Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

Proses Pengikatan Jual-Beli melalui Internet enurut Hukum dan Syarat Syah Suatu Perjanjian

Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian dan Syarat Pengikatan Jual-Beli melalui Internet 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu  perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : (Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan : Jual Beli, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hal 11)


1.  Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
Maksudnya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh yang lain. Mereka yang menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak dan diikuti dengan penawaran dari pihak lainnya.

Pada Pasal 1321 KUHPerdata ditegaskan :
“Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Perihal unsur paksaan pada pasal tersebut dimaksud adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terkena paksaan tadi timbul rasa takut, baik terhadap dirinya sendiri maupun harta, hendaknya dari suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 KUHPerdata).

Penipuan yang dimaksud adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, sehingga menyebabkan pihak lain dalam perjanjian tersebut menandatangani perjanjian yang bersangkutan, dan jika seandainya tidak ada unsur penipuan ini (dalam keadaan normal) maka pihak tidak akan bersedia menandatangani perjanjian (Pasal 1328 KUHPerdata).

Sedangkan unsur kesilapan dalam membuat perjanjian, ketika manakala perjanjian tersebut seseorang dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar. (Ningrum Sirait, Makalah Hukum Bisnis Kontrak Internasional, (Fakultas Hukum USU, Medan, 2004), hal. 7)

2.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Maksudnya hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdata.

Tentu saja bila dipandang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar tanggung jawab yang akan dipikul dengan perbuatan itu.

Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang yang belum dewasa, harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

3.  Suatu hal tertentu;
Maksudnya sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada di tangan si berutang pada saat perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.

4.  Suatu sebab yang halal;
Maksudnya perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian jual-beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Semuanya merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, dan selain itu terdapat juga syarat tambahan bagi perjanjian tertentu saja, misalnya perjanjian perdamaian yang harus dibuat secara tertulis. Keempat syarat ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu :


a. Syarat Subjektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subjek perjanjian yang terdiri dari kesepakatan dan kecakapan. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, salah satunya apakah itu kesepakatan para pihak atau kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, dengan kata lain perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu. Sesuai dengan bunyi

Pasal 1446 KUHPerdata dimana dinyatakan bahwa :

“Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah batal, adalah demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka. Harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Pembatalan ini langsung melumpuhkan perbuatan hukumnya, akibatnya ialah bahwa bagi hukum, perbuatan tidak pernah dilakukan”. (Idris Zainal, Ketentuan Jual-Beli Menurut Hukun Perdata, (Fakultas Hukum USU, Medan, 1983), hal. 18)

b.  Syarat objektif, kelompok syarat yang berhubungan dengan objeknya, yang terdiri dari satu hal yang tertentu dan suatu sebab hal. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya maka  perjanjian  itu  tetap  beralih.  Tentang  perjanjian  yang  isinya tidak halal, maka perjanjian yang demikian tidak boleh dilaksanakan, karena melanggar hukum dan kesusilaan.

Para ahli hukum Indonesia ,umumya berpendapat bahwa dalam syarat objektif  tidak  dipenuhi,  maka  perjanjian  itu  bukan  batal  demi  hukum.

Sedangkan dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, melainkan dapat diminta pembatalannya. (Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993), hal. 44)  Alasan pembedaan antara perjanjian yang dapat diminta pembatalan dan perjanjian yang batal demi hukum menurut Prof. Subekti ialah :

“Tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal tertentu dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak. Keadaan tersebut dapat seketika dilihat oleh Hakim”.

Agar prinsip perjanjian melalui internet dapat terlaksana dengan baik, dapat diperhatikan pula syarat pengikatan jual-beli melalui internet, yaitu :
  • Cara komunikasi
    Kedua belah pihak harus memperhatikan bahwa situasi untuk memberikan informasi untuk hal yang tidak pantas (illegal). 
  • Garansi
    Bahwa di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus dibuat oleh salah satu pihak (penjual) dan harus bebas dari unsur penjiplakan, memperhatikan hak intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. 
  • Biaya
    Para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban untuk menggantikan kerugian dilakukan dengan rishk sharing (pembagian risiko). 
  • Pembayaran
    Mengenai harga dan cara pembayaran, apakah pembayaran sekaligus, kredit ataupun pembayaran berdasarkan jumlah uang yang telah diselesaikan. 
  • Kerahasiaan
    Dalam hal ini perlu dibuat untuk memastikan para pihak terikat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat dalam perjanjian, kecuali diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihak pun dalam perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari perjanjian ini dan atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini baik yang bersifat teknis, maupun komersial dalam bentuk apapun. 

Proses Pengikatan Jual-Beli melalui Internet

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Proses pengikatan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut : Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000), hal. 82

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan storefront yang  berisi  katalog  produk dan  pelayanan yang akan  diberikan.

Masyarakat  yang  memasuki website pelaku usaha tersebut  dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko online ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui e-mail address, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju sehingga hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju. Penawaran melalui website ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu, dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual-beli secara elektronik, khususnya melalui website, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau  pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.

3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Ibid, hal 90

  • Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing;
  • Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya. 
  • Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umunya merupakan  proses  pembayaran  yang menyangkut  debet,  kredit  ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain : sistem pembayaran melalui kartu kredit online serta sistem pembayaran checkin line.

Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara account to account atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual-beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.


4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan proses transaksi jual-beli secara elektronik yang telah diuraikan di atas, menggambarkan bahwa ternyata jual-beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

 Daftar Pustaka Makalah Proses Pengikatan Jual-Beli melalui Internet

Proses Pengikatan Jual-Beli melalui Internet enurut Hukum dan Syarat Syah Suatu Perjanjian Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment