Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

Pihak yang Terkait dalam Perdagangan Internasional

Pihak-pihak dalam kegiatan perdagangan internasional

Setiap negara mempunyai peraturan serta sistem perdagangan yang berbeda-beda. Mereka yang terlibat dalam transaksi ekspor impor tersebut baik para pengusaha yaitu eksportir dan importir atau pihak yang terlibat baik langsung ataupun tidak sangat perlu mengikuti perkembangan peraturan serta sistem perdagangan luar negeri baik yang dilakukan di setiap negara tujuan ekspor. Dalam transaksi perdagangan ekspor, seorang eksportir banyak berhubungan dengan berbagai instansi/lembaga yang menunjang terlaksananya kegiatan ekspor. Namun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor tersebut terkadang belum seluruhnya dikenal atau bahkan dimanfaatkan di Indonesia. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor-impor yaitu : (“Hukum Perdagangan Internasional” dalam http://www.jct-indonesia.com/2010/05/ hukum-perdagangan-internasional.html/, diakses tanggal 15 Januari 2013)

  1. Eksportir (pihak yang melakukan penjualan atau pengiriman barang)
  2. Importir (pihak yang melakukan pembelian atau penerimaan barang)
  3. Pembuat barang ekspor (kalau produksi ekspor tidak dilakukan sendiri)
  4. Export Merchant House (yang membeli barang dari perusahaan pembuat barang dan mengkhususkan diri dalam perdagangan dengan negara-negara tertentu yang membutuhkan barang-barang tersebut)
  5. Confirming House (yang bertindak sebagai perantara pembuat barang diluar negeri dan importir dalam negeri biasanya bertanggungjawab atas pengapalan barang-barang dan pembayaran pada penjual)
  6. Buying Agent (bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembeli tertentu diluar negeri)
  7. Trading House (badan usaha yang mengumpulkan barang-barang keperluan untuk diekspor dan diimpor)
  8. Consignment Agent (bertindak sebagai agen penjual diluar negeri)
  9. Factor (Lembaga yang setuju untuk membeli piutang dagang/ barang-barang ekspor yang dipunyai eksportir untuk kemudian ditagih kepada importir/ pembeli)
  10. Bank termasuk didalamnya lembaga-lembaga yang menangani kegiatan ekspor seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
  11. Freight Forwarder, EMK L/ EMKU44
  12. Maskapai Pelayaran/ Perkapalan (Menerima barang-barang dagang dari shipper/ eksportir/ freight forwarder dan mengatur pengangkutan barang-barang tersebut serta menerbitkan bill of lading (B/L) atau surat bukti muat barang)
  13. Asuransi (yaitu yang mengasuransikan barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan, yang mengeluarkan sertifikat/ polis asuransi untuk menutupi resiko yang dikehendaki serta yang menyelesaikan tagihan/ tuntutan kerugian-kerugian bila ada)
  14. Bea Cukai ( bagi eksportir bertindak sebagai pihak yang meneliti dokumen serta pembayaran pajak dan memberikan izin barang untuk dimuat dikapal, bagi importir bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang-barang bilamana dokumen B/L atau di Indonesia PPUD, menunjukan telah dilakukan pembayaran)
  15. Kedutaan/ Konsulat\
  16. Surveyor/ Pemeriksa (yang ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang dalam pemeriksaan mutu, jumlah barang dan lain sebagainya serta memeriksa barang-barang ekspor tertentu dinegara tempat tibanya barang dengan penerbitan surat laporan pemeriksaaan (LKP) dan memeriksa kebenaran barang-barang impor dinegara asal impor barang).


Terdapat  beberapa  subjek  hukum  yang  berperan  penting  di  dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Maksud subjek hukum disini adalah:(Huala Adolf, Op.Cit., hal. 56)
  • Para pelaku (stakeholders) dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan; dan
  • Para pelaku (stakeholders) dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional.


Dari batasan tersebut sebagai tolok ukur, subjek hukum yang dapat tergolong ke dalam lingkup hukum perdagangan internasional adalah negara, organisasi internasional, individu dan bank.(Ibid., hal. 57) Uraian berikut ini akan menganalisis lebih lanjut tiga subjek hukum ini.

a. Negara
Negara merupakan subjek hukum terpenting di dalam hukum perdagangan internasional. Pertama, ia satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Kedua, negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukkan organisasi-organisasi (perdagangan) internasional di dunia, misalnya WTO (World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU Nomor. 7/1994. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT. WTO mempunyai anggota 149 negara serta 32 negara pengamat yang sudah mendaftar untuk jadi anggota. Tugas utamanya adalah mendorong perdagangan bebas, dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seprti tariff dan non tariff), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1969. UNCTAD adalah organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan. UNCTAD beranggotakan 191 negara dan bermarkas di Jenewa, Swiss. UNCTAD mempunyai 400 petugas dan anggaran sebesar $500 juta setahun.), UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), ide pembentukkannya diadakan bukan karena inisiatif dari anggota negara barat, tetapi dari wakil tetap Pemerintah Republik Rakyat Hongaria yang telah mengusulkan kepada PBB agar dibentuk UNCITRAL berdasarkan ketentuan pasal 13 (e) dari Peraturan Sidang Umum PBB. UNCITRAL berdiri pada tanggal 17 Desember 1966 melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2205 (XXI). UNCITRAL terdiri dari 60 negara anggota yang ditetapkan oleh General Assembly. Tugas utamanya adalah mengurangi perbedaan-perbedaan hukum diantara Negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan bagi perdagangan internasional.), dan lain-lain. Ketiga, peran penting negara lainnya adalah negara juga bersama-sama dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan diantara mereka. Keempat, negara berperan juga sebagai subjek hukum dalam posisinya sebagai pedagang. (Ibid.)


Ada 2 (dua) organisasi perdagangan internasional yang dikenal selama ini yaitu: (Ibid., hal. 58)

1) Organisasi Internasional Antarpemerintah (Publik)
Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan peran yang signifikan yang dibentuk oleh dua atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama. Dari segi hukum perdagangan internasional, organisasi seperti ini lebih banyak bergerak sebagai regulator. Dalam kapasitasnya ini, organisasi internasional lebih banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat rekomendasi dan guidelines.

Diantara berbagai organisasi internasional yang ada dewasa ini, organisasi perdagangan internasional dibawah PBB, seperti UNCITRAL atau UNCTAD. UNCITRAL adalah organisasi internasional yang berperan cukup penting dalam perkembangan hukum perdagangan internasional.

2) Organisasi Internasional Nonpemerintah
NGO internasional dibentuk oleh pihak swasta (pengusaha) atau asosiasi dagang. Peran penting NGO dalam mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Misalnya, ICC (International Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Internasional), telah berhasil merancang dan melahirkan berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional, misalnya: INCOTERMS,

Arbitration Rules dan Court of Arbitration, serta Uniform Customs and Practices for Documentary Credits (UCP).

c. Individu
Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Individulah yang pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Selain itu, aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara memiliki tujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan individu.(Ibid., hal. 59)

Individu sendiri hanya akan terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang negaranya buat. Oleh karena itu, individu tunduk pada hukum nasionalnya (tidak pada aturan hukum perdagangan internasional).

Apabila individu merasa bahwa hak-hak dalam bidang perdagangannya terganggu atau dirugikan, yang dapat ia lakukan adalah meminta bantuan negaranya untuk memajukan klaim terhadap negara yang merugikannya ke hadapan badan-badan peradilan internasional. Mekanisme seperti ini misalnya tampak pada GATT/WTO dan Mahkamah Internasional.

Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja suatu individu dapat mempertahankan hak-haknya berdasarkan suatu perjanjian internasional. Individu misalnya diperkenankan untuk mengajukan tuntutan kepada negara berdasarkan Konvensi ICSID (International Centre for the Settlement of Investment Disputes).

Biasanya individu adalah subjek hukum dengan sifat hukum perdata (legal persons of a private law nature). Subjek hukum lainnya yang termasuk ke dalam kategori ini adalah perusahaan multinasional dan bank. Berikut ini ialah penjelasannya: ( Ibid., hal. 61)

1) Perusahaan Multinasional
Perusahaan multinasional (MNCs atau Multinational Corporations) telah lama diakui sebagai subjek hukum yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Peran ini sangat mungkin karena kekuatan finansial yang dimilikinya.

2) Bank
Faktor-faktor yang membuat subjek hukum ini penting adalah sebagai berikut:
  • Peran bank dalam perdagangan internasional dapat dikatakan sebagai pemain kunci. Tanpa bank, perdagangan internasional mungkin tidak dapat berjalan.
  • Bank menjembatani antara penjual dan pembeli yang satu sama lain mungkin saja tidak mengenal karena mereka berada di negara yang berbeda. Perannya disini adalah dalam memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli.
  • Bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan internasional khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional. Salah satu instrumen hukum yang bank telah kembangkan adalah sistem pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Misalnya adalah terbentuknya kredit berdokumen yang disebut documentary credit.


a. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam KUHPerdata
  • Hak dan Kewajiban Penjual
    Penjual memiliki dua kewajiban utama yaitu menyerahkan hak milik atas barang dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut serta menanggung cacat tersembunyi. Sebaliknya pembeli memiliki hak atas pembayaran harga barang, hak untuk menyatakan pembatalan berdasarkan Pasal 1518 KUHPerdata dan hak reklame.
  • Hak dan Kewajiban Pembeli
    Pembeli berkewajiban membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Pembayaran harga dilakukan pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian.

Harga tersebut harus berupa uang. Meski mengenai hal ini tidak ditetapkan oleh undang-undang namun dalam istilah jual-beli sudah termaktum dalam pengertian disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang.

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam CISG (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

Ketentuan CISG hanya mengatur secara khusus mengenai kewajiban para pihak sebagaimana ditentukan dalam bab II tentang kewajiban penjual dan bab III yang menyebutkan tentang kewajiban pembeli. Secara timbal balik dapat disimpulkan bahwa kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli demikian pula sebaliknya. Kewajiban penjual menurut CISG adalah sebagai berikut: (“Hukum Perdagangan Internasional” dalam http://www.jct-indonesia.com/2010/05/ hukum-perdagangan-internasional.html/diakses tanggal 15 Januari 2013)
  1. Menyerahkan barang-barang, dokumen-dokumen, sebagaimana diperlukan dalam kontrak (Pasal 30).
  2. Jika penjual tidak terikat untuk menyerahkan barang-barang di tempat yang ditentukan maka kewajibannya adalah menyerahkan barang-barang kepada pengangkut pertama untuk diserahkan barang-barang kepada pengangkut pertama untuk diserahkan kepada pembeli (Pasal 31 sub a).
  3. Penjual harus menyerahkan barang-barang:
    • pada tanggal yang ditentukan.
    • dalam jangka waktu yang ditentukan.
    • dalam jangka waktu yang wajar (reasonable) setelah pembuatan kontrak (Pasal 33).
  4. Penjual harus menyerahkan barang-barang sesuai dengan jumlah, kualitas dan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak (Pasal 35 ayat 1).
  5. Penjual harus menyerahkan barang-barang yang bebas dari tuntutan dan hak pihak ketiga kecuali pembeli menyetujui untuk mengambil barang-barang tersebut (Pasal 41).

Sedangkan  kewajiban  pembeli  menurut  CISG  adalah  sebagai berikut: (“Hukum Perdagangan Internasional” dalam http://www.jct-indonesia.com/2010/05/ hukum-perdagangan-internasional.html/diakses tanggal 15 Januari 2013)
  1. Pembeli harus membayar harga barang-barang berdasarkan kontrak, hukum dan peraturan-peraturan (Pasal 53-54).
  2. Jika pembeli tidak terikat untuk membayar harga di suatu tempat tertentu maka pembeli harus membayarnya ditempat dimana penyerahkan barang dan dokumen dilakukan (Pasal 57 ayat 1).
  3. Pembeli harus membayar harga barang pada tanggal yang telah ditentukan dalam kontrak (Pasal 59).
  4. Jika waktu pembayaran tidak ditentukan secara pasti maka pembeli harus membayarnya ketika penjual menempatkan barang-barang di tempat penyimpanan pembeli (Pasal 59 ayat 1).
Daftar Pustaka Makalah Pihak yang Terkait dalam Perdagangan Internasional

Pihak yang Terkait dalam Perdagangan Internasional Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment