Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

Prosedur Permohonan Pailit, Akibat, Berakhirnya serta Hukum, Undang Undang

Prosedur Permohonan Pailit
Kalau diperhatikan prosedur untuk memohon pernyataan pailit bagi sidebitor ada disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 berbunyi sebagai berikut:
  1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga melalui panitera. 
  2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. 
  3. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga dengan jangka waktu paling lambat 1x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari 
  4. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pemohonan didaftarkan. 
  5. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda permohonan dan menetapkan hari sidang. 
  6. Penyelenggaraan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. 
  7. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma. (Ibid, hal 80.)


Sedangkan demi melindungi kepentingan kreditor tersebut pasal 7 ayat (1) sub a Undang-undang No. 4 Tahun 1998, menegaskan bahwa kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang ditetapkan oleh pengadilan niaga.

Hal ini dilakukan kreditor untuk menjaga itikad tidak baik debitor dalam berhubungandengan pemberesan dan pengurusan hartanya.Selanjutnya juga dalam putusan pernyataan pailit ataupun setiap saat setelah putusan dijatuhkan, atas usul hakim pengawasan atau permintaan kurator atau salah seorang debitor atau lebih maka pengadilan boleh memerintahkan agar debitor pailit dimasukkan dalam tahanan baik dalam penjara maupun dalam rumah debitor sendiri dibawah pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum dan pemerintah untuk melakukan penahanan dijalankan oleh kejaksaan. Hal ini dilakukan oleh pengadilan atas dasar debitor pailit dengan sengaja tanpa dasar yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 88, 101 dan 122 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. (Munir Fuady, op. cit, hal 32.)

Jika kreditor yang memohonkan pernyataan pailit maka kreditor tersebut harus dapat membuktikan bahwa tuntutannya terhadap pembayaran piutangnya kepada debitor dilengkapi dengan bukti-bukti tagihan yang cukup, kalau tidak kreditor tersebut tidak akan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap diri si debitor.

Jaksa atau penuntut umum dapat memohon kepailitan seorang debitor bilamana dipenuhi syarat-syarat adanya keadaan berhenti membayar utang dari yang bersangkutan dengan alasan kepentingan umum. Jadi bila tidak ada lagi kepentingan perseorangan maka jaksa dapat berperan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas si debitor, tetapi bila bukan demi kepentingan umum jaksa tidak berhak mengajukan permohonan pailit.(Zainal Asikin, op.cit, hal 18. )

Akibat Hukum Kepailitan

Putusan kepailitan membawa akibat bagi sipailit atau debitor sendiri maupun harta kekayaannya, sejak dibacakan putusan kepailitan oleh pengadilan niaga, sipailit (debitor) kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas budel.Ia menjadi pemilik dari budel itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan meguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada hakim pengawasan dan kurator yang ditunjuk dari pengadilan niaga, sementara dalam hal kreditor dan debitor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BPH) bertindak sebagai kurator. (Mohamad Chaidir Ali, op.cit, hal 102. )

Pengurusan dan pengusaan harta kekayaan tersebut pindah kepada Balai Harta Peninggalan (BPH) dimana terhadap seluruh harta kekayaan yang sudah ada maupun yang diperoleh selama berjalannya kepailitan kecuali yang dengan undang-undang dengan tegas dikeluarkan dari kepailitan. Adapun akibat putusan pengadilan niaga terhadap pailitnya debitor mempunyai pengaruh hukum baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor, hal ini antara lain :

  1. Pengaruh putusan kepailitan atas tuntutan-tuntutan tertentu, pengaruh putusan kepailitan dalam tuntutan tersebut ada dua jenis yaitu: 
    • Tuntutan yang berpokok hak-hak dan kewajiban masuk budel pailit 
    • Tuntutan-tuntutan yang bertujuan untuk dipenuhinya suatu perikatan dalam budel
  2. Pengaruh terhadap perbuatan sipailit (debitor) terhadap perbuatan sipailit yang merupakan para kreditor, Balai Harta Pengadilan atau kurator dapat mengemukakan pembatalan dari perbuatan tersebut. Perbuatan sipailit yang merugikan kreditor pada pokoknya adalah perbuatan yang berakibat berkurangnya budel, sehingga dianggap tidak pernah ada. Konsekuensinya adalah bilamana dikarenakan perbuatan tersebut ada bagian-bagian harta kekayaan dikeluarkan dari budel, maka bagian-bagian dari harta kekayaan tersebut oleh Balai Harta Peninggalan dituntut untuk dikembalikan kedalam budel. 


c. Pengaruh terhadap pelaksanaan hukum atas harta kekayaan debitor/ sipailit, terhadap pelaksanaan hukum atas sesuatu bagian dari harta kekayaan debitor yang dimulai sebelum adanya putusan kepailitan, maka dengan adanya putusan kepailitan itu berakhir dengan pelaksanan hukum tersebut. Pelaksanaan hukum yang dimaksud diatas yakni penyitaan, uang paksa, hukum badan (sandera), penjualan barang untuk pelunasan utang, perbaikan nama baik dan harta tanggungan serta lampau waktu. 

d. Pengaruh terhadap perjanjian timbal balik pasal 36 sampai pasal 39 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 mengatur putusan kepailitan terhadap perjanjian timbal balik, dalam hal ini dibedakan antara perjanjian timbal balik dalam tahap pelaksanaan tertentu atau dalam tahap tidak dilaksanakan dengan beberapa perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian kerja (perjanjian perburuhan). Untuk perjanjian-perjanjian umum dalam pasal 36 menegaskan dalam butiran ayatnya sebagai berikut: 

Ayat (1), dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau sebagiannya dipenuhi maka pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian tersebut dapat diminta kepada kurator untuk memberi kepastian tentang kelanjutan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator kemudian.

Ayat (4), apabila kurator menyatakan kesanggupan, maka pihak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.

Kemudian perjanjian timbal balik yang terkena pengaruh pailit dalam hal ini, perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian kerja dapat kita lihat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Kepailitan No.4 Tahun 1998 yang menegaskan sebagai berikut:

Untuk perjanjian kerja pasal 39 menentukan bahwa pekerja-pekerja yang dalam ikatan kerja dengan sipailit dapat menghentikan hubungan kerja dan kepada mereka secara timbal balik hubungan-hubungan kerja itu dapat dihentikan oleh Balai Harta Peninggalan dengan mengindahkan isi yang diperjanjian atau menurut undang-undang, akan tetapi dengan pengertian bahwa setiap hal hubungan kerja dapat diakhiri oleh penghentian dengan tenggang waktu 6 (enam) minggu. Semenjak hari pernyataan pailit itu upah buruh menjadi utang budel.

e. Akibat putusan pailit terhadap kewenangan berbuat sipailit dalam bidang harta kekayaan, Undang-Undang, No 4 Tahun 1998 menegaskan bahwa  sipailit (debitor) tidak mempunyai kewenangan baik sebagian maupun seluruhnya terhadap harta kekayaan setelah pernyataan putusan pailit oleh pengadilan niaga. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kemungkinan berkurangnya aset debitor atau sipailit dalam melakukan proses pemberesan utang-utang kreditor.
Selanjutnya terhadap ketentuan lain yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian adalah apa yang dikenal dengan Actio Pauliana (gugatan pembatalan dari pihak kreditor yang ditujukan kepada debitor karena perbuatan itu dianggap curang dan sangat merugikan kreditor) ini dapat dikatakan terobosan terhadap sifat dasar perjanjian yang berlaku yang mengikat diantara pihak-pihak yang membuatnya, hal ini didasari pada pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terobosan yang diatur dalam ketentuan pasal 1341 ayat (1) KUH Perdata ini memberikan hak kepada kreditor untuk menganjurkan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditor. (Sudargo Gautama, op.cit, hal 48.)

Berakhirnya Kepailitan 

Akur atau Perdamaian 

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor dimana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. 

Kepailitan yang berakhir melalui akur disebut juga berakhir perantaraan hakim (pengadilan). Akur lazimnya berisi kemungkinan seperti di bawah ini:
  1. Si pailit menawarkan kepada kreditor-kreditornya untuk membayar sesuatu presentase dan sisa dianggap lunas. 
  2. Si pailit menyediakan budelnya bagi para kreditor dengan mengangkat seorang pemberes untuk menjual budel itu dan hasilnya dibagi antara para pembebasan untuk sisanya. Akur semacam ini disebut akur likuidasi (liquidatieaccoord). 
  3. Debitor minta penundaan pembayaran dan minta diperbolehkan mengangsur utang. Ini tidak lazim terjadi. 
  4. Debitor menawarkan pembayaran tunai 100% ini jarang terjadi.(Wahyono Darmabrata, op.cit, hal 67.)


Selengkapnya mengenai akur perdamai diatur dalam lampiran UU Kepailitan pasal-pasal 134 s/d 167 (pasal ini tidak mengalami perubahan), sebagai berikut:

Menurut pasal 134 UUK, debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor secara bersama. Apabila penawaran itu diterima dan telah disahkan oleh hakim pengawas, maka kepailitan akan berakhir.

Perdamaian dalam kepailitan ini akan mengikat semua kreditor termasuk kreditor yang tidak memberikan suara bahkan kreditor yang tidak menyetujuinya. Karena itu menurut pasal 141 UUK, recana perdamaian diterima, apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari setengah  jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. (Rudhy. A. Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit,(Bandung: Alumni, 2001),hal 3.)

Selanjutnya pasal 142 UUK menyebutkan bahwa, apabila dari setengah jumlah kreditor yang hadir dalam rapat kreditor dan wakil paling sedikit setengah dari jumlah piutang para kreditor yang mempunyai hak suara, menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lama 8 hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua, para kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan suara pertama. Bila perdamaian diterima, pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut dan sidang diadakan paling cepat 8 hari atau selambat-lambatnya 14 hari setelah persetujuan perdamaian tercapai (146 UUK).

Berita acara rapat tentang perdamaian berisi:
  1. Isi perdamaian. 
  2. Nama para kreditor yang berhak memberikan suara tentang kehadirannya dalam rapat. 
  3. Suara yang diberikan oleh masing-masing. 
  4. Hasil pemungutan suara dan lain-lain yang dibicarakan dalam rapat. 
  5. Berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera. 


Walaupun telah ada perdamaian, para kreditor tetap mempunyai hak-hak mereka terhadap para penanggung dan semua kawan-kawan debitornya (pasal 155 ayat (1)) Hak-hak yang boleh dilakukan terhadap benda pihak ketiga tetap dimiliki, seolah-olah tidak ada suatu perdamaian (pasal 155 ayat (2)).

Tentang penolakan pengesahan perdamaian apabila perdamaian ditolak, maka akan diberikan ketetapan oleh hakim disertai dengan alasan-alasannya. Menurut ketentuan pasal 149 ayat (2) UUK, pengadilan harus menolak pengesahan perdamaian apabila:
  1. Kekayaan harta pailit, termasuk di dalamya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang (hak retensi), melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian. 
  2. Perdamaian tersebut tidak terjamin penuh. 
  3. Perdamaian tercapai karena penipuan yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditor atau beberapa kreditor, atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dengan tidak memperdulikan apakah dalam hal ini debitor pailit turut atau tidak melakukannya. 


Bila pengesahan perdamaian ditolak oleh hakim, dalam waktu 8 hari setelah penetapan, para kreditor yang mendukung pengesahan perdamaian maupun debitor itu sendiri, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung mengenai penetapan itu (pasal 150 UUK). Sebaliknya bila pengesahan perdamaian dikabulkan oleh hakim, para kreditor yang menolak perdamaian atau tidak hadir dalam pemungutan suara dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 hari setelah penetapan.

Para kreditor yang piutang dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak istimewa berada di luar perdamaian. Mereka tidak berhak mengeluarkan suara dan perdamaian tersebut juga tidak mengikat mereka (lihat pasal 139,152 UKK). Dengan tetap memperhatikan kententuan pasal 128, apabila terdapat bantahan terhadap hak para kreditor pemegang hak tanggungan, gadai ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya pemegang hak agunan dan kreditor yang diistimewakan, termasuk para kreditor yang haknya didahulukan, para kreditor tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut. (Ibid, hal 4.)

Menurut pasal 152 UUK, perdamaian yang telah disahkan berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali, dengan tidak memperdulikan apakah mereka mengajukan diri atas kepailitan tersebut.

Bila debitor pailit menyampaikan rencana perdamaian dalam waktu selambat-lambatnya 8 hari sebelum diadakannya rapat pencocokan utang piutang dan telah diumumkan oleh pengadilan, maka rencana tersebut setelah rapat pencocokan utang piutang harus dibicarakan dan diputuskan, kecuali:
  1. Bila dalam rapat yang sedang diselenggarakan itu diangkat suatu panitia tetap para kreditor yang anggotanya bukan berasal dari panitia sementara, sedangkan jumlah terbanyak dari kreditor menghendaki panitia yang tetap itu suatu nasehat tertulis mengenai rencana perdamaian yang diusulkan; 
  2. Bila rencana perdamaian tidak diumumkan ditempat tertentu oleh panitera maupun kurator dalam waktu yang ditentukan dan sebagian besar kreditor yang hadir menghendaki rapat tersebut ditunda. 


Dalam hal-hal tersebut, rapat untuk membicarakan dan mengambil keputusan rencana perdamaian harus ditunda sampai rapat berikutnya, yang harus ditentukan paling lambat tiga minggu kemudian oleh hakim pengawas.

Menurut pasal 168 UKK, apabila rencana perdamaian dilakukan pada rapat pencocokan piutang dan ditolak, maka harta pailit demi hukum berada dalam keadaan tidak mampu membayar. Dan apabila perdamaian atau pengesahan perdamaian ditolak, maka debitor pailit tersebut tidak boleh menawarkan lagi perdamaian baru (pasal 153 UUK). (Ibid, hal 125.)

Apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan pasti, kepailitan berakhir (pasal 156 UUK). Karena itu kurator wajib melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada debitor pailit dihadapan hakim pengawasan. Bila dalam perdamaian tidak ditetapkan lain, kurator harus mengembalikan semua barang, uang, buku dan surat yang termasuk harta pailit kepada debitor pailit.(Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press, (Malang: 2008,) hal 175.)

Menurut pasal 160 UUK, perdamaian yang telah disahkan dapat dituntut pembatalan oleh setiap kreditor dengan alasan debitor lalai memenuhi isi perdamaian. Dan dalam ayat (2) mengatakan apabila ada permohonan pembatalan perdamaian, maka debitor pailit yang harus membuktikan bahwa ia telah memenuhi isi perdamaian itu. Selanjutnya dalam ayat (3), Hakim karena jabatan berwenang penuh untuk memberikan keleluasaan kepada debitor pailit untuk memenuhi kewajiban itu sampai waktu selambat-lambatnya dalam satu bulan.  (Ibid, hal 198.)

Apabila perdamaian dibatalkan, maka kepailitan dibuka kembali seperti semula. Akibatnya, semua perbuatan yang dilakukan debitor dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan, akan mengikat harta pailit (bandingkan pasal 41 dan 164 UUK). Selanjutnya setelah kepailitan dibuka kembali, maka tidak dapat ditawarkan perdamaian atau akur untuk kedua kalinya (pasal 165 UUK).

1.  Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit
Insolvensi terjadi bilamana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur/ perdamaian atau akur dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui. Menurut pasal 168 UUK, bila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian atau bila perdamaian yang telah ditolak denganpasti maka demi hukum, harta pailit berada dalam keadaan tak mampu setengah membayar (insolvensi).

Menurut pasal 168 a ayat (1), bila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, maka kurator atau seorang kreditor yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengusulkan agar perusahaan debitor pailit dilanjutkan. Atas permintaan kurator dan seorang kreditor yang hadir dalam rapat tersebut sampai pada rapat yang ditentukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kemudian. Usulan tersebut harus diterima bila jumlah kreditor yang mewakili lebih dari setengah dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan bersyarat dan tidak dijamin dengan hak tanggungan atau gadai, menyokong usulan tersebut.

Bila dalam waktu 8 hari setelah pengesahan perdamaian secara pasti telah ditolak, kurator atau seorang kreditor yang hadir dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk melanjutkan perusahaan debitor pailit. Untuk itu hakim pengawas harus mengadakan rapat untuk merundingkan usul tersebut dan mengambil keputusan. (Ibid, hal 125.)

Pemanggilan terhadap kreditor oleh kurator harus dilakukan minimal 10 hari sebelum rapat diadakan. Atas permohonan seorang kreditor atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan agar kelanjutan perusahaan dihentikan. Dalam hal ini kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila:
  • Usul untuk mengurus perusahan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu diatur dalam undang-undang ini atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak atau; 
  • Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan. 


Pasal 170 ayat 2 UUK mengatur tentang pemberian perabot rumah tangga yang ditunjuk oleh hakim pengawas untuk keperluan debitor pailit. Semua barang harus dijual dihadapan umum atau secara dibawah tangan, izin dibawah tangan tanpa izin hakim pengawasan akan mempengaruhi jual beli tersebut.

Menurut pasal 70 UUK, hal itu tidak mempengaruhi keabsahan jual beli yang hanya dipertanggungjawabkan kepada debitor pailit dan para kreditor. Kemudian dalam pasal 174, pada setiap waktu, bila menurut hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, maka ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapatkan pencocokan. Hal ini berarti setelah kepailitan selesai, debitor pailit dapat ditagih kembali apabila ia mempunyai uang yang cukup. Kurator selalu wajib membuat suatu daftar pembayaran untuk disahkan oleh hakim pengawas. 

Daftar tersebut berisi:
  • Pertelaan tentang penerimaan dan pengeluaran (di dalamnya termasuk upah kurator); 
  • Nama para kreditor; 
  • Jumlah pencocokan tiap piutang; 
  • Pembagian yang harus diterima oleh setiap piutang tersebut. 


Seorang kreditor yang piutangnya tidak dicocokkan, juga seorang kreditor yang piutangnya dicocokkan untuk jumlah yang terlalu rendah menurut laporannya sendiri, boleh mengajukan perlawanan selanjutnya dalam sidang umum.

Piutang atau bagian piutang yang tidak dicocokkan tadi disampaikan kepada kurator, satu salinannya dilampirkan pada surat keberatan dan dalam surat keberatan ini diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang tersebut. Terhadap ketetapan pengadilan tersebut, kurator atau setiap kreditor dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 hari setelah ketetapan tersebut diambil. Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditor untuk didengar.

Menurut ketentuan pasal 182 ayat (4) UUK, karena lewatnya tenggang waktu yang tersebut dalam pasal 178 UUK, atau apabila telah dimajukan perlawanan dan perlawanan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka daftar pembagian tersebut mengikat demi hukum. Selanjutnya kurator wajib segera melaksanakan pembayaran yang telah ditetapkan, kecuali bagi kreditor yang diterima dengan syarat, tidak dapat diberikan pembayaran sepanjang belum ada keputusan mengenai piutangnya (pasal 184 UUK). Bila pada akhirnya ternyata ia tidak mempunyai suatu tagihan atau tagihannya kurang dari yang telah diterima, maka uang yang semula diperuntukkan bagi mereka seluruhnya atau sebagian menjadi keuntungan parakreditor lainnya.

Kepailitan berakhir apabila seluruh kreditor yang piutangnya telah dicocokkan dibayar penuh atau segera setelah daftar penutup memperoleh kekuatan hukum yang pasti.


2.  Rehabilitasi
Dalam pasal 205 UUK ditentukan bahwa, debitor pailit atau para ahli waris berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan.

Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditor yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya. Permohonan tersebut harus diiklankan dalam berita negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Dalam waktu 2 bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam berita negara, setiap kreditoryang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu kepada panitera dengan menyampaikan surat keberatan dengan disertai alasan-alasannya. (Ibid, hal 186.)

Setelah berakhirnya waktu 2 (dua) bulan, pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut sekalipun tidak ada perlawanan. Terhadap putusan pengadilan ini tidak boleh diajukan kasasi.
Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang terbuka umum dan dicatat dalam register umum yang memuat:
  • Ikhtisar putusan pengadilan; 
  • Uraian singkat mengenai isi putusan; 
  • Rehabilitasi; (Rudhy. A. Lontoh, op.cit, hal 11.)

Daftar Pustaka Makalah Prosedur Permohonan Pailit

Prosedur Permohonan Pailit, Akibat, Berakhirnya serta Hukum, Undang Undang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment