Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 27 September 2015

Perlindungan Hak Cipta Pengalihan Masa Berlaku Hak Moral dan Ekonomi

Masa Berlakunya Hak Cipta 
Sebagaimana diketahui bahwa sejak ciptaan diwujudkan berakibat munculnya hak cipta terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya.


Semua sesuatu tentu ada awalnya dan ada akhirnya. Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari masa berlakunya atau ada batas waktunya. Masalah berlakunya hak cipta tidak sama antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain karena dipengaruhi oleh sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya. Ada dua macam sifat ciptaan yaitu yang sifatnya asli (original) dan sifatnya turunan (derivatif).Masa berlakunya juga bergantung pada jenis ciptaan atau “objek” hak ciptanya, serta apakah objek itu diterbitkan atau tidak diterbitkan.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda tiap negara. Sebagai suatu hak yang mempunyai fungsi sosial, maka hak cipta mempunyai masa berlaku tertentu. Hal ini untuk menghindarkan adanya monopoli secara berlebihan dari si pencipta.

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut:

a. Masa Berlaku Hak Moral

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal:

  1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 
  2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; dan 
  3. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. 


Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal:

  1. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 
  2. mengubah judul dan anak judul ciptaan. 



b. Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:
a. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

  1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; 
  2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 
  3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 
  4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
  5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 
  6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 
  7. Karya arsitektur; 
  8. Peta; dan 
  9. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.


b.Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya.

c. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

a. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

  1. Karya fotografi; 
  2. Potret; 
  3. Karya sinematografi; 
  4. Permainan video; 
  5. Program Komputer; 
  6. Perwajahan karya tulis; 
  7. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 
  8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; 
  9. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; 
  10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;  berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.


b. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
Negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: a.Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya; c. Gerak, mencakup antara lain tarian; d. Teater, mencakup anatara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan f. Upacara adat) hak atas ciptaannya ditetapkan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku tanpa batas waktu, artinya berlaku sepanjang zaman.

Meskipun hak ciptanya berlaku sepanjang zaman, namun karena hak cipta atas ciptaan tersebut merupakan milik bersama (rescommunis), maka siapa pun dapat meniru atau memperbanyak ciptaan tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang hak cipta, asalkan yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia karena ia ikut memiliki hak ciptanya.

Sedangkan negara sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.


Pengalihan Hak Cipta 

Mengenai pemindahtanganan hak cipta bahwa benda ini dapat beralih atau dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 telah diatur tentang hal tersebut, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri penciptanya.Pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

1.  Pewarisan

Pada prinsipnya setiap orang mempunyai keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun misalnya nilai harta kekayaan itu tidak seberapa. Disamping itu adakalanya pewaris semasa hidupnya mempunyai hutang. Hutang yang ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut kekayaan itu meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih pada ahli warisnya.


2.  Hibah
Pengertian hibah menurut pasal 1666 ayat (1) KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima penyerahan itu.

Dalam pengertian diatas dikatakan bahwa hibah merupakan sebuah perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan. Meskipun berupa perjanjian namun hibah bukan sebagai perjanjian obligatoir atau bertimbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, melainkan sebagai perjanjian yang sepihak. Hibah merupakan perjanjian penyerahan barang yang dibuat oleh pengibah kepada penerima hibah dan yang mempunyai janji hanyalah penghibah saja. Dalam hibah tidak ada janji sebaliknya yang merupakan kontrak prestasi yang dilakukan oleh penerima hibah.

Hibah yang telah diperjanjikan apabila telah dilaksanakan penyerahan barang yang dihibahkan, maka objek hibah tidak dapat ditarik kembali oleh penghibah, dengan tujuan demi memberikan kepastian hukum dalam perjanjian hibah. Mengenai barang-barang yang dapat dijadikan objek hibah adalah barang-barang yang sudah ada di tangan penghibah. Apabila hibahnya itu meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari maka barang tersebut belum ada pada penghibah, maka menurut ketentuan Pasal 1667 KUHPerdata hibah yang demikian menjadi batal.

Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi agar hibah itu sah maka perjanjiannya dibuat dengan akta notaris. Dengan dasar akta hibah tersebut penerima hibah sah sebagai pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang pada akhirnya berhak menjalankan hak eksklusifnya.

3.  Wakaf
Hak cipta dapat diwakafkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.Jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan, atau menghibahkannya.Manffat tersebut dapat diartikan sebagai hak monopoli. Sementara itu, hak moral dari hak cipta yang diwakafkan tersebut tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta dan menjadi syarat yang harus diikuti oleh pengelola (pengguna hak cipta), karena pada hakekatnya masyarakat akan tetap mengakui pemberi wakaf atas wakaf yang dimanfaatkannya. (Lutfi Nizar, “Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia” (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012), hlm. 74)

4.  Wasiat
Pada dasarnya semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris) menurut Undang-Undang adalah milik ahli warisnya, namun demikian ada kekecualiannya mengenai hal tersebut yaitu apabila ada surat wasiat (testamen) yang dibuat oleh pewaris.

Yang dimaksud dengan surat wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdata adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk di kemudian hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Pernyataan tersebut dapat dicabut kembali oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia.

Surat wasiat harus dibuat oleh pewaris dalam keadaan bebas artinya tidak ada paksaan serta harus dengan itikad baik, artinya tidak ada penipuan atau akal licik untuk membuat surat tersebut.

Pewaris yang mempunyai hak cipta sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d Undang-Undang Hak Cipta 2014 dapat mewasiatkan kepada seseorang dengan wasiat terbuka atau tertutup. Dalam surat wasiat pewaris harus menyebutkan bahwa objek wasiat berupa hak cipta atas suatu ciptaan di bidang ilmu, seni atau kebudayaan dan menjelaskan bentuknya. Apabila ciptaan pewaris telah didaftarkan di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual perlu disebutkan tanggal dan nomor pendaftaran ciptaan yang telah terdaftar di daftar umum ciptaan.

Apabila pewaris telah meninggal, dengan berdasarkan surat wasiat tersebut penerima wasiat menjadi pemegang hak cipta dan dapat menjalankan hak eksklusif atas ciptaan. Sebaliknya jika terjadi penerima wasiat menolak wasiat, maka surat wasiat tidak dapat dilaksanakan sehingga hak cipta yang merupakan harta peninggalan pewaris kembali kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

5.  Perjanjian Tertulis
Bentuk perjanjian yang dimaksud dalam Undang-undang Hak Cipta 2014 cenderung kepada perjanjianyang timbal balik dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mampunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Bentuk perjanjiannya dapat berupa perjanjian jual beli atau perjanjian tukar menukar. Pemegang hak cipta dapat menjual hak ciptanya kepada orang lain, atau menukarkan hak ciptanya dengan barang yang lain. Kedua perjanjian tersebut berakibat beralihnya hak milik atas suatu benda.(Gatot Supramono, op.cit., hlm. 35.)

Jadi perjanjian yang berkaitan dengan pengalihan hak cipta dibuat secara tertulis bertujuan untuk kepentingan pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak dari pemegang hak cipta kepada orang lain dan untuk kepentingan di kemudian hari apabila ada masalah atau sengketa dengan menunjukkan surat perjanjiannya akan lebih mudah membuktikan peristiwa yang telah terjadi.

6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pada Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f yang dimaksud dengan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; merger; akuisisi; atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan asset perusahaan.

Persoalan hak cipta yang diselesaikan secara perdata dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Dalam sengketa mengenai hak cipta ibaratnya ada dua pihak yang sedang berebut siapa yang paling berhak atas hak cipta, kemudian pengadilan sesuai dengan kewenangannya menentukan salah satu pihak sebagai pemilik hak cipta. Dalam putusan pengadilan ditetapkan dengan jelas siapa yang memiliki hak cipta atas suatu ciptaan. Disinilah seseorang memperoleh hak cipta karena ditetapkan dalam putusan pengadilan. (Ibid., hlm. 38.) 


Hak Ekonomi dan Hak Moral


1. Hak Ekonomi Atas Suatu Ciptaan

Hak cipta berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (economic rights). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (intangible).

Bagi manusia yang menghasilkan karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan, tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini rasanya perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberikan kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hak itu dapat diperoleh secara cuma-cuma.

Hak ekonomi ini diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. (Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 19)

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.Hak ekonomi pada setiap undang-undang selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputnya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

  1. penerbitan ciptaan; 
  2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
    Dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

    Penggandaansama dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut, dengan menggunakan bahan yang sama, maupun tidak sama; termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk perbanyakan ini biasa dilakukan dengan peralatan tradisional maupun modern. 
  3. penerjemahan ciptaan; .
  4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; Pada Penjelasan Pasal 40 dikatakan bahwa adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain, sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut. (Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.)
  5. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
    Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya dengan maksud agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan ini tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan tersebut kepada siapapun. 
  6. pertunjukan ciptaan;
    Hak pertunjukan ciptaan (Public Performance Right)merupakan hak yang dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pada Pasal 1 angka 6 dikatakan bahwa pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.Setiap orang atau pihak yang ingin menampilkan, atau mempertunjukkan suatu karya cipta harus meminta izin dari si pemilik hak untuk mempertunjukan (performings rights) tersebut. 
  7. pengumuman ciptaan;
    Pengumuman sendiri berdasarkan pasal 1 angka 11 adalah pembacaan, penyiaran, pameransuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara  apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
  8. komunikasi ciptaan; dan
    Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa komunikasi adalah pentranmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya. 
  9. penyewaan ciptaan.
    Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut.


Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar, pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut. (Gatot Supramono, op.cit., hlm. 45.)

Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi. (Ibid, hlm. 46.)


2. Hak Moral Atas Suatu Ciptaan

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dipisahkan dari masalah moral karena di dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Dengan kata lain, hak moral merupakan penghargaan moral yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu dan orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Apabila hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta dan penemu karena bersifat pribadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Hak-hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa:

“... Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perbahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Penggarang/ Pencipta”. (Tim Lindsley, op.cit.,hlm. 117.)


Hak moral mempunyai dua asas, yaitu: (Suyud Margono, op.cit., hlm. 15.)

  1. Droit de paternite: pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya, 
  2. Droit au respect: pencipta berhak mengubah judul maupun isi ciptaannya, jadi dia berhak mengajukan keberatan atas penyimpangan, perusakan, atau tindakan lainnya atas karyanya. 


Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

  1. tetap mencantumkan atau tidak tidak mencantumkan namanya pada salinanan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum; 
  2. menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya; 
  3. mengubah ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 
  4. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan 
  5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (Distorsi ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan. Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan). 



Hak moral tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.)

Apabila terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral setelah pencipta meninggal dunia, maka penerima pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut dapat memilih apakah menerima atau menolak pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut.Penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Daftar Pustaka Makalah Perlindungan Hak Cipta 

Perlindungan Hak Cipta Pengalihan Masa Berlaku Hak Moral dan Ekonomi Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment