Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 27 September 2015

Pengertian Perwalian Definisi Dalam Hukum Perdata dan Asas

Pengertian Perwalian adalah - Berbicara mengenai perwalian, sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan orang tua di dalam perkawinan, sebab anak – anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari orang tuanya, akan berada di bawah pengawasan/kekuasaan orang tuanya tersebut. Sebaliknya apabila anak – anak yang dibawah umur atau anak yang belum dewasa itu tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka dalam hal ini anak – anak tersebut berada di bawah perwalian.


Sebagaimana menurut pendapat Pipin Syarifin bahwa peranan wali terhadap anak yang belum dewasa sangat besar, baik terhadap harta bendanya maupun kelangsungan hidup pribadi anak tersebut. (Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal.277)

Pada dasarnya Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maupun Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tidak ada memberikan definisi yang jelas mengenai perwalian, namun demikian beberapa pendapat mengenai perwalian yang berkembang. Pendapat mengenai perwalian ini sampai saat ini tidak terdapat kesamaan, walaupun demikian bila diteliti dari rumusan – rumusannya terdapat kesamaan dalam maksud dan tujuannya.

Definisi Perwalian

Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali , dan jamak awliya. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak, atau pelindung.(Lihat Glossary of Islam. Glossary of the Middle East, terakhir diakses 12 Maret 2014 Pukul. 22.08 Wib.) Dalam literatur fiqih islam perwalian itu disebut dengan “Al-Walayah” (Orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan. (Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam, PT Raja  Grafindo,Jakarta, 2001, hal. 134)

Menurut Subekti bahwa perwalian adalah “pengawasan terhadap anak – anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang – Undang”. (Subekti, Pokok – Pokok Dari Hukum Perdata,Cet.9, PT. Pembimbing Masa, Makassar, 1953, hal.35.)

Sedangkan menurut Ali Afandi, bahwa “perwalian atau voogdij adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.” (Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Bina Aksara,Jakarta,1997, hal.151.)

Menurut R. Sarjono bahwa “perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan seseorang kepada anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaannya”. (R. Sarjono, Masalah Perceraian. Cet 1,Academika, Jakarta, 1979, hal. 36) 

Menurut Arif Masdoeki bahwa “perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang – undang. (Arif Masdoeki dan M.H TirtaHamidjaja, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Persindo, Jakarta, 1963, hal. 156.)

Wali merupakan orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum atau “orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap sianak”. (Lihat pasal 1 angka 5 Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Menurut Hukum Indonesia, “Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.” (Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia, cet,2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004 hal 147)

Wali adalah seseorang yang melakukan pengurusan atas diri maupun harta kekayaan anak yang masih di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. “Dalam hal pengurusan dimaksud juga dapat diartikan sebagai pemeliharaan, baik itu dalam pemberian pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih di bawah umur, sehingga dengan demikian perwalian itu sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga yang mengatur tentang hak dan kewajiban wali.” (Siti Hafsah Ramadhany, Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas), Tesis,Sps-USU, Medan 2004, hal.30.)

Apabila salah satu orang tua anak tersebut meninggal dunia maka anak tersebut menurut undang – undang, orang tua yang lain menjadi wali dari anak – anaknya.

Sedangkan menurut Undang – Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 : bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.(Lihat Pasal 50 ayat 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.(Lihat Pasal 50 ayat 2 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.) Ketentuan ini adalah bertujuan untuk menghindarkan adanya dua perwalian, yaitu : Perwalian mengenai pribadi si anak dan perwalian mengenai harta bendanya, yang mana hal itu ada dikenal dalam hukum islam.

Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Manan Hasyim, yaitu perwalian terhadap anak menurut Hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberikan pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya, adalah dalam bentuk mengelola harta benda anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan – perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri. (Abdul   Manan   Hasyim,   Hakim   Mahkamah   Syariah   Provinsi   Aceh http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf. terakhir diakses pada tanggal 12 Maret 2014, Pukul. 22.27 Wib.)
Pada umumnya dalam tiap perwalian hanyalah ada seorang wali saja. Pengecualian terdapat apabila seorang wali (moedervoodges) berkawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd.

Seorang yang oleh hakim diangkat menjadi wali harus menerima pengangkatan itu, kecuali jikalau ia seorang istri yang berkawin atau jikalau ia mempunyai alasan – alasan menurut undang – undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu. Alasan – alasan itu ialah diantaranya jikalau ia untuk kepentingan Negara harus berada di luar negeri, jikalau ia seorang anggota Tentara dalam dinas aktif, jikalau ia sudah berusia 60 tahun, jikalau ia sudah menjadi wali untuk seorang anak lain atau jikalau ia sendiri sudah mempunyai lima orang anak sah atau lebih.

Ada golongan orang – orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali. Mereka itu ialah orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang dibawah curatele, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, jikalau pengangkatan sebagai wali ini untuk anak yang menyebabkan pencabutan tersebut. Lain dari pada itu juga Kepala dan anggota – anggota Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) tidak dapat diangkat menjadi wali, kecuali dari anak – anaknya sendiri. (Subekti, Op.Cit., hal.35-36)

Secara garis besar, menurut KUHPerdata perwalian itu dibagi atas 3 macam yaitu :

1) Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama. 
Terhadap anak sah ditentukan bahwa orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya di bawah menjadi wali. Jika pada waktu bapak meninggal dan ibu saat itu mengandung, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengampu (kurator) atas anak yang berada dalam kandungan tersebut. Kurator yang demikian disebut “Curator Ventris”. Apabila bayi lahir, maka ibu demi hukum menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengawas. Apabila ibu tersebut kawin lagi maka suaminya demi hukum menjadi wali peserta dan bersama istrinya bertanggung jawab tanggung renteng terhadap perbuatan – perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung. Bagi wali menurut undang – undang (Wetterlijk Voogdij) dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah satu orang tua. Bagi anak luar kawin yang diakui dengan sendirinya di bawah perwalian bapak/ibu yang mengakuinya, maka orang tua yang lebih dahulu mengakuinyalah yang menjadi wali (Pasal 352 ayat 3 KUH Perdata). Apabila pengakuan bapak dan ibu dilakukan bersama – sama maka bapaklah yang menjadi wali. 

2) Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan surat wasiat atau dengan akta autentik. 
Pasal 355 (1) KUH Perdata menentukan bahwa orang tua masing – masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak – anaknya itu bilamana sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termaksud dalam Pasal 353 (5) KUHPerdata. Bagi wali yang diangkat yang diangkat oleh orang tua (Terstamentaire Voogdij/wali wasiat) dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatannya. 

3) Perwalian yang diangkat oleh hakim. 
Pasal 359 KUHPerdata menentukan bahwa semua orang yang di bawah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda (periparan). Bagi wali yang diangkat oleh hakim (datieve voogdij) dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatannya. Bila tidak hadir perwalian dimulai sejak diberitahukan  kepadanya. (Komariah, Hukum Perdata Edisi Revisi, UMM Press,Malang,2001 hal, 68-70)

Sedangkan  menurut  Undang  –  Undang  No.1  Tahun1974  tentang perkawinan perwalian itu hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi (Pasal 51 (1) UU No.1/74). (Sunarto Edi Wibowo, Perwalian Menurut KUHPerdata dan UU No. 1 Tahun 1974, didownload dari  http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1520/1/perdata-sunarto2.pdf , pada tanggal 20 Februari 2014)

Asas – Asas Perwalian

Asas – asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Hal ini dikarenakan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan – peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas – asas tersebut. (SatjiptoRahardjo, Ilmu Hukum .Cet.VI, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung,2006, hal.45.)

Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas – asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik – baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan hukumnya saja melainkan harus melihat sampai kepada asas – asas hukumnya. Asas – asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan – peraturan hukum serta tata hukum. (Ibid hal. 47)

Dalam hal ini asas – asas perwalian terdapat pada sistem KUH Perdata, yakni:

a. Asas tak dapat dibagi-bagi (Ondeelbaarheid) 
Pada tiap – tiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 KUHPerdata). Asas tak dapat dibagi – bagi (Ondeelbaarheid). Asas ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal yaitu : 
  1. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (langslevende ouder) maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd (wali serta/ wali peserta) berdasarkan Pasal 351 KUHPerdata. 
  2. Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan (bewindvoerder) yang mengurus barang – barang minderjarige di luar Indonesia berdasarkan Pasal 361 KUHPerdata 


b. Asas Persetujuan dari Keluarga 
Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu. Sedang pihak keluarga, kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan, dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUHP.  (R.Soetojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan keluarga, Cet.4, Penerbit Alumni, Bandung, 1972, hal.188)

Dafatar Pusjtaka Makalah Perwalian

Pengertian Perwalian Definisi Dalam Hukum Perdata dan Asas Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment