Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

Pengertian Rahasia Bank Definisi Menurut Para Ahli Dasar Hukum Serta Cakupan dalam Teori dan Praktek

Pengertian Rahasia bank adalah segala sesuatu yang behubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal- hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. (Muhammad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), Bandung : Citra Aditya Bakti 1996, hal.111. )


Definisi Rahasia Bank

Menurut Munir Fuady rahasia bank adalah :
“Hubungan antara nasabah dan banknya mirip dengan hubungan antara lawyer dan kliennya atau hubungan antara dokter dan pasiennya. Semuanya sama-sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan data dari klien/nasabah/pasiennya. Sering juga untuk rahasia yang terbit dari hubungan seperti ini disebut dengan istilah rahasia jabatan” (Munir Fuady, Op.Cit. hal.88.)

Menurut Kasmir rahasia bank adalah :
“Dikarenakan kegiatan dunia perbankan mengelola uang masyarakat, maka bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjaga keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Agar keamanan uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal -hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain, bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi” (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : Raja Grafindo persada, 2008, hal. 57)

Pada dasarnya setiap orang baik sebagai pribadi maupun sebagai usahawan tidak menginginkan mengenai keadaan pribadinya termasuk keadaan dasarnya termasuk keadaan keuangannya diketahui oleh orang lain. Tiap kepentingan dari setiap orang itu harus mendapat perhatian dan harus dihormati sepenuhnya oleh siapapun juga termasuk negara, untuk itu jika perlu dilindungi dengan hukum pidana yaitu sejauh kepentingan itu secara langsung ataupun tidak langsung juga mempunyai arti bagi masyarakat/negara.

Rahasia bank tidak boleh dijadikan alat untuk melindungi pelaku kejahatan. Ketentuan rahasia bank seharusnya tidak boleh dipegang secara absolut, informasi tentang data bank harus lentur serta mengingat kepentingan yang lebih besar artinya keterbukaan akan informasi dapat jalan asalkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi keterbukaan informasi dapat didahulukan dibandingkan tetap mempertahankan kerahasiaan bak sehingga melindungi pelaku kejahatan.

Persoalan rahasia bank seringkali menjadi pembicaraan yang menarik bagi para ahli hukum, para praktisi dan bahkan bagi kalangan anggota Fewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menariknya persoalan rahasia bank tersebut mengingat di satu segi masyarakat ingin mengetahui tentang kondisi keuangan suatu debitur yang berada di suatu bank, apakah sehat atau tidak, bermasalah atau tidak. Tetapi di lain pihak bank terbentur oleh aturan hukum yang menyangkut rahasia bank. (Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada 1996, hal.51)

Banyak pertanyaan muncul tentang rahasia bank, salah satunya adalah pengertian dari “keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Pengertian “keterangan” meliputi semua data dan informasi mengenai diri dan keuangan nasabah penyimpan yang diketahui oleh dan tercatat di bank dan wajib dirahaisakan. Kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Masyarakat hanya akan memepercayakan dananya disimpan di bank atau memanfaatkan jasa bank apabila ada jaminan terhadap nasabah bahwa bank akan merahasiakan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya, tentu saja sepanjang tidak dikecualikan dalam undang-undang. (Abdulkadir Muhammad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hal.76.)

Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyatakan bahwa pengertian rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Sedangkan dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang meyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Ringkasnya, bahwa Undang-Undang No.7 Tahun 1992 menyangkut kerahasiaan bank yang luas baik menyangkut objek maupun kedudukan nasabahnya, sebab yang dilindungi rahasia bank bukan hanya keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dan simpanannya, melainkan juga keterangan keuangan nasabah debitur atau pinjamannya. Sedangkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 membatasi atau mempersempit hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh bank, yakni sebatas pada keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Sehingga keterangan dan keadaan keuangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpana bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Bentuk dari perwujudan gagasan untuk meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap institusi perbankansangat diperlukan. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang telah melakukan pembaharuan dam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 terhadap ketentuan mengenai rahasia bank. Pembaharuan itu meliputi pengertian dan objek rahasia bank, pengalihan kewenangan pemberian perintah dan izin pengecualian, serta memperberat ancaman pidana dan penambahan delik rahasia bank. (http://omperi.wikidot.com/pengaturan 23  http://omperi.wikidot.com/pengaturan rahasia bank, diakses pada tanggal 10 Januari 2012.)

Untuk melindungi suatu informasi dikenal adanya hukum kerahasiaan. Hukum kerahasiaan adalah hukum yang berisikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perlindungan rahasia baik yang menyangkut rahasia perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi atau rahasia pemerintahan. (Ibid.)

Informasi mengenai kegiatan bank terutama hubungannya antara nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia bank dan itu adalah salah satu bagian yang dilindungi hukum kerahasiaan. Dengan demikian bila terjadi pembocoran atau pembukaan informasi serta melawan hukum atau menyalahgunakan informasi tersebut maka ketentuan hukum dapat dikenakan kepada si pelaku pembocoran atau penyalahgunaan informasi tersebut.

Pelanggaran atas hukum kerahasiaan terjadi apabila :
  1. Informasi itu dapat dikategorikan mempunyai nilai rahasia atau untuk dirahasiakan, maksudnya tersebut bukan merupakan hal yang lumrah atau telah menjadi pengetahuan umum. 
  2. Informasi tersebut diberikan kepada pihak tertentu (seperti bank) dalam kondisi si penerima mempunyai kewajiban untuk merahasiakannya. 
  3. Adanya penggunaan atau pembukaan rahasia informasi secara tidak sah. Terlepas dari adanya penyelewengan-penyelewengan ini, maka bank harus  melindungi kerahasiaan mengenai nasabah dan simpanannya. Rahasia bank mutlak diperlukan bukan hanya untuk nasabah saja melainkan juga mutlak perlu bagi kepentingan bank itu sendiri yakni untk menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.  (Muhammad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), Op.Cit., hal.132.)



Dasar Hukum Rahasia Bank

Ketentuan rahasia bank yang berlaku sekarang, merupakan bagian dari ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, begitu juga undang-undang perbankan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan berbeda dengan kondisi tersebut maka sebelum lahirnya -Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan mengenai rahasia bank diatur tersendiri dalam bentuk Peraturan pemerintah Penggganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.

Ketentuan rahasia bank berturut-turut diatur dalam :
  1. Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank 
  2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan 
  3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
  4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 


Penafsiran mengenai pengertian rahasia bank berbeda-beda antara Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1960 dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967. Oleh karena itu, Bank Indonesia membuat suatu penafsiran resmi mengenai hal tersebut yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/337/UPPB/PbB perihal Penafsiran tentang Pengertian Rahasia Bank, tanggal 11 September 1969. Menurut Surat Edaran tersebut hal-hal yang dirahasiakan mencakup hal-hal sebagai berikut : (Ibid, .hal. 137)
  1. keadaan keuangan yang tercatat padanya, ialah keadaan menegenai keuangan yang terdapat pada bank yang meliputi segala simpananya yang tercantum dalam semua pos pasiva, dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkuatan. 
  2. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankann, ialah segala keterangan orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya sebagai dimaksud Pasal 23 Undang-undang No. 14 tahun 1967, yaitu : 
    • pemberian pelayanan, dan jasa dalam lalu-lintas uang, balik dalam maupun luar negeri; 
    • mendiskontokan, dan jual beli surat berharga; 
    • pemberian kredit; 


Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan mengatur dijelaskan tentang ruang lingkup rahasia bank. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Ketentuan tentang rahasia bank dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, diatur lebih jelas pada pasal 40 sampai dengan pasal.

Pasal 40 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa :
“bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44,dan Pasal 44 A”.

Pasal ini menjelaskan bahwa nasabah penyimpan sebagai nasabah bank, maka bank wajib merahasiakan kedudukan nasabah tersebut serta merahasiakan simpanan nasabah tersebut. Walaupun demikian, pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan.

Beberapa hal yang termasuk pengecualian terhadap pemberian data dan informasi nasabah yang bersifat rahasia kepada pihak lain tersebut adalah :
  1. Untuk kepentingan perpajakan bank dapat menginformasikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti tertulis atas permintaan Menteri Keuangan melalui pimpinan Bank Indonesia. 
  2. Untuk penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. 
  3. Untuk kepentingan pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. 
  4. Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut tanpa perlu izin dari Menteri. 
  5. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, maka direksi bank dapat memberitahukan tentang keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain dengan tujuan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah terjadinya kredit rangkap serta untuk mengetahui keadaan dan status dari suatu bank. 
  6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan  nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
  7. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan dari bank yang bersangkutan. 


Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa pengertian dan ruang lingkup mengenai rahasia bank yang diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah berbeda. Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 ketentuan rahasia bank tersebut lebih luas, karena berlaku bagi setiap nasabah dengan tidak membedakan antara nasabah penyimpan dan nasabah peminjam. Sedangkan ketentuan rahasia bank yang ditentukan dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 lebih sempit, karena hanya berlaku bagi nasabah penyimpan dan simpanannya saja. (Hermansyah, Op.Cit,hal. 124.)

Rahasia Bank Dalam Teori dan Praktek

Di Indonesia, rahasia bank pertama kali diatur dalam hukum publik oleh Undang-undang No. 23 (Prp) Tahun 1960. Pengaturan tentang rahasia bank tersebut adalah bank bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan (Pasal 2). Pengecualian dari ketentuan tersebut meliputi : keperluan perpajakan dan keperluan peradilan dalam perkara tindak pidana, dimana terhadap pelanggarannya diancam sanksi pidana berupa hukuman penjara. Selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tinnginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ketentuan rahasia bank tersebut berlaku dengan beberapa kali mengalami perubahan, karena ada pendapat bahwa ketentuan rahasia bank perlu disempurnakan dengan memperluas pengecualiannya, karena menurut mereka rahasia bank yang sangat ketat kadangkala dimanfaatkan oleh debitur yang nakal untuk melakukan skenario bisnis yang mengarah pada white collar crime, antara lain dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (Muhammad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia),, Op.Cit.,hal.118.)

Lembaga keuangan adalah lembaga yang dipercaya masyarakat (fiduciary financial institution). Oleh karena itu, bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai keajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (duty of confidentiality) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (fiduciary duty). Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (disclose) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. (Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta : Gramedia  Pustaka Utama 2001, hal.155.)

Untuk dapat mengetahui apakah prinsip rahasia bank dapat dilaksanakan oleh sesuatu bank atau tidak, ada tiga tahap yang mesti diklarifikasi, yaitu sebagai berikut :
  • Tahap I : Apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank
  • Tahap II : Apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku
  • Tahap III : Jika informasi tersebut termasuk kedalam ruang lingkup rahasia bank, maka harus diteliti apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong ke dalam pengecualian yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku. (Munir Fuady, Op.Cit.,hal 95)


a. Apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank.
Mengenai ruang lingkup dari rahasia bank, Pasal 40 dari Undan-Undang Perbankan dengan tegas menyebutkan bahwa yang tergolong ke dalam rahasia bank adalah hanya keterangan mengenai :
  1. nasabah penyimpan, atau 
  2. simpanan dari nasabah tersebut. 


b. Apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
Perlu pula dilihat yang membuka rahasia bank tersebut termasuk orang-orang yang memang dilarang untuk membuka rahasia bank. Adapun yang merupakan orang-orang yang memang dilarang membuka rahasia bank adalah sebagai berikut :
  1. Pihak bank sendiri dan/atau 
  2. Pihak terafilisasi, yang terdiri dari : 
    • Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan; 
    • Anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
    • Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya. 
    • Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham  dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi,keluarga pengurus.


c. Jika informasi tersebut termasuk kedalam ruang lingkup rahasia bank, maka harus diteliti apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong ke dalam pengecualian yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku. (Ibid, hal 96)

Di lain pihak pengaturan rahasia bank dan pertukaran informasi antara bank menyangkut pula kepentingan nasabah. Dalam hal ini pun nasabah mendapat perlindungan hukum bila terjadi sesuatu yang membuat nasabah merasa dirugikan. Dalam hal keadaan berupa diketahuinya keterangan mengenai dirinya atas data-data keuangannya oleh pihak lain, pihak nasabah berhak dan bisa menuntut kepada bank yang mengungkapkan data dirinya, yaitu bila merasa dirugikan oleh terbukanya keterangan tersebut, maka nasabah yang bersangkutan berhak untuk mengetahui keterangan yang dibuka oleh pihak bank, serta dapat meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dari keterangan yang dibuka tersebut. Apabila permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh bank tidak dipenuhi, maka masalah tersebut dapat diajukan oleh nasabah yang bersangkutan ke pengadilan yang berwenang. Ketentuan ini diatur pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, Op.Cit.,hal.115)


Ada 2 teori yang menjelaskan tentang ruang lingkup rahasia bank tersebut, yaitu :
  1. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak 
    Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan Negara dan masyarakat sering terabaikan. 
  2. Teori rahasia bank yang bersifat relatif 
    Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum.


Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak Negara di dunia, termasuk Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Hermansyah, Op.Cit.,hal. 120.)

Menurut Hendrobudiyanto seorang ahli perbankan Direktur Bank Indonesia, menjelaskan bahwa :

“Di negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Malaysia serta Singapura rahasia bank umumnya diberlakukan berdasarkan hubungan kontraktual. Maksudnya, prinsip rahasia bank yang ditetapkan dapat bersifat lentur bisa ditembus jika memang ada alasan yang benar-benar relevan dan sangat kuat”. (Muhammad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia),, Op.Cit.,hal.121.)


Cakupan Rahasia Bank

Menentukan hal-hal yang termasuk rahasia bank sangatlah sulit, dan sampai kini belum ada satu keragaman tentang hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang masuk kategori untuk dirahasiakan oleh bank dari informasi dan data-data seorang nasabah. Penentuan ini perlu untung dilindungi oleh hukum kerahasiaan. Hukum kerahasian berkaitan dengan perlindungan rahasia-rahasia baik yang menyangkut perdagangan, rahasia yang bersifat pribadi atau mengenai pemerintahan. Rahasia bank adalah salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum kerahasiaan.

Penentuan hal-hal termasuk dalam kategori rahasia bank harus berpijak pada :

1. Kelaziman operasional perbankan. 
Operasional perbankan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat serta memberikan kredit. Dalam operasinya tersebut sudah lazim bank mengadakan pencatatan-pencatatan data-data dan informasi jalannya usaha yang dilakukan serta dalam hubungannya dengan nasabahnya. Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos pasiva dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan ialah segala keterangan orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya yang meliputi : pemberian jasa dalam lalu lintas uang baik dalam maupun luar negeri, pendiskontoan dan jual beli surat berharga dan pemberian kredit. 

2. Apakah pembocoran/pembukuan informasi akan merugikan pemilik informasi (nasabah) atau menguntungkan pihak lain. 
Namun selalu ada pertanyaan tentang informasi seperti apa yang akan menimbulkan kerugian itu. Meskipun agak kabur, kriteria ini jelas menunjuk kalangan perbankanlah sebagai sumber keputusan utama untuk menentukan  informasi manakah yang harus diperlakukan sebagai sumber keputusan utama untuk menentukan informasi manakah yang harus diperlakukan sebagai hal yang konfidensial. (Ibid.,hal.121.)

3. Pihak pemilik informasi (nasabah) harus yakin secara wajar bahwa informasi itu benar-benar belum diketahui masyarakat luas. 
Dari pijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang dapat disimpulkan bahwa informasi yang dapat dirahasiakan tidak harus merupakan hal yang sangat khusus. Selanjutnya dalam Undang_undang No. 10 Tahun 1998 memberikan pengecualian dalam 7 (tujuh) hal yang telah dikecualikan tersebut bersifat limitatif, artinya diluar 7 (tujuh) hal yang telah dikecualikan tidak terdapat pengecualian yang lain. Pengecualian yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
  • Kepentingan perpajakan; 
  • Kepentingan piutang bank; 
  • Kepentingan peradilan pidana; 
  • Kepentingan pemerikasaan peradilan perdata; 
  • Kepentingan tukar-menukar informasi antar bank; 
  • Kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah; 
  • Kepentingan penyelesaian kewarisan. (Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Op.Cit, hal.156 )


Dikaitkan dengan hal limitatif tersebut, apabila ada pihak-pihak lain  (selain dari yang telah ditentukan sebagai pihak-pihak yang boleh memperoleh pengecualian ) meminta penjelasan mengenai keadaan keuangan suatu nasabah dari suatu bank, jelas jawabannya adalah “tidak boleh”. Misalnya saja, apabila Dewan Perwakilan Rakyat ( yang notabenenya adalah lembaga tinggi Negara yang mewakili rakyat atau kepentingan umum, dengan demikian segala tindakannya tentu dilandasi oleh kepentingan umum) menghendaki agar bank dalam suatu sidang dengar pendapat mengungkapkan tentang nasabah penyimpan dan simpananya, maka bank tidak boleh memberikan keterangan yang demikian itu. Hal ini tidak pula dapat diterobos dengan cara DPR meminta izin dari pimpinan Bank Indonesia. (http://hukum-perbankan.blogspot.com/2008/04/apa yang perlu diketahui dari rahasia.html, diakses pada tanggal 14 Februari 2012)


a. Kepentingan Perpajakan
Pasal 41 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa , “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. (Hermansyah, Op.Cit, hal 125)

b. Kepentingan penyelesaian piutang pajak
Pasal 41 A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur”. Izin tersebut diberikan :
  1. Atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) / Ketua Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan menyebutkan : 
    • nama dan jabatan pejabat BUPLN / PUPN yang meminta keterangan 
    • nama nasabah debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan dan 
    • alasan diperlukannya keterangan dari nasabah debitur tersebut. 
  2. Izin tersebut dengan sendirinya : 
    • diberikan secara tertulis 
    • menyebutkan nama dan jabatan pejabat BUPLN / PUPN yang meminta keterangan 
    • menyebutkan nama nasabah debitur yang akan diminta keterangan berkaitan dengan utang bank yang diserahkan kepada BUPLN / PUPN 
    • mencantumkan keperluan keterangan tersebut dikaitkan dengan urusan penyelesaian piutang bank. 


Jika diteliti pengecualian ini berkaitan dengan kepentingan bank itu sendiri  (in the interest of the bank) untuk menjamin kelangsungan dalam berusaha.  (Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia ,Op.Cit, hal 158)

c. Kepentingan peradilan pidana
Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa, “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank.” Izin tersebut diperoleh dengan cara seperti diatur dalam Pasal 42 ayat (2) dan (3) :
  1. Atas permintaan tertulis dari : 
    • Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam tahap penyidikan 
    • Jaksa Agung dalam tahap penuntutan 
    • Ketua Mahkamah Agung dalam tahap pemeriksaan dimuka pengadilan 
  2. Pemberian izin pimpinan Bank Indonesia tersebut : 
    • dibuat secara tertulis 
    • menyebut nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim yang meminta 
    • nama tersangka atau terdakwa 
    • alasan diperlukannya keterangan dan 
    • hubungan perkara pidana  yang bersangkutan  dengan keterangan  yang  diperlukan tersebut


Penjelasan Pasal 42 menyebutkan kata “dapat” memberikan izin dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh pimpinan Bank Indonesia akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara seperti disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) dan (3). (Ibid, hal. 159.)

d. Kepentingan pemeriksaan peradilan perdata
Pasal 43 disebutkan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Ketentuan ini merupakan landasan hukum dan alasan dapat dibukanya atau diterobosnya ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan. Untuk itu direksi dari bank yang bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dari nasabah tersebut. (Hermansyah, Op.Cit., hal. 112.)

e. Kepentingan tukar-menukar informasi antar bank
Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa,“ dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain”.

Ketentuan di atas tentu dapat dilakukan apabila ada suatu kepentingan dari bank yang bersangkutan yang berkaitan dengan nasabah tersebut dan tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah. Oleh sebabitu, pelaksanaan dari ketentuan ini lebih lanjut diatur oleh Bank Indonesia, sebagaimana ditentukan oeh Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. (Ibid, hal. 127.)

Bank Indonesia juga mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank. Penyelenggaraan dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Informasi antar bank tersebut antara lain berupa :
  1. informasi bank, untuk mengetahui keadaan dan status bank dalam rangka melakukan kerja sama atau transaksi dengan bank; 
  2. informasi kredit, untuk mengetahui status dan keadaan debitur bank guna mencegah penyimpangan pengelolaan perkreditan; 
  3. informasi pasar uang, untuk mengetahui tingkat suku bunga dan kondisi likuiditas pasar.


Selanjutnya dalam ayat (2), ketentuan mengenai tukar-menukar informasi antar bank diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia telah mengatur ketentuan tata cara tukar-menukar informasi antar bank sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/6/UPB masing-masing tanggal 25 Januari 1995 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan tukar-menukar informasi antar bank adalah permintaan pemberian informasi mengenai keadaan kredit yang diberikan bank kepada debitur tertentu dan keadaan serta status suatu bank. Informasi antar bank ini hanya dapat dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat yang memperoleh penunjukan sebagaimana diatur oleh ketentuan internal masing-masing bank. Ada 2 bentuk permintaan informasi antar bank ini yaitu :

1. Permintaan informasi kepada bank lain 
Bank dapat meminta informasi kepada bank lain mengenai keadaan debitor tertentu secara tertulis dari direksi bank dengan menybutkan secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta; 

Permintaan informasi mengenai keadaan kredit dapat dilakukan oleh : 
  • bank umum kepada bank umum 
  • BPR kepada BPR 


Bank yang dimintai informasi wajib memberikan informasi secara tertulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk nasabah yang masih tercatat sebagai debitur aktif (nasabah aktif) cukup dengan menegaskan bahwa nasabah dimaksud adalah debitur bank yang bersangkutan. Sedangkan untuk nasabah yang tidak lagi tercatat sebagai debitur aktif (nasabah tidak aktif) informasinya dapat meliputi:
  • data debitur 
  • data pengurus 
  • data agunan 
  • data jumlah fasilitas kredit yang diberikan 
  • data keadaan kolektibilitas terakhir 


Informasi yang diterima oleh bank peminta, bersifat rahasia dan wajib digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaiman disebutkan dalam surat permintaan informasi. Bank yang melanggar akan dikenakan sanksi admininstratif yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

2. Permintaan informasi melalui Bank Indonesia 
Bank dapat meminta informasi mengenai nasabah debitur kepada Bank Indonesia atau keadaan dan status suatu bank melalui Bank Indonesia secara tertulis dengan menyebut secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta. 

Informasi mengenai bank yang dat diberikan oleh Bank Indonesia tersebut meliputi : 
  • nomor dan tanggal akta pendirian dan izin usaha 
  • status/jenis usaha 
  • tempat kedudukan 
  • susunan pengurus 
  • permodalan 
  • neraca yang telah diumumkan 
  • pengikutsertaan dalam kliring dan 
  • jumlah kantor bank 


Bank yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrative yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.  (Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Op.Cit., hal 163)

f. Kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah
Pengecualian ini disebutkan dalam Pasal 44 A yang merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 44 A ayat (1) menetapkan bahwa atas permintaan,, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

Dapat diperhatikan, dasar pengecualian kerahasiaan bank yang ditetapkan dalam Pasal 44 A ini berkaitan dengan kepentingan nasabah bukan menyangkut kepentingan umum atau bank itu sendiri. Boleh jadi kerahasiaan bank boleh dibuka asalkan hal itu disetujui oleh nasabah penyimpan dananya. Bank wajib membuka atau memberikan keterangan yang berkaitan dengan simpanan nasabah penyimpan asalkan ada permintaan, disetujui atau dikuasakan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank yang bersangkutan. (Ibid, hal 164. )

g Kepentingan penyelesaian kewarisan
Pasal 44 A ayat (2) menentukan bahwa dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa bank berkewajiban untuk memberikan keterangan mengenai simpanan dari nasabah penyimpan kepada pihak yang merupakan ahli warisnya apabila ia meninggal dunia. (Hermansyah, Op.Cit., hal. 128.)

Khusus dalam pengaturan pengecualian ketentuan mengenai rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bagi BPK dan Bapepam dikarenakan karena kondisi khusus, maka status pengecualiannya menjadi tidak jelas. Kondisi khusus tersebut adalah bahwa secara redaksional pengecualian bagi BPK dan Bapepam tidak disebutkan dalam pasal-pasal yang terdapat dlam Undang-Undang Perbankan tersebut, hanya disebutkan dalam bagisn penjelasan. Disamping itu, tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang mewajibkan bank untuk memberikan keterangan kepada BPK dan Bapepam, sedangkan di sisi lain terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang bagi kedua belah pihak tersebut untuk mendapatkan keterangan mengenai nasabah. (http://omperi.wikidot.com/pengaturan rahasia bank diakses pada tanggal 5 Mei 2012.)

Daftar Pustaka Makalah Rahasia Bank

Pengertian Rahasia Bank Definisi Menurut Para Ahli Dasar Hukum Serta Cakupan dalam Teori dan Praktek Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment