Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Proses Mediasi di Amerika Serikat Canada Singapura serta Di Pengadilan dan Luar

Proses Mediasi di Amerika Serikat

Penerapan ADR di Amerika Serikat yang pada umumnya merujuk kepada alternatif-alternatif adjudikasi pengadilan atas konflik seperti negosiasi, mediasi, arbitrasi, mini-trial dan summary jury trial, dilatar belakangi oleh faktor-faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, dimana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademis, mulai merasa keprihatinan serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi.*Bismar Nasution, “Menuju Penyelersaian Sengketa Alternatif”, Makalah, disampaikan pada seminar Pemantapan Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Bidang Kelautan dan Perikanan, tanggal 18Juni 2003, Medan, hal. 5) Thomas J. Harron berkata bahwa masyarakat Amerika Serikat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan). Mereka tidak puas atas sistem peradilan (dissattisfied with the judicial system). Karena cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele (the delay inherent in a system / dengan cara-cara yang sangat merugikan).(Rachmadi Usman, Op.cit, hal. 35) Oleh karena itu, orang mulai mencari alternatif terhadap ajudikasi pengadilan atas konflik, seperti court coungestion, biaya hukum yang tinggi dan waktu menunggu di pengadilan telah menjadi cara hidup bagi orang Amerika yang mengupayakan sistem judicial baik secara suka rela (voluntarily) maupun tidak suka rela (involuntarily)(Bismar Nasution, Op.cit, hal. 4). Mereka mencipta Alternatif Dispute Resolution (ADR) sebagai pilihan. Litigasi ditempatkan sebagai the least resort (upaya akhir). Alternatif Dispute Resolution (ADR) ditempatkan sebagai the first resort (upaya utama).


Selama presentasi Pound Converence pada tahun 1976 tentang ketidakpuasan publik terhadap sistem pengadilan, Profesor Harvard Frank E.A. Sander menawarkan pendekatan inovatif, yang dapat mempermudah permintaan yang meningkat kepada pengadilan-pengadilan di seluruh wilayah negara. Dengan memberi nama konsepnya multy-door court-house, Profesor Sander menginginkan satu Pengadilan yang besar yang menyediakan program Penyelesaian Sengketa dengan banyak pintu (multy doors) atau program dimana perkara-perkara dapat di diagnosa dan dirujuk melalui pintu yang tepat untuk penyelesaian perkara-perkara tersebut. Program-program ini dapat dilakukan di dalam atau di luar gedung Pengadilan, dan dapat meliputi litigasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase dan pelayanan-pelayanan sosial dan pemerintahan. (Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis, mengenai: Court Dispute Resolution, 2003, hal.20)

Program percobaan di Mahkamah Agung DC dibentuk pada tahun 1985. Empat tahun kemudian, dibulan Februari 1989. Mantan Ketua Hakim (Pengadilan) B. Ugast menyatakan percobaan berhasil dan memilih program tersebut sebagai operasi penuh Divisi dari Pengadilan. Pada saat itu, Ketua Hakim (Pengadilan) Eugane Hamilton telah membuat juga prioritas pelayanan penyelesaian perselisihan. (Ibid, hal 21)

Dalam tahun 1985, Pusat Intake dan Referral adalah program pertama multy door yang dibentuk di dalam Pengadilan-pengadilan yang lebih tinggi. Staf dan suka relawan yang terlatih disediakan untuk membantu penduduk daerah. Metropolitan Columbia untuk mempertimbangkan pilihan (opsi) bentuk penyelesaian perkara. Jika Intake Specialist tidak mampu mengkonsiliasikan perkara, penduduk yang berperkara tersebut direfer ke Pelayanan Masyarakat dan Hukum yang tepat. (Ibid)

Dalam tahun yang sama, program Mediasi terhadap perkara-perkara kecil menjadi yang pertama dari multiple doors. Sehari-hari para pekerja mereka tersebut di Pengadilan Perkara Kecil untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang memuaskan dan bermutu. Sebagai tambahan, dalam tahun 1991 para Mediator Perkara Kecil memulai untuk me Mediasikan tumpukan perkara dengan gugatan yang besarnya tidak lebih dari $ 25.000. hampir 47 % dari perkara kecil yang memasuki mediasi telah diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. (Ibid)

Program Mediasi Keluarga mulai beroperasi pada akhir tahun 1985. Pada mulanya perkara masuk ke Mediasi Keluarga atas dasar kesukarelaan dan melibatkan permasalahan penghidupan anak, penjagaan, kunjungan resmi, penghidupan pasangan suami-istri dan bagian harta kekayaan. Mediasi dapat dilakukan sebelum pendaftaran perkara diajukan secara formal di Pengadilan, atau setiap saat setelah perkara didaftarkan di Pengadilan, bahkan pada saat perkara tersebut telah diperiksa. Persoalan pajak dan rumah penginapan juga di Mediasikan oleh para Mediator Keluarga yang dilatih khusus. Kasus-kasus yang tidak dapat untuk di Mediasikan adalah kasus yang menyangkut penggunaan senjata-senjata, luka parah / kecelakaan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, kekerasan yang berulang, penyiksaan terhadap anak, atau kurang keseimbangan kekuatan para pihak dalam suatu perjanjian. (Ibid)

Dalam upaya yang berkesinambungan untuk mendidik masyarakat hukum mengenai teknik ADR dan untuk mengurangi jumlah perkara perdata yang sudah lama di Pengadilan. Untuk satu minggu setiap tahun dari 1987 sampai 1989, semua pemeriksaan perdata Pengadilan Perdata ditunda untuk satu minggu dan Mediator suka rela menyelesaikan antara 700-900 kasus selama periode lima hari. Minggu ini yang disebut minggu penyelesaian perkara (settlement week). (Ibid, hal 22)

Keberhasilan dari minggu penyelesaian (settlement week) menyemangati Pengadilan untuk menyediakan Mediasi bahkan untuk perkara yang kompleks sekalipun. Atas permintaan dari salah satu pihak saja, Pengadilan memerintahkan seluruh pihak untuk berpartisipasi paling tidak untuk satu resi Mediasi. Lima puluh tiga persen dari kasus-kasus ini terselesaikan melalui Mediasi. (Ibid)

Pada akhir tahun 1989, Pengadilan memulai merencanakan Program Pengurangan Penundaan Perdata secara komprehensif. Pengadilan mengantisipasi bahwa program ini mempunyai proses perkara perdata ke Pengadilan Tinggi, sesuai dengan pedoman ABA untuk menyelesaiakan perkara tepat pada waktunya. Program penundaan perdata meliputi penggunaan proses perkara secara otomatis, tigas-tugas rutin pengurangan, pengelolaan kasus yang berbeda, dan gabungan penggunaan Lembaga Mediasi, Arbitrase dan Evaluasi kasus secara netral. (Ibid, hal. 23)

Untuk membantu konversi Program Pengurangan Penundaan Perkara Perdata, Divisi multi-door me Mediasikan kurang lebih 3.100 kasus-kasus perdata yang telah lama tertunda antara Oktober 1989 dan Januari 1991, dan telah diselesaikan kurang lebih setengahnya.


Proses Mediasi di Canada. 

(Diringkas dari Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah, hal. 24-26)
Pemerintahan Canada juga memperkenalkan Mediasi yang dikenal dengan nama Court Connected ADR dan diprakarsai oleh Departement General Attorney Court Connected ADR mendayagunakan hukum acara Perdata Mahkamah Agung di antaranya bahwa para pihak yang berperkara wajib memilih mediator paling lama 10 hari setelah perkara dimajukan. Mediator di Negara bagian tersebut ada sebanyak 14.000.

Ontario
Pemerintahan Negara bagian Ontario di Canada meluncurkan suatu program Mediasi yang disponsori oleh Departement General Attorney di Ontario. Proyek sebelumnya dilakukan di Peradilan Propinsi Toronto di Ottawa. Sekarang ini diperluas ke beberapa wilayah propinsi misalnya di Winse.

Mediasi di Ontario disebut dengan nama Court Connected ADR yang memperkenalkan Rooster of Mediators (List Mediators) yang artinya bahwa sejumlah nama-nama mediator dibuat dalam satu list tersendiri yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketentuan Court Connected di Ontario ini menyatakan bahwa para pihak yang berperkara harus telah memilih mediator yang terdaftar dalam list mediator, paling lama 30 hari setelah perkara dimajukan ke Pengadilan. Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator atau tidak ada kesempatan di antara mereka, maka koordinator Mediasi lokal menunjuk sendiri mediator. Mediator yang terdaftar di list mediator telah mendapat pendidikan dari profesinya dan bukan berasal dari Hakim.

Selanjutnya apabila para pihak telah memilih seorang mediator maka menurut ketentuan para pihak tersebut harus telah menyiapkan dalam waktu paling lama 7 hari Statement of Issues. Statement of Issues ini berisi fakta-fakta dan Hukum (Faktual and legal Issues) juga harus dicantumkan posisi dan kepentingan para pihak.

Dalam hal kehadiran para pihak yang berperkara dalam sesi Mediasi menurut ketentuan Court Connected ADR Ontario mewajibkan para pihak yang berperkara disertai Kuasa atau Penasehat Hukumnya kecuali ditentukan lain oeh Hakim dengan alasan-alasan tertentu. Biaya perkara sehubungan dengan Mediasi ini ditanggung oleh para pihak berdasarkan yang dikembangkan oleh Mediasi di Ontario.

Proses Mediasi di Singapura 

(Diringkas dari Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah, hal 26-50.)
Singapura mempunyai Lembaga Mediasi yang berada di luar Pengadilan yang disebut dengan Singapore Mediation Center (SMC) dan Lembaga Mediasi di dalam Pengadilan yang disebut dengan Court Dispute Resolution.

Mediasi di Luar Pengadilan

Singapore Mediation Center (SMC)

Pusat Mediasi Singapura SMC (Singapore Mediation Center) adalah organisasi yang tidak mengambil keuntungan yang didirikan pada tahun 1997 untuk memberikan pelayanan Mediasi komersil. SMC adalah suatu organisasi yang mempunyai struktur sebagaimana halnya Perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dijamin oleh Akademi Hukum Singapura. Budget SMC diperoleh sebagian dari Pemerintah Singapura melalui Departemen Hukum.

Fungsi-fungsi SMC (Pusat Mediasi Singapura) meliputi :
  1. Memberikan pelayanan-pelayanan Mediasi dan alternatif penyelesaian perselisihan lain (ADR);
  2. Menyediakan fasilitas untuk negosiasi, Mediasi dan bentuk lainnya dari ADR;
  3. Menyediakan pelatihan negosiasi dan keahlian berMediasi;
  4. Menjaga akreditasi para mediator;
  5. Memberikan pelayanan konsultasi untuk pencegahan perkara, management perkara dan mekanisme ADR; dan
  6. Meningkatkan pelayanan Mediasi dan ADR yang lain.


Pusat Mediasi Singapura dalam memberikan pelayanan mediasi di dukung oleh Peradilan Singapura. Pengadilan merujuk perkara-perkara yang tepat untuk di Mediasikan di Pusat Mediasi Singapura. Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan bahkan keduanya telah mengeluarkan peraturan pendaftaran perkara untuk tidak mengajukan gugatan atau pembayaran uang kembali biaya sidang untuk para pengguna pelayanan Pusat Mediasi Singapura. Mahkamah Agung menyediakan penterjemah untuk Pusat Mediasi Singapura, untuk membantu SMC dalam memperluas pelayanannya untuk para pihak yang berperkara bagi yang tidak dapat berbahasa Inggris. Untuk memajukan penggunaan teknologi dalam penyelesaian perkara, dan untuk memfasilitasi perkara yang di Mediasikan yang melibatkan pihak asing yang tidak dapat menghadiri proses Mediasi di Singapura Mahkamah Agung telah mengembangkan penggunaan fasilitas-fasilitas Pengadilan Teknologi dan Chamber Technology Mahkamah Agung, untun keperluan Mediasi di bawah naungan Pusat Mediasi Singapura.

Jenis-jenis perkara yang di Mediasikan di SMC termasuk perkara bank, perkara konstruksi, perkara kontrak yang meliputi penjualan properti, perkara kontrak yang berhubungan dengan pensuplaian barang-barang atau jasa, perkara perusahaan, perkara perceraian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perceraian, perkara keluarga, perkara teknoligi informasi, perkara asuransi, gugatan perbuatan melawan hukum, perkara persekutuan (perusahaan), gugatan ganti rugi, perkara perkapalan, perkara sewa menyewa. Kira-kira 75 % perkara yang dimediasikan di SMC diselesaikan dengan damai.

Biaya Mediasi, masing-masing pihak diminta untuk membayar Pusat Mediasi Singapura dan biaya administrasi 55250 (Rp. 1.164.482.500,-) untuk mendukung pemberian pelayanan dan administrasi.

Sebagai tambahan, para pihak akan juga membayar biaya Mediasi yang dikeluarkan oleh SMC :
  1. Biaya Mediator; 
  2. Penyewaan Gedung; 
  3. Makanan dan minuman untuk makan siang dan penyegaran kembali untuk mediator dan sampai 3 orang wakil dari masing-masing pihak. 


Umumnya, biaya mediator akan dikenakan berdasar ukuran tertentu, demikian pula bila ada permintaan khusus para pihak untuk dua mediator yang ditunjuk.

Clausula Mediasi yang merujuk perkara untuk di Mediasikan di Pusat Mediasi Singapura (SMC) telah terhubung dalam forum perjanjian jual beli berdasarkan Peraturan Pengembangan Perumahan.

Attorney-General’s Chamber juga telah merekomendasikan clausula mediasi supaya dimasukkan dalam kontrak-kontrak pemerintah yang merujuk perkara untuk di Mediasikan di SMC.

Pusat Mediasi Singapura memberi saran kepada perusahaan untuk memasukkan klausula Mediasi di dalam kontrak.

Proses Mediasi di SMC

a. Proses Mediasi 
Proses Mediasi di SMC diatur dalam Prosedur Mediasi yang menentukan sebagai berikut: 
  1. Para pihak yang bersengketa, yang mempunyai keinginan yang sama dengan Mediasi, mengirim permohonan Mediasi kepada SMC. Permohonan tersebut sebaiknya memuat duduk perkaranya, nama-nama serta alamat-alamat dan nomor-nomor telepon para pihak yang berperkara, para wakil dan para penasehat hukum mereka yang dapat dihubungi. Permohonan untuk Mediasi juga dapat diajukan melalui elektronik ke website SMC.
  2. Dalam hal ini tidak semua pihak yang bersengketa mempunyai keinginan untuk Mediasi, SMC akan :
    • Dalam waktu 14 hari dari tanggal permohonan, para pihak yang tetap menginginkan mediasi, diyakinkan untuk berpartisipasi dalam proses Mediasi; dan
    • Dalam waktu 12 hari dari tanggal permohonan, keterangan semua pihak diperoleh apakah Mediasi dapat diproses.
    • Proses Mediasi akan melibatkan para pihak, para wakil mereka dan / atau para penasehat (jika ada) dan Mediator atau Para Mediator. Mediasi akan dilaksanakan berdasarkan kepercayaan, dan seluruh komunikasi berlangsung berasaskan ”tanpa prasangka”.


b. Perjanjian Mediasi
Sebelum dibawa ke Mediasi, para pihak membuat perjanjian (”Perjanjian Mediasi”).

c.Para Pihak 
  1. Umumnya, masing-masing pihak sebaiknya menghadiri sendiri (in person) proses mediasi. Dalam suatu perkara perusahaan, para pihak dimungkinkan menunjuk wakil-wakil mereka untuk bertindak dalam proses Mediasi. Para pihak melalui wakil-wakilnya dapat meminta nasehat seorang yang ahli jika diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Para pihak akan hadir di SMC untuk Mediasi, dalam waktu yang disebutkan secara terperinci oleh SMC, nama-nama dari para wakil dan para penasehat yang menghadiri Mediasi
  2. Mediator setelah berkonsultasi dengan para pihak, akan menentukan langkah-langkah yang akan diambil selama proses Mediasi. Dengan penandatanganan perjanjian Mediasi, para pihak dianggap telah menerima perjanjian tersebut dan akan mengikat mereka dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Prosedur Mediasi.


d. Mediator
  1. Dengan penandatanganan perjanjian (mengikatkan diri kedalam perjanjian) oleh para pihak, SMC akan menunjuk seseorang untuk bertindak sebagai mediator atau beberapa orang sebagai para mediator.
  2. SMC akan memilih seseorang yang terbaik dalam pandangannya sebagai mediator untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam hal salah satu para pihak mempunyai alasan-alasan untuk mengajukan keberatan terhadap mediator tersebut, SMC akan memilih mediator lain.
  3. Seseorang yang dipilih sebagai Mediator dapat menarik diri dengan alasan yang patut demi mencegah kesan prasangka. SMC, setelah menerima relas pemberitahuan, akan menunjuk orang lain sebagai mediator, kecuali para pihak memutuskan kebijaksanaan lain.
  4. Tugas Mediator :
    • Seseorang yang dipilih sebagai Mediator akan memberitahukan kerahasiaan sebelum memulai Mediasi;
    • Menjaga dan mempertahankan jangka waktu tertentu sebagaimana dalam Perjanjian Mediasi dan Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dalam Amex B;
    • Membantu para pihak untuk membuat perjanjian perdamaian secara tertulis; dan
    • Pada umumnya para pihak difasilitasi untuk bernegosiasi dengan memberi petunjuk berdiskusi dengan tujuan untuk menemukan solusi yang bermutu yang dapat diterima semua pihak. Kecuali atas permintaan seluruh pihak yang terlibat, Mediator tidak akan memberikan pendapatnya untuk solusi atas perkara tersebut.
    • Mediator sebaiknya tidak bertindak untuk salah satu pihak yang berperkara pada suatu waktu tertentu dalam hubungannya dengan pokok permasalahan yang di Mediasikan. Mediator dan SMC bukan merupakan perwakilan, atau bertindak dalam suatu kapasitas untuk salah satu para pihak. Mediasi bukan perwakilan SMC.


e. SMC
  1. SMC akan membuat hal-hal yang diperlukan untuk mediasi, meliputi : 
    • Memilih Mediator atau Para Mediator;
    • Mengatur tempat pertemuan dan menentukan tanggal untuk Mediator; 
    • Mengatur pertukaran dari ringkasan dari kasus-kasus dan dokumen-dokumen; dan
    • Menyediakan pendukung administrasi umum.
  2. SMC akan membantu dalam pembuatan Perjanjian Mediasi.


f. Pertukaran Informasi
  1. Para pihak akan melakukan pertukaran melalui SMC, sekurang-kurangnya lima hari sebelum Mediasi dimulai, sebagai berikut:
    • Ringkasan singkat (ringkasan) yang memuat perkara tersebut; dan
    • Menyalin semua dokumen yang ditentukan dalam ringkasan tersebut.
  2. Masing-masing pihak mungkin juga mengirimkan dokumen ke mediator melalui SMC, atau membawanya langsung ke bagian dokumen Mediasi dengan memberitahukan bahwa dokumen tersebut bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui Mediator, dan menyatakan secara tegas dan tertulis bahwa dokumen-dokumen tersebut supaya disimpan secara rahasia oleh mediator dan SMC.
  3. Para pihak sebaiknya mencoba untuk setuju kepada jumlah halaman yang dikandung dalam ringkasan mereka masing-masing dan pada jumlah halaman yang mendukung dokumen yang diserahkan. Para pihak juga sebaiknya mencoba untuk setuju pada pengaturan penggabungan dokumen-dokumen.
  4. Bila ringkasan tebal diserahkan dalam bentuk rekaman elektronik, itu harus tidak boleh lebih dari 5 MB dalam ukuran file dan harus dalam satu format sebagai berikut:
    • Acrobat 4.0 Dokumen Format Portable (i.e pdf file) atau 
    • Microsoft Word 2000 atau versi terbaru (i.e word file) 
  5. Dimana sebuah dokumen (lain daripada ringkasan) diserahkan dalam bentuk rekaman elektronik, itu tidak boleh melebihi 5 MB dalam ukuran file dan harus dalam satu format sebagai berikut:
    • Acrobat 4.0 bentuk Dokumen Portable (i.e Word file) 
    • Microsoft Word 2000 atau versi terbaru (i.e Word file) 
    • Microsoft Excel 2000 atau versi terbaru (i.e Excel file) 
    • Microsoft Power Point 2000 atau versi terbaru (i.e Power Point file) 
    • Image document (i.e gift atau jpeg file); atau 
    • Hypertext marked language document (i.e html atau htm file) 


g. Mediasi 
  1. Mediasi akan dilaksanakan secara rahasia, dan tidak akan dibuat salinan atau rekaman resmi. Tidak akan dibuat rekaman audio-visual dalam proses. Hanya Mediator, para pihak dan atau wakil-wakil mereka dan para penasehat yang diizinkan untuk hadir selama Mediasi.
  2. Semua komunikasi dilakukan dalam proses Mediasi, meliputi pemberitahuan kerahasiaan informasi. Pendapat-pendapat secara cepat, keras berdasarkan ”tanpa prasangka” sebaiknya tidak dipakai dalam suatu proses.
  3. Mediator mungkin memperoleh penasehat yang ahli dalam persoalan-persoalan tehnis.
  4. Mediator mungkin memimpin pertemuan gabungan (joint session) dengan masing-masing pihak, baik sebelum maupun selama Mediasi.
  5. Dalam hal perdamaian tidak dapat dicapai, dan atas permintaan dari semua pihak dan jika Mediator sutuju, Mediator akan membuat rekomendasi tertulis atas perkara tersebut.


h. Persetujuan Perdamaian
  1. Tidak ada perdamaian yang dicapai dalam Mediasi kecuali ditanda tangani oleh para pihak.
  2. Untuk menghindari keraguan, perdamaian yang telah dibuat secara tertulis mungkin juga dibuat dalam bentuk rekaman elektronik.
  3. Untuk menghindari keraguan, perdamaian yang telah dibuat secara tertulis lalu dibuat dalam bentuk sebuah rekaman elektronik, dimungkinkan ditandatangani dengan mempergunakan tanda tangan elektronik.



i. Pengakhiran
  1. Salah satu pihak mungkin menarik diri dari Mediasi pada suatu waktu tertentu dengan mengajukan permohonan secara tertulis pengunduran diri kepada Mediator dan pihak lainnya.
  2. Mediasi berakhir pada saat:
    • satu pihak mengundurkan diri dari Mediasi; 
    • perjanjian perdamaian secara tertulis telah dicapai; 
    • Mediator memutuskan bahwa melanjutkan proses mediasi adalah mustahil untuk untuk menghasilkan perdamaian; atau 
    • Mediator memutuskan bahwa ia sebaiknya mengundurkan diri dari Mediasi dengan suatu alasan yang dinyatakan dalam Peraturan Pelaksanaan (Code of conduct). 


j. Tetap dalam proses 
Bila para pihak setuju kebijaksanaan lain, Mediasi tidak akan mencegah untuk memulai lagi atas dasar suatu permohonan; 

k. Kerahasiaan 
  1. Semua pihak yang terlibat dalam Mediasi akan menjaga kerahasiaan dan tidak mempergunakan suatu perbedaan atau tujuan yang tersembunyi. 
    • fakta-fakta yang terungkap dalam Mediasi; 
    • suatu pendapat, atau saran-saran atau usulan-usulan untuk perdamaian yang dibuat oleh pihak lain dalam proses Mediasi; 
    • saran-saran, usulan-usulan atau pandangan-pandangan yang sangat tepat oleh Mediator; 
    • fakta bahwa pihak lain mempunyai atau tidak mempunyai keinginan untuk menerima suatu usulan untuk perdamaian yang dibuat oleh Mediator; dan 
    • semua informasi (baik lisan maupun tulisan) dibuat untuk atau yang timbul dalam hubungan dengan Mediasi, meliputi perjanjian perdamaian, kecuali demi kepentingan pelaksanaan dalam mewujudkan perjanjian perdamaian; 
    • semua dokumen (meliputi semua dokumen yang disimpan secara elektronik) atau informasi lain yang dihasilkan dengan atau timbul dalam hubungan dengan Mediasi akan dijaga, dan tidak dapat digunakan sebagai bukti, kecuali dokumen tersebut dimiliki dalam suatu peristiwa tertentu; 
    • para pihak tidak akan memanggil mediator atau SMC (atau pegawai, pegawai negri atau perwakilan) sebagai seorang saksi, konsultan, arbitral atau ahli dalam suatu tindakan yang berhubungan dengan sengketa tersebut. 



l. Tidak melakukan tuntutan 
  1. Mediator tidak akan berbohong terhadap para pihak untuk suatu tindakan atau sesuatu yang lain dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan mediasi. 
  2. SMC tidak akan berbohong kepada para pihak untuk suatu tindakan atau sesuatu yang lain dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan mediasi. 
  3. para pihak tidak akan menuntut Mediator dan atau SMC, pegawai negeri dan para pegawai lainnya untuk suatu permasalahan dalam hubungannya dengan: 
    • Mediasi 
    • Pelayanan yang disediakan oleh Mediator dan atau SMC; dan atau 
    • Perselisihan antara para pihak 


m. Interpretasi 
Interpretasi pemberian pelayanan dalam prosedur Mediasi dibuat oleh SMC. 

Mediasi Di Dalam Pengadilan

  1. Sifat Dasar Mediasi
    Satu kunci spesifik Singapura yang dipunyai dan telah muncul untuk mempercepat Mediasi yang diangkat sebagai forum penyelesaian adalah suatu sifat yang unik. 
  2. Pembaharuan Lembaga Terhadap ADR (Alternatif Dispute Resolution) 

a. Pengadilan 
Pembaharuan ADR di Singapura dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang telah dibuat terhadap sistem Hukum Singapura yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan hukum (Administrasi Pengadilan). Mahkamah Agung dan Pengadilan-Pengadilan bawahan Singapura tahun terakhir ini telah berhasil membersihkan tumpukan perkara dan mengurangi waktu yang lama untuk penyelesaian perkara tersebut. Hal ini terjadi karena perubahan sistem managemen perkara perdata yang pro aktif yang ditetapkan oleh Pengadilan.

b.  Mediasi yang berada pada Pengadilan
Pada level pengadilan bawahan bentuk Mediasi yang berada di Pengadilan tersebut dikenal sebagai Court Disputes Resolution (CDR). Pada tahun 1994, diperkenalkan Juridiksi Perdata Pengadilan Bawahan dibagi antara District Court (Pengadilan District), Magistrate Court (Pengadilan Magistrate). Pengadilan District memiliki Juridiksi Perdata

Original (asli) terhadap perkara gugatan yang timbul dari kontrak atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hutang/piutang atau kerusakan kerugian yang dituntut tidak lebih dari $100.000 untuk Pengadilan District dan $30.000 untuk Pengadilan Magistrate. Dengan dikenakan petunjuk praktek No. 3 Tahun 1994 oleh Pengadilan Bawahan, konfrens Penyelesaian Perkara, dikenal sebagai CDR, dilembagakan untuk seluruh gugatan-gugatan perdata kecuali jika ada panggilan dan petunjuk yang telah dikeluarkan sebelum 1 Nopember 1994. CDR dipimpin oleh Hakim District, dan dilaksanakan berdasarkan asas tanpa prasangka, dan petunjuk-petunjuk praktek membuatnya lebih jelas dipahami dengan menyatakan sebagai berikut: ”Hakim District atau Magistrate yang menyidangkan konfrens, apabila tidak terjadi kesepakatan atau gagal tidak akan menjadi orang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di dalam proses persidangan adjudikasi”.

Dalam praktek Pengadilan bawahan telah menunjuk seorang Hakim District untuk menyidangkan CDR. Para pihak diberitahu tanggal sidang CDR tersebut di surat panggilan, untuk diberitahu petunjuk (Summons For Direction). Atas pemberitahuan tanggal sidang konfrens, para pihak diharuskan untuk mengajukan opening statement sebagaimana telah ditulis pada petunjuk praktek No. 4 Tahun 1993 yang menyatakan sebagai berikut: ”Opening statement yang tepat merupakan bantuan yang besar terhadap Pengadilan ketika menyelesaikan perkara yang masih mentah dari segi fakta maupun hukumannya. Karena itu Hakim diminta agar mampu menilai dan mengindentifikasi pokok perkaranya, dan apa yang harus diperhatikan ketika mendengar para pihak disimak dalam membaca bukti-bukti yang dilampirkan. Opening statement juga menolong memperjelas persoalan-persoalan diantara para penasehat hukum dari para pihak yang berperkara sehingga dengan demikian tidak membuang-buang waktu untuk memeriksa bukti-bukti, melalui suatu sidang (konfrens), tentang apa yang tidak dipersoalkan atau yang irrelevant”.

Praktek CDR di Pengadilan Bawahan telah memperoleh hasil yang cukup berarti sebagai contoh, dari 1333 kasus yang telah diajukan di CDR tahun 1995, 80 % dapat didamaikan.

c.  Magistrate Complaint (Gugatan di Magistrate)
Sejak pertengahan Maret 1996, untuk pihak-pihak yang berperkara telah disediakan seorang mediator daripada berproses di Magistrate. Surat pemberitahuan dikeluarkan pada pihak tergugat, dan pihak tergugat dan penggugat menghadap di Magistrate atau Pegawai Senior atau seorang anggota Group Pendukung Pengadilan (Court Support Group) yang bertindak sebagai mediator. Dalam hal ini tidak dicapai kesepakatan Magistrate mengeluarkan panggilan kepada para pihak dan menetapkan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara tersebut.

d.  Perkara Kecil (Small Claim)
Sejak ada Mediasi di Pengadilan Bawahan, Tribunal Perkara kecil telah menyelesaikan perkara-perkara melalui proses mediasi.

e.  Pengadilan Keluarga
 Tahun 1995 Pengadilan Keluarga dibentuk berdasarkan Reorganisasi dan sistem Hukum yang berhubungan dengan perkara-perkara keluarga. Mediasi diperkenalkan untuk perkara-perkara perceraian, dan masalah-masalah pembagian harta bersama. Sekarang ini tergantung jenis perkara yang diajukan, Mediasi dilakukan oleh penterjemah Pengadilan, penasehat yang telah dilatih oleh Pengadilan dan Panitera Pengadilan. Normalnya kasus-kasus tersebut dibagi menurut berat ringannya perkara. Masalah-masalah yang membutuhkan aspek hukum misalnya yang mencakup pemeliharaan dan penjagaan anak diMediasikan oleh Panitera sebagai seorang pegawaiyang berhubungan dengan hukum atau terlibat dengan Pengadilan. Kasus-kasus yang meliputi persoalan-persoalan emosional di Mediasikan oleh satu dari tiga penasehat yang terlatih. Gugatan yang berhubungan dengan perkara-perkara perkawinan ditangani oleh penterjemah Pengadilan yang biasanya membantu para pihak untuk mengisi formulir gugatan dan formulir waktu Mediasi.

Daftar Pustaka Makalah Proses Mediasi di Amerika Serikat

Proses Mediasi di Amerika Serikat Canada Singapura serta Di Pengadilan dan Luar Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment