Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 23 September 2015

Proses Perkembangan Perdagangan Senjata Ilegal dan Aktor atau Para Pelaku

Proses Perkembangan Perdagangan Senjata Ilegal
1. Prolifersi Senjata Ilegal

Proliferasi SALW dan dampaknya yang berlipat ganda bagi masyarakat tidak hanya merupakan isu control senjata atau disarmament. Persoalan ini tengah menjadi fokus isu kemanusiaan dalam komunitas internasional.


SALW dapat digunakan dan dipakai kembali semua permintaan terhadap senjata-senajta ini masih ada. Misanya saja AK-47 dan M-16 yang digunakan pasukan dalam Perang Vietnam kembali muncul dipermukaan dan digunakan di Nicargua dan El Savador lebih dari 30 tahun kemudian.(P. Batchelor dan R. Muggah, Development Held Hostage: Assesting the Effects f Small Arms On Human Deveklopment. UNDP 2002. hal 9) Senjata-senjata ini seringkali merupakan kesempatan kesepakaan damai dan mengobarkan kekerasan bahkan setelah pasca konflik. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan pada level negara untuk mewalan profilerasi SALW berfokus kepada mengurangi permintaan akan senjata dan mempromosikan metode alternative lain untuk menyelesaikan konfik. Para pembuat keputusan, yang memiliki tujuan untuk menangani struktur dalam sirkulasi senjata-senjata ini gagal untuk menghadapi permintaan pasar. Pemerintah-pemerintah, organisasi-organisasi dan juga badan-badan regional dan internaisonal yang di satu sisi berusaha mengkonsentrasikan usaha mereka untuk menghentikan perkembangan proferasi senjata dalam aktivias dalam kepentingan para produsen dan pemasok senjata dan di sisi lain berusaha untuk memberikan respons yang efektif atas konflik bersenjata, ternyata juga gagal untuk mengartikulasi dan mengguankan kemungkinan intervensi yang lebih luas.

Beberapa karakteristik yang membuat proliferasi SALW sulit dicegah, diantarannya (Bantarto Bandoro, Senjata Ringan dan Keliber Kecil : Sebuah Persoalan Rumit dengan Penanganan yang sulit. Dalam Analisis CSIS, Isu-isu tradisional : Bentuk Baru Ancaman Kemaan. Tahun XXXI/2002 No. 1 Penerbit : CSIS Indonesia, 2002. hal 59)

  1. Sifat dari senjata itu sendiri yang mematikan, mudah untuk digunakan dan dipindahtangankan, sulit untuk dilacak dan secara relatif sangat mudah untuk mempertahankan sirkualsi sirkulasi senjata itu untuk waktu yang cukup lama. 
  2. Negara dan produsen dalam jumlah yang besar membuat mekanisme pengawasan tehadap suplai menjadi sulit 
  3. Penggunan secara sah dari senjata ini baik untuk tujuan keamanan dan pertahanan nasional maupun individu 
  4. Pasar gelap dari senjata tersebut yang seringkali terkait dengan kejahatan internasional dan kegiatan-kegiatan aktor non negara 
  5. Adanya hubungan antara arus SALW, situsi ketidakamanan ekonomi dan konflik politik dan sosial 
  6. Perbedaan norma-norma nasional mengenai penggunan dan pemilikan senjata. 

Transfer Senjata Ilegal 

Kata transfer terkait dengan Small Arms and Light Weapons diartikan sebagai transaksi yang menghasilkan perpindahan fisik SALW dalam bentuk apapun dari satu daerah ke daerah yang lain, termasuk diantaranya tidak hanya penjualan secara langsung, tetapi juga pertukaran, hadiah, pencurian, kehilangan dan transaksi-transaksi lainnya yang dilakukan sebagai bantan asing (foreign aid). Menurut UN’s Panel of Govermental Expert on Small Arms (GESA), hak sebuah negara untuk mengimpor maupun mengekspor SALW tertuan secara implist dalam pengakuan UN Charter atas hak individu dan pembelaan diri secara kolektif (colective self – defense). (David Capie, Small Arms Production and Transfer in South East Asia, Strategic and Defense Studies Centre, Australian National Unviersity, Australia, 2002)

Sebagai gambran, pada level domestik, tergolong tidak sulit untuk membedakan antara transfer yang besifat legal dan ilegal. Seluruh negara-negara di Asia Tenggara misalnya, membedakan antara kelompok-kelompok dan individu yang secara legal dikatakan memiliki SALW dan yang ilegal. (Ibid. David Capie, hal 4 )

Akibatnya, transfer SALW dari pemilik senjata ilegal (misalnya prajurit militer atau polisi) kepada kelompok atau individu yang dikategorikan ilegal dalam satu negara dengan jelas dikatakan sebagai transfer ilegal. Ekspor senjata ilegal oleh sebuah kelompok atau individu menuju pihak lain di luar negara pengirim juga dapat diartikan sebagai tindakan kriminal.

Dalam konteks transfer ilegal, Capie dalam bukunya mengemukakan terdapat 2 jenis transfer yang dilakukan secara ilegal. Grey Market Transfer ftermasuk dalam transfer rahasia dan yang secara hukum dapat dipertanyakan dari aktor negara kepada aktor non negara di negara lain berlawanan dengan kepentingan negara pemerintah negara yang mengimpor. Termasuk juga pengapalan yang dibuat secara terang-terangan dari satu pemerintah kepada sekutu politik domestik, militan dan sejenisnya. Kegiatan transfer ini seringkali melanggar hukum dan peraturan ekspor di negara supplier, tapi hampir selalu lolos oleh bantuan perjanjian-perjanjian yang sebelunya diatur oleh agen intelijen dengan persetujuan secara implisit dari para pejabat (elit) pemerintah. Ketika grey market transfer yang kadang diurus oleh delaar (broker) senjata swasta, mereka biasanya bekerja atas perintah dari agen intelejen atau agen miltier.

Tidak seperti balck market sales, grey market transfer hampir selalu dimotivasi oleh kepentingan politik daripada untuk sekedar mencari profit.(Ibid. David Capie. Hal 4) Selain  itu,  ada  yang  dikenal  dengan  Black  Market  Transfer.

Perbedaan utama dari illicit ‘black market’ tranfer dengan grey market terletak pada ada atau tidaknya keterlibatan aktror negara. Black market dan ilicit sales didalangai oleh pihak swasta (individu aupun perusahaan) dan kurangnya otorirasi yang diperlukan dari petugas yang berwewengan di negara sumber atau negara supplier. Transfer jenis ini dapat dikatakan ilegal bagi hukum domestik dan ketika pihak yang bersangkutan melibatkan extra–national shipments, kegiatan transfer ini tidak didukung atuapun diijinkan oleh pemerintah yang berkuasa di negara pengekspor ataupun pengimpor. Pendapatan finansial adalah motivasi utama dari black market sales. Transaksi-transaksi ini bisa termausk bentuk apapun mulai dari penjualan sebuah senjata oleh tentar yng tidak betanggung jawab kepada transer komersial yang udah diorganisasikan dengan baik dan kepada pemerintah yang tengah diembargo. Transaksi ini juga bisa termasuk penjualan kepada local warlords, pelaku tindak kejahatan atau juga kelompok separatis seperti halnya supplu ke kelompok kelompok separtis lainnya di seluruh dunia. (Ibid. David Capie. Hal 5)

Kebanyakan transfer senjata yang melibatkan kekuatan kelompok pemberonkan berasal dari black market. Secara umum hal ini karena sebagian besar dari kelompok ini dikeluarkan oleh hukum dari akses terhadap pasar senjata.(Michael T, Kalre, Curbign the iillict Trade in Small Arms :A Practical Route. Juni 2001, hal 2 http//www.usinfo.state.gov/journals,diakses pada tanggal 25 agustus 2009) Menurut Wezeman, aktor-aktor yang terlibat dalam transfer senjata ilegal bisa termasuk :

Petugas pemerintah yang korup, dealers yang membeli dan menjual senjata broker senjata yang menfasilitasi kontak antara pembeli potensial dan penjual senjata dan siapa saja yang memiiki senjata yang ingin ditawarkan untuk dijual, dan juga individu-inidividu yang terlibat dalam penyelundupan senjata. (Pieter D. Wezeman, Conflict and Transfer of Small Arms, SIPRI 2003, hal 24  http://wwww.sipri.org, diakses pada tanggal 25 Agustus 2009)

Ketika berbicara tentang transfer senjata yang berbeda memiliki fungsi dalam dan Pearson mengasumsikan bahwa senjata yang berada memiliki fungsi dalam beberapa elemen, termasuk resources, availability, and delivery plus capability and situational emanability.(John Sislin and Frederic S. Pearson, Arms and Ethnic Conflict. Rowman and Littlefield Publisher, USA, 2001. hal 44) Berdasarkan keberadaannya di tangan para kelompok etnis ini, terdapat dua fakta, yakni pertama, kelompok etnis ini telah memiliki acuan sumber senjata yang mereka perlukan, dan kedua, para pemimpin kelompok ini akan mencoba meminimalisasi resiko dan biaya yang diperlukan untuk mentransfer senjata-senjata tersebut, sehingga penting bagi mereka untuk mempertimbangkan elemen-elemen di atas ketika akan membeli senjata.

Dalam upaya mereka guna menghormati dan menjamin penghormatan atas Hak Asasi Manusia Internasional (Internationl Human Rights) dan International Humanitarian Law (IHL), sejumlah pemerintah yang kini meningkat pesar telah berjanji untuk tidak menyetujui dan mendukung transfer senjata dimana terdapat alasan yang menyakinkan bahwa senjata-senjata ini nantinya akan digunakan dalam peristiwa pelanggaran HAM dan juga IHL. Standar minimum telah ditentukan dan disetujui oleh banyak negara pengekspor senjata, termasuk dalam wilayah regional dan multilateral. Komitmen ini mewakili sebuah langkah penting ke depan dalam memperkuat tanggungjawab pemerintah terhadap konsekuensi pelanggaran HAM yang disebabkan oleh transfer senjata ilegal. Kelemahannya ialah, peraturan ini tidak mengikat secara hukum dan kemudian seringkali dilanggar dalam prakteknya. Tidak hanya itu, upaya transparansi dalam perdagangan senjata ini sangat lemah, yang kemudian menyulitkan masyarakat untuk percaya bahwa pemerintah mereka berpegang teguh pada komitmen yang dibuat untuk tidak mensuplai senjata-senjata ini kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.(Small  Arms  and  Human Right:The Need  for  Global  Action  A  Human  Rights Watch   Briefing   Paper   for the   UN. Biennial   Meeting   on   Small   Arms http://www.org/backgrouner/arms/small-arms-full-070703.pdf,diakses pada tanggal 26 Agustus 2009)

Kebalikan dari konsep yang telah ada sebelumnya, transfer senjata ilegal jarang terlibat dalam transaksi pasar gelap secara murni oleh para pedagang ilegal yang beroperasi di luar kontrol otoritas pemerintah. Sebaliknya, perdagangan senjata ilegal meningkat pesat pada transkasi-transaksi yang berlaku dalam grey market area. Dalam perjanjian dagang di grey market area, ijin pemerintah atas sebuah transaksi senjata ditentukan atas dasar false or misleading information. Kapal-kapal pengakut senjata yang telah disetujui (disahkan) ini biasanya dialihkan atau di ekspor kembali menuju target tujuan ilegal, yang beberapa diantaranya bukan melanggar sanksi embargo senjata terhadap sebuah negara. Sehingga perdagangan ilegal atas small amrs and light weapons seharusnya dapat dilacak kepada negara-negara yagn menyetujui perjanjian (transaksi) senjata tersebut yang hanya menanayakan beberapa pertanyaan dan yang gagal menerapkan dan menegakkan kontrol kepada para pedagang ilegal swasta. Dalam beberapa kasus, pemerintah justru mengambil bagian dalam perdagangan senjata ilegal, seperti halnya ketika petugas pemeritah menyediakan dokumen palsu bagi kapal-kapal pengangkut senjata yang mereka tahu akan di transfer menuju wilayah-wilayah lain.(60Ibid. Small Arms and Human Right:The Need For Action A Human Rights Watch Briefing Paper for the UN Biennial Meeting on Small Arms)

Sebagai contoh, sebuah investigasi PBB menyuarakan fakta bahwa pada tahun 2002 lebih dari 200 ton senjata, sebagian besar berasal dari penyimpanan militer Yugosloavia, telah diperdagangkan oleh dealer swasta berbasis di Belgrade menuju Liberia, wilayah yang kala itu dikenai sanksi embargo senjata oleh PBB. Senjata-senjata ini termasuk ratusan senapan otomatis, jutaan amunis, dan 4500 hand granade di antara jenis SALW lainnya. Penjualan ini dirancang menggunakan dokumen palsu yang mengklaim bahwa senjata-senjata tersebut ditujukan ke Nigeria. Presiden Liberia, yang kemudian mengakui adanya pelanggaran embargo tersebut, mempersiapkan PBB sebuah daftar senjata yang di impor yang hampir sama (sesuai) dengan klaim atau laporan sertifikat end-user

Nigeria. Otoritis Serbia tidak mempertanyakan keotentikan dokumen tersebut sebelum menyetujui kegiatan ekspor dan akhirnya kargo (muatan) ilegal berhasil ditransfer oleh 6 pesawat berbeda antara Juni dan Agustus 2002.(Ibid. Small Arms and Human Right. The Need for Global Action A Hman rights Watch Briefing Paper for the UN Biennial Memeting on Small Arms)

Meluasnya ketersediaan SALW menyebabkan dampak langsung bagi pembangunan, di antaranya termasuk.(Robert Muggah dan Peter Batchelor, Development Held Hostage : Assesing the Effects of Small Arms on Human Development. A Preminary Study of The Socio – Economic Impacts  and Development  Lingakes  of  Small  Arms  Proliferation,  Availability and  Use.United Nations Development Programme, April 2002 http://www.undp.org/cpr/documents/sa_control/developmet_held_pdf, diakses   pada tanggal 15 Februari 2008)

1. Criminal violance 
Tindakan yang dilakukan menimbulkan implikasi bagi kualitas hidup warga sipil, produktivitas tenaga kerja, biaya layanan dan barang-barang, nilai barang-barang properti, investasi dan pariwisata. Di Kolumbia misalnya, diperkirakan 90 persen dari rata-rata 20.00 kasus pembunuhan per tahun disebabkan oleh senjata ringan. Meluasnya kondisi ketidakamanan yang didalagi oleh SALW mengarah kepada privatisasi keamanan yang berbiaya tinggi. Industri global ini diperkirakan mencapai nilai US $100 milyar di tahun 1990an. 

2. Collpase of health and education services 
Tenaga kerja kesehatan dan pendidikan seringkali menjadi target dari serangan dalam konteks tindak kekerasan terkait dengan SALW, yang lalu mengarah pada jatuhnya fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih lagi, akses pasien terhadap layanan ini dibatasi dan ditekan oleh kondisi yang tidak aman. Bagi mereka yang mampu mendpatkan layanan,  merka juga akan dihadapkan kepada fasilitas klinik yang tidak memenuhi standar. Salah satu contoh dampak signifikan lainnya dari segi kesehatan : menjangkitnya wabah SALW di daerah Mindanao, Filipina, dimana angka-angka kematian anak mencapai 310 per 100.000 padahal rata-rata kurang dari 175 per 100.000

3. Displacement of People 
Rasa takut dan teror yang diakibatkan tersediaannya SALW merupakan faktro penting yang menyebabkan perpindahan (internal atau melewati batas Negara) dan menghalangi atau menunda pengembalian atua resettlement. Terdapt bukti bahwa SALW yang berhubungan dengan ketidakamanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan individu dan komunitas apakah akan melarikan diri atau bermigrasi, sebagaimana telrihat oleh angka dan jumlah perpindahan dari area yang terjangkit kekerasan SALW. Hamper setengah dari populasi Sieera Leon terpaksa untuk melarikan diri ke Negara tetanga karena terror yang diprovokasi oleh kelompok-kelompok pemberontak bersenjata. 

4. Declining economic activity 
Perdagangan formal dan informal, investsi (Foreign Direct Invesment) dan produksi hasil alam juga dapat memburuk dalam situasi yang tidak aman. Kehadiran SALW memunculkan implikasi negative bagi transaksi inter personal dan menghambat aktivitas produksi yang esensial bagi penghidupan dan kebutuhan pangan 

5. Reduce government resources 
Kekerasan bersenjata tingkat tinggi dan perpidahan penduduk dapat memunculkan efek buruk dalam pendapatan Negara (melalui pengumpulan pajak yang lebih rendah) dan daamangka tabungan domestic. Tingkat tabungan domestic yang lebih rendah mengurangi ketersediaan sumber daya bagi investasi dan mengurangi aktivitas ekonomi

6. Damage to the social structure 
Ketersediaan  SALW  dalam  tingkatan  tinggi  memberikan  dampak negatif bagi modal-modal social masyarakat dalam hal keluarga, hubungan masyarakat, hubungan gender, institusi-intitusi yang mengontrol kondisi sosial dan juga dapat menghalangi prospek pembanguann. Di Kenya, misalnya institusi masyarakat di antara kaum ulama seperti mas kawin, dewan tua-tua, pemilikan umum dan mekanisme pertukaran informal terganggu akibat kebedaan SALW.

7. Witdrawal of Development assistance 
Keberadaan SALW menghasilkan kondisi tidak aman bagi badan-badan pembangunan baik nasional dan internasional, seringkali dilihat dalam penarikan dari kawasan yang terkena wabah SALW. Frekuensi insiden yang melibatkan SALW memakan biaya pembangunan lintas batas 

Negara yang lebih besar, seperti transportasi, logistic, dan buruknya lagi, kesempatan untuk tidak ikut campur tangan

Dengan banyaknya konflik internal yang mewabah di pertengahan 1990an, batasan dan keefektifan bantuan pembangunan dalam konteks ketidakamanan manusia dan ketersediaan senjata telah berkali-kali diuji. Di kawasan sub sahara


Afika saja, lebih dari 30 persen populasi benua ini terkena imbas secara langsung oleh konflik selama tahun 1990an. Konflik internal besar-besaran di Angola, Burundi, Guniea – Bissau, DRC, Liberia, Rwanda, Sieera, Leone, Somalia dan sudah mengambil nyata jutaan orang yang tak bersalah dan menghancurkan puluhan juta komunitas melewatkan seluruh sub kawasan. Di Afrika, 45 negara dimana UNDP bekerja, hampir setengahnya mengalami perselisihan dan sedikitnya 11 diantarannya mengarah pada krisis politik. Di sebagian besar wilayah Amerika Latin dan Karibia, Asia Tenggara, Eropa Utara, konflik sosial dan lokal, seperti pembunuhan bersenjata, perampokan, dan pelecahan mencapai proporsi apa yang disebut epidemic dan mengancam pembangunan jangka panjang di kawasan tersebut dan bahkan wilayah lain yang belum terjangkit. Kekerasan SALW menularkan dampak dari komunitas yang satu ke komunitas yang lain untuk mengalami peristiwa yang sama. (L.Carniero, Violent Crime in latin American Cities: Rio de Janejro and Sao Paolo. Research Report, Univesity of Sao Paolo, 200 hal 6-7)

Di sebagian wilayah Albania contohnya, angka rata-rata anak-anak yang mengecap pendidikan sekolah selama masa konfik tahun 1997, turun secara drastis dari 59 persen tahun 1990 menjadi antara 37 sampai 39 persen di tahun 1999. Menurut hasil survey yang dilakukan di wilayah ini, angka tersebut dipengaruhi oleh tingginya tingkat kekerasan juga pelecehan seksual serta keberadaan senjata di tengah-tengah masyarakat.(Sharing New Ground in Post – Conflict Situations. New York : UNDP. 2000a)

Rasa takut akan kekerasan bersenjata mendorong warga sipil di Negara seperti Kolumbia, Filipna dan Afrika Selatan untuk membeli sejulah besar senjata untuk perlindungan diri. Kembali menurut survey yang dilakukan di Bangladesh, penggunaan SALW diidentifikasikan ke dalam berbagai jenis kekerasan bersenjata termasuk konflik politik, perdagangan senjata dan obat-obatan, perdagangan wanita dan anak-anak, penyelundupan, pelecehan seksual, pemerkosaan, pemajakan kenderaan, perampokan di jalan-jalan, terror terhadap kaum jurnalis, pengusiran geng (kelompok tertentu), pengolahan lahan, pemilihan umum, dan lain-lain(A. Sharif, Illegal Small Arms in Bangladesh and South Asian Perspektive, UN March PrepCom Regional Briefing (Background Paper) 2001)


Tabel 2.A Matrix of the Effecfs and Indicator of Small Arms Availibility and Use(L. Carniero. Log.cit hal 16)



Dari daftar tabel di atas, dapat dilihat bahwa dampak dari keberadaan SALW dalam proses pembangunan dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Untuk dampak yang bersifat langsung, SALW menelan banyak sekali korban jiwa dan luka-luka akibat penyalahgunaannya. SALW yang digunakan untuk kepentingan yang tidak bertanggungjawab selain berakibat pengurangan jumlah populasi, juga berdampak pada munculnya kebudayaan kekerasan dalam masyarakat yang berkembang menjadi perasaan trauma dan selalu merasa di teror dan tidak aman.

Selain berdampak langsung, keberadaan SALW juga memiliki dampak tidak langsung bagi pembangunan. Kebudayaan kekerasan yang tercipta sebagai akibat dari penyalahgunaan SALW menyebabkan terhambatnya proses pembangunan yang ditandai dengan kurang berfungsinya apsek-aspek dalam masyarakat yang menunjang pembangunan. Negara juga akan kekurangan sumber generasi penerus yang cakap karena bahkan sedari kecil anak-anak diajarkan untuk melihat contoh buruk dari penyalahgunaan SALW dan bahwa kekerasan merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Intinya adalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, kehadiran SALW pada akhirnya akan menciptakan dampak bagi terhambatnya proses pembangunan yang tengah berjalan atau bahwa menurunnya tingkat keberhasilan dari pembangunan yang sudah ada sebelumnya yang ditandai dengan lumpuhnya seluruh aspek kehidupan masyarkat di sebuah Negara.


A. PoA (Program of Action) sebagai upaya PBB dalam Menangani Isu Perdagangan Senjata Ilegal 
Pembahasan  terkait  dengan  isu  SALW  terus  menerus  berkembang dari sejak masa Perang Dunia sampai kemudian pada bulan Juli 2001

UN Conference on the Illict Trade in Small Arms and Light Weapons in All It Aspects terselenggara. Masyarakat sipil merupakan partisipan utama dalam mendokumentasikan dan mengidentifikasikan isu-isu yang penting dalam pembahasan agenda silang dan lebih dari 40 NGOs (Non-Govermenal Organization) ikut serta dalam konferensi ini pada sesi-sesi khusus. (Batchelor, Peter. NGO Perspectives: NGOs and the Small Issue. Disarmament Forum O2002): 37-40August 2004.http://www.unidir.ch/bdd/fiche-article.php?ref article = 13, diakses pada tanggal 29 Agustus 2009)

Peran mereka ialah untuk mengikuti dan menyatakan terbentuknya Programme of Action to Prevent, Combat and Eradite the Illict Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects (also known as the PoA) (Program of Action to Prevent, Combat, and Eradicate the Illit Traned in Smal Arms and Light Weapon in All Aspect. New York : UN, 2001, 4 Augus 2004.  http://disarmament2.un.org/cab/poa.htm, diakses pada tanggal 25 Agustus 2009) Walaupun program ini (PoA) belum sempurna dan masih bersifat tidak mengikat secara hukum, namun sampai saat sekarang inilah yang merupakan advocacy tool yang paling banyak digunakan sehubungan dengan isu SALW.

Negara-negara yang menandatangani kesepakatan PoA ini menjalankan beberapa aktivitas, diantaranya penghancuran stok senjata berlebih, program-program DDR (Department of Disarmament Research), dukungan atas penangguhan senjata, pemeliharaan catatan yang valid atas produsen dan pemilik senjata, dan dimasukkanya organisasi-organisasi masyarakat sipil sebagai upaya untuk mencegah proliferasi SALW lebih luas. (Ibid.http://disarmamen2.un.org/cab/poa.html)


The United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its Aspects (UN PoA) dibagi atas rekomendais untuk aksi yang dapat dilakukan pada level nasional, regional, dan global. Seluruh aksi pada tiap-tiap level ini sama penting dan merupakan kesatuan yang saling bergatung satu sama lain. Demi mensukseskan tindakan-tindakan yang dilakukan pada level nasional, sangat dibutuhkan adanya lingkungan kawasan regional yang kondusif. Demikian juga halnya, untuk mendukung tindakan-tindakan yang diambil pada level regional, dibutuhkan komitmen penuh dalam merealisasikan tindakan nyata pada level nasional.

Terdapat 22 paragraf di dalamnya yang mengidentifikasikan tindakan-tindakan dan aksi dimana masing-masing Negara selayaknya diambil sesuai dengan ketentuan progam. Jells, bahwa seberapa tindakan yang seharusnya diambil pada level negara, yang dikenal dengan penegakan national co-ordination agencies, merupakan nilai-nilai fundamental dari permualan langkah baru. Tindakan lainnya juga membutuhkan perhatian lebih dan dapat sepenuhnya diwujudkan dalam sikap yang berkelanjutan melalui keputusan-keputusan Negara dalam merancang langkah-langkah terhadap pengaturan senjata dan perlucutan senjata. (RESOLVING SMALL ARMS PROLIFERATION  http://www.saferaafica.org/Documents/centre/Mongoraphs/RSAP/RSAP,pdf, diakse pada tanggal 26 Agustus 2009)

Isi program ini pada dasarnya telah melawati banyak perdebatan intensif sebelum akhirnya diadopsi oleh masing-masing Negara anggota PBB.

Bagi beberapa Negara seperti Norwegia dan Belanda misalnya, mereka terus mengembangkan pola dasar PoA ini untuk menetapkan aturan-aturan ketat termasuk peraturan terhadap pada maklear dan upaya pelacakan SALW, yang pada akhirnya akan mengarah pada terbentuknya program yang bersifat mengikat. Komunitas sipil juga ikut berpartisipasi dalam memperluas keberadaan dan peran dari komitmen yang tengah dijalankan ini. IANSA (Internasional Action Network on Small Arms), Amnesty International dan Oxfam telah meluncurkan Control Arms Initiative, yang mempromosikan sebuah instrument yang dikenal dengan Arms Trade Treaty untuk mencegah transfer senjata kepada negara-negara yang memiliki catatan pelanggaran HAM yang cukup tinggi. Dalam revisi PoA tahun 2006 lalu, International Alert juga secra khusus bekerjasama dengan Department for Disarmament Affairs Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menetapkan prioritas atas kepedulian terhadap wanita dalam isu SALW ini. Secara umum program ini berkonsentrasi kepada produksi, transfer dan sirkulasi SALW ilegal dan penyebarannya di banyak kawaan di dunia, yang juga memiliki konsekuensi dan dampak yang meluas dalam bidang kemanusiaan dan sosial ekonomi, serta memunculkan ancaman atas kondisi damai, prose rekonsiliasi, keamanan, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di tingkat individu, lokal, nasional, regional, dan juga internasional.(Cate Buchanan dan Mireille Widmer, MISSING PIECES : A GUIDE FOR REDUCING GUN VIOLENCE THROUGH PARLIAMENTARY ACTION.Hal 149  http://www.ipu.org/PDF/publications/missing_en.pdf,diakses pada tanggal 26 Agsutus 2009)

Aktor-aktor dalam Perdangan Senjata Ilegal

SALW dan Aktor Non Negara (Insurgent/Armed/Rebel/Groups) 

Kelompok  etnis  (insuregent  groups)  terbentuk  dari  sejumlah  actor,  struktur, dan tujuan yang berbeda. Suatu kelompok yang terlibat dalam konflik internal, mungkin saja memiliki tujuan untuk mendaptkan otonomi atas sesuatu bagian wilayah di kawasan sebuah Negara, ketika kelompok yang lainnya memiliki tujuan untuk mengmbil alih pemerintahan secara keseluruhan atau membentuk pemerintah yang baru. Atau kelompok lain hanya ingin mendapatkan bagian yang lebih lebar dan alokasi sumber daya dari pemerintah. Sementara di sisi lain, kelompok pemberontak ini bahkan hanya bergerilya melawan pemerintah demi kepentingan finansial, seperti penghidupan yang lebih layak. Akan tetapi pada umumnya kelompok-kelompok ini bergerilya melawan pemerintah demi kepentingan konflik dimana mereka berusaha untuk menjatuhkan pemerintah yang ada dan memperoleh otonomi.(Hamis K.Wall, the DInamic of Small Arms Transfer in South East Asian Insurgencies http://se2.isn.ch/serviceengine/FileContent?serviceID=ESDP&fileid=0A8A6552-6BB9-F5F10AF2-16A794839ADB&Ingf=en,diakses pada tanggal 25 Agustus 2009)

Dalam memahami keberadan insurgent groups perlu dipertanyakan beberapa informasi umum yang hampir sama di seluruh insurgent groups yang pernah ada misalnya : 1) profil politik kelompok, termasuk sejarah, ideologi, dan para sekutu mereka, 2) kemampuan militer, termasuk ukuran pasti tentang senjata, pengaruh geografis wilayah, kontrol di medan pertempuran, dan tingkat pelatihan kepada para anggota.3) tingkat dasar dukungan yang mereka miliki, termasuk batasan-batasan etnis dan kondisi geografis terhadap bantuan yang datang, 4) aktivitas ekonomi, termasuk bantuan dana asing, seperti dari Negara-negara tetangga, juga dari perdagangan obat-obatan illegal, perdagangan manusia, sampai kepada pemerasan.(32Sue Williams dan Rob Ricigliano, Understanding Armed Groups. 2005 http://www.c-r.org/our-work/accrod/engaging-groups/understanding-armed-groups.php, diakse pada tanggal 18 Agustus 2009.) Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan beberapa indikasi sebelumnya akan kesempatan dan desakan akan adanya perjanjian dan kewajiban politik seperti yang diusulkan dalam tabel di bawah ini.

Dengan menganalisis informasi-informasi tersebut, maka faktor-faktor tersebut akan memainkan peranan penting dalam melihat strategi masing-masing kelompok dan sikap mereka terhadap adanya perjanjian politik (political engagement). Tidak hanya itu, kita juga dapat memprediksi bagaimana sikap mereka nantinya pada saat terjadi konflik aktif, apakah mereka tipe kelompok yang bersedia untuk bernegosiasi dengan pemerintah atau tidak, apakah nantinya kelompok ini akan menyebabkan jatuhnya banyak korban, apakah mereka jumlah mereka akan terus menerus berkembang, serta seperti apakah jenis tujuan dan prioritas mereka dalam menginterpretasikan mereka ke depannya.


Tabel 1. Negative and Positive Indicator of ANalysing Non – State Actors


Sumber : Sue Williams and Rob Ricligliano, Understanding armed groups, 2005  http://www.c-r.org/our-work/accord/engaging-groups/understanding-armed- groups.php

Sumber dana yang diterima oleh kelompok non negara ini ketika terlibat dalam konflik internal sangat penting guna memampukan mereka untuk ambil bagian dalam konflik bersenjata. Ditekankan oleh Klare bahwa : whaterver the original motivation for the estabilsihment of a particular paramilitary organization. It must find some way of generating operating funds. (Michael T. Klare, The Deadly Connection, Paramilitary Bands, Small Arms Diffusion, and State Failure. Dalam buku When States Fail : Causes and Consequences, Robert I. I Rotberg (eds). Pricenton University Press, New Jersey, 2004. hal 120)

Klare memperlihatkan bahwa ketika kelompok-kelompok ini mencoba untuk mencari sumber dana bagi kebutuhan senjata dan komoditas militer lainnya, they morph into predatory organizations.”(Ibid.Michael T. Klare. Hal 120) Hal ini dapat menimbulkan masalah yang lebih lanjut dalam lingkaran konflik ketika para pemimpin kelompok ini terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan untuk memperkaya diri sendiri, so will both seek to increase their illicit gain and to resist effort by outside parties to mediate or terminate the conflict” (Ibid.Michael T. Klare. hal 121)

Kelompok etnis pemberontak dalam kondisi konflik internal memiliki dampak yang besar dalam perdagangan senjata, terutama senjata-senjata yang beredar melalui jalur illegal. Menurut Capie, terdapat tiga alasan mengapa aktor non negara menimbulkan perhatian besar dalam konteks SALW. Pertama, aktor non negara merupakan peserta aktif dan penting dalam perdagangan senjata dan amunisi. Kedua, dalam konflik internal merek merupakan faktor-faktor poltik dan militer penting. Ketiga, komunitas internasional terpukul dengan adanya isu penggunaan SALW oleh aktor-aktor non Negara, sebagian besar berkaitan dengan pelanggaran HAM.(Hamish K.Wall, the Dinamic of Small Arms Transfer in South East Asian Insurgencies  http://se2.isn.ch/serviceengine/FileContenct?serviceID=ESDP&Fileid=0A8A6552-6bb9-f5f10af2- 16a794839adb&iNG=en,diakses pada tanggal 25 Agustus 2009) Berikut termasuk salah satu contoh dari sekian banyak kelompok bersenjata (armed groups/insurgent groups) yang memiliki peran besar dalam perdagangan dan perdagangan dan peredaran SALW illegal di negarannya.

Lord Resistance Army (LRA) merupakan kelompok bersenjata (insurgent armed groups) yang pola perolehan senjata oleh pasukannya mencontohkan penularan efek kelompok bersenjata, proxy wars, dan transfer senjata yang berdampak luas. Pengaruh mereka meluas di wilayah Sudan dan bagian lain di Tanduk Arfika. Berasal dari Uganda tapi kemudian berpindah ke Sudan Selatan dan DRC, LRA sendiri yang mengatur soal sumber, pemeliharaan, dan penyediaan sejumlah besar arsenal, yang dirangsang dan merangsang perlombaan senjata antara musuhnya dan juga penduduk lokal.(James Bevan, Small Arms and Ammunition Production in Sudan. Unpublished background paper. Geneva : Small Arms Survey. 2007) Sehinga dapat dilihat bahwa LRA merupakan kelompok-kelmpok pemberontak bersenjata yang besar dan kuat, memiliki sumber-sumber persenjaaan yang lebih dari cukup serta memiliki akses terhadap senjata yang mengaitkan keberadaan SALW di beberapa negara di kawsan Afrika.

LRA sudah terkenal memiliki dan menggunakan SALW dalam skala besar, termasuk AK – 47, Type 81/RPK light machine guns, PKM light machine guns, rocket-propelled grenades (RPGs), B 10 s dan anti aircraft wepons, dan juga banyak persedian amunisi yang terkubur di sepanjang utara Uganda dan selatan Sudan. Di Sudan, kelompok ini biasanya bertempat tinggal di wilayah bagian Barat dan Utara Equatoria. Walaupun muatan-muatannya sulit untuk dibuktikan,

Uganda People’s Defence Force (UPDF) mengacu pada pengukuran stok senjata dan amunisi milik LRA. (Ibid. Small Arms Survey 2007)

Tindakan yang dilakukan LRA dan UPDF mengakibatkan penyebaran senjata bagi komunitas lokal. Selama masa konflik yang melibatkan LRA – UPDF/NRA (National Resistance Army) dari 1986 sampai sekarang, kedua kelompok ini membayar informal lokal dengan senjata dan amunisi. Sementara itu, anggota kelompok yang setia akan menyimpan kembali dan selanjutnya memberikan senjata tersebut kepada sejumlah anggota kelompok bersenjata. Tidak hanya itu, tentara pemerintah yang memiliki upah rendah juga seringkali menjual senjata mereka kepada kelompok-kelompok ini. Kehadiran UPDF di Sudan Selatan merupakan faktor pendorong bagi warga sipil untuk mempersenjatai diri. Senjata-senjata ini kemudian berada di tangan warga desa di sepanjang Kenya, Uganda, dan perbatasan Sudan.

Pasar gelap sebagai pendapatan utama kelompok ini datang dari Ethiopia, Somalia, dan juga Uganda. GoS-held Torit di Utara Equatoria merupakan sumber senjata utama bagi LRA. Rute Transfer melewati utara Nimule. Sementara itu, kelompok pemberontak dari utara Equqatoria dilaporka juga berhasil meningkatkan perdagangan senjata gelap dari Kenya dan Somalia menuju Uganda. (Mareike Schonukerus, Armed Groups is Sudan: The Lord’s Resistance Army. HSBA Working Paper. Geneva : Small Arms.Survey. Forthcomign. 2007 )

SALW dan Broker Senjata Ilegal

Semasa Perang Dingin berlangsung, pemerintah-pemerintah memanfaatkan pialang senjata swasta untuk memfasilitasi perjanjian dagang senjata tertutup (rahasia). Namun sepetinya para penjual senjaga ilegal (arms trafficksers) itu tidak hilang begitu saja setelah perang Dingin berakhir, dan jalur (jaringan) yang mereka kembangkan tetap beroperasi sampai saat ini. Sebagai tambahan lebih dari 15 tahun terakhir ini, pasar gelap dunia sama halnya pasar legal telah meningkat secara global. Dan sebagaimana sejumlah metode transportasi barang-barang dari satu tempat ke tempat lain telah semakin terintegrasi, para pedagang gelap ini menjadi cukup mahir dalam memanfaatkan jaringan yang ada untuk tujuan-tujuan ilegal.

Dalam usaha untuk mengangkut produk mereka tanpa deteksi pihak berwenang, para pialang ini begantung pada courterfiet document (dokumen yang memiliki kekuatan hukum diperoleh dari hasil penyuapan) dan petugas yang korupsi. Mereka mengangkut senjata-senjata tersebut mengguankan dokumen tadi (seperti sertifikat palsu yang sudah habis masa berlakunya, daftar cargo yang belum lengkap, dan bills of lading) dan menjalankan proses pengangktuan (baisanya mengguankan kalap) ke berbagai negara seperti layaknya kapal biasa. Mereka bahkan seringkali menyamarkan pengapalan senajga-senjata tersebut sebagai bantuan kemanusiaan dan suplai barang-barang lainnya. (Rachel Stohl, The Tangled Web of Illicit Arms Traffikignhttp://www.cdi.org/pdfs/terrinsahdows-stohl.pdf,diakses pada tanggal 25 Agustus 2009)

Para ahli yakin, bahwa hari-hari dimana hanya prajurit veteran, mantan eksekutif perusahaan senjata, mantan intel, atau bahkan jurnalis (wartawan) perang saja yang dinamakan broker senjata telah lewat masanya. Sekarang muncul generasi muda dearler senjata yang menghabiskan seluruh hidup mereka mempelajari dan memahami bagian tersulit dari metode-metode pasar bebas dan memakai teknologi-teknologi terbaru.

Persoalan menyangkut kurangnya regulasi terhadap penjualan senjata termasuk kosnistensi pelaksanaanya terlihat sangat jelas. Para broker senjata-senjata ini diketahui telah banyak melalukan transaksi dan transfer senjata ilegal kepada para aktor yang berada di daerah konflik ataupun di daerah yang terkena embargo senjata. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menjalin hubungan dagang dengn pelanggar berat HAM. Proses transfer senjata dan amunisi yang dilakukan secara ilegal yang pada umumnya berada pada kategori senjata ringan kaliber kecil atau SALW ini tidak hanya dapat menciptakan pelanggaran besar-besaran terhadap Hak Asasi Manusia dan International Humanitarian Law, tetapi juga dapat menghambat prospek terciptanya kondisi damai yang stabil dari konflik dan pembangunan berkelanjutan. Ketidakadaan kontrol yang ketat terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku selama ini membuat tanggungjawab atas pengaturan dan fasilitas transfer senjata menjadi lebih sulit.

Secara umum, arms brokers dapat diartikan sebagai pihak penengah yang mengatur proses transfer senjata antara dua atau lebih pihak. Intinya, para broker ini menyatukan para pembeli, penjual, transporter, pihak keuangan dan asuransi untuk membuat sebuah perjanjian dagang.(ARMS BROKERING :TAKING STOCK &MOVING FORWARD THE UNITED NATIONS PROCESS  http://www.publications.eu/pub/rapports/rg05-hs courtage.pdf diakses pada tanggal 25 Agustus 2009) Lebih khusus lagi, broker menunjukkan tujuah aktivitas utama untuk memfasiliasi perjanjian dagang, termasuk(Small Arms Survey 2001 : Profiling the Problem. Chapter Summary. A Project of the Graduate Institue of International Studies, Geneva Oxford University Press  http://www.smallsurvey.hal.100,diakses pada tanggal 25 Agustus 2009)

  1. Prospecting, mengidentifikasi pembeli dan penjual yang potensial 
  2. Menawarkan saran/petunjuk secara teknis, misalnya dalam hal sistem senjata, bentuk transportasi, dan general features dan perjanjian dagang tadi 
  3. Sourcing, merupakan proses identifikasi tipe dan kuantitas dari senjata yang dibutuhkan, termasuk soal harga dan cara pembayaran 
  4. Proses mediasi dan negoisasi 
  5. Menyusun sistematika keuangan bagi terealisasinya transaksi-transaksi yang relevan 
  6. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, termasuk serifikat pengguna terakhir dan ekspor-impor 
  7. Mengatur transportasi dari senjata yang telah dipesan 


Aktivitas-aktivitas ini seara umum dibagi dalam 2 kategori utama. Di kategori pertama, terkenal dengan core brokering acitivy yakni mediasi perjanjian penjualan dan pembelian senjata dimana para broker ini bisa masuk atau tidak ke dalam pemilikan langsung senjata-senjata yang mereka jual, walaupun seringkali mereka lebih memilih untuk tidak masuk dalam wilayah pemilikan senjata-senjata tersebut. Di kategori kedua disebut dengan associated activities termasuk di antaranya transportasi, keuangan, asuransi, dan pengadaan layanan teknis. Patut dicatat bahwa ketika sampai pada level kebijakan, perbedaan mencolok antara core brokering acitivies, dengan associated brokering acitivies bisa jadi tidak sesuai kepada perbedaan aktivitas-aktivitas para broker tersebut. Dalam hal ini, pengawasan pedagangan yang relevan harus dibawa ke dalam ruang lingkup yang lebih besar guna mencegah agen-agen ilegal ini memanfaatkan celah hukum yang tercipta oleh pengertian restriktif dari aktivitas yang terkontrol. Jika melihat keseluruhan aktivitas yang dijalankan para broker ini, maka dapat disimpulkan bahwa mereka secara umum tidak terjangkau oleh hukum yuridis nasional.

Berkebalikan dengan aktor penting lainnya dalam perdagangan senjata, seperti para importer dan eksporter, broker beroperasi di wilayah hampa hukum yang dapat, dan telah dimanfaat untuk menampilkan transfer senjata kepada pengguna ilegal.(Asumsi ini dibuat berdasarkan penelitian baik oleh IGOs (International Govermental Organization) maupun NGOs (Nn – Govermental Organization) yan diperlihatkan selama satu decade terakhir. Ibid. Small Arm Survey 2001) Para pengguna ini sudah termasuk negara-negara di bawah sanksi embargo nasional dan internasional, aktor-aktor non negara bersenjata, negara-negara yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM dan standar hukum kemanusiaan, seperti halnya dengan penerima senjata di wilayah rawan konflik.

Sebuah argumen yang sering disuarakan dalam forum-forum diskusi internasional menyatakan bahwa kontrol (pengawasan) terhadap aktivitas para broker ini tidak diperlukan, karena aktivitas yang dirancang (di desain) untuk mengontrol para broker ini secara implisit telah termasuk dalam peraturan ekspor senjata.

Para broker ini, ternyata sangat bergantung penuh pada perjanjian yang disebut dengan third coutnry brkering deals. Dalam perjanjian-perjanjian dagang ini, senjata yang telah ditransfer tidak dieskpor, diimpor atau ditransit melalui negara tempat para broker ini beroperasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, senjata yang ditransfer tidak perlu memasuki wilayah kepemilikan senjata broker-broker. (ARMS BROKERING : TAKING STOCK & MOVING FORWARD THE UNITED NATIONS PROCESS.http://www.grip-pubclications.eu/pub/rapports/rg05-hs_courtage.pdf hal 9, diakses pada tanggal 25 agustus 2009)

Sebagai konsekuensinya, bahkan jika negara-negara mampu melakukan kontrol secara ketat terhadap transfer SALW yang melewati wilayah atau kepemilikan personal di bawah jurisdiksi mereka, broker-broker ini pada umumnya tidak akan dititupi oleh regulasi terkait. Bahkan sebenarnya, celah ini lah yang biasanya dipakai oleh para broker-broker tersebut.(Ibid.ARMS BROKERING:TAKING STOCK & MOVING FORWARD THE UNITED NATIONS PROCESS, hal 9) Lebih lagi, negara-negara tanpa kontrol nasional dalam resiko aktivitas pedagangan dengan negara pihak ketiga menjadi dasar operasional yang menarik bagi agen-agen yang berharap dapat menghindari tipikal pemeritahan dengan pengawasan yang baik di setiap aktivitas perdagangan mereka.

Ada begitu banyak contoh dimana para broker ini tinggal di satu negara dan memfasillitasi perjanjian dagang antara warga yang berasal dari dua negara yang berbeda. Salah satunya yang saling terkenal ialah broker senjata asal Ukraina berkebangsaan Israel, Leonid Minin. Minin sudah terkenal sebagai buron oleh Kepolisian Italia dan Belgia karena aktivitas perdagangan senjatanya yang lintas batas negara bahkan lintas batas benua, jumlah pengiriman senjata yang mencapai ratusan ton, dan keberadaanya yang sulit dilacak, serta sulitnya menjerat Minin ke dalam sanksi perdagangan ilegal karena ketidakan hukum yang memadai untuk menangani aktivitas ilegalnya yang lintas negara (kedaulatan). Tidak hanya itu, aktivitas perdagangan senjata ilegal Minin juga mampu menembus angka jutaan dalam Amerika. Melalui perannya sebagai Makelar, Minin berhasil mempersenjati baik aktor negara maupun non negara di daerah-daerah konflik seperti Liberia dan Sieera Leone, yang kemudian seperti banyak diketahui disalahgunakan untuk kebutuhan perang.

Pada tanggal 5 Agustus 2000, Leonid Minin, berhasil ditangkap di sebuah hotel di sekitar Milan. Jaksa Penuntut di Pengadilan Monza (Milan) menuntut Minin atas sejumlah pengiriman senajta yang kelihatannya ditujukan bagi

Kementerian Pertahanan Burkina Faso dan Pantai Gading, namun sebenarnya ditujukan ke Liberia (yang pada saat itu terkena sanksi embargo senjata oleh PBB) dan kepada kelompok RUF di Sieea Leone (yang juga terkena sanksi yang sama oleh PBB). Menurut dokumen yang ada, pengiriman pertama dilaksanakan oleh Minim pada bulan Maret 1999 merupakan barang kargo yang berisi 68 ton peralatan militer yang terdiri dari 3000 AKM, 1 juta amunisi, 15 RPG-7, Strela – 3 dan Metis System serta 80 buah misil. Senjata-senjata ini dibeli dari Ukrsexport, sebuah perusahaan senjata di Ukraina melalui Engineering & Tehnical Company Ltd yang berbasis di Gibraltar dengan menggunakan sertifikat end user dari Burkina Faso yang ditandatangani oleh Letnand Kolonel Gilbert Diendera pada 10 Februari 1999. (Brian Wood, The Prevention fo Illicit Brokering of Small Arms and Light Weapons : Framing the Issue. Dalam Developing a Mechanism to Prevent Illicit Brokering in Small Arms and Light Eeapons : Scope and Impliaiton. United Nations Institue for Disarmament Research (UNIDIR).2006. hal 4-6)

Pembayaran untuk pengiriman ini menunjukkan karakteristik global dari perjanjian dagang SALW yang diatur oleh Minin. Birokrasi Liberai membayar sebesar US$ 463.470 untuk pengiriman Maret 1999. pembayaran yang juga datang dari Zimbabwe Defense Industries sebesar US$1.383.150 dan US$2.103.150 akhir Maret dan Mei 1999 untuk jasa Minin.(Ibid. Brian Wood, hal 4-6)

Untuk pengiriman kedua Minin memilih jalur Pantai Gading dari pada Burkina Faso. Pengiriman ini terdiri dari 113 ton senjata yang bersal dari

Spetstechnoexport (cabang dari Ukrspetsexport) dan juga 10.500 buah AK-47, 120 senapan, 100 granat, dan 8 juta amunisi. Senajta kini dikirim Juli 2000 (terlihat seperti ditujukan ke Pantai Gading) dengan menggunakan sertifikat end-user yang ditandatangani staf senior dari Departemen Pertahanan dan memandatkan Aviatredn Ltd, perusahan berbasis di Moskow untuk menangani pengiriman ini.(Ibid. Brian Wood, hal 4-6)

Desember 2002, saat Pengadilan Minin di Monza, para juri memutuskan Minin tidak dapat diadili terkait dengan perdagangan senjata ilegal internasional karena kurangnya kekuatan yuridis pengadilan. Tapi tahun 2003 jaksa penuntut umum (dengan bantuan pihak berwenang Ukraina) kembai mengajukan tuntutan yang didukung bukti-bukti terbaru atas perdagangan senjatanya walaupun senjata-senjata tersebut tidak pernah memasuki wilayah Itali. Januari 2004 pengadilan kembali memutuskan ketidak berwenangnya atas kasus Minin dan mengumumkan pembebasannya. Akan tetapi sejak saat itu Minin tidak diperbolehkan lagi memasuki wilayah Itali. (Ibid. Brian Wood, hal 4-6)

Daftar Pustaka Makalah Proses Perkembangan Perdagangan Senjata Ilegal

Proses Perkembangan Perdagangan Senjata Ilegal dan Aktor atau Para Pelaku Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment