Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

Praktek Negara Penerima Dalam Penerapan kekebalan Diplomatik Terhadap Anggota Missi Diplomatik

Seperti telah disebutkan di atas bahwa gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu-gugat,  bahkan petugas  maupun  alat  negara  setempat  tidak  dapat memasukinya tanpa izin perwakilan. Maka negara penerima tidak akan sanggup berbuat apa-apa jika fungsi gedung diplomat disinyalir atau dicurigai melakukan praktik pelanggaran pidana seperti penyelundupan senjata,obat obatan terlarang dan lain-lain karena untuk membuktikannya harus masuk langsung ke gedung diplomatik hal semacam itu pernah terjadi di dalam kasus Kedutaan Besar Irak di Islamabad. (Nizar Fikri, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekebalan Gedung Diplomatik (Studi Terhadap Kasus Kedutaan Besar Irak di Islamabad Februari 1973), Sumber :  http://nizarfikkri.blogspot.com/2011/12/tinjauan-yuridis-terhadap-kekebalan.html, Diakses: 30 Januari 2015)


Kasus tersebut terjadi di dalam bulan Februari 1973. Kejadian ini bermula ketika sebuah peti kemas yang dialamatkan kepada Kedutaan Besar Irak di Islamabad secara tidak sengaja mengalami kerusakan sehingga terungkap oleh pejabat Bea Cukai Pakistan bahwa sebenarnya peti kemas tersebut berisi senjata yang jumlahnya cukup banyak. Atas terjadinya peristiwa tersebut Kementerian Luar Negeri Pakistan meminta kepada Duta Besar Irak untuk mengizinkan polisi setempat memeriksanya di gedung Kedutaan Besar Irak di Islamabad. Permintaan tersebut ditolak oleh Duta Besar Irak, kemudian polisi setempat memeriksanya di gedung Kedutaan Besar Irak dengan paksa, dan ternyata benar telah menemukan 59 peti yang berisi senjata, bahan peledak dan amunisi yang harus diserahkan kepada pemberontak Belouchistan

Hal ini dapat dibenarkan secara hukum internasional, karena apabila terjadi dakwaan atau adanya bukti-bukti yang memperkuat bahwa fungsi perwakilan asing tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat 3 Konvensi Wina 1961, maka pemerintah negara penerima dapat memasuki gedung tersebut dan disaksikan oleh Duta Besar dari negara pengirim. Oleh karena itu dinyatakan oleh Brierly bahwa dalam hal-hal yang luar biasa, meskipun tidak dinyatakan dalam konvensinya sendiri. Kedua, prinsip tidak diganggu gugat itu menurut pendapat Komisi Hukum Internasional tidak menutup adanya kemungkinan bagi negara penerima untuk mengambil tindakan terhadap diplomat atau perwakilan asing di negara tersebut dalam rangka bela diri atau menghindarkan adanya tindak pidana

Jadi pada dasarnya negara penerima dapat memasuki gedung diplomatik yang tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan sebagaimana yang sudah diatur dalam Konvensi Wina 1961 khususnya pasal 41 ayat 3 selain itu negara penerima dapat memasuki secara paksa gedung diplomatik yang disinyalir atau diduga kuat digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan suatu tindak pidana dengan dasar hak bela diri dari suatu negara penerima untuk menghindarkan adanya tindak pidana di negara penerima. (Ibid.)

Kasus lainnya, berawal dari gugatan yang diajukan oleh seorang warga negara Filipina bernama Corazon Tabion, yang merupakan pembantu rumah tangga bagi pasangan suami istri Yordania, Faris dan Lana Mufti. Faris Mufti adalah seorang pejabat konsuler Yordania untuk Distrik TS Ellis Amerika Serikat. Gugatan diajukan Tabion pada bulan Februari tahun 1996 ke Pengadilan Distrik TS Ellis Amerika Serikat. Tabion melaporkan bahwa selama dua tahun ia bekerja bagi keluarga Mufti dengan hanya dibayar sekitar $ 50 per minggu selama lebih dari 60 jam kerja. Mufti menyatakan bahwa ia dan istrinya tidak dapat digugat karena ia memiliki kekebalan diplomatik sebagai seorang pejabat diplomatik, sehingga pengadilan Distrik TS Ellis Amerika Serikat menghentikan proses kasus ini. (Minarty, Analisis Kasus The Tabion V. Mufti (Filipina V. Yordania) Terkait Kekebalan Bagi Pejabat Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961, Sumber : http://minartyplace.blogspot.com/2010/08/analisis-kasus-tabion-v-mufti-filipina.html , Diakses : 30 Januari 2015)


Kasus berikutnya dimana negara pengirim mematuhi adanya kekebalan diplomatik bagi seorang diplomat adalah, pada tanggal 18 Maret 2013, seorang Diplomat Arab Saudi yang diakreditasikan di Iran mengemudi mobil dalam keadaan mabuk dan dengan kecepatan tinggi di atas normal. Hal ini menyebabkan Diplomat Arab Saudi tersebut menabrak sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang warga Iran yang mengakibatkan warga Iran tersebut meninggal dunia dan tak hanya sampai disitu ia juga menabrak seorang warga Iran lainnya yang sedang berjalan kaki melintasi jalan tersebut hingga tak sadarkan diri. Hasil penyelidikan kepolisian setempat telah ditemukan 4 (empat) botol minuman keras di dalam mobil sang Diplomat Arab Saudi tersebut.

Kementerian Luar Negeri Iran menindaklanjuti kasus ini melalui jaringan diplomatik dan yudikatif. Iran sendiri juga telah mengajukan nota protes kepada Kedutaan Arab Saudi di Teheran, Iran atas insiden tersebut dan memprotes kelakuan salah satu diplomat Arab Saudi yang dinilai tidak pantas.

Dari kasus tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Diplomat Arab Saudi telah bersalah melakukan pelanggaran, dalam hal ini pelanggaran lalu lintas, yakni mengemudi dengan batas kecepatan yang melebihi normal, dan berkendara dengan kondisi mabuk yang menyebabkan meninggalnya seorang warga Iran dan tidak sadarnya seorang warga Iran lain. Dalam kasus tersebut juga dapat dilihat tidak ada bentuk pertanggungjawaban dari sang Diplomat Arab Saudi kepada para korban yang timbul atas tindakan yang ia lakukan. Hal ini terlihat jelas di mana Diplomat Arab Saudi tersebut langsung meninggalkan para korban yang ia tabrak, baik korban yang berada di dalam mobil hingga meninggal maupun korban yang sedang berjalan kaki hingga tak sadarkan diri.

Negara Penerima Dalam Penerapan kekebalan Diplomatik

Iran sebagai negara sang Diplomat tersebut diakreditasi atau ditugaskan jelas mempunyai hak untuk mem-persona non-grata-kan sang Diplomat Arab Saudi tersebut. Jelas bahwa sang Diplomat Arab Saudi telah melakukan pelanggaran, telah membuat kerugian kepada negara Iran. Sehingga unsur dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961 terpenuhi. (Gandi Misseyer, Hukum Diplomatik Dan Konsuler Tinjauan Hukum Tentang Pelanggaran Yang Dilakukan, Sumber :  http://lawlowlew.blogspot.com/2013/07/hukum-diplomatik-dan-konsuler- tinjauan.html , Diakses : 30 Januari 2015)

Praktek negara penerima lainnya yang mana mematuhi adanya hak kekebalan terhadap diplomat yaitu pada kasus Sultan Johor pada abad 19, Pengadilan Inggris menyatakan tidak berwenang untuk mengadili Sultan Johor yang digugat oleh seorang wanita Inggris, karena tergugat adalah seorang Sultan atau Raja atau Kepala Negara yaitu seseorang yang memiliki kekebalan kedaulatan atau kekebalan sebagai kepala Negara. Dalam hal ini, Kerajaan Inggris mengakui kerajaan Malaka sebagai Negara berdaulat (Par in parem non habet imperium), Raja Malaka (termasuk Sultan Johor) serta keluarganya menikmati kekebalan ketika berada di negeri Inggris, sebagaimana halnya Raja Inggris serta keluarganya menikmati kekebalan di negeri Malaka (Azas Resiprositas). Kasus Sultan Johor adalah kasus kekebalan dari yurisdiksi territorial yang menyangkut kekebalan dari proses hukum di Negara setempat. Namun kekebalan dari yurisdiksi territorial tidak hanya menyangkut kekebalan dari proses hukum setempat, tetapi juga kekebalan dari eksekusi keputusan pengadilan setempat (harta kekayaan/ asset Negara asing tidak bisa disita atau dieksekusi oleh aparat hukum Negara setempat). (Minarty, Imunitas Terhadap Yurisdiksi Negara,  http://minartyplace.blogspot.com/2009_03_01_archive.html , Diakses 1 Februari 2015.)

Kasus lainnya, Militer Uni Soviet di Jakarta, Lenal Kolonel Sergei P. Egorove bersama Finenko melakukan kegiatan mata-mata di Indonesia. Kegiatan mata-mata ini (spionase) untuk kepentingan negara pengirim merupakan pelanggaran yang sudah biasa terjadi terhadap kewajiban para anggota staf misi perwakilan asing untuk menghormati tata hukum dinegara penerima. Pada bulan Februari 1982 dengan tertangkapnya Militer Uni Soviet di Jakarta, Letnal Kolonel Sergei P. Egorove bersama Finenko dari perwakilan penerbangan Aeroflot di Jakarta, tatkala melakukan transaksi sejumlah dokumen rahasia dari Letnan Kolonel Sus Daryanto dari Indonesia bertempat dirumah makan di Jakarta. Mengingat Letnan Kolonel Sergei P. Egorove seseorang Atase militer Uni Soviet di Kedutaan Besar Uni Soviet di Jakarta dan menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatic maka berdasarkan pasal 29 Konvensi WIna 1961, ia tidak dapat diganggu gugat bukan saja dari penahanan atau penangkapan, tetapi juga negara penerima wajib melindunginya jika terjadi serangan baik terhadap pribadinya maupun kehormatannya. Karena itu pemerintah Indonesia tidak dapat pengadakan penangkapan dan mengadilinya karena sebagai diplomat ia akan dibebaskan dari jurisdiksi pidana, perdata maupun administrasi dari pemerintah Indonesia (pasal 31) , kecuali menyatakan persona non grata kepada Letnan Kolonel Engrove (pasal 9). Untuk itu, kementerian luar negeri RI tela hmeminta duta besar Uni Soviet dan memberitahukan keputusan pemerintah Indonesia tersebut agar Letnan Kolonel Egorove segera meninggalkan Indonesia . Dilain pihak, Finenko perwakilan dari kantor Aeroflot telah diusir dari Indonesia, sedangkan Sus Daryanto ditangkap dan kemudian diadili melalui pengadilan subversi.(Sumaryo Suryokusumo, Op.Cit, Halaman: 123-125)


Daftar Pustaka Makalah Praktek Negara Penerima Dalam Penerapan kekebalan Diplomatik

Praktek Negara Penerima Dalam Penerapan kekebalan Diplomatik Terhadap Anggota Missi Diplomatik Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment