Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 26 September 2015

Perjanjian Pengangkutan Udara Hukum, Bentuk, Syarat Dokumen, Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian Pengangkutan Menurut Hukum Udara - Salah satu pokok dalam bidang Hukum Udara Perdata adalah masalah Perjanjian Angkutan Udara; antara lain karena erat berhubungan dengan suatu masalah lain, yang sejak permulaan pertumbuhan Hukum Udara mendapatkan perhatian yang besar dari para ahli Hukum Udara, yaitu masalah tanggung jawab pengangkut udara. (E. Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 36.)


Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan dirin terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.)

Suatu perjanjian pengangkutan pada dasarnya merupakan suatu perjanjian biasa, yang dengan sendirinya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk suatu perjanjian pada umumnya, yaitu tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Buku Ke III KUHPerdata tentang Perikatan, selama tidak ada pengaturan khusus tentang perjanjian pengangkutan dalam peraturan perundang-undangan di bidang angkutan.(Siti Nurbaiti, Hukum Pengangkutan Darat, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal. 13.)

Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persetujuan kehendak (konsensus). Kenyataannya hampir semua perjanjian pengangkutan darat, laut, dan udara dibuat secara tidak tertulis, tetapi selalu didukung dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan bukan perjanjian tertulis melainkan sebagai bukti bahwa persetujuan diantara pihak-pihak itu ada. Alasan perjanjian pengangkutan tidak dibuat tertulis karena kewajiban dan hak pihak-pihak telah ditentukan dalam undang-undang. Mereka hanya menunjuk atau menerapkan ketentuan undang-undang.

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pengirim dan pengangkut sam tinggi, tidak seperti dalam perjanjian perburuhan dimana para pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada si buruh. Kedudukan para pihak dalam perjanjian perburuhan ini disebut kedudukan subordinasi (gesubordineerd), sedangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah kedudukan sama tinggi atau kedudukan koordinasi (gecoordineerd).(HMN Purwosutjipto, Op.Cit, hal. 7) Mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan terdapat beberapa pendapat, yaitu:

Pengertian Perjanjian Pengangkutan adalah

1. Sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah pelayanan berkala. 
Dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan itu, hubungan kerja antara pengirim dengan pengangkut tidak terus menerus, tetapi hanya kadang kala, kalau pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang. Hubungan semacam ini disebut “pelayanan berkala” sebab pelayanan itu tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja, sebab pengirim membutuhkan pengangkutan. Perjanjian yang bersifat “pelayanan berkala” ini disinggung dalam pasal 1601 KUHPerdata. (Ibid.)

2. Perjanjian pengangkutan tidak bersifat pemborongan. 
Sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayanan berkala tapi  pemborongan  sebagaimana  dimaksud  pasal  1601  B  KUH  Perdata.

Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 KUH Perdata (Pasal penutup dari bab VII A tentang pekerjaan pemborongan). Namun pada waktu pembentuk undang-undang menetapkan pasal-pasal ini tidak memikirkan adanya “perjanjian pengangkutan”. Ketentuan pasal 1608, 1647, dan 1648 tidak bisa diterapkan pada perjanjian pengangkutan. Kecuali sifat “pekerjaan” yang dilakukan oleh pemborong. Pembentuk undang-undang menghendaki pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong itu “dapat diraba” (tastbaar) yaitu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh pengangkut adalah suatu jasa dan tidak menimbulkan barang baru. Dengan penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan tidak bersifat pemborongan. (Ibid, hal. 8-9.)

3. Sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah campuran. 
Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran karena mempunyai unsur pelayanan berkal (pasal 1601 –b KUHPerdata), unsur  penyimpanan (bewargeving), dan unsur pemberian kuasa (lastgeving). (Ibid, hal. 9.)

Menurut E. Suherman, dalam arti yang sempit perjanjian angkutan udara adalah suatu perjanjian antara seorang pengangkut udara dengan pihak penumpang atau pihak pengirim barang untuk mengangkut penumpang atau barang dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau prestasi lain. Dalam arti yang lebih luas suatu perjanjian angkutan udara dapat merupakan sebagian dari suatu perjanjian pemberian jasa dengan pesawat udara. (E. Suherman, Op.Cit, hal. 48.)

R. Subekti mengatakan yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. (R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya, Bandung 1995, hal. 69.)

Menurut Abdukadir Muhammad, perjanjian pengangkutan udara adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.(Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 20.)

Menurut R. Soekardono, perjanjian pegangkutan udara adalah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim atau penerima, penumpang), berkeharusan untuk menunaikan pembayaran tertentu untuk pengangkutan tersebut.(R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Cet. 2, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 8.)

Menurut UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, op.Cit; pasal 1 angka 29.)

Suatu pembahasan tentang masalah perjanjian angkutan udara kurang bermanfaat jika tidak membahas hal-hal sebagai berikut: (E. Suherman, Op.Cit, hal. 48-56.)

Bentuk dan Syarat-syarat Perjanjian Angkutan Udara 

a. Pada perjanjian angkutan pada penerbangan teratur tidak dijumpai suatu perjanjian tertulis. 
Dokumen angkutan seperti tiket penumpang, tiket bagasi dan surat muatan udara bukan merupakan suatu perjanjian angkutan udara, tetapi hanya merupakan suatu bukti adanya perjanjian angkutan udara; karena tanpa diberikannya dokumen angkutan tetap ada suatu perjanjian  angkutan. (Ordonansi Pengangkutan Udara Pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 5 dan pasal 7 ayat 2. Cf. Konvensi Warsawa Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 ayat 4 dan Pasal 5 ayat 2.)

Bahwa dokumen angkutan hanya merupakan bukti adanya suatu perjanjian angkutan, lebih dipertegas dalam Pasal III Protokol The Hague tahun 1955 yang merubah Pasal 3 ayat 2 Konvensi Warsawa (tentang tiket penumpang) sehingga berbunyi, antara lain “The passanger ticket shall constitute prima facie evidence of the conclusion and conditions of the contract of carriage. The absence, irregularity or  loss of the passanger ticket does not affect the existence or the validity of the contract of carriage, which shall, none the less, be subject to the rules of this convention”.

Ketentuan serupa kita jumpai pula dalam Pasal IV dan VI Protokol Hague tentang tiket bagasi dan surat muatan udara.

b. Syarat-syarat Perjanjian.
Pada dokumen angkutan seperti tiket penumpang, tiket bagasi dan surat muatan udara tercantum apa yang disebut “syarat-syarat perjanjian” (conditions of contract).

Yang sebenarnya dimaksud adalah syarat-syarat pokok dari perjanjian atau persetujuan angkutan, misalnya bahwa perjanjian angkutan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi Pengangkutan Udara atau Konvensi Warsawa, dan juga pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen angkutan, tarif-tarif yang berlaku, syarat-syarat umum pengangkutan dan peraturan-peraturan lain dari pengangkut. Dengan demikian, maka tidak semua ketentuan-ketentuan perjanjian angkutan tercantum dalam dokumen angkutan, sehingga kalau misalnya seorang penumpang ingin mengetahui semua ketentuan-ketentuan dalam persetujuan angkutan, ia harus pertama-tama membaca apa yang dinamakan “General Conditions of Carriage” (yang menurut dokumen angkutan, bisa minta dilihat ditiap kantor dari suatu perusahaan penerbangan, tapi umumnya tidak ada), dan selanjutnya jadwal-jadwal penerbangan, tarif-tarif, dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak tercantum dalam dokumen angkutan, tapi ada pada peusahaan-perusahaan penerbangan, misalnya ketentuan-ketentuan untuk refund.

Untuk melindungi para pemakai jasa angkutan udara, sebaiknya ketentuan-ketentuan dari persetujuan angkutan udara didaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara oleh tiap-tiap perusahaan penerbangan. Selain dari pada itu patut pula dikemukakan bahwa teks dokumen angkutan dari sebagian perusahaan penerbangan dibuat dalam bahasa Inggris, sehingga patut dipertanyakan apakah dalam hal ini berlaku prinsip bahwa “setiap penumpang dianggap mengetahui bahasa Inggris”.

Dokumen Angkutan.

Ketentuan-ketentuan mengenai dokumen angkutan dalam Ordonansi Pengangkutan Udara dan Konvensi Warsawa adalah ketat, karena langsung dihubungkan dengan masalah tanggung jawab pengangkut.

Pada pengangkutan penumpang, misalnya antara lain ditetapkan bahwa kalau seorang pengangkut menerima seorang penumpang untuk diangkut tanpa memberikan tiket kepadanya, pengangkut tidak berhak mempergunakan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi (atau Konvensi Warsawa) yang meniadakan atau membatasi tanggung jawabnya.

a. Tiket penumpang.
Menurut Ordonansi suatu tiket penumpang harus berisi keterangan sebagai berikut, tempat dan tanggal pemberian; tempat pemberangkatan dan tempat tujuan; pendaratan di tempat-tenpat di antara tempat pemberangkatan dan tempat tujuan; nama dan alamat dari pengangkut atau pengangkut-pengangkut; dan pemberitahuan bahwa pengangkut itu tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab yang diatur oleh Ordonansi atau Konvensi (Warsawa). (HMN Purwosutjipto, Op.Cit, hal. 95.)

Ketentuan-ketentuan serupa kita jumpai sampai dalam Konvensi Warsawa.

Meskipun tidak ditetapkan dalam Ordonansi atau Konvensi Warsawa, dalam praktek semua tiket penumpang mencantumkan nama penumpang yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan pada orang lain (“not transferable”).

Persoalan yang timbul adalah apakah seseorang yang mempergunakan tiket dengan nama orang lain telah mengadakan perjanjian angkutan dengan pengangkut, demikian pula seseorang yang sama sekali tidak mempunyai tiket, mungkin karena ia “penumpang gelap” atau karena ia diizinkan naik pesawat oleh pegawai pengangkut udara, meskipun tanpa hak dan wewenang.

Ada pula kemungkinan bahwa seorang agen penjualan untuk mendapatkan tempat-tempat dalam pesawat pada rute-rute penerbangan yang laku, membukukan penumpang yang fiktif, dan kemudian menjual tiket dengan nama fiktif ini kepada penumpang sebenarnya.

b. Tiket Bagasi.
Dalam praktek tiket penumpang dan tiket bagasi disebut dalam satu dokumen angkutan. Tidak ada ketentuan yang melarang hal ini, asal saja semua syarat, baik untuk tiket penumpang, maupun tiket bagasi dipenuhi.

Pasal 6 Ordonansi Pengangkutan Udara menetapkan bahwa tiket bagasi harus dibuat dalam rangkap dua dan harus memuat, tempat dan tanggal pemberian; tempat pemberangkatan dan tempat tujuan; nama dan alamat dari pengangkut atau pengangkut-pengangkut; nomor dari tiket penumpang; pemberitahuan bahwa bagasi akan diserahkan kepada pemegang tiket bagasi; jumlah dan beratnya barang-barang, harga yang diberitahukan oleh penumpang; pemberitahuan bahwa pengangkutan bagasi ini tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab yang diatur dalam Ordonansi atau Konvensi Warsawa. (Ibid, hal. 97.)

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yang harus dicantumkan adalah nomor dari tiket penumpang, jumlah dan beratnya barang-barang dan pemberitahuan bahwa pengangkutan bagasi ini tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab yang diatur dalam Ordonansi atau Konvensi Warsawa, dengan sanksi yang sama seperti kalau tidak memberikan tiket bagasi, yaitu bahwa pengangkut tidak berhak mempergunakan ketentuan-ketentuan yang meniadakan atau membatasi tanggung jawabnya.

Untuk apa yang disebut “bagasi tangan” (“uncheked baggage”, “unregistered luggage” atau “cabin baggage”), yang oleh Ordonansi Pengangkutan Udara dikecualikan dari pengertian bagasi, tidak perlu diberikan tiket bagasi, meskipun biasanya diberi suatu label (yang nyaris tidak punya arti apa-apa). Lain halnya dengan suatu “claimtag” yaitu potongan dari label yang diikatkan pada bagasi tercatat, dan mempunyai nomor urut dan dipakai sebagai tanda identifikasi bagasi.

Secarik kertas tersebut merupakan kertas yang berharga karena di tempat tujuan bagasi akan diserahkan kepada pemegang dari claimtag tersebut. Untuk mencegah kesalahpahaman maka pada label tersebut bukanlah tike bagasi sebagaimana dimaksud oleh Ordonansi atau Kovensi Warsawa.

Ketentuan bahwa kalau keterangan mengenai nomor dari tiket penumpang, jumlah dan beratnya barang-barang dan pemberitahuan bahwa pengangkutan bagasi ini tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab yang diatur dalam Ordonansi atau Konvensi Warsawa ini tidak dicantumkan dalam tiket bagasi mengakibatkan antara lain bahwa limit tanggung jawab tidak berlaku lagi, oleh perusahaan penerbangan dirasakan terlalu berat. Misalnya, kalau seorang pegawai di lapangan udara lupa untuk mencantumkan jumlah atau berat bagasi, maka akibatnya mungkin tidak seimbang dengan kealpaan pegawai tersebut.

c. Surat Muatan Udara.
Berbeda dengan ketentuan-ketentuan untuk tiket penumpang dan tiket bagasi, pasal 7 Ordonansi menimbulkan kesan seolah-olah pengangkut tidak diharuskan untuk memberikan suatu surat muatan udara, karena mengatakan bahwa “setiap pengangkut berhak untuk meminta pada pengirim barang untuk membuat dan/atau memberikan suatu surat yang dinamakan surat muatan udara”.

Sebaliknya pengirim barang berhak untuk meminta pada pengangkut untuk menerima surat tersebut. Suatu perbedaan lain ialah bahwa surat muatan udara harus ditandatangani.

Ada perbedaan pula pada tiket penumpang, bahwa ditetapkan dalam rangka beberapa surat muatan udara harus dibuat, yaitu dalam rangkap tiga, semuanya asli, yang pertama untuk pengangkut, yang kedua untuk penerima dan yang ketiga untuk pengirim.

Meskipun ada kesan bahwa surat muatan udara tidak perlu dibuat, tetapi kebebabasan ini bagi pengangkut tidak berarti, karena pasal 11 Ordonansi menetapkan antara lain bahwa kalau pengangkut menerima barang untuk diangkut tanpa dibuat suatu surat muatan udara, pengangkut tidak berhak untuk mempergunakan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi yang meniadakan atau membatasi tanggung jawabnya.

Suatu masalah yang telah lama menjadi perhatian dalam bidang Hukum Udara ialah masalah apakah suatu surat muatan udara dapat diperdagangkan atau tidak. Baik Ordonansi maupun konvensi Warsawa tidak tegas dalam hal masalah tersebut.

Dalam usaha-usaha untuk memperbaiki Konvensi Warsawa masalah ini pun menjadi acara, dan menghasilkan suatu ketentuan dalam Protokol Hague bahwa “ketentuan-ketentuan dari Protokol tidak menghalangi-halangi pengangkut untuk memberikan suatu surat muatan udara yang dapat diperdagangkan. (Pasal IX Protokol Hague)

Dalam praktek ketidaktegasan dihindari oleh perusahaan penerbangan dengan mencantumkan pada surat muatan udara syarat “not negotiable”.

Bagi seorang pengangkut, suatu surat muatan udara yang dapat dipergadangkan mempunyai efek-efek yang mungkin merugikan, yaitu dari segi tanggung jawab, karena kalau terlalu lama barang kiriman ditahan menunggu lakunya surat muatan udara, jangka waktu untuk tanggung jawab akan lama pula, dengan kemungkinan timbulnya kerusakan-kerusakan.

Menurut Pasal 10 Ordonansi Pengangkutan Udara, surat muatan udara itu harus berisi tempat dan tanggal surat muatan udara itu harus berisi; tempat pemberangkatan dan tempat tujuan; pendaratan-pendaratan yang direncanakan dengan mengingat hak pengangkut udara untuk merubah rencana itu bila perlu; nama dan alamat pengangkut pertama, nama dan alamat pengirim; nama dan alat penerima; macam barang; jumlah, cara pembungkusan, tanda-tanda istimewa atau nomor barang-barang; berat, jumlah, besar atau ukuran barang-barang; keadaan luar barang-barang dan pembungkusannya; uang angkutan udara, tanggal dan tempat pembayaran dan orang-orang yang harus membayar; jika pengiriman dilakukan dengan jaminan pembayaran, harga barang-barang dan jumlah biaya-biaya; jumlah nilai barang-barang; dalam rangkap berapa surat muata udara dibuat; surat-surat yang diserahkan kepada pengangkut untuk menyertai barang-barang; lamanya pengangkutan udara dan petunjuk ringkas tentang rute yang akan ditempuh; pemberitahuan bahwa pengangkutan ini tunduk pada ketentuan-ketentuan tanggung jawab yang diatur dalam Ordonansi Pengangkutan Udara atau perjanjian Warsawa. (HMN Purwosutjipto, Op.Cit, hal. 99.)

d. Beberapa bentuk Dokumen Angkutan Lain.
Pada suatu perusahaan penerbangan yang digolongkan dalam “general aviation”. Misalnya “Izin menumpang pesawat” dan “Izin mengangkut barang”, yang fungsinya sama dengan tiket penumpang dan surat muatan udara. Teksnya hampir sama dengan dokumen angkutan biasa dan dipergunakan pada penerbangan-penerbangan charter dalam bidang usaha perminyakan.

Syarat-syarat Umum Pengangkutan

(“General Conditions of Carriage”) Dalam tiap dokumen angkutan ditunjuk pada “Syarat-syarat umum pengangkutan” (“General Conditions of Carriage”) dari pengangkut yang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut.

Syarat-syarat umum ini merupakan bagian dari perjanjian angkutan dan dengan lebih terperinci dari yang tercantum dalam dokumen angkutan memuat ketentuan-ketentuan dan definisi-definisi, misalnya tentang tiket, tentang tarif angkutan, tentang pembukuan tempat, tentang akomodasi, tentang bagasi, jadwal penerbangan, refund, formalitas-formalitas, tanggung jawab pengangkut, dan sebagainya. Sebagaimana disinggung di atas, sebaiknya syarat-syarat umum pengangkutan ini didaftarkan pada Direktorat Jendral Perhubungan Udara, untu melindungi pemakai jasa angkutan udara.


Pihak-Pihak dalam Pengangkutan Udara

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan.(Suwardjoko Warpani, Merencanakan Sistem Pengangkutan, Penerbit ITB, Bandung, 1990, hlm. 4.)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Mereka itu terdiri atas: (AbdulkadirMuhammad, Op.Cit, hal. 59)
  1. Pihak pengangkut; 
  2. Pihak penumpang; 
  3. Pihak pengirim dan; 
  4. Pihak penerima. 


Mengenai siapa saja yang menjadi pihak-pihak dalam pengangkutan ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli antara lain; Wiwoho Soedjono menjelaskan bahwa di dalam pengangkutan terutama mengenai pengangkutan barang, maka perlu diperhatikan tiga unsur yaitu : pihak pengirim barang; pihak penerima barang dan barangnya itu sendiri.(Wiwoho Soedjiono, Hukum Dagang Suatu Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Masalah yang Berkembang dalam Hukum Pengangkutan di Laut bagi Indonesia, Bina Aksara,  Jakarta, 1982, hal. 34)

Menurut HMN Purwosutjipto, pihak-pihak dalam pengangkutan yaitu pengangkut dan pengirim. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Lawan dari pihak pengangkut adalah pengirim yaitu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan, dimaksudkan juga ia memberikan muatan. (HMN. Purwosutjipto, Op.Cit, hal. 4.)

Sementara itu Abdulkadir Muhammad menjelaskan, pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan niaga adalah mereka yang langsung terkait memenuhi kewajiban dan memperoleh hak dalam perjanjian pengangkutan niaga. Mereka adalah pertama pengangkut berkewajiban pokok menyelenggarakan pengangkutan dan berhak atas biaya angkutan. Kedua pengirim yang berkewajiban pokok membayar biaya angkutan dan berhak atas penyelenggaraan pengangkutan. (AbdulkadirMuhammad, Op.Cit, hal. 45.)

Kemudian untuk melihat yang menjadi pihak dalam perjanjian pengangkutan harus dilihat antara perjanjian pengangkutan barang dan perjanjian pengangkutan penumpang. Dalam perjanjian pengangkutan pengangkutan barang para pihak terkait terdiri dari: (Hasim Purba, Op.Cit, hal. 12-13.)
  • Pihak pengangkut (penyedia jasa angkutan), yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan; 
  • Pihak pengirim barang (pengguna jasa angkutan), yakni pihak yang berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah disepakati dan berhak untuk memperoleh pelayanan jasa angkutan atas barang barang yang dikirimnya. 
  • Pihak penerima (pengguna jasa angkutan), yakni sama dengan pihak pengirim dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang berbeda. Namun adakalanya pihak pengirim barang juga adalah sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut ditempat tujuan. 


Sedangkan dalam hal perjanjian pengangkutan penumpang, maka pihak yang terkait adalah: (Ibid, hal. 13.)
  • Pihak pengangkut (penyedia jasa angkutan) yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah ditetapkan. 
  • Pihak penumpang (pengguna jasa angkutan), yakni pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah ditetapkan. 


Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, atau perseorangan. Pihak penumpang selalu berstatus perseorangan, sedangkan pihak penerima kiriman dapat berstatus persorangan atau perusahaan. Pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan pengangkutan selalu berstatus perusahaan badan hukum atau persekutuan bukan badan hukum. (http://rikiseptiawan180991.blogsopt.com/2012/12/huku-pengangkutan-niaga_304.html diakses pada 1 Desember 2013.)

Pihak-pihak yang telah diuraikan diatas merupakan pihak-pihak yang secara langsung terkait pada perjanjian pengangkutan. Disamping pihak yang terkait langsung, ada juga mereka yang secara tidak langsung terikat pada perjanjian pegangkutan niaga karena bukan pihak, melainkan bertindak atas nama atau untuk kepentingan pihak lain, seperti ekspeditur, agen perjalanan, pengusaha bongkar muat, pengusaha perdagangan, atau karena dia memperoleh hak dalam perjanjian pengangkutan niaga, seperti penerima. (Abdulkadir Muhammad, op.Cit; hal. 46.)

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengangkutan

Menurut H.M.N  Purwosutjipto,  kewajiban-kewajiban  dari  pihak pengangkut adalah sebagai berikut: (HMN Purwosutjipto, Op.Cit, hal. 33-34.)
  1. Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. 
  2. Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/ atau barang yang diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai orang (penumpang) dan/ atau barang yang akan diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut mulai bertanggung jawab (Pasal 1235 KUHPerdata). 
  3. Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 KUHD yang meliputi: 
    • Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau peranakbuahan alat pengangkutnya; 
    • Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan; 
    • Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas muatan yang diangkut. 
  4. Menyerahkan muatan ditempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah  ditetapkan dalam perjanjian.

Pasal 140 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur tentang kewajiban pengangkut yaitu mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati, dimana perjanjian ini dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan.

Namun pengangkut dapat membebaskan dirinya dari kewajiban tersebut asal ia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang atau adanya kerusakan itu karena terjadinya suatu peristiwa yang sepatutnya tidak dapat dicegahnya atau dihindarinya atau adanya keadaan memaksa (overmacht) atau kerusakan tersebut disebabkan karena sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri atau juga karena kesalahan pengirim. (http://anakpermahimakassar.blogspot.com/2012/08/akibat-akibat-yang-timbul-dari.html diakses pada tanggal 1 Desember 2013)

Di samping kewajiban yang dibebankan kepada pengangkut oleh undang-undang, terdapat juga hak-hak yang diberikan kepada pengangkut. Hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengangkut, antara lain:(HMN Purwosutjipto, Op.Cit, hal. 34.)
  1. Pihak pengangkut berhak menerima biaya pengangkutan. 
  2. Pemberitahuan dari pengirim mengenai sifat, macam dan harga barang yang akan diangkut, yang disebutkan dalam Pasal 469, 470 ayat (2), 479 ayat (1) KUHD. 
  3. Penyerahan surat-surat yang diperlukan dalam rangka mengangkut barang  yang diserahkan oleh pengirim kepada pengangkut berdasarkan Pasal 478 ayat (1) KUHD.


Adapun yang menjadi kewajiban utama pihak penumpang dalam perjanjian pengangkutan adalah membayar biaya pengangkutan. Setelah membayar biaya pengangkutan kepada pihak pengangkut maka secara otomatis pihak penumpang berhak atas pelayanan pengangkutan dari pihak pengangkut.(Ibid, hal. 60.)

Adapun yang menjadi kewajiban utama pihak pengirim dalam perjanjian pengangkutan adalah membayar biaya pengangkutan (Pasal 491 KUHD), selain itu pihak pengirim berkewajiban untuk memberitahukan tentang sifat, macam, dan harga barang yang akan diangkut (Pasal 469, 470 ayat (2), 479 ayat (1) KUHD), menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pengangkutan barang tersebut (Pasal 478 ayat (1) KUHD). (Ibid, hal. 34.)

Sedangkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengirim barang antara lain menerima barang dengan selamat di tempat yang dituju, menerima barang pada saat yang sesuai dengan yang ditunjuk oleh perjanjian pengangkutan, dan berhak atas pelayanan pengangkutan barangnya. (Ibid.)

Daftar Pustaka Makalah Perjanjian Pengangkutan Udara

Perjanjian Pengangkutan Udara Hukum, Bentuk, Syarat Dokumen, Hak dan Kewajiban Para Pihak Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment