Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 30 September 2015

Pengertian Perolehan Kekayaan Yayasan Yang Dipisahkan dan Jenis Menurut Undang undang

Pengertian Kekayaan yang dipisahkan tersebut merupakan modal bagi usaha yayasan yang berasal dari modal para pendiri sebagai modal awal dan modal dari donatur sebagai sumbangan-sumbangan.


Kekayaan yang dipisahkan merupakan konsekwensi yayasan sebagai badan hukum, dimana kekayaan suatu badan hukum itu harus dipisahkan dari kekayaan para pendirinya dan juga dari kekayaan organ yayasan lainya. Jadi kekayaan yayasan bukan merupakan kekayaan bagi pendiri yayasan dan juga bukan merupakan kekayaan organ yayasan. Akibatnya para pendiri yayasan berikut organ yayasan tidak akan mendapat manfaat apapun dari kekayaan yayasan dan hasil kekayaan dan kegiatan usaha yayasan tersebut.

Kekayaan yayasan tersebut berdasarkan Pasal 5 UUY dilarang dibagikan atau di alihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pegawai, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Dalam pejelasan Pasal 5 UUY tidak diberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan timbulnya pertanyaan yaitu apabila kekayaan yayasan tersebut diberikan kepada pihak yang tidak mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Maka dalam hal ini tidak ada larangan dalam UUY. Artinya yayasan dapat saja memberikan kekayaannya pada pihak lain sepanjang pihak lain itu tidak mempunyai kepentingan tehadap yayasan.

Perolehan kekayaan yayasan 

a.  Sumbangan atau Bantuan yang Tidak Mengikat 
Yang dimaksud dengan “sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat” menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf a UUY adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan denngan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keadaan tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan (Pasal 27 ayat (1) UUY). Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa bantuan Negara untuk yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara mengenai pemberian bantuan Negara tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 27 ayat (2) UUY).

UUY tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “pemberian yang tidak mengikat”, namun demikian maksud dari “pemberian yang tidak mengikat” adalah suatu pemberian yang tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung, baik bagi pihak penerima maupun bagi pihak pemberi baik sebelum maupun pada saat dan/atau sesudah pemberian dimaksud.

UUY juga tidak melarang adanya pemberian sumbangan atau pemberian bantuan yang bersifat tetap yang biasa dilakukan oleh dan donatur tetap. UUY tidak secara tegas mengatur dan memberikan batasan tegas mengenai pihak pemberi bantuan tetapi dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b UUY disebutkan adanya kewajiban pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi pemberi bantuan dapat berupa negara, pihak luar negeri (bantuan luar negeri) atau pihak lain dengan nilai tertentu.

Dengan demikian, pihak yang dapat dikategorikan sebagai pemberi bantuan yaitu:
  1. Negara Republik Indonesia;
  2. Bantuan luar negeri, yaitu baik perorangan atau badan hukum atau lembaga asing/luar negeri atau negara asing; atau
  3. Bantuan pihak lain yaitu baik perorangan atau badan hukum atau lembaga domestik sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan UUY dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam hal bantuan dari negara kepada yayasan, baik bantuan luar negeri atau pihak lain yang nilainya mencapai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka iktisar laporan tahunannya harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dan harus pula diaudit oleh Akuntan Publik. Dan hasil auditnya disampaikan kepada pembina yayasan tersebut dengan tembusan kepada Menteri kehakiman dan instansi terkait (Pasal 52 ayat (1, 2 huruf a, 3 dan 4) UUY).

Dalam hal yayasan mempunyai kekayaan yang berasal dari kekayaan di luar harta wakaf yang nilainya mencakup lebih dari Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), maka iktisar laporan tahunannya harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dan diaudit oleh Akuntan Publik, dan hasil auditnya disampaikan kepada pembina yayasan tersebut dan tebusannya kepada Meteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta instansi terkait (Pasal 52 ayat (1, 2 huruf b, 3 dan 4 UUY). Adapun bentuk-bentuk iktisar laporan tahunan tersebut di atas disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Pasal 52 ayat 5 UUY).

UUY juga tidak menentukan jenis sumbangan atau bantuan. Pada umumnya jenis sumbangan atau bantuan yang dapat diberikan adalah berupa benda bergerak baik berupa uang atau barang-barang bergerak lainya, seperti obat-obatan, bahan pangan, peralatan jasa atau produksi, buku-buku  pelajaran,  buku-buku  agama,  peralatan  sekolah,  dan sebagainya.

Meskipun tidak diatur, maka mengingat yayasan merupakan lembaga idiil (philantrofic) dan tidak dapat secara langsung melakukan usaha, ada baiknya agar sumbangan tersebut merupakan benda-benda baik bergerak maupun tidak bergrak yang dapat dimiliki dan bersifat produktif, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kekayaan yayasan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau tidak sedang dijaminkan dan bebas dari segala sitaan dan/atau sengketa. (Ari Kusumastuti Maria Suhardiadi,. Op.cit., hlm.47.)

Pemberian sumbangan atau bantuan tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian dan penyerahannya.

b. Wakaf 
Salah satu dari 5 (lima) rukun Islam adalah zakat. Zakat ini dapat digunakan untuk menolong orang miskin, membangun mesjid, dan sebagainya. Disamping itu, Islam juga mengenal lembaga Wakaf yang identik dengan yayasan.

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 adalah “Suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya”.

Ada perbedaan nuansa dengan pengertian wakaf yang dicantumkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang tidak secara khusus menyebutkan harta kekayaan yang berupa tanah. “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Dibandingkan dengan pengertian yayasan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, maka terlihat perbedaanya yang nyata adalah bahwa Yayasan tidak membatasi diri pada tujuan keagamaan, tetapi suatu tujuan yang lebih luas, yaitu tujuan sosial dan kemanusiaan. Menurut Chatamarrasjid Ais, sebenarnya dalam tujuan sosial dan kemanusiaan, sudah termasuk tujuan keagamaan. Pencantuman tujuan keagamaan merupakan suatu penegasan.

Pada wakaf didapati unsur-unsur seperti yang ada pada yayasan, seprti: (Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasa. Citra Aditya. Bandung., hlm. 157)
  1. Adanya harta kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya semula. 
  2. Mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat keagamaan, maupun sosial dan keanusiaan. 
  3. Mempunyai organisasi untuk menyelenggarakan lembaga yang didirikan.


Bahwa wakaf merupakan harta yang dipisahkan atau dikeluarkan dari kepemilikan subjek hukum orang yang menyerahkan wakaf, maka demikian pula dengan yayasan. Hal ini terlihat dengan jelas dari ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Tidak disangsikan lagi bahwa wakaf mempunyai tujuan keagamaan dan yayasan mengatakan hal yang sama, sebagaimana dikutip pada Pasal 1 ayat (1) UUY No. 16 Tahun 2001 di atas. Baik wakaf maupun yayasan mempunyai organisasi untuk menjalankan wakaf dan yayasan itu. Penyelenggaraan wakaf dijalankan oleh Mutawalli atau Nadzir. Pada yayasan organnya seperti dinyatakan dalam Pasal 2 UUY terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu melakukan tindakan hukum. (Sebagaimana dimuat dalam Uswatu Hasanah, Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, hlm., 37. Dan dikutip oleh Chatamarrasjid Ais. Ibid., hlm. 158.)
  1. Harta yang diwakafkan atau mauquf bih sebagai objek perbuatan hukum. 
  2. Tujuan  wakaf  atau  yang  berhak  menerima  wakaf,  yang  disebut mauquf’alaih.
  3. Pernyataan wakaf dan wakif yang disebut sighat atau ikrar wakaf. Dalam UUY RI terdapat beberapa pasal yang menyebutkan perihal wakaf. Pasal-pasal yang menyebutkan wakaf itu adalah: Pasal 15 ayat (3) UUY:

“Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, kata wakaf dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan”. 

Pasal 26 ayat (1, 2, 3, dan 4)
“Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang”.

“Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:
  1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; 
  2. Wakaf; 
  3. Hibah; 
  4. Hibah wasiat; dan 
  5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 


“Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan”.

“Kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan’.
Pasal 52 ayat (2) UUY:

“Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari iktisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan yang:
  1. Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun buku; atau 
  2. Mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.” 


Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) di atas yang  menyatakan bahwa untuk harta wakaf berlaku ketentuan hukum perwakafan, berarti harta wakaf tidak termasuk harta pailit. Hal ini disebabkan harta wakaf merupakan harta atau benda diluar perdagangan yang tidak dapat dijadikan objek agunan dan oleh karena itu tidak dapat disita atau dieksekusi.

Islam mengenal lembaga wakaf yang identik dengan yayasan. Ada 2 (dua) jenis wakaf (Chatamarrasjid Ais, Op.cit., hlm. 159.) , yaitu wakaf di jalan Allah (wakaf chairy) dan wakaf kepada keluarga atau orang-orang tertentu (wakaf ahly). Mewakaafkan ialah suatu perbuatan hukum, dimana tanah atau barang dikeluarkan dari peredaran perniagaan dengan ketentuan bahwa pemakaian atau hasil dari benda tersebut akan digunakan untuk orang-orang tertentu atau untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Perbedaan antara wakaf ahly dan wakaf chairy hanyalah terletak pada pemanfatannya. Wakaf ahly , pemanfaatanya hanya sebatas pada keluarga wakif, yakni anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun temurun sampai anggota keluarga tersebut meninggal semuanya. Sesudah itu, hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain, seperti janda, anak yatim piatu atau orang-orang miskin. Dilihat dari beralihnya pemanfaatan wakaf dari keturunan wakif kepada orang yang bukan keturunan wakif, tampak bahwa pemilikan harta tersebut memang kembali kepada Allah dan tidak kepada ahli waris wakif. Oleh karena itu, lembaga ini banyak mendapat dukungan dari ulama fiqih (Uswatun Hasanah, Op.cit., hlm. 47. )

Agar suatu wakaf sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu (Ali Ridho., Op.cit. hlm. 126-128 )
  1. Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Pemilik benda yang belum akil-balig, gila, atau kekuasaan bertindaknya dibatasi, tidak dapat mewakafkan dengan sah. 
  2. Benda yang diwakafkan, baik berupa tanah atau barang harus diuraikan dengan teliti. Lagi pula benda itu dalam pemakaiannya tidak lekas rusak atau habis. 
  3. Orang-orang yang akan menikmati wakaf itu harus disebut dengan jelas dan harus berkuasa untuk menikmati benda itu. Denngan demikian, wakaf tidak dapat diberikan untuk kepentingan orang-orang yang tidak beragama. 
  4. Rumusan yang dipergunakan dalam menyatakan kehendak oleh orang yang mewakafkan harus terang tujuannya. 


Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1977  tentang 

Perwakafan, dinyatakan antara lain bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan suatu harta kekayaan berupa hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam, sedangkan fungsinya ialah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah di atas, (orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miiliknya) harus mengikrarkan (pernyataan kehendaknya) secara jelas dan tegas kepada Nadzir (kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas dan pemeliharaannya dan pengurusan benda wakaf) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama) dan kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya, tanah yang diwakifkan harus didaftarkan atas nama Nadzir, sesuai dengan ketentuann yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, atas permohonan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah kepada bupati/walikota kepala daerah tingkat II.

Yurisprudensi Indonesia memberikan kedudukan yang sama kepada wakaf dan yayasan. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Yayasan Sukapura dan Wakaf Sukapura adalah wakaf atau badan hukum untuk mengurus tanah sawah yang diwakafkan pada zaman dahulu. Bahwa pengertian wakaf ialah perbuatan hukum itu sendiri, dengan perbuatan mana suatu barang/barang-barang telah dikeluarkan/diambil dari keadaan/kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seseorang/orang-orang tertentu atau guna sesuatu maksud/tujuan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung (Hakim Ketua R. Subekti, Z. Asikin Kusumah Atmaja, dan Indroharto, sebagai hakim-hakim anggota) menyetujui keberatan penggugat dalam kasasi karena memang menurut anggaran dasarnya tergugat IV mewakili Yayasan Keluarga Sukapura, maka seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat IV. Akan tetapi, dalam sidang Pengadilan Negeri tanggal 28 November 1967 penggugat-penggugat asli menolak/tidak mengakui tergugat IV sebagai yang mewakili yayasan (Putusan Mahkamah Agung No. 152 K/Sip/1969, tanggal 26 November 1969).

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1975 dinyatakan bahwa perubahan wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af dapat saja dilakukan, karena dalam hal tersebut tujuan dan maksudnya tetap, yaitu untuk membantu keluarga keturunan almarhum Almuhsin bin Abubakar Alatas (Chaidir Ali, Op.cit., hlm. 92.)

Menarik untuk diperhatikan bahwa UUY memperkenankan yayasan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya denngan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Badan usaha tersebut kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Penyertaan yayasan dalam suatu badan usaha yang prospektif tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

Bahwa  wakaf  juga  dapat  melakukan  kegiatan  usaha  dan mendirikan badan  usaha dapat dilihat dari hubungan wakaf dengan perekonomian Mesir (Uswatun Hasanah,Op.cit., hlm. 95-96)
  1. Pihak pengelola wakaf menitipkan hasil harta wakaf chairy di bank sehingga dapat berkembang. 
  2. Untuk membantu perekonomian masyarakat, Departemen (Perwakafan) berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam. 
  3. Departemen Perwakafan melakukan syirkah dengan ad-Delta li Assukari (semacam pabrik gula), Perseroan Rumah Sakit Islam, perseroan yang bergerak dalam pelestarian hewan, bank perumahan, bank Mesir untuk perumahan dan bangunan, Perseroan Isma’iliyah yang bergerak di bidang perikanan, dan lain-lain. 
  4. Departemen Perwakafan memanfaatkan tanah-tanah yang kosong untuk dikelola secara produktif, yakni mendirikan lembaga-lembaga perekonomian yang bekerja sama dengan perusahaan besi dan baja. 
  5. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, Departemen Perwakafan membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan penting. 


Baik wakaf maupun yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha, ataupun ikut serta sebagai peserta pada suatu perusahaan.

Baik yayasan maupun wakaf membuka peluang bagi organ-organ lembaga untuk melakukan penyimpangan dari tujuan semula, yaitu memanfaatkan lembaga atau organisasi bagi kepentingan/keuntungan pribadi organ-organnya dan bukan bagi kepentingan umum. Perihal yayasan melakukan penyimpangan kiranya sudah cukup dikenal di Indonesia, hal yang sama juga terjadi dengan wakaf. Begitu banyak masalah yang timbul mengenai wakaf ini, sehingga di Mesir pernah diusulkan agar wakaf dihapuskan dengan alasan (Ibid., hlm. 82-84 ) :
  1.  Banyaknya orang yang hidup bersenang-senang dengan tanah wakaf yang jumlahnya mencapai 1/8 (satu perdelapan) dari seluruh tanah pertanian di Mesir. Disamping itu, tanah wakaf yang berupa tanah pertanian tidak dikelola secara produktif. 
  2. Banyaknya wakaf ahly yang menimbulkan banyaknya pengangguran. Orang-orang yang merasa berhak atas manfaat harta wakaf berpendapat bahwa mereka tidak perlu bekerja lagi sehingga mereka terjerumus dalam kehidupan yang pasif dan hanya bersandar pada hasil wakaf. Hal ini jelas membawa kerusakan dibidang sosial dan ekonomi sehingga dapat merugikan Negara. 
  3. Ada sebagian Nadzir yang menyelewengkan harta wakaf. Dengan demikian, orang-orang yang berhak menerima manfaat hasil wakaf sering dirugikan. 
  4. Pertentangan diantara para nadzir yang terus-menerus, kekacauan pelaksanaan wakaf, dan perbedaan pendapat diantara para penegak hukum juga menyebabkan lemahnya lembaga wakaf ini.
  5. Berpindahnya harta wakaf dari 1 (satu) keturunan ke keturunan yang jumlah orangnya makin banyak yang menyebabkan bagian yang diterima masing-masing generasi semakin kecil. Yang menjadi masalah, pada umumnya para mustahiq (penerima wakaf) tidak bekerja dan hidupnya dibiayai dengan hasil wakaf yang jumlahnya terbatas, tanpa ada usaha untuk mengembangkan hasil wakaf yang mereka terima. 
  6. Harta wakaf yang ada itu tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Baik mustahiq maupun nadzir-nya kurang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan harta wakaf tersebut. 


Kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan semula ataupun penyalahgunaan lembaga wakaf dan yayasan, mendesak perlunya ada suatu Komisi Pengawas yang bersifat eksternal dan pengawasan internal di dalam kedua lembaga itu (Chatamarrasjid Ais, Op.cit., hlm. 164. ) .

Pelaksanaan perwakafan di Indonesia bukanlah tanpa permasalahan. Kenyataan bahwa tiap mazhab berbeda memberikan pengertian tentang wakaf sehingga membawa akibat hukum yang berbeda antara mazhab yang satu dan mazhab yang lainnya. Misalnya, mengenai status  harta  wakaf.  Sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  harta  yang diwakafkan lepas dari pemilikan wakif dan berubah statusnya menjadi milik Allah swt atau menjadi milik umum. Pendapat yang terakhir ini yang dianut perundang-undangan di Indonesia (Ismail Usman, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwakafan Pada Lembaga-Lembaga Keagamaan di DKI Jakarta, hlm. 235. )

Masalah lain yang dihadapi adalah adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa apabila perwakafan tanah milik telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, berarti telah sah dan tidak perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tentu saja tidak menjamin terlaksananya tujuan wakaf karena belum dilindungi oleh hukum positif yang berlaku. Hal ini banyak menimbulkan sengketa setelah wakif meninggal dunia (Mawardi, Tinjauan tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di Kota Surabaya, hlm. 89.)

Selanjutnya dapat pula dikemukakan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan belum terlaksana secara maksimal karena beberapa faktor. Pertama, materi atau isi peraturan perundang-undangan dengan peraturan pelaksananya yang kurang jelas telah menimbulkan banyak penafsiran. Kedua, beban para pelaksana dan penegak peraturan terlalu berat dan tidak adanya biaya pengurusan tanah wakaf. Ketiga, tidak mudahnya masyarakat menerima suatu peraturan yang baru sehingga tidak bersungguh-sungguh mengubah tata cara perwakafan yang lama (Suyudi, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di Kecamatan Kartasurya Kabupaten Sukoharjo, hlm. 81-82. )

c.  Hibah
Hibah adalah pemberian (berasal dari bahasa Arab). Hibah merupakan persetujuan si penghibah semasa hidupnya yang tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerimaan hibah (Pasal 1666 KUHPedata). Pemberi hibah dan penerima hibah adalah “orang-orang” yang masih hidup dan hanya mengenai benda-benda yang sudah ada

Meskipun tidak diatur, perolehan harta kekayaan yayasan yang bersumber dari hibah sebaiknya adalah benda yang berupa:
  1. Benda begerak yang dapat dimiliki, yang tidak habis/musnah karena pemakaian (bersifat tahan lama), contohnya kendaraan bermotor, mesin-mesin dan peralatan, peralatan kedokteran dan/atau rumah sakit. 
  2. Benda tidak bergerak yang dapat dimiliki, misalnya tanah dan/atau bangunan; yang bersifat produktif, artinya yang dapat memberikan nilai tambah bagi kekayaan yayasan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, tidak sedang dijaminkan dan bebas dari segala sitaan dan/atau sengketa. 


Pemberian hibah tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian dan penyerahannya. Misalnya hibah tanah hak, perolehannya harus dilakukan dengan pendaftaran sesuai dengan peraturan pertahanan yang berlaku.

d.  Hibah Wasiat
Hibah wasiat yang di dalam bahasa Belanda disebut legaat atau dalam bahasa Inggeris disebut legacy, merupakan pemberian yang dituliskan atau diucapkan sebagai wasiat, sebagai kehendak terakhir si pemberi hibah wasiat dan berlaku setelah meninggalnya si pemberi wasiat (si meninggal).

Hibah wasiat menurut sistem hukum waris perdata barat adalah suatu alas hak atau titel untuk peralihan hak. Dengan demikian agar hibah wasiat berupa benda yang hanya boleh dimiliki oleh subjek hukum tertentu dapat diterima oleh yayasan, maka yayasan tesebut harus merupakan badan hukum yang oleh undang-undang adalah memiliki wewenang untuk menerima peralihan hak tersebut. Apabila yayasan yang memperoleh hibah wasiat berupa benda yang oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dimiliki oleh yayasan, maka dianggap bahwa yayasan telah menolak hibah wasiat tersebut.

Pemberian “hibah wasiat” (legaat) menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf d UUY adalah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris.

Sistem hukum kewarisan yang dikenal di Indonesia adalah:
  1. Sistem hukum kewarisan barat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal si pewaris menganut hukum kewarisan barat. 
  2. Sistem hukum kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur’an dan beberapa hadits serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal si pewaris menganu sistem hukum kewarisan Islam dan. 
  3. Sistem hukum kewarisan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku bagi masing-masing pewaris yang menganut hukum adat tertentu dan tidak menggunakan sistem hukum barat dan sistem hukum islam. 


Dengan redaksional demikian maka UUY menganut paham bahwa hibah wasiat yang berlaku adalah hibah wasiat yang sesuai dengan hukum waris yang berlaku dan yang dipakai oleh si pewaris/si pemberi hibah wasiat.(Ibid., hlm. 50.)

e. Perolehan Lain
“Perolehan lain” menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf e UUY misalnya adalah dividen, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha yayasan.

Adanya dividen sebagai peolehan lain yang disebutkan dalam UUY sebagai bagian kekayaan yayasan menunjukkan bahwa yayasan diperkenankan untuk mendirikan dan/atau ikut serta (memiliki penyertaan) pada perusahaan lain berbentuk perseroan terbatas dalam batas-batas yang ditentukan dalam UUY tersebut.

Kemungkinan adanya perolehan yang berasal dari dividen tersebut adalah berkaitan dengan dimungkinkannya yayasan mendirikan dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. 

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UUY, pendirian badan usaha dan/atau keikutsertaan yayasan dalam suatu badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan adalah dalam rangka untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan berdirinya yayasan.

Jenis kekayaan yayasan

UUY banyak mengatur mengenai kekayaan yayasan namun tidak ada satupun ketentuan dalam UUY yang membatasi jenis-jenis kekayaan yang dapat dimiliki oleh yayasan. Hal ini berarti bahwa tidak ada larangan bagi yayasan untuk mempunyai kekayaan dalam berbagai jenis. Dengan demikian, yayasan dapat mempunyai kekayaan yang berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, atau kekayaan berupa benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia.

Namun demikian, mengingat bahwa yayasan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang tidak bersifat komersial melainkan bersifat sosial, maka akan timbul pertanyaan, apakah yayasan tetap dapat mempunyai kekayaan yang sifatya sangat rentan terhdap nilai atau harga dari barang tersebut, misalnya pasar modal, produk-produk pasar uang, komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka?

Ketidakadaan pembatasan jenis kekayaan yang dperkenankan untuk dimiliki yayasan berarti tidak dapat secara tuntas menyelesaikan permasalahan dalam hal bagaimana melindungi nilai kekayaa yayasan yang hakikatnya bersifat sosial tersebut, sehingga disarankan agar UUY disesuaikan dengan memberikan pegaturan yang tegas untuk melindungi kekayaan yayasan dengan memberikan pembatasan mengenai jeis-jenis kekayaan yang dapat dimiliki oleh suatu yayasan.

Daftar Pustaka Makalah Perolehan Kekayaan Yayasan

Pengertian Perolehan Kekayaan Yayasan Yang Dipisahkan dan Jenis Menurut Undang undang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment