Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 26 September 2015

Proses Pendaftaran Paten Hak, Kewajiban Pemegang Pengalihan Jangka Waktu Atas Kepemilikan Intelektual Menurut Undang

Proses Pndaftaran Paten ini dimulai dengan mengajukan permohonan paten. Pasal 20 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa paten diberikan atas dasar permohonan dan Pasal 21 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi.


Dari ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini, jelas ditentukan bahwa pemberian paten didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Inventor atau kuasanya. Artinya, tanpa adanya permohonan seseorang paten tidak akan diberikan. Permohonan paten dimaksud hanya dapat diajukan baik untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan erat.

Pada dasarnya, permohonan paten harus diajukan oleh Inventor dan disertai dengan membayar biaya permohonan kepada Direktorat Jenderal HaKI. Dalam hal permohonan tidak diajukan oleh Inventor atau diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor, menurut Pasal 23 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas Invensi yang bersangkutan dan Inventor dapat meneliti surat permohonan dimaksud dan atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen permohonan tersebut.


Sistem Pendaftaran Hak Paten

Ada dua sistem pendaftaran paten yang dikenal di dunia, yaitu : sistem registrasi dan sistem ujian.

Menurut sistem registrasi setiap permohonan pendaftaran paten diberi paten oleh kantor paten secara otomis. Spesifikasi dari permohonan tersebut hanya memuat uraian dan monopoli yang diminta dan tidak diberi penjelasan secara rinci. Karenanya batas-batas monopoli tidak dapat diketahui sampai pada saat timbul sengketa yang dikemukakan di sidang pengadilan yang untuk pertama kali akan menetapkan luasnya monopoli yang diperbolehkan. Itu pula sebabnya paten-paten yang terdaftar menurut sistem registrasi tanpa penyelidikan dan pemeriksaan lebih dahulu dianggap bernilai rendah atau paten-paten yang memiliki status lemah.

Jumlah negara yang menganut sistem registrasi sedikit sekali, antara lain Belgia, Afrika Selatan, dan Prancis. Pada awalnya, sistem pendaftaran paten yang banyak dipakai adalah sistem registrasi. Namun karena jumlah permohonan makin lama semakin bertambah, beberapa sistem registrasi lambat laun diubah menjadi sistem ujian dengan pertimbangan bahwa paten seharusnya lebih jelas menyatakan monopoli yang dituntut dan selayaknya sejauh mungkin monopoli-monopoli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak akan diberi paten. Sebuah syarat telah ditetapkan bahwa semua spesifikasi paten harus meliputi klaim-klaim yang dengan jelas menerangkan monopoli yang akan dipertahankan sehingga pihak lain secara mudah dapat mengetahui yang mana yang dilarang oleh monopoli dan yang mana yang tidak dilarang.

Dengan sistem ujian, seluruh instansi terkait diwajibkan untuk menguji setiap permohonan pendaftaran dan bila perlu mendesak pemohon agar mengadakan perubahan (amandement) sebelum hak atas paten tersebut diberikan. Pada umumnya ada tiga unsur (kriteria) pokok yang diuji :
  1. Invensi harus memenuhi syarat-syarat untuk diberi hak atas paten menurut Undang-Undang Paten
  2. Invensi baru harus mengandung sifat kebaruan
  3. Invensi harus mengandung unsur menemukan sesuatu yang bersifat kemajuan (invention step) dari apa yang telah diketahui


Di Indonesia sendiri ketentuan tentang sistem pendaftaran paten semula merujuk pada Pengumuman Menteri Kehakiman tanggal 12 Agustus 1853 No. J.S.5/41/4 (Berita Negara No. 53-69) tentang Permohonan Sementara Pendaftaran Paten. Adapun syarat-syarat permohonan pendaftaran menurut Pengumuman Menteri Kehakiman tersebut adalah :
  1. Permohonan pendaftaran paten harus disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa si pemohon dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Surat permohonan harus ditandatangani oleh si pemohon sendiri dan harus disebut dalam surat itu nama, alamat dan kebangsaan pemohon. Syarat demikian harus dipenuhi pula apabila permohonan diajukan oleh seseorang yang bertindak bagi dan atas nama pemohon selaku kuasanya;
  2. Surat permohonan harus disertai :
    • Sebuah uraian dari ciptaan baru (maksudnya temuan baru dari penulis yang dimintakan rangkap tiga (3);
    • Jika perlu sebuah gambar atau lebih dan setiap gambar harus dibuat rangkap dua (2);
    • Surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh seorang kuasa;
    • Surat pengangkatan seorang kuasa yang bertempat tinggal di Indonesia;
  3. Biaya-biaya yang ditentukan;
  4. Keterangan tentang belum atau sudah dimintakannya hak paten di luar negeri atas permohonan yang diajukan itu dan kalau sudah dimintakannya, apakah sudah diberi hak paten di luar negeri negeri tersebut


Namun kemudian setelah keluar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, ketentuan ini disempurnakan lagi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, prosedur permohonan paten sudah disebut secara rinci dan menyamai prosedur permohonan paten di negara-negara lain di seluruh dunia.

Pemeriksaan paten adalah tahapan yang menentukan keputusan dapat atau tidaknya diberikan paten oleh Direktorat Jenderal. Hal-hal dan langkah-langkah pemeriksaan telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan paten, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

Dalam berbagai literatur ditemukan istilah-istilah yang digunakan mengenai sistem pendaftaran paten antara lain : sistem konstitutif yang disebut juga sistem ujian (examination system). Dalam sistem konstitutif ini dikenal dua jenis sistem pemeriksaan, yaitu pemeriksaan langsung (prompt examination system) dan pemeriksaan yang ditunda (defered examination system).(Adisumarto Harsono. 1985. Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property). Jakarta : Akademika Pressindo, hal 32) Kemudian sistem deklaratif yang dalam pendaftaran hanya memberi dugaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang mendaftarkan patennya itu adalah orang yang berhak dari paten yang didaftarkan.

Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menggunakan sistem pemeriksaan yang ditunda. Hal ini dapat dilihat dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan substansi dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat administratif. Adapun syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi untuk mengajukan permintaan paten dapat dilihat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut :
  1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal;
  2. Permohonan harus memuat :
    • Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
    • Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
    • Nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
    • Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
    • Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa;
    • Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
    • Judul Invensi;
    • Klaim yang terkandung dalam Invensi;
    • Deskripsi tentang Invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi;
    • Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi; dan
    • Abstraksi Invensi;
  3. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan permohonan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setelah melalui tahapan pemeriksaan, Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui permintaan paten dan dengan demikian memberi paten atau menolaknya. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa penemuan yang dimintakan paten dapat diberi paten, Direktorat Jenderal memberikan Surat Paten kepada orang yang mengajukan permintaan paten. Begitu pula sebaliknya bila kesimpulannya tidak memenuhi syarat, maka permintaan ditolak.

Penolakan harus dilakukan secara tertulis. Surat pemberitahuan yang berisikan penolakan permintaan paten harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan. Direktorat Jenderal memberikan secara resmi Surat Paten untuk penemuan yang permintaannya diterima kepada orang yang mengajukan permintaan paten atau kuasanya. Paten yang telah diberikan dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Begitu pula surat yang berisikan penolakan permintaan paten, dicatat dalam Buku Resmi Paten yang mencatat paten yang bersangkutan. Atas keputusan penolakan dapat dilakukan banding, yang diajukan kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal.

Selain syarat administrasi yang harus dipenuhi, terdapat juga beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 2, 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Setelah syarat-syarat dalam Pasal 2, 3 dan 5 tersebut terpenuhi, Kantor Paten memberikan secara resmi surat paten untuk Invensi yang bersangkutan kepada orang yang mengajukan permintaan paten (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001).

Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan secara perusahaan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan kepada orang lain, yaitu :
  1. Membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;
  2. Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.


Mengenai Hak Pemegang paten diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan :
  1. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
    • dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
    • dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  2. Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya.
  3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.


Dari ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Paten Tahun 2001, dapat diketahui pula bahwa hak eksklusif pemegang paten dikecualikan jika pemakaian patennya dimaksudkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis dengan syarat hal itu tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten. Artinya, pelaksanaan atau penggunaan Invensi yang dikecualikan tadi tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial, sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi pemegang paten. Pengecualian ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan Invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan, yang mencakup pula kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.

Mengenai kewajiban pemegang paten disebutkan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia. Dengan kewajiban ini, berarti setiap pemegang paten diharuskan untuk melaksanakan patennya yang diberi di Indonesia melalui pembuatan produk atau menggunakan proses yang dipatenkan tersebut, dengan harapan dapat menunjang adanya alih teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan lapangan kerja.

Kewajiban melaksanakan paten yang diberi di Indonesia akan dikecualikan, jika pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Paten Tahun 2001, yang menyatakan :

Pasal 2, yaitu :
(2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak dilakukan secara regional.


Pasal 3, yaitu :
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila Pemegang Paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

Rasionalitas pengecualian kewajiban melaksanakan paten ini dijelaskan lebih lanjut antara lain dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (2) tersebut, sebagai berikut :

Ketentuan pada ayat (2) ini dimaksudkan untuk mengakomodasi rasionalitas ekonomi dari pelaksanaan Paten sebab tidak semua jenis Invensi yang diberi Paten dapat secara ekonomi menguntungkan apabila skala pasar bagi produk yang bersangkutan tidak seimbang dengan investasi yang dilakukan. Beberapa cabang industri menghadapi persoalan ini, misalnya industri di bidang farmasi. Di cabang industri seperti itu skala kelayakan ekonomi seringkali meliputi pasar yang berskala regional misalnya kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kelonggaran diberikan atas dasar penilaian objektif.

Namun harus diingat bahwa pengecualian kewajiban melaksanakan paten di Indonesia harus pula ditujukan dalam rangka menunjang alih teknologi yang efektif dan dapat meningkatkan devisa bagi negara kita.

Kewajiban lainnya disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Paten Tahun 2001, bahwa pemegang paten atau penerima lisensi suatu paten diwajibkan untuk membayar biaya tahunan untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi.


Pengalihan dan Jangka Waktu Hak Atas Kepemilikan Intelektual

Sebagaimana halnya dengan hak atas kepemilikan intelektual yang lain seperti hak cipta dan merek, paten pada dasarnya hak milik perseorangan yang immateril yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, paten juga dapat dialihkan atau diserahkan oleh Inventornya atau oleh yang berhak atas Invensi itu kepada perseorangan atau badan hukum.

Prinsip ideal perlindungan paten sama dengan perlindungan HaKI lainnya sepanjang kesemuanya bermaksud untuk melindungi seseorang yang menemukan hal sesuatu agar buah pikiran dan pekerjaannya tidak dipergunakan begitu saja oleh orang lain dan menikmati hasilnya dengan melupakan jerih payah mereka yang telah bekerja keras, berpikir dan mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Jika dibandingkan antara hak cipta dengan paten, maka perbedaan antara keduanya adalah wujud hak cipta oleh hukum dalam prinsipnya diakui sejak saat semula, dan hukum hanya mengatur dalam perlindungannya. Sedangkan paten adalah hak yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang menemukan sesuatu hal (invensi) dalam bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam bidang industri, terhadap satu-satunya orang (eksklusif) yang menemukannya melalui buah pikiran atau buah pekerjaan, dan orang lain dilarang mempergunakannya, kecuali atas ijinnya.

Oleh karena itu, lahirnya paten tergantung dari pemberian negara. Dalam hal ini Wirjono Projodikoro menulis :

“Perkataan Oktroi atau paten berarti juga suatu privilege, suatu pemberian istimewa, seolah-olah hak yang diberikan itu bukan hak asasi, sedangkan sebetulnya hak ini adalah hak asasi, tidak berbeda dari hak cipta.” (Wirjono Projodikoro. Hukum Perdata tentang Hak-Hak atas Benda, Jakarta : PT. Pembimbing Masa, hal 212)

Selanjutnya Wirjono Projodikoro mengatakan pula :
“Hak cipta dapat diserahkan kepada orang lain, hak paten pun dapat diserahkan kepada orang lain.

Selain itu ada aturan lain, bahwa pemegang paten dapat memberi lisensi atas perijinan kepada orang lain untuk memakai buah pikiran yang tertuang ke dalam paten itu, seluruhnya atau sebagian.” (Ibid)

Dengan adanya pengalihan atau penyerahan paten kepada orang lain, beralih atau diserahkan pula kekuasaan atas paten tersebut. Disini yang beralih atau diserahkan hanyalah hak ekonomisnya saja, sedangkan hak moralnya tidak ikut serta beralih atau diserahkan, karena tetap melekat pada diri Inventornya.

Paten sebagai suatu hak yang diberikan kepada seseorang atas suatu penemuan yang megandung langkah inveritif (keharusan) dapat dialihkan kepada orang lain. Pengertian pengalihan hak adalah penyerahan kekuatan/kekuasaan (atas sesuatu benda) kepada badan hukum, orang, negara (pihak lain).

Menurut Hukum Perdata, yang dimaksud dengan penyerahan itu adalah, “penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain sehingga orang lain tersebut memperoleh milik atas benda tersebut.”

Penyerahan itu dapat dibedakan lagi atas “penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuridis”. Penyerahan secara nyata adalah mengalihkan kekuasaan atas suatu kebendaan secara nyata, sedangkan penyerahan secara juridis adalah perbuatan hukum pada mana atau karena mana hak milik (atau hak kebendaan lainnya) dialihkan. (Vollmar, Terjemahan IS. Adiwimarta, hal 230)

Perbedaan keduanya tampak jelas pada penyerahan benda-benda tak bergerak dan benda-benda bergerak. Pada pendaftaran benda tak bergerak penyerahannya harus melalui pendaftaran pada suatu akta di dalam daftar umum, sebaliknya penyerahan benda-benda bergerak bentuk penyerahan itu dilakukan sekaligus, artinya penyerahan secara nyata dan penyerahan secara juridis dilakukan secara bersama-sama. (Mariam Darus Badrulzaman. 1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung : Alumni, hal 37-41)

Paten atau pemilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Hal ini dapat jelas terlihat dari bunyi pasal berikut : 

Pasal 66
  1. Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
    • pewarisan;
    • hibah;
    • wasiat;
    • perjanjian tertulis; atau
    • sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
  2. Pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan Paten itu
  3. Segala bentuk pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
  4. Pengalihan Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal ini tidak sah dan batal demi hukum.
  5. Syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.


Dari ketentuan Pasal 66 ini, jelaslah bahwa pengalihan paten tidak dapat serta merta oleh Inventornya kepada orang lain atau badan hukum, melainkan harus dilakukan menurut syarat dan tata cara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Paten dan peraturan pelaksanaannya. Apabila pengalihan paten tersebut dilakukan tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat dan tata cara yang telah ditentukan, pengalihan paten dimaksud diancam dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pengalihan paten tersebut, bisa seluruhnya maupun sebagian saja, sebab pengalihan paten tersebut bisa disebabkan oleh pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab yang lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan misalnya pemilikan paten karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemegang paten.

Pasal 69 Undang-Undang Paten menyebutkan :
  1. Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
  2. Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.


Kutipan pasal diatas dapat diberi penjelasan bahwa berbeda dengan pengalihan paten dimana pemilikan juga beralih, maka perlisensian melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten, dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula.

Dalam Pasal 70 disebutkan :
“Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.”

Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa kadang-kadang perjanjian lisensi dibuat khusus, artinya lisensi hanya diberikan kepada pemegangnya. Jika dimaksud demikian maka hal itu harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Apabila tidak, maka perjanjian lisensi paten dianggap tidak memakai syarat seperti itu, undang-undang ini menganut paham yang demikian. Oleh karenanya pemegang paten pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri paten yang dilisensikannya, atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga lainnya. Ketentuan ini dengan demikian dimaksudkan untuk mencegah berlangsungnya keadaan yang menempatkan perjanjian lisensi kemudian selalu dianggap bersifat eksklusif.

Perkembangan mengenai paten dewasa ini, menunjukkan bahwa masalah paten tidak lagi merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap penemuan baru dalam bidang teknologi, tetapi semakin maju dan meluas ke percaturan politik dan ekonomi antar negara-negara berkembang dengan negara-negara maju dengan segala kaitan dan akibatnya. Berkenaan dengan rasa keadilan dan jerih payah tersebutlah maka negara-negara di dunia memberikan penghargaan yang wajar bagi sesuatu temuan baru tersebut.

Perlindungan hukum terhadap Invensi yang dipatenkan diberikan untuk masa jangka waktu tertentu. Selama masa jangka waktu tertentu, penemunya dapat melaksanakan sendiri Invensinya atau menyerahkan kepada orang lain untuk melaksanakan. Baru setelah itu Invensi yang di patenkan tersebut berubah menjadi milik umum atau berfungsi sosial. Masa jangka waktu perlindungan hukum terhadap paten ini dicantumkan dalam Pasal 8 ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa :
  1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
  2. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan.


Berbeda dengan ketentuan yang masa jangka waktu perlindungan hukum paten selama 14 (empat belas) tahun, terhitung sejak penerimaan permintaan paten dan dapat diperpanjang lagi satu kali untuk masa jangka waktu selama 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 43 Undang-Undang Paten Tahun 1989.

Perhitungan masa jangka waktu perlindungan hukum terhadap paten tersebut, dimulai sejak tanggal penerimaan. Sejak tanggal penerimaan paten inilah dilakukan perhitungan perlindungan hukum paten yang diberikan selama 20 tahun. Dan tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan paten tersebut harus dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Kemudian penjelasan pasal tersebut menyatakan : yang dimaksud dengan dicatat dan diumumkan pada ayat ini dan dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya dalam Undang-Undang ini adalah dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Paten biasa berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan paten. Jangka waktu 20 tahun ini sesuai dengan tuntutan Perjanjian TRIPs. Selain paten biasa, di Indonesia dikenal pula jenis paten lain yang disebut paten sederhana. Jangka waktu perlindungan paten sederhana adalah 10 tahun terhitung sejak tahun penerimaan.

Untuk menjamin kelangsungan paten itu dari tahun ke tahun, pemegang paten harus membayar biaya. Pasal 115 menetapkan bahwa paten dinyatakan batal demi hukum jika kewajiban membayar biaya tahunan tidak dipenuhi selama tiga tahun berturut-turut. 

Daftar Pustaka Makalah Proses Pendaftaran Paten Hak

Proses Pendaftaran Paten Hak, Kewajiban Pemegang Pengalihan Jangka Waktu Atas Kepemilikan Intelektual Menurut Undang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment