Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

PKPU Kepailitan Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang dan Undang Undang

Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang (PKPU) - Tentang pengunduran pembayaran atau penundaan pembayaran yang diatur dalam bab kedua peraturan kepailitan yang lama ada perubahan judul menjadi penundaan kewajiban yang lama ada perubahan judul menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam bab kedua Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan Nomor 4 Tahun 1998, mulai dari pasal 212-279.


Sementara itu dalam UUK yang baru yaitu UU Kepailitan No.37 Tahun 2004 mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam yang terdiri dari dua bagian, yakni: Bagian Kesatu tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan akibatnya (Pasal 222-pasal 264) dan bagian kedua : tentang Perdamaian (pasal 265-pasal 294)
a)  Maksud dan Tujuan

Pasal 212 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebutkan bahwa: debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagaian utang kreditor konkuren. Maksud penundaan kewajiban pembayaran utang, pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. (Ibid, hal 165.)

Dalam UUK No. 37 Tahun 2004 pasal 222 ayat (2) dan (3) pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan UUK 1998, hanya dalam UUK No. 4 Tahun 1998 langsung menunjuk “kreditor” saja. Menurut penjelasan pasal 222 ayat (2) yang dimaksud dengan “kreditor” adalah setiap kreditor baik konkuren maupun kreditor yang didahulukan, berarti termasuk

Kreditor Preferen maupun Kreditor Separatis. Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang pembayaran utang adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

b) Yang Berhak Meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Yang dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jauh waktu dan dapat ditagih (lampiran pasal 213 UUK). Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) UUK No. 37 Tahun 2004, PKPU dapat diajukan oleh Debitor maupun oleh kreditor. Dalam hal debitor adalah bank, perusahan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahan asuransi, perusahan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ayat (4), ayat (5).


Permohonan PKPU sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 222 UUK harus diajukan debitor kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUK yang ditanda tangani oleh debitor sendiri dan oleh pemohon advokatnya (dalam UUK 1998 oleh penasehat hukumnya) atau disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor serta surat bukti secukupnya. (Ibid, hal 235.)

Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Dan pada sidang sebagaimana tersebut di atas, debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian (ayat 3 dan 4).

Menurut pasal 224 ayat (5) UUK 2004 (hal ini sebelumnya diatur dalam pasal 213 ayat 2 UUK 1998), bahwa pada surat permohonan. Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilampirkan rencana perdamaian. Dalam ayat (6), pasal 224 UUK 2004 disebutkan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal debitor adalah Perseroan Terbatas (PT) maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untukmengajukan permohonan pailit. 

Daftar Pustaka Makalah Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU Kepailitan Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang dan Undang Undang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment