Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 30 September 2015

Pengertian Yayasan Definisi Maksud Tujuan Pengaturan Hukum di Indonesia serta Pendirian dan Pembubaran

Pengertian Yayasan adalah - Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang yayasan dan seluk beluknya maka agar ada pemikiran secara sistematis, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu pengertian yayasan. Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2000., Kamus Istilah Aneka Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan., hlm. 198.), adalah: “Yayasan atau Stichting (Belanda), suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial.”


Subekti, menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal (Subekti, Kamus Hukum: Pradya Paramita, hlm. 156.)

Dari pengertian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa yayasan merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan sosial (amal) yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

Definisi Yayasan 

Dengan diudangkannya UUY, maka pengertian yayasan menjadi lebih jelas. Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUY adalah sebagai berikut:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyi anggota”.

Yayasan menurut UUY adalah suatu “badan hukum” yang untuk dapat mnjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh UUY.

Adapun kriteria yang ditentukan adalah:
  1. Yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan; 
  2. Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan; 
  3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan; 
  4. Yayasan tidak mempunyai anggota; 


Sedangkan persyaratan yang ditentukan agar yayasan dapat diperlakukan dan memperoleh status sebagai badan hukum adalah pendirian yayasan sebagai badan hukum harus mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Dalam hal dilakukan perubahan anggaran dasar, maka perubahan anggaran dasar untuk mengubah nama dan kegiatan yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan untuk perubahan anggaran dasar lainya dipersyaratkan adanya pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Maksud dan Tujuan Yayasan

Di Hindia Belanda, pernah dibuat undang-undang dengan staatsblad 1927-156 tentang Regeling van de Rechtspositie der Rechtsgenootschappen, yang menentukan bahwa gereja (kerken) atau kerkgnootschappen adalah juga badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan, yakni memiliki tujuan idiil, khusus di bidang keagamaan. (Arie Kusumastuti Maria Suhardiati. 2003., Hukum Yayasan di Indonesia.Jakarta: PT. Abadi., hlm. 16. )

Berkaitan dengan tujuan yayasan, di Indonesia terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung dimana sebelum berlakunya UUY menjadi acuan bagi yayasan untuk penentuan tujuan yayasan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juli 1975 No. 476/K/Sip/1975, pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, bahwa perubahan wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af dapat saja karena dalam hal ini tujuan dan maksudnya tetap, ialah untuk membantu keluarga terutama keturunan almarhum Almuhsin bin Abubakar Alatas. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut jelas bahwa yayasan mempunyai tujuan untuk “membantu”. Perkataan “membantu” ini diinterpretasikan sebagai suatu kegiatan sosial. Adapun bantuan yang diberikan tersebut dapat hanya ditujukan kepada pihak tertentu saja, yakni dalam hal ini terutama kepada keturunan almarhum Almuhsin bin Abubakar Alatas. (Ibid )

Dengan  berlakunya  UUY,  maka  maksud  dan  tujuan  yayasan  di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (lihat Pasal 1 angka 1 UUY). 
  2. Maksud dan tujuan yayasan harus bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (lihat Pasal 3 ayat (2) UUY). 
  3. Maksud dan tujuan yayasan wajib dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan (Pasal 14 ayat (2) huruf b UUY). 

Maksud dan tujuan yayasan tertentu, yaitu hal-hal yang sudah ditentukan, sudah dibatasi, dan bersifat khusus untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi maksud dan tujuan yayasan tidak dapat bersifat umum.

Pengaturan Hukum Tentang Yayasan di Indonesia

Pada tanggal 6 Agustus 2001 lahirlah undang-undang yang mengatur tentang Yayasan yaitu Nomor 16 Tahun 2001 Lembaran Negara (LN) No. 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4132 dan telah direvisi dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan LN No. 115 T.L.N. 4430. Sebelum itu, tidak ada satu pun peraturan perundang-undanngan yang mengatur secara khusus tentang yayasan di Indonesia. Selain itu, tampak dimasyarakat bahwa peranan yayasan diberbagai sektor, misalnya disektor sosial, pendidikan dan agama sangat menonjol. Oleh karena itu, lembaga tersebut hidup dan tumbuh berdasarkan kebiasaan yang hidup di dalam masyrakat. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Yayasan. Secara sporadis dalam beberapa pasal undang-undang disebut adanya yayasan, seperti: Pasal 365, Pasal 899, 900, 1680 KUHPerdata, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang-undang Kepailitan.

Selain itu, di dalam peraturan Menteri (Permen Penerangan Republik Indonesia No.01/Per/Menpen/1969, tentang Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan mengenai Perusahaan Pers, dalam pasal 28 disebutkan, bahwa untuk perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan pers harus berbentuk Badan Hukum. Yang dianggap sebagai badan hukum oleh Permen tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Yayasan. Di dalam beberapa ketentuan perpajakan juga disebutkan tentang yayasan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan agraria, dimungkinkan pula bagi yayasan mempunyai hak atas tanah. Bahkan sejak tanggal 25 Agustus 1961 telah dibentuk yayasan Dana Landreform oleh Menteri Agraria sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemeintah Nomor 224 Tahun 1961. Pada tahun 1993, di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993, juga telah dikenal Yayasan Dana Pensiun.

Pendirian dan Pembubaran Yayasan. 

1. Pendirian yayasan 
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUY, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Yang dimaksud dengan “orang” menurut penjelasan Pasal 9 ayat (1) UUY adalah orang perseorangan (person) dan badan hukum dan berdasarkan Pasal 9 ayat (5) UUY “orang” ini dimaksud dengan “orang asing” atau “bersama-sama orang asing”. Jadi yayasa dapat didirikan oleh:
  1.  Orang Indonesia (WNI). 
  2. Orang Asing (WNA). 
  3. Bersama-sama orang Asing. 
  4. Bersama-sama orang Indonesia 


a. Satu orang; 
  1. Orang Indonesia (Warga Negara Indonesia). 
  2. Orag asing (Warga Negara Asing). 


b. Lebih dari satu orang; 
  1. Orang-orang Indonesia (Warga Negara Indonesia). 
  2. Orang-orang asing (Warga Negara Asing) 
  3. Orang-orang Indonesia (Warga Negara Indonesia) dan orang-orang  asing (Warga Negara Asing).


c. Satu badan hukum; 
  1. Badan hukum Indonesia 
  2. Badan hukum asing 


d. Lebih dari satu badan hukum; 
  1. Badan-badan hukum Indonesia 
  2. Badan-badan hukum asing 
  3. Badan hukum-badan hukum Indonesia (Warga Negara Indonesia) dan badan hukum-badan hukum asing (Warga Negara Asing). 


Dalam penjelasan Pasal 9 UUY secara terang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perorangan atau badan hukum. Artinya hanya bisa didirikan oleh orang-perorangan saja atau badan hukum saja. Dengan demikian UUY tidak memberikan kemungkinan pendiri campuran orang perorangan dengan badan hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya kewajiban dari para pendiri yayasan untuk memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal yayasan. Sedangkan jumlah pendiri menurut UU ini bisa satu pendiri atau lebih dari 1 (satu) pendiri.

Dalam hal ini pendiri yayasan adalah “orang asing” atau “bersama-sama orang asing”, maka peraturan mengenai syarat dan tata cara pendirian yayasan demikian diataur dengan Peraturan Pemerintah. Mengenai hal tersebut, memang sudah tepat apabila Pemerintah mengatur secara cermat mengenai pendirian yayasan oleh “orang asing” atau “bersama-sama orang asing”, dengan tujuan agar yayasan demikian tidak membawa dampak yang merugikan kepentingan pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Yayasan yang didirikan oleh satu orang perorangan, dapat didirikan karena:
  1. Kehendak orang yang masih hidup untuk memisahkan (sebagian) harta kekayaanya sebagai modal awal yayasan; dan 
  2. Kehendak orang yang masih hidup untuk memisahkan (sebagian) harta kekayaannya sebagai modal awal yayasan yang akan berlaku apabila orang tersebut meninggal dunia dengan mendasarkan pada surat wasiat. Dalam hal ini, penerima wasiat akan bertindak mewakili pemberi wasiat. 


UUY juga memberikan kemungkinan bagi pendiri yang dalam rangka pembuatan akta pendirian yayasan untuk diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa (Pasal 10 ayat (1) UUY). Pemberian surat tersebut dimaksudkan karena pada prinsipnya si pendiri harus hadir pada saat pembuatan akta pendirian, namun apabila ia berhalangan maka ia dapat diwakili oleh orang lain dengan membuat dan memberikan surat kuasa yang sah. Dalam hal yayasan didirikan dengan surat wasiat, penerima wasiat akan bertindak mewakili pemberi wasiat dan karenanya ia atau kuasanya, wajib menandatangani akta pendirian yayasan.

Merupakan konsekuwensi logis, bila terjadi pemisahan harta kekayaan si pemberi wasiat baru maka akan terjadi pada saat si pemberi wasiat meninggal dunia dan tentu saja pada saat itu tidak dapat hadir dan sudah tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum untuk mendirikan yayasan, sehingga kepentingannya diwakili oleh si penerima wasiat (yang masih hidup). Dalam hal suatu wasiat tersebut tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut (Pasal 10 ayat (3) UUY).

Sebagaimana halnya suatu tindakan atau perbuatan hukum di bidang perdata, tindakan atau perbuatan hukum pembuatan akta pendirian yayasan dapat dikuasakan oleh pihak yang berkehendak mendirikan yayasan (pendiri) kepada pihak lain untuk hadir dan menghadap di hadapan notaris yang bertugas untuk membuat akta pendirian yayasan tersebut. Meskipun undang-undang tidak mensyaratkan bentuk pemberian kuasa, namun sebaiknya pemberian kuasa tersebut dibuat secara tertulis.

Sesuai dengan definisi Pengadilan menurut Pasal 1 angka 2 UUY, pengadilan yang berwenang memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat dalam hal surat wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan yayasan. Namun demikian, dalam hal ini pengadilan yang sesungguhnya perlu menjadi dan mendapat perhatian adalah pengadilan dimana harta kekayaan yang diwasiatkan tersebut terletak, karena yayasan yang akan didirikan berdasarkan akta wasiat tersebut belum ada. Hal ini dapat disimpangi apabila dalam akta wasiat dapat ditentukan secara tegas dimana harta wasiat yang akan didirikan tidak mutlak merupakan tempat dimana harta wasiat yang akan diserahkan untuk pendirian yayasan itu berada.

Para pendiri mengatakan kehendaknya dalam akta pendirian yayasan, untuk mendirikan yayasan dengan jalan memisahkan sebagian dari kekayaan awal yayasan. Kekayaan yang dipisahkan tersebut dapat dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang. Apabila dalam bentuk uang tunai, sebaiknya disebutkan jumlahnya, sebaliknya apabila dalam bentuk barang, maka sebaiknya diperinci jenis, kualitas jumlah barang tersebut. Apabila barang yang dipisahkan tersebut rumit untuk diperinci karena jumlah yang banyak atau memerlukan perincian yang panjang, maka dapat dibuatkan daftar khusus untuk barang tersebut. Uraian dan/atau daftar perincian kekayaan yang dipisahkan tersebut berturut-turut dimuat dan/atau dilampirkan dalam minuta akta pendirian yayasan sesuai dengan tata cara pembuatan akta notariil.

2. Pembubaran yayasan
Undang-undang yayasan mengatur kemungkinan pembubaran yayasan, baik atas inisiatif organ yayasan sendiri atau berdasarkan penetapan/putusan pengadilan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan yayasan bubar, yaitu: (Pasal 62 UU Yayasan)
  1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; 
  2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai; 
  3. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: 
    • Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; 
    • Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; 
    • Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah penyataan pailit dicabut. 


Dalam  hal  yayasan  bubar  demi  hukum  karena  jangka  waktu  yang  ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, atau tujuan yayasan telah tercapai atau tidak tercapai, maka pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan. Apabila pembina tidak menunjuk likuidator, maka penguruslah yang bertindak sebagai likuidator. Jika yayasan dinyatakan bubar, maka yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. Selama proses likuidasi, maka semua surat keluar harus mencantumkan frase dalam likuidasi dibelakang nama yayasan.

Apabila yayasan bubar karena putusan pengadilan yang telah mempeoleh kekuatan hukum tetap, maka pengadilan yang menunjuk likuidator. Demikian pula jika pembubaran yayasan karena pailit, maka berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan yaitu perlu menunjuk kurator. Tugas likuidator adalah membereskan harta kekayaan yang telah dibubarkan, memberikan kewenangan sekaligus kewajiban bagi likuidator untuk melakukan beberapa tindakan proses likuidasi sebagai berikut:
  1. Menginventarisir semua harta kekayaan yayasan termasuk utang-utang dan piutang-piutang yayasan; 
  2. Memuat daftar utang-utang yayasan, menyusun peringkat utang tersebut; 
  3. Membuat daftar piutang yayasan dan melaksanakan penagihan utang (menjadikan uang); 
Pengertian Yayasan

Setelah  likuidator  dalam  proses  likuidasinya  menjual  seluruh  harta  kekayaan yayasan dan seluruh harta kekayaan yayasan telah menjadi uang tunai atau dalam keadaan likuid, maka likuidator akan melakukan pembayaran utang-utang yayasan yang telah didaftarkan dengan mendasarkan Pasal 1131 BW dan Pasal 1136 BW, dengan pengecualian terhadap harta kekayaan yayasan yang berasal dari atau dalam bentuk wakaf. Berdasarkan hukum Islam, kekayaan yayasan yang berupa harta wakaf tersebut tidak dapat dilikuidasi. Hal ini disebabkan harta wakaf adalah benda di luar perdagangan (res extra commercium) yang tidak dapat dijadikan objek jaminan dan oleh karena itu tidak dapat disita atau dieksekusi. (A. Buchenbacher, 1936. De Stichting in Nederlandsch-Indie, Westersche en Oostersche Vermen van Doelvermogen, Vierde Juristen Congres, Batavia, November, Ind, Tijdschr. V.h. Recht 144, hlm. 268, sebagaimana dikutip oleh Fred B.G. Tumbuan.)

Dengan demikian, harta wakaf tersebut dapat diberikan kepada yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan dalam likuidasi untuk mengetahui kesamaan maksud dan tujuan yayasan yang akan digabung, tentunya harus dilihat Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Yayasan yang akan diberikan wakaf tersebut oleh Pembina Yayasan dalam likuidasi atau harta wakaf tersebut dilaksanakan untuk dan kegiatan yayasan dalam likuidasi.

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan dan untuk hasil likuidasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya likuidasi wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dicantumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian satu di antaranya berperedaran nasional. Berakhirnya proses likuidasi yayasan, jika neraca akhir likuidasi telah disetujui menteri dan rapat yayasan telah menerima pertanggung jawaban likuidator.

Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya proses likuidasi, maka likuidator atau kurator wajib melaporkan pembubaran kepada pembina. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi kepentingan pihak ketiga.

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar. Jika tidak diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaanya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut. Mekanisme penyerahan sisa kekayaan hasil likuidasi yayasan kepada negara adalah melalui Menteri Keuangan sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara dan Menteri Keuangan akan menggunakan sisa hasil likuidasi sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang dilikuidasi.

Alasan dan cara pembubaran yayasan di Belanda hampir sama dengan di Indonesia. Menurut Pasal 300 NBW, yayasan dapat dibubarkan:
  1. Dalam hal ditentukan oleh anggaran dasar; 
  2. Jika yayasan nyata dalam keadaan insolvensi, setelah dinyatakan pailit, atau jika kepailitan ditiadakan karena keadaan boedelnya; 
  3. Oleh hakim dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Pengadilan pun dapat membubarkan yayasan dalam hal: 
    • Apabila anggaran dasarnya bertentangan dengan ketentuan, bahwa kepada para pendiri tidak dapat diberikan pembayaran uang. 
    • Apabila keuangan yayasan tidak mencukupi lagi untuk merealisasikan tujuannya, dan tidak dapat dikumpulkan uang dalam jangka waktu pendek dengan salah satu jalan yang sah. 
    • Jika tujuan yayasan telah tercapai atau tidak dicapai lagi. 


Pembubaran oleh pengadilan dapat dilakukan atas permohonan setiap pihak yang berkepentingan atau tuntutan kejaksaan, maupun secara jabatan oleh pengadilan yang terjadi bersamaan dengan penolakan atas tuntutan perubahan anggaran dasar. Pembubaran yayasan harus didaftarkan dalam register yang disediakan di kantor Kamer van Koophandel.

Penyelesaian pembubaran ini dilakukan oleh pihak-pihak yang disesuaikan dengan faktor-faktor yang menyebabkan yayasan itu bubar. Jika yayasan itu bubar karena sesuai oleh mereka yang dibebani dengan penyelenggaraan penyelesaian.

Apabila yayasan itu bubar karena insolvensi, setelah yayasan tersebut dinyatakan pailit, atau dengan pencabutan kepailitan karena keadaan boedel, maka penyelesaiannya diserahkan kepada kurator.

Sedangkan jika pembubaran itu terjadi karena putusan hakim, maka penyelesaiannya diserahkan kepada panitera dewan majelis yang terakhir memeriksa perkara. Pihak yang berkeberatan terhadap pembubaran yayasan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Daftar Pustaka Makalah Yayasan

Pengertian Yayasan Definisi Maksud Tujuan Pengaturan Hukum di Indonesia serta Pendirian dan Pembubaran Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment