Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 30 September 2015

Perjanjian Waralaba Frenchise di Indonesia Sejarah dan Tata Cara Pendaftaran

Perjanjian Frenchise/Waralaba adalah - suatu perjanjian yang diadakan antara franchisor dengan frenchise dimana pihak franchisor memberikan hak kepada pihak frenchise untuk memproduksi dan memasarkan barang (produk) dan/atau jasa (pelayanan) dalam waktu dan tempat tertentu yang di bawah pengawasan franchisor, sementara frenchisee membayar sejumlah uang tertrentu atas hak yang diperolehnya. (Juajir, Sumardi,opcit, halaman 44 )


Douglas J.Queen merumuskan perjanjian waralaba adalah satu dokumen hukum yang menggariskan tanggung jawab dari pemilik dan pemegang waralaba.(Douglas, J Queen, Pedomen Membeli dan Menjalankan Frenchise, (Cetakan Pertama), Jakarta: PT.Elek Media Komputindo, 1993), halaman 45) Lebih lanjut, martin mandelson menambahkan perjanjian waralaba harus secara tepat menggambarkan janji-janji yang dibuat dan harus adil, serta pada saat ini yang bersamaan menjamin bahwa ada perjanjian yang cukup melindungi integritas sistem. (Martin, Mendelson, Frenchising Petunjuk praktis bagi Frenchisor dan Frenchisee, (cetakan Pertama), Jakarta: IPPM, 1993, halaman 45)

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba dijelaskan tentang pengertian perjanjian waralaba, yaitu:

Pasal 5
Perjanjian waralaba memuat klausula paling sedikit:
  1. Nama dan alamat para pihak; 
  2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual; 
  3. Kegiatan usaha; 
  4. Hak dan kewajiban para pihak; 
  5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba; 
  6. Wilayah usaha; 
  7. Jangka waktu perjanjian; 
  8. Tatacara pembayaran imbalan; 
  9. Kepemilikan perubahan kepemilikan dan hak ahli waris 
  10. Penyelesaian sengketa; dan 
  11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian 


Dari beberapa pengertian yang dikemukakan diatas, terlihat bahwa system bisnis frenchise melibatkan dua pihak, yaitu:
  1. Franchisor atau Pemberi Waralaba, yaitu wirausaha sukses pemilik produk, jasa, atau system operasi yang khas dengan merk tertentu, yang biasanya telah dipatenkan. 
  2. Franchisee atau Peneriam Waralaba, yaitu perorangan dan/atau pengusaha lain yang dipilih oleh franchisor atau yang disetujui permohonannya untuk menjadi frenchisee oleh pihak franchisor, untuk menjalankan usaha dengan menggunakan nama dagang, merek, atau system usaha milik franchisor, dengan syarat memberi imbalan franchisor berupa uangdalam jumlah tertentu pada awal kerja sama dijalin (uang pangkal) dan atau pada selang waktu tertentu selama jangka waktu kerjasama (royalty) 


Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh pemberi waralaba bagi para penerima waralabanya. Dalam perjanjian waralaba tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban penerima waralaba dan pemberi waralaba, misalnya hak territorial yang dimiliki penerima waralaba, persyaratan lokasi, ketentuan pelatiahan, biaya-biaya yang harus dibayarkan olh penerima waralaba kepada pemberi waralaba, ketentuan berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya dan ketentuan lain yang mengatur hubungan antara penerima waralaba dan pemberi waralaba.

Bila dihubungkan pengertian perjanjian dan waralaba maka dalam pengertian yang demikian seorang penerima waralaba juga menjalankan usahanya sendiri tetapi dengan menggunakan merek dagang atau merek jasa serta dengan memanfaatkan metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Kewajiban untuk mempergunakan metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba oleh penerima waralaba membawa akibat lebih lanjut bahwa suatu usaha waralaba adalah suatu usaha mandiri yang tak mungkin digabungkan dengan kegiatan usaha lainnya (milik penerima waralaba). Ini berarti pemberian waralaba menuntut ekslusifitas dan bahkan dalam banyak hal mewajibkan terjadinya noncompetition clause bagi peneriam waralaba, bahkan setelah perjanjian pemberian waralabanya berakhir. Jadi dalam hal ini jelas bahaw waralaba melibatkan suatu kewajiban untuk menggunakan suatu system dan metode yang ditetapkan oleh pemberi waralaba termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan merek dagang.

Pengertian waralaba (yang umum) ini dibedakan dari waralaba nama dagang yang memang mengkhususkan diri pada perizinan pegunaan nama dagang dalam rangka pemberian izin untuk melakukan penjualan produk pemberi dalam suatu batas wilayah tertentu dalam suatu pasar yang bersifat non-kompetitif. Makna yang terakhir ini menyatakan bahwa pemberian waralaba nama dagang seringkali terikat dengan kewajiban untuk memenuhi persyaratan penentuan harga yang telah ditetapkan dan digariskan oleh pemberi waralaba.

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus karena tidak dijumpai dalam KUH Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena di dalam KUH Perdata ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebesan berkontrak. Pasal itu mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata).

Bentuk perjanjian waralaba adalah perjanjian tertulis sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PP Waralaba. Perjanjian tertulis maksudnya adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan.

Salim HS menyebutkan ada tiga bentuk perjanjian tertulis,yaitu: (Salim, HS Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2005). Halaman 32)
  1. Perjanjian di bawah tangan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja 
  2. Perjanjian dengan saksi notaries untuk melegalisir tandatangan para pihak 
  3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaries dalam bentuk akta notaries. 


Bila dihubungkan dengan pendapat Salim HS dengan ketentuan bentuk perjanjian waralaba dalam Pasal 4 ayat (1) PP Waralaba diatas maka bentuk perjanjian waralaba yang terdapat dalam PP Waralaba tidak menjelaskan dengan tegasbagaimana bentuk perjanjian tertulis tersebut, dengan keadaan seperti ini tentunya bentuk perjanjian waralaba yang ada dilapangan dapat berbentuk 3 (tiga) macam yaitu:
  1. Perjanjian Waralaba dengan bentuk perjanjian di bawaha tangan yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan saja 
  2. Perjanjian waralaba dengan bentuk perjanjian yang disaksikan notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak 
  3. Perjanjian waralaba dengan bentuk perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akata notaris


Namun ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) PP Waralaba dapat berubah apabila dalam prakteknya, sarana komunikasi dan instruksi yang dipergunakan antara para pihak dalam pembuatan perjanjian bukanlah bahasa Indonesia, (contohnya bahasa Inggris), maka perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini, harus ada suatu klausul yang secara eksplisit menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dari perjanjian waralaba tersebut, bukan terjemahannya ke dalam bahasa-bahasa lain. Pemberi Waralaba asing harus memenuhi persyaratan keabsahan di Negara asalnya dan dokumen-dokumen yang berkaitan telah disahkan oleh instansi yang berwenagn di negaranya serta diketahui oelh Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negar pemberi waralaba.

Sebelum para pihak tertikat dalam suatu perjanjian waralaba, pemberi waralaba wajib menyampaikan keterangan tertulis kepada penerima waralaba mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir, hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau cirri khas usaha yang menjadi obyek waralaba. Pemberi waralaba juga harus merinci fasilitas-fasilitas atau bantuan-bantuan yang akan ditawarkan kepada penerima waralaba, persyaratan-persyaratn yang harus dipenuhi oleh penerima waralaba, hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, cara-cara pengakhiran, pembatalan dan perpanjangan perjanjian tersebut, serta hal-hal yang perlu diketahui oleh penerima waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba.

Martin Mendelson(Martin Mendelson, Frenchising, Petunjuk Bagi Franchisor dan Franchisee,(Jakarta: Pustaka Binamun Pressindo, 1997), halaman 58-63) menyebutkan ada 10 (sepuluh) hal0hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak dibuat secara terperinci, yang terdiri dari:
  1. Perencanaan dan identifikasi kepentingan kepada penerima waralaba, hal ini tentunya akan menyangkut hal-hal seperti merek dagang, hak cipta dan sistem bisnis pemberi waralaba beserta know how 
  2. Sifat serta luasnya hak-hak yang diberikan kepada penerima waralaba, hal ini menyangkut wilayah operasi dan pemberian hak-hak secara formal untuk menggunakan merek dagang, nama dagang dan seterusnya. 
  3. Jangka waktu perjanjian, Prinsip dasar dalam mengatur hal ini bahwa hubungan waralaba harus dapat bertahan pada jangka waktu yang lama, atau setidak-tidaknya selama waktu 5 (lima) tahun dengan klausula kontrak waralaba dapat diperpanjang. 
  4. Sifat dan luasnya jasa-jasa yang diberikan, baik pada masa-masa awal maupun selanjutnya, ini akan meyangkut jasa-jasa pendahuluan yang memungkinkan peneriam waralaba untuk memulai, ditrainingdan dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan bisnis. Pada masa selanjutnya, pemberi waralaba akan memberikan jasa-jasa secara terperinci hendaknya diatur dalam kontrak dan juga diperkenankan untuk memperkenalkan ide-ide baru. 
  5. Kewajiban-kewajiban awal dan selanjutnya dari penerima waralaba. Ini akan mengatur kewajiban untuk menerima beban keunagna dalam mendirikan bisnis sesuai dengan persyaratan pemberi waralaba serat melaksanakan sesuai dengan sistem operasi, akunting dan administrasi lainnya untuk memastikan bahwa informasi yang penting tersedia untuk kedua belah pihak. Sistem-sistem ini akan dikemukakan dalam petunjuk operasional yang akan disampaikan kepada penerima waralaba selama pelatihan dan akan terus tersedia sebagai pedoman/referensi setelah ia membuka bisnisnya. 
  6. Kontrol operasional terhadapa penerima waralaba, kontrol-kontrol tersebut untuk memastikan bahwa standar operasional dikontrol secara layak, karena kegagalan untuk mempertahankan standar  operasional dikontrol secara layak, karena kegagalan untuk mempertahankan standar pada satu unit peneriam waralaba akan mengganggu keseluruhan jaringan waralaba
  7. Penjualan bisnis, salah satu kunci sukses dari waralaba adalah motivasi yang ditanamakannya kepada peneriama waralaba, disertai sifat kewirausahaan penerima waralaba, serta insentif yang dihasilkan dari capital gain. Unutk alasan ini, bisnis diwaralabakan harus dapat dijual. Seorang pemberi waralaba hendaknya sangat selektif ketika mempertimbangkan lamaran dari peneriam waralaba, terutama terhadap orang-orang yang kaan bergabung dengan jejaring dengan membeli bisnis dari waralaba yang mapan. 
  8. Kematian penerima waralaba, untuk memberikan ketenangan bagi penerima waralaba, harus dibuat ketentuan bahwa pemberi waralaba akan memberikan bantuan untuk memungkinkan bisnis dipertahankan sebagai suatu asset yang perlu direalisir atau jika tidak bisa diambil alih oleh ahli warisnya apabila ahli waris tersebut memnuhi syarat sebagai penerima waralaba. 
  9. Arbitrase, dalam kontrak sebaiknya ditentukan mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dengan melalui arbitrase, dengan harapan penyelesaiannya akan lebih cepat, murah dan tidak terbuka sengketanya kepada umum. 
  10. Berakhirnya kontrak dan akibat-akibatnya. Dalam kontrak harus selalu ada ketentuan yang mengatur berakhirnya perjanjian. Perlu  ditambahkan dalam kontrak, penerima waralaba mempunyai kewajiban selama jangka waktu tertentu utnuk tidak bersaing dengan pemberi waralaba atau penerima waralaba lainnya, juga tidak diperkenankan menggunakan sistem atau metode pemberi waralaba.


Jika dalam pembuatan perjanjian waralaba para pihak dalam perjanjian waralaba membuat perjanjian dengan memperhatikan hal-hal yang dikemukakan oleh Martin Mendelson dan PP Waralaba di atas, maka sudah ada kejelasan dan ketegasan bagi penerima waralaba sehingga antara pemberi dan penerima waralaba tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

Masa berakhirnya perjanjian waralaba adalah lamanya waktu selama frenchise boleh menggunakan lisensi atau system yang diwaralabakan. Hal ini sesuai yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati. Menurut hasil penelitian di Indonesia berkisar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun.(Rooseno, Harjowidigdo, Perspektif Pengaturan Frenchise,I Makalah Peraturan Ilmiah Tentang Usaha Frenchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: BPHN, 1993), halaman 18) Dengan kemungkinan perpanjangan. Namun demikian, dalam praktek, pemilik frenchise (franchisor) dapat membatalkan perjanjian lebih awal apabila pemegang frenchise (frenchisee) tidak dapat memenuhi kewajibannya.  Juajir, Sumardi, op.cit, halaman 56

Tata Cara Pendaftaran Waralaba di Indonesia 

Bisnis Frenchise ini di bangun atas dasar perjanjian, oleh karena itu masing-  masing pihak harus mengetahui apa isi dari perjanjian itu. Dengan diketahuinya isi perjanjian tersebut maka masing-masing pihak mengetahui kewajiban dan haknya. Dengan demikian diharapkan para pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain.

Dalam  pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  disebutkan bahwa:

Pasal 1338 KUH Perdata
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undagn bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain denga sepakat kedua belah pihak, atua karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan dukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, maka tiap-tiap pihak dalam perjanjian wajib mematuhi hal-hal yang telah diperjanjikan dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

Apabila ada pihak yang tidak mematuhi dan tidak melaksanakan perjanjian dengan baik maka dapat dikatakan pihak tersebut tidak beritikad baik. Pihak yang dirugikan oelh pihak yang tidak beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan tersebut didalam perjanjian.

Pasal 1341 KUH Perdata
“tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baikoleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu dilindungi.

Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan

Cuma-Cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakuakn perbuatna itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang menguntungkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.”

Dengan adanya Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tersebut diatas, pihak yang beritikad baik akan dilindungi hak-haknya degan cara tidak mencabut hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang beritikad baik tersebut di dalam perjanjian.

Dalam keputusn Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Julitentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba diatur ketentuan yang bersifat preventif, yaitu yang dilakukan dalam bentuk: (Gunawan, Widjaja, Waralaba, (cetakan kedua), Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, halaman 48)
  1. Kewajiban bagi Pemberi Waralaba untuk menyampaikan keterangan tertulis dan benar kepada Penerima Waralaba sebelum perjanjian Waralaba ditandatangani oleh kedua belah pihak, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba 
  2. Adanya ketentuan yang mengatur mengenai kalusula minimum yang diatur dalam Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba 
  3. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran Perjanjian Waralaba pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, termasuk atas setiap perubahannya 
  4. Kewajiban untuk melakukan pelaporan berkala atas pelaksanaan waralaba Ketentuan yang bersifat preventif ini dimaksudkan agar kedua belah pihak, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian waralaba, sehingga kelak kegiatan waralaba dapat berjalan dengan baik.

Sejarah Waralaba


Bisnis waralaba adalah tren bisnis masa depan dengan resiko kegagalan yang kecil dimana pertumbuhannya sangat pesat dan memberi warna tersendiri dalam perekonomian Indonesia. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan yang merugikan pihak lain. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian waralaba, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Pemerintah telah berperan aktif di dalam membuat peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan waralaba ini  sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum. Pelaksanaan perjanjian  bisnis  waralaba  di  PT.  Indomarco  Prismatama  (Indomaret) berpedoman kepada  perundang-undangan  dan  tunduk kepada  Buku  III

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian.

Sejarah franchise dimulai di Amerika Serikat  oleh perusahaan  mesin jahit singer sekitar tahun 1850-an. Pada saat itu, Singer membangun jaringan distribusi hampir di seluruh daratan Amerika untuk menjual produknya. Di samping menjual mesin jahit, para distributor tersebut juga memberikan pelayanan purna jual dan suku cadang. Jadi para distributor tidak semata menjual mesin jahit, akan tetapi juga memberikan  layanan  perbaikan dan  perawatan kepada konsumen. Deden Setiawan, Franchise Guide Series – Ritel, Dian Rakyat, 2007, hlm. 13 

Walaupun  tidak terlampau berhasil,  Singer  telah  menebarkan  benih untuk franchising di masa yang akan datang dan dapat diterima secara universal.

Pola ini  kemudian diikuti  oleh industri  oleh industri mobil, industri minyak dengan  pompa bensinnya serta  industri  minuman  ringan.  Mereka ini adalah para produsen yang tidak mempunyai jalur distribusi untuk produk- produk mereka, sehingga memanfaatkan sistem franchise ini di akhir-akhir abad ke 18 dan diawal abad ke 19.

Sesudah perang dunia ke 2, usaha eceran mengadakan perubahan dari orientasi produk ke orientasi pelayanan. Disebabkan kelas menengah mulai sangat mobile dan mengadakan relokasi dalam jumlah besar ke daerah- daerah pinggiran kota, maka banyak rumah makan/restoran atau drive in mengkhususkan dalam makanan siap saji dan makanan yang bisa segera di makan di perjalanan.(http : www.waralaba.com, 19.00 WIB tanggal 30 Maret 2012 )

Pada awalnya istilah franchise tidak dikenal dalam kepustakaan Hukum Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga franchise ini sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Namun karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka franchise ini kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum masyarakat Indonesia. (Tengku Keizerina Devi Azwar, Perlindungan Hukum Dalam Franchise, 2005, hlm. 1 - 2 )

Waralaba mulai ramai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1970-an dengan mulai masuknya franchise luar negeri seperti Kentucky Fried Chicken, Swensen, Shakey Pisa dan kemudian diikuti pula oleh Burger King dan Seven Eleven, Walaupun sistem franchise ini sebetulnya sudah ada di Indonesia seperti yang diterapkan oleh Bata dan yang hampir menyerupainya ialah SPBU (pompa bensin).(Deden Setiawan, op. cit, hlm. 6 )

Pada awal tahun 1990-an International Labour Organization (ILO) pernah menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menjalankan sistem franchise guna memperluas lapangan kerja sekaligus merekrut tenaga-tenaga ahli franchise untuk melakukan survei, wawancara, sebelum memberikan rekomendasi. Hasil kerja para ahli franchise tersebut menghasilkan “Franchise Resource Center” dimana tujuan lembaga tersebut adalah mengubah berbagai macam usaha menjadi franchise serta mensosialisasikan sistem franchise ke masyarakat Indonesia.

Istilah franchise ini selanjutnya menjadi istilah yang akrab dengan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis Indonesia dan menarik perhatian banyak pihak untuk mendalaminya kemudian istilah franchise dicoba di Indonesiakan dengan istilah ‘waralaba’ yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) sebagai padanan istilah franchise. Waralaba berasal dari kata wara (lebih atau istimewa) dan laba (untung), maka waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih/istimewa. (Tengku Keizerina Devi Azwar, op. cit, hlm. 2)

Pertumbuhan bisnis waralaba yang tumbuh subur di Indonesia, pada prinsipnya tidak lepas dari peran serta dari merek-merek waralaba lokal.

Perkembangan waralaba lokal yang semakin pesat, bisa dilihat dari masih sangat terbukanya peluang usaha ini untuk mewaralabakan perusahaan-perusahaan tradisional yang telah mempunyai merek dagang dan sistem yang stabil. (Yohanes Heidy Purnama, Epidemi Trend Bisnis Waralaba, http : www.neo-promosindo.com, 30 Maret 2012)

Merek-merek lokal ini diarahkan pemerintah untuk bernaung di bawah AFI (Asosiasi Franchise Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang diakui oleh pemerintah dalam bidang waralaba. Asosiasi ini merupakan anggota dari IFA (International Franchise Association) yang adalah organisasi franchise skala internasional.

AFI didirikan pada tanggal 22 November 1991 dengan bantuan dari ILO (International Labour Organization) dan Pemerintah Indonesia.19 Asosiasi ini salah satunya bertujuan untuk mengembangkan franchise dalam rangka penciptaan distribusi nasional, kesempatan kerja dan pengembangan usaha kecil menengah ( UKM ). (Deden Setiawan, op. cit. hlm. 7)

Daftar Pustaka Makalah Waralaba Frenchise di Indonesia

Perjanjian Waralaba Frenchise di Indonesia Sejarah dan Tata Cara Pendaftaran Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment