Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Perjanjian Arbitrase Bentuk dan Contoh Klausula

Perjanjian Arbitrase Dari rumusan yang telah dibahas dari beberapa pendapat sarjana tentang pengertian arbitrase dan juga pengertian arbitrase dari Undang- Undang Nomor 30


Tahun 1999, dapat kita ketahui bahwa arbitrase lahir karena adanya perjanjian arbitrase. Bagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para yang bersengketa. Perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak ini berisikan perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa dibidang perdata non litigasi. Jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan adanya dua sumber perikatan, maka arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Rachmadi Usman, op. cit., halaman 19

Undang-undang mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis, perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak. Perjanjian arbitrase dapat merupakan bagian dari suatu kontrak ataupun merupakan suatu kontrak yang tersendiri. Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak biasanya disebut dengan klausula arbitrase. Perjanjian arbitrase dibuat para pihak sebelum terjadinya sengketa ataupun setelah terjadinya sengketa.

Lebih lanjut pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum didalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Dari rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan berupa ;Ibid., halaman 19
  1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa,
    Atau 
  2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. 


Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Dalam kesepakatan tadi dapat dimuat pula pilihan hukum yang akan digunakan dalampenyelesaian sengketa atau perselisihan para pihak tersebut. Perjanjian arbitrase dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahuluannya, ataupun dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbulnya sengketa atau perselisihan.

Pilihan sengketa di luar peradilan umum ini harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian. Pada umumnya, klausula atau perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis. Di Indonesia, sesuai dengan isi Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999, mensyaratkan klausula dibuat secara tertulis oleh para pihak. Dengan ada suatu perjanjian arbitrase tertulis ini, berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaiaan sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya, dengan sendirinya Pengadilan

Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Untuk itu, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.

Dengan demikian perjanjian arbitrase memberikan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat di antara para pihak yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tertentu, yang penyelesaiannya disepakati dengan cara arbitrase. Pengadilan Negeri dengan sendirinya tidak berwenang untuk mengadili suatu sengketa yang sebelumnya disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui cara arbitrase.

Ada dua teori mengenai kekuatan berlakunya perjanjian arbitrase, apakah bisa dikesampingkan oleh para pihak, yaitu :
  1. Aliran yang menyatakan perjanjian arbitrase bukan publicpolicy.Putusan Hoge Read Belanda, 6 Januari 1925 misalnya. Disini ditegaskan, sungguhpun ada klausula arbitrase, tetapi pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada eksepsi dari pihak lawan, karena klausula arbitrase bukanlah openbaar orde. Aliran yang sangat reasonable dan flexible ini sayangnya tidak diikuti dalam praktik jurisprudensi Indonesia; 
  2. Aliran yang menekankan asas “pacta sunt servanda” pada kekuatan klausula/perjanjian arbitrase. Aliran ini mengajarkan bahwa  klausula/perjanjian arbitrase   mengikat   para   pihak   dan   dapat dikesampingkan hanya dengan kesepakatan bersama para pihak yang tegas untuk itu. Dalam hal ini, penarikan secara diam-diam atau praduga telah di “waive” tidak berlaku dan perjanjian/klausula arbitrase dianggap banyak dianut oleh pengadilan-pengadilan.


Disamping dua aliran tersebut, ada suatu perkembangan yang sebenarnya bersifat sempalan yang sangat bertolak belakang dengan aliran pacta sunt servanda, seperti yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/1984.

Keputusan yang kontroversial ini masih belum jelas apakah akan diikuti oleh keputusan-keputusan yang lain nantinya, pada prinsipnya menyatakan bahwa sungguhpun ada klausula arbitrase dalam perjanjian para pihak, dan sungguhpun ada bantahan dari salah satu pihak ketiga harus diajukan ke Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan Negeri tetap menyatakan dirinya berwenang dan Mahkamah Agung membenarkan. Alasannya, karena para pihak tidak serius (istilah Pengadilan Negeri yang bersangkutan:”Dalam hati para pihak tidak ada niat untuk menggunakan arbitrase”)

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan objek sengketa disebutkan bahwa yang menjadi Objek arbitrase adalah hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Hanya saja tidak diberikan penjelasan yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut. Akan tetapi, jika ketentuan ini dihubungkan dengan Penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka kita akan mengetahui ruang lingkup perdagangan tersebut adalah kegiatan kegiatan antara lain dibidang : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Ibid., halaman 21

Dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada pasal 5 ayat 1 jika dihubungkan dengan penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase diberikan pengertian yang luas, yang tentunya objek sengketa tersebut termaksud dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Sejalan dengan itu, pada pasal 5 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Secara penafsiran argumentum a cantratio, objek sengketa yang menjadi kewenangan lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc untuk menyelesaikannya adalah sengketa dibidang perdagangan dan hak yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian. Sepanjang itu penyelesaian sengketa perdagangan dan hak tersebut dapat diserahkan kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Perjanjian arbitrase bukan perjanjian “bersyarat". Karenanya, pelaksanaan arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu dimasa yang akan datang.

Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan ”perselisihan” atau ”sengketa” yang terjadi antara pihak yang berjanji. Sifat perjanjian arbitrase ini merupakan perjanijian accessoir dari perjajian pokoknya.

Ini berarti perjanjian pokok menjadi dasar lahirnya klausula atau perjajian arbitrase.Pelaksanaan perjanjian pokok tidak tergantung pada perjanjian arbitrase. Sebaliknya pelaksanaan perjanjian arbitrase tergantung pada perjanjian pokoknya, jika perjanjian pokok yang tidak sah, maka dengan sendirinya perjanjian arbitrase batal dan tidak mengikat para pihak.

Perjanjian arbitrase ini dibuat dengan maksud menentukan cara dan pranata hukum yang akan menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanan perjanjian pokok. Dapat dilihat, tanpa perjanjian arbitrase, perjanjian pokok dapat berdiri sendiri dengan sempurna. Sebaliknya, tanpa adanya perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa mengikat para pihak jika perjanjian arbitrase tidak berbarengan dengan perjanjian pokok. Karena yang akan ditangani oleh perjanjian arbitrase adalah mengenai perselisihan-perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok, bagaimana mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase jika perjanjian pokok tidak ada. Harahap, M. Yahya. op. cit., halaman 96

Klausula Arbitrase

Karena perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum atau sesudah timbul sengketa oleh para pihak, maka bentuk klausula arbitrase tersebut dibedakan atas dua bentuk klausula arbitrase, yaitu klausula yang berbentuk pactum de compromittendo dan klausula arbitrase yang berbentuk acta compromise. Rachmadi usman, op. cit., halaman 23

Pactum de compromittendo
Istilah pactum de compromittendo secara harfiah berarti “ akta kompromis”, tetapi dalam beberapa literatur Indonesia membedakan antara keduanya. Perbedaannya hanya semata-mata pada pemakaiannya saja. Fuady, Munir. 2000. Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis). Bandung: PT Citra Aditya bakti. Halaman 117-118


Bentuk klausula pactum de compromirrendo dibuat oleh para pihak yang sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Para pihak sebelumnya telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihannya yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase seperti ini dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjia tersendiri.

Pengaturan bentuk klausula pactum de compromirrendo ini dapat dijumpai pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, yang menyatakan bahwa “ para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”. Sebelumnya diatur dalam pasal 615 ayat 3 Rv yang menentukan “bahkan diperkenankan mengikat diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari, kepada pemutusan seorang atau beberapa orang wasit. Juga dapat dijumpai dalam pasal II ayat (2) Konvensi New York 1958 yang antara lain menentukan”… the parties undertake to submit to arbitration all or any differences… which may arise between them…”.

Karena pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian, maka ketentuan hukum perjanjian yang umum berlaku. Perjanjian arbitrase sebagai perjanjian buntutan harus mengikuti prinsip-prinsip hukum perjanjian buntutan, dimana isinya tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan perjanjian pokoknya dan tidak ada tanpa adanya perjanjian pokok. Dengan hapusnya atau berakhirnya perjanjian pokok, tidak menyebabkan hapus atau berakhir pula perjanjian atau klausula arbitrasenya. Perkecualian ini ditegaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Pasal tersebut menegaskan suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan : Rachmadi Usman, op. cit., halaman 24
  1. meninggalnya salah satu pihak 
  2. bangkrutnya salah satu pihak 
  3. novasi ( pembaruan utang) 
  4. insolvensi ( keadaan tidak mampu membayar) salah satu pihak 
  5. pewarisan 
  6. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok 
  7. bilamana pelaksanaan perjanjiantersebut dialih tugaskan kepada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut 
  8. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. 


Akta Kompromis
Dalam bentuk yang lain klausula arbitrase adalah Akta Kompromis, bentuk klausula arbitrase ini merupakan klausula arbitrase yang dibuat dan disepakati setelah timbulnya perselisihan. Para pihak disini tidak membuat suatu perjanjian arbitrase saat mereka menyepakati perjanjian usaha mereka. Baru setelah sengketa atau perselisihan terjadi maka para pihak bersepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Untuk itu dibuatlah perjanjian baru tersendiri dan terpisah dari perjanjian pokok, yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur persyarat pembuatan akta kompromis tersebut, dengan ancaman batal demi hukum jika tidak memenuhi persyatratan yang telah ditentukan tersebut. Adapun persyaratan pembuatan akta kompromis dimaksud sebagai berikut:

  1. pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh para pihak dilakukan setelah sengketa terjadi. 
  2. persetujuan mengenai cara dan pranata penyelesaian sengketa tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, dan tidak boleh dengan persetujuan secara lisan. 
  3. perjanjian tertulis tadi harus ditandatangani oleh para pihak. Jika para pihak tidak dapat menandatanganinya, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. 
  4. isi perjanjian harus memuat persyaratan yang ada dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999.


Adapun isi dari Pasal 9 Undang-Undang-Nomor 30 Tahun 1999 :
  1. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatanganioleh para pihak.
  2. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. 
  3. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat : 
    • masalah yang dipersengketakan 
    • nama lengkap dan tempat tinggal para pihak 
    • nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase 
    • tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan 
    • nama lengkap sekretaris 
    • jangka waktu penyelesaian sengketa 
    • pernyataan kesediaan dari arbiter 
    • pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui  arbitrase.
  4. Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud ayat (3) batal demi hukum. 

Sebelumnya, ketentuan mengenai akta compromise ini dapat dijumpai dalam  pasal618 Rv yang menentukan bahwa persetujuan arbitrase harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau jika para pihak tidak dapat menandatangani, maka persetujuan arbitrase harus dibuat dihadapan notaris. Persetujuan arbitrase dalam akta compromise tersebut sekurang-kurangnya memuat pokok masalah yang menjadi sengketa, nama dan kedudukan para pihak, dan juga nama-nama dan kedudukan para arbiter yang ditunjuk, serta jumlah arbiter yang selalu dalam jumlah ganjil. Apabila persyaratan yang dimaksuddalam pasal 618 Rv tersebut tidak dipenuhi, maka persetujuan arbitrase yang dibuat oleh para pihak diancam dengan kebatalan secara hukum.

Selain itu, pengaturan mengenai akta compromise ini juga dapat dijumpai dalam pasal II ayat (1) konvensi new York 1958 yang menyatakan dengan kata-kata” …or any differences which have arisen…” (sengketa yang telah terjadi).

Perbedaan antara pactum de comproittendo dan akta compromise hanya terletak pada “saat” pembuatan perjanjian. Bila mana pactum de compromittendo dibuat sebelum perselisihan terjadi akta compromise dibuat setelah perselisihan atau sengketa terjadi. Dari segi perjanjian antara keduanya tidak ada perbedaannya. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op. cit., halaman 49 

Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak. Seperti yang telah disebutkan diatas perjanjian tersebut dapat merupakan bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrakbiasa disebut klausula arbitrase. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melaksanakan arbitrase, tetapi dapat juga berupa perjanjian yang lebih komprehensif, memuat syarat-syarat arbitrase. Klausula arbitrase ini penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaannya, hukum subtantif apa yang berlaku, dan lainnya.

Secara umum menurut Gary Goodpaster, Felix Q. Soebagjo dan fatmah Jatim, klausula-klausula arbitrase mencakup :Ibid., halaman 50
  1. komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase 
  2. ruang lingkup arbitrase 
  3. apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau ad hoc, apabila memilih bentuk ad hoc maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbiter. 
  4. aturan procedural yang berlaku. 
  5. tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase. 
  6. pilihan terhadap hukum subtantif yang berlaku bagi arbiterase. 
  7. klausula-klausula stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas), jika relevan. Klausula arbitrase hurus disusun secara cermat guna mencegah prosedur  litigasi tentang maknanya dan untuk menghindari kejutan kejutan yang tidak menyenangkan dikemudian hari. Klausula arbitrase harus memuat komitmen yang jelas terhadap arbitrase serta pernyataan tentang sengketa apa yang diselesaikan secara arbitrase.

Isi klausula arbitrase harus sesuai dengan berbagai konvensi peraturan perundangan yang berlaku sehingga menjadi sah suatu perjanjian arbitrase tersebut, selain itu ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan dalam sebuah klausula arbitrase, yaitu: M. Yahya Harahap, op. cit., halaman 105

1. Tidak melampaui isi perjanjian pokok 
Klausula arbitrase tidak boleh melampaui isi perjanjian pokok, isi klausula arbitrase harus mengenai masalah penyelesaian perselisihan yang relevan dengan objek perjanjian. Semua sengketa yang terjadi haruslah sengketa yang timbul dari perjanjian pokok agar dapat diselesaikan melalui arbitrase. 

2. Isi klausul boleh secara umum 
Para pihak boleh membuat perjanjian arbitrase secara umum. Umum maksudnya disini yaitu bahwa didalam perjanjian arbitrase tidak ditentukan sengketa seperti apa yang disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase dan juga keadaan apa saja yang bisa digolongkan sebagai sebuah sengketa. Klausula yang dibuat secara umum mempunyai kelemahan yaitu bahwaklausula seperti ini dapat ditafsirkan berbeda oleh para pihak yang bersangkutan. Pihak yang tidak beretikad baik dapat menafsirkan klausula sesuai dengan keuntungan pribadi dirinya sendiri saja.

3. Klausula arbitrase secara terinci 
Klausula seperti ini merupakan yang ideal untuk digunakan oleh para pelaku usaha yang bersengketa, dalam klausula ini ditentukan keadaan atau tindakan apa saja yang dilakukan salah satu pihak termasuk atau tidak kedalam kerangka perjanjian arbitrase. Dengan klausula sepertiini para pihak lebih memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban satu sama lain. Dengn demikian tindakan yang menyeleweng dari perjanjian yang dilakukan dapat langsung diproses melalui arbitrase tanpa harus menentukan lagi apakah betul tindakan tersebut tergolong suatu pelanggaran atau tidak. 

Dalam perjanjian arbitrase, juga dapat dimuat ketentuan-ketentuan mengenai cara pengangkatan arbiter. Para pihak juga dapat menyepakati penunjukan arbiter beserta dengan sistemnya yang akan bertugas untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Rachmadi Usman, op. cit., halaman 35

Perjanjian untuk berarbitrase haruslah jelas dan tegas (unequi vocal), serta tertulis. Klausula arbitrase mempunyai empat fungsi yang esensial, yakni : Madjedi Hasan, Membuat Konsep Klausula Arbitrase, Indonesia Arbitration Querterly Newsletter, Nomor 7/2009 (Jakarta: Badan Arbitrase Indonesia, 2009)
  1. Untuk menghasilkan konsekuensi yang diperintahkan (mandatory consequences) bagi para pihak. 
  2. Untuk mencegah intervensi dari pengadilan dalam menyelesaaikan sengketa para pihak (sekurang kurangnya sebelum putusan dijatuhkan). 
  3. Untuk memperdayakan arbiter dalam penyelesaian sengketa. 
  4. Untuk menetapkan prosedur dalam menyelesaikan sengketa. 


Berikut merupakan contoh-contoh dari klausula arbitrase (Model Arbitration clause):

1. Contoh sederhana : 
“Apabila dikemudian hari timbul perselisihan yang menyangkut perjanjian ini perselisihan itu akan diselesaikan melalui cara arbitrase”.

2. Badan Arbitrase Nasional Indonesai (BANI) : 
“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam  tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI oleh arbiter- arbiter yang ditunjuk oleh atau menurut peraturan BANI tersebut. Gunawan Widjaja dan ahmad Yani, op. cit., halaman 51

Daftar Pustaka Makalah Perjanjian Arbitrase

Perjanjian Arbitrase Bentuk dan Contoh Klausula Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment