, Op.cit., hal. 1. misalnya notaris.

a) Akta pendirian
Pasal 8 Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menyatakan :
  1. Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.
  2. Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat sekurang-kurangnya :
    • nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.
    • nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
    • nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
  3. Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.33 


Lihat, Pasal 7 ayat (6) dan (7) UUPT No.1 Tahun 1995.


Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.I.G.Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Op. cit., hal. 16.

Syarat-syarat mengajukan permohonan pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah :
  1. Membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris
  2. Membuat atau mengurus NPWP PT pada Kantor Pajak setempat.
  3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Tambahan Berita Negara (TBN) Republik Indonesia.


Dalam  prakteknya  penandatanganan  Akte  Pendirian Perseroan  Terbatas dilaksanakan dengan terlebih dahulu Notaris yang bersangkutan mengecek nama Perseroan Terbatas yang diajukan melalui sistem administrasi badan hukum atau Sisminbakum, setelah dilakukan disetujui korektor barulah Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dapat ditandatangani oleh para penghadap dan notaris.

Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat maka selanjutnya adalah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan, agar Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum. Dalam akta pendirian pada umumnya memuat anggaran dasar, yang mengatur hal-hal antara lain,

Pertama, nama perusahaan. Kedua, tujuan perusahaan. Ketiga, kegiatan usaha. Keempat, lokasi kantor pusat. Kelima, jumlah direksi dan komisaris. Dan Keenam, struktur permodalan.

Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya atau notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pemohon secara elektronik beserta alasannya dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima. I.G.Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Op.cit., hal. 287. lihat juga Pasal 10 UUPT ayat (4) Nomor 1 Tahun 2007.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan bahwa proses penyelesaian badan hukum yang meliputi permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dilaksanakan melalui Sistem Adaministrasi Badan Hukum atau Sisminbakum, dan Sistem Manual sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.HT.01.01 Tahun 2001 berakhir tanggal 30 Juni 2002.

Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum merupakan situs resmi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat diakses pada http: www.sisminbakum.com. Sistem ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah dalam bidang jasa hukum yaitu terutama dalam hal pengesahan badan hukum. “Penggunaan SISMINBAKUM, diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri (Presiden Republik Indonesia) yang saat itu menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2001, yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Maret 2001. “Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)”, Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 1.

Sisminbakum dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkembang sehingga membutuhkan pelayanan, terutama dalam pengesahan badan hukum yang cepat dan akurat. Selama ini proses pengesahan atau perubahan badan hukum dilakukan secara manual yang tentunya memerlukan waktu yang lama. Dari sisi notaris, proses pengesahan yang semuanya berpusat di Jakarta, menimbulkan jarak serta memakan waktu. Dari sisi pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dapat menimbulkan banyaknya permohonan yang tertunda penyelesaiannya karena sejak pengecekan nama hingga pengecekan dokumen membutuhkan waktu dan kecermatan yang tinggi sedangkan dokumen yang masuk tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada. Dalam hal ini seringkali human error tidak dapat dihindari sehingga dapat terjadi data yang ada tidaklah akurat. Pelaksanaan secara manual juga ini menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di kalangan pegawai. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terutama bila pihak notaris membutuhkan cepatnya pengesahan atas badan hukum yang sedang diurusnya. Ibid., hal.1.


Penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui Sisminbakum dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum dimaksud meliputi, Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  1. Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.
  2. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pengguna jasa Sisminbakum adalah Notaris, Konsutan Hukum, dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Lihat, Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dengan pertimbangan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.837-KP.04.11 Tahun 2006 tentang pendelegasian wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memberikan pengesahan badan hukum perseroan terbatas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia.

Adapun tata cara permohonan dan pengesahan Akta Pendirian perseroan terbatas berstatus badan hukum adalah sebagai berikut,
  1. Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan diajukan oleh Notaris kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I., melalui Direktur Jenderal Admnistrasi Hukum Umum.Lihat, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
  2. Permohonan diajukan secara elektronis dengan mengisi Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I atau II, dan dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengisi formulir isian yang disediakan. Lihat, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
  3. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI atau Notaris yang ditunjuk wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi, Lihat, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
    • Salinan akta pendirian perseroan terbatas atau salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas
    • Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan terbatas
    • Bukti Pembayaran uang muka pengumuman Akta Pendirian Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara R.I
    • Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
    • Bukti setor modal perseroan terbatas dari bank.

      Dokumen fisik Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan terbatas, bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam Berita Negara R.I dari Kantor Percetakan Negara R.I, tidak berlaku bagi permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang tidak mengubah tempat kedudukan dan tidak meningkatkan modal perseroan terbatas.
  4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I setelah jangka waktu 3 (tiga) hari atau paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pernyataan  tidak  keberatan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  R.I menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Lihat, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
  5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I menerbitkan surat keputusan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak tanggal permohonan diterima. Lihat, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Dalam hal permohonan pengesahan tidak diterima, maka Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I langsung memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan secara elektronis,Hal ini dapat dilaksanakan mengingat seluruh proses pembuatan dilakukan secara on line melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap Notaris yang mengikuti SISMINBAKUM. dan pernyataan tidak keberatan menjadi batal dan dicabut kembali. Pernyataan tidak keberatan batal dan dicabut kembali, pendiri atau Direksi melalui Notaris dapat mengajukan permohonan baru mengenai pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut. Lihat, Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Pemeriksaan terhadap ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap perseroan terbatas, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan modal perseroan terbatas menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Sedangkan terhadap materi akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar yang telah dibuat dihadapan Notaris adalah menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. 

Perseroan Terbatas Sebagai Salah Satu BUMN

Pada dasamya PT Persero memiliki kesamaan dalam bentuk dan kedudukannya dengan PT yang diatur dalam KUHDagang dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UU No. 9 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara, bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan adalah "Perusahaan dalam bentuk PT seperti diatur menurut ketentuan KUHDagang (Stb. 1847;23) sebagaimana untuk sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh negara".

Perusahaan Negara Perseroan (Persero) sebagai Badan Hukum Perdata di Indonesia, pendiriannya dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu dengan:
  1. Penyertaan modal negara kedalam Perseroan Terbatas,
  2. Pengalihan Perusahaan Negara yang didirikan dengan UU No. 19 Prp Tahun 1960 Lembaran Negara No. 59 Tahun 1960 kedalam bentuk Perusahaan Perseroan.


Pendirian Persero yang dilakukan melalui penyertaan modal negara dalam PT diterapkan dalam Pasal 1 PP No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 1972, bahwa negara hanya dapat melakukan penyertaan modal dalam suatu PT untuk seluruhnya atau sebagian apabila untuk itu telah menyatakan modal dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 PP No. 12 Tahun 1969 diutarakan bahwa pada hakikatnya pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan negara dalam modal Persero yang dapat dilakukan melalui APBN.

Pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan modal dari suatu Persero dapat dilakukan untuk maksud-maksud: Abdulkadir Muhmmad, Hukum Perseroan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal.45
  1. Pendirian Persero yang baru,
  2. Perluasan kapasitas sesuatu Persero
  3. Untuk memperbaiki atau mengadakan reorganisasi keuangan suatu Persero yang ternyata mengalami kerugian terus menerus hingga tidak memungkinkan kepengurusan yang baik tanpa penambahan modal,
  4. Turut serta negara dalam modal Perseroan Terbatas (swasta) yang terlah berdiri.


Peraturan  Pemerintah  No.  3  Tahun  1983  mengatur  tentang  tata  cara pembinaan dan pengawasan dari BUMN di Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah ini diharapkan pokok-pokok pengertian dan tata cara pengendalian BUMN (PT Persero) dapat ditegaskan secara lebih terperinci dan memberi pengarahan yang lebih jelas bagi para pengelola BUMN (PT Persero) walaupun dinyatakan bahwa peranan pembangunan (agent of development) BUMN (PT Persero) menonjol namun sulit untuk diterangkan bagaimana kita melihat peranan BUMN dapat berkembang tanpa mengernbangkan peranan usaha bisnisnya.

Fungsi peranan BUMN (PT Persero) di Indonesia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni:
  1. Peranan BUMN dituntut sebagai usaha pengembangan kebijaksanaan dan program pemerintah.
  2. Peranan BUMN harus tetap berfungsi sebagai unit usaha komersial biasa dan mampu berjalan dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Kedua fungsi tersebut sering kali tidak dapat berjalan seiring atau saling menunjang dan bahkan tidak jarang menyatu bahkan sering'bertentangan. Pada masa-masa sebelum kebijaksanaan deregulasi diutarakan, BUMN yang menjalankan fungsi dan misi agen pembangunan lazimnya memperoleh fasilitas-fasilitas penunjang baik berupa subsidi dalam anggaran, bunga kredit, pajak, bea masuk dan sebagainya maupun dukungan kemudahan lainnya yang memungkinkan hal tersebut menjalaukan fungsi peranannya. Namun sejak periode deregulasi dan birokratisasi dilaksanakan. masing-masing BUMN dituntut untuk bertindak efisien, efektif yang dikelola secara profesional serta wajib bersaing dengan sehat, maka segala bentuk kemudahan secara berangsur-angsur ditiadakan. Dengan posisi seperti ini maka para pengelola BUMN dituntut bertindak lebih bijaksana dan penuh perhitungan agar mampu memadukan kedua kutub kegiatan tersebut dalam suatu harmoni yang sehat sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan baik.


BUMN (PT Persero), sebagai pelaku ekonomi merupakan mitra bisnis swasta dan sekaligus pesaing tangguh. Perusahaan swasta sudah menjadi kata kunci bagi BUMN Nasional, yang menjadi persoalan pokok adalah bagaimana melakukan perusahaan swasta dengan baik, yang transparan dan menguntungkan negara.

Pelaksanaan fungsi BUMN tidak bisa lepas dari besarnya aset dan penguasaan bidang usaha, khususnya bidang usaha menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak. Peranan pemerintah dalam perekonomian Indonesia melalui BUMN, bertindak sebagai pemilik atau penguasa untuk atas nama rakyat. BUMN hanyalah merupakan pelaksanaan dari hak negara untuk menguasai bukan untuk memiliki sumber-sumber ekonomi dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Daftar Pustaka Makalah Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas Definisi Proses Berdirinya serta Sebagai Salah Satu BUMN Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment