Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 27 September 2015

Pengertian Pinjam Meminjam Uang Definisi dalam Perjanjian KUHP Perdata

Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam menurut Bab XIII Buku III KUH Pedata mempunyai sifat riil. Hal ini disimpulkan dari kata-kata Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.


Asser Kleyn mengatakan definisi ini tidak tepat. Kalimat “barang yang menghabis karena pemakaian (verbruitbare zaken)” seharusnya disebut “barang yang dapat diganti (vervangbare zaken)”. Dengan demikian ketentuan itu berbunyi “perjanjian pinjam-meminjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu “memberikan” kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat diganti dan seterusnya”. (Mariam Darus Badrulzaman, op.cit, hal. 25.)

Definisi Perjanjian Pinjam meminjam

Bahwa perjanjian peminjaman bersifat riil, tersimpul dari kalimat “pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan “mengikatkan diri” untuk menyerahkan pinjaman.

Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian riil, perjanjian baru terjadi setelah ada penyerahan, selama benda (uang) yang dipinjamkan belum diserahkan maka Bab XIII KUH Perdata belum dapat diterapkan.

Apabila dua pihak telah sepakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak serta merta bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi, yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti.

Untuk tidak menimbulkan kekeliruan terhadap perjanjian pinjam-meminjam ini, maka harus dibedakan dari perjanjian pinjam pakai. Beberapa kriteria yang membedakan antara lain:
  1. Pada persetujuan pinjam-meminjam, obyek persetujuan boleh berupa barang yang menghabis dalam pemakaian yang dapat diganti dengan barang yang sejenis. Sedang pada perjanjian pinjam pakai obyek persetujuan tidak boleh berupa barang yang habis terpakai. Maka konsekuensinya pada persetujuan pinjam-meminjam, pengembalian barang boleh dilakukan dengan barang yang sejenis, keadaan dan jumlahnya, sedang pada pinjam pakai pengembalian barang kepada pihak yang meminjamkan harus dalam keadaan innatura. 
  2. Pada perjanjian pinjam-meminjam, resiko kerugian dan musnahnya barang yang dipinjam, sepenuhnya menjadi beban pihak peminjam. Sedang pada pinjam pakai, resiko musnahnya barang sepenuhnya berada pada pihak yang meminjamkan. 
  3. Pada pinjam-meminjam, si peminjam diwajibkan untuk membayar kontra prestasi atas pemakaian barang/uang yang dipinjam. Sedang pada pinjam pakai, pemakaian atas barang adalah secara cuma-cuma tanpa kontra prestasi. 
  4. Pada pinjam-meminjam, barang yang dipinjam langsung menjadi milik si peminjam, terhitung sejak saat penyerahan. Sedang pada pinjam pakai, barang yang dipinjam hanya untuk dipakai saja, sedang hak milik tetap  dipegang oleh pihak yang meminjam.


Walaupun di dalam definisi yang diberikan Pasal 1754 KUH Perdata tidak disebutkan tentang uang, tetapi melihat kriteria perbedaan di atas, maka uang sebagai obyek perjanjian adalah termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian hutang-pihutang dan bukan perjanjian pinjam pakai.

Subekti mengatakan “dapat juga terjadi bahwa barang yang menghabis karena pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau pameran”. (Subekti (Subekti I), op.cit, hal. 126.)

Pada prinsipnya obyek persetujuan ini adalah segala barang pada umumnya. Tetapi bila ditinjau dari pengertian yang disebutkan Pasal 1754 KUH Perdata di atas, maka obyek utama dari persetujuan ini adalah barang yang dapat habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang.

Barang-barang yang dipinjamkan, haruslah dalam jumlah tertentu. Dalam hal peminjaman uang, maka hutang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan (Pasal 1756 KUH Perdata).

Pada waktu pengembalian, haruslah dengan barang lain dalam jumlah, jenis dan keadaan yang sama. Apabila pengembalian ditukar dengan barang lain yang bukan sejenis, maka persetujuan demikian bukan lagi persetujuan pinjam barang yang habis dalam pemakaian/pinjaman uang. Tetapi persetujuan seperti itu sudah termasuk ruang lingkup bentuk persetujuan “tukar-menukar”.

Peminjaman uang termasuk pada persetujuan peminjaman pada umumnya.

Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam- meminjam  barang  yang habis  terpakai,  berlaku  juga  terhadap  persetujuan peminjaman uang. (M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. 302.)

Perjanjian  pinjam  uang  menurut  Bab  XIII  Buku  III  KUH  Perdata mempunyai sifat riil. Artinya perjanjian ini baru terjadi setelah ada penyerahan.

Selama benda (uang) yang diperjanjikan belum diserahkan, maka belumlah dikatakan perjanjian pinjaman uang menurut Bab XIII KUH Perdata.

Mariam Darus Badrulzaman menyimpulkan bahwa perjanjian pinjaman uang menurut Bab XIII KUH Perdata adalah bersifat riil, jika dilihat dari isi Pasal 1754 KUH Perdata yaitu dari kata “memberikan”. Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi. Yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam -meminjam. Apabila uang diserahkan kepada pihak peminjam lahirlah perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian undang-undang menurut Bab XIII KUH Perdata. (Mariam Darus Badrulzaman, op.cit, hal. 26.)

Demikian juga menurut apa yang dikatakan oeh Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat “pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan “mengakibatkan diri untuk menyerahkan uang”. (Wirjono Prodjodikoro, op.cit, hal. 138.)

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang (hutang-pihutang), maka pihak penerima pinjaman (debitur) menjadi pemilik dari barang/uang yang dipinjamnya dan apabila barang itu musnah bagaimanapun juga, maka hal itu merupakan tanggung jawabnya (Pasal 1755 KUH Perdata).

Dalam peminjaman uang, hutang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harga (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUH Perdata). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terhutang, haruslah berdasarkan pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian, sedangkan yang harus dikembalikan si peminjam ialah jumlah nominal dari pinjaman. Jadi seluruh jumlah nominal pinjamanlah yang harus dikembalikan oleh si peminjam.

Bertitik tolak dari pengertian dia atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal hutang-pihutang atau pinjam-meminjam uang, previlige (tagihan-tagihan yang bersifat diistimewakan) dan juga mengenai ganti rugi adalah wajib dibayarkan oleh debitur sebagaimana perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka dalam perjanjian pinjam-meminjam ada 3 (tiga) poin yang sangat penting, yaitu:

1. Berlakunya sebagai undang-undang
Perjanjian pinjam-meminjam berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya mereka harus mematuhi perjanjian itu sama dengan mematuhi undang-undang. Oleh karena itu barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian harus membayar ganti kerugian (Pasal 1234 KUH Perdata), perjanjiannya dapat diputuskan/ontbinding (Pasal 1266 KUH Perdata), membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 HIR).

Sebagai konsekuensi dari perjanjian pinjam-meminjam yang berlaku sebagai undang-undang tadi, maka para pihak harus memikul kewajibannya masing-masing.


2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak
Oleh karena perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat secara sah adalah mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka akibatnya lahirlah ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali, atau membatalkan perjanjian itu harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

Dengan asas kepercayaan maka seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Tanpa ada kepercayaan maka perjanjian itu tidak akan meungkin dilaksanakan oleh para pihak.

Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Sesuai perjanjian seperti halnya perjanjian pinjam-meminjam dapat ditarik kembali atau dibatalkan, asalkan sepakat kedua belah pihak dalam hal itu.


3. Pelaksanaan dengan itikad bak
Itikad baik di sini adalah bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Daftar Pustaka Makalah Pinjam Meminjam Uang

Pengertian Pinjam Meminjam Uang Definisi dalam Perjanjian KUHP Perdata Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment