Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Putusnya Perkawinan Akibat Menurut Hukum Islam dan Undang Undang Perdata

Putusnya Perkawinan dan Akibat HukumnyaSeperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa pembagian harta gono-gini kerap  menjadi persoalan penting dalam proses perceraian. Bahkan pada sejumlah kasus, sengketa perebutan harta gono-gini justru memperlambat dan memperumit proses perceraian. Ketidakpahaman masyarakat pada umumnya tentang harta dalam perkawinan, merupakan faktor kuat yang memicu lahirnya sengketa harta gono-gini.


Seorang laki-laki atau perempuan, ketika belum menikah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka mulai saat itulah hak kewajiban mereka menjadi satu. Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam kehidupannya. Untuk itulah mereka harus memahami dan menghormati satu sama lain. Tidak merasa salah satu sebagai penguasa dan lainnya menjadi budak, tidak merasa salah satu dari mereka paling berjasa dan lainnya menumpang. Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji lebih dalam tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan, akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak & hak kewajiban tentang harta. Bahkan kemudian akan kemungkinan pembagian harta bila perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian. Untuk kali ini, dalam tulisan ini hanya akan dibahas tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta perkawinan.  Pramudya, Tentang Harta Bersama, Internet, WordPress.com, Diakses Tanggal 12 Februari 2013 


Persengketaan harta perkawinan dalam perceraian memang riskan terjadi, terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Kadangkala, masing-masing pihak mengklaim bahwa harta bersama menjadi harta bawaan atau harta perolehan. Jika tidak paham betul, salah satu pihak terutama pihak yang lemah, dapat saja terkecoh dengan pembagian harta bawaan, harta bersama, dan harta perolehan. Ditambah lagi dengan realita di masyarakat, kebanyakan orang tidak pernah memisahkan dengan sengaja harta-harta yang mereka miliki, terutama harta bersama dan harta perolehan, serta tidak menutup kemungkinan juga pada harta bawaan. Karena pada umumnya, tidak pernah ada orang/pasangan yang memprediksikan apalagi merencanakan untuk bercerai dan akan berakhir pada persengketaam pembagian harta. Dengan demikian, banyak pasangan suami-istri yang umumnya tidak membuat perjanjian perkawinan, atau tidak melakukan pencatatan pemisahan harta yang dimiliki.  Budi Susilo, Op.cit, hal 126.  

Selain itu, agar lebih menghemat biaya sebaiknya masalah persengketaan harta dalam perkara perceraian, disatukan dalam satu gugatan bersama-sama dengan perkara perceraian, hak asuh anak, serta permohonan nafkah. Sedapat mungkin hal tersebut harus dilakukan oleh para pihak yang berselisih, meskipun hingga kini pada kenyataannya kadangkala Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, masih memisahkan masing-masing perkara tersebut kedalam persidangan yang berbeda. Dengan pertimbangan, kadangkala masing-masing gugatan tersebut memiliki keadaan/kondisi spesifik yang berbeda pula. Ibid. 

Menurut Pasal 35, Undang-undang No. 1 Tahun 1975 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama, yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu Pasal 36 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Djamil Latif, Op.cit, hal. 115. 

Menurut penjelasan pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan putus perkawinan karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian, akan tetapi pasal 37, mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Ibid. 

Pasal 37, Undang-undang Perkawinan, menyebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah, ditegaskan dalam penjelasan pasal tersebut sebagai Hukum Adat, Hukum Agama, dan Hukum-hukum lainnya. Kemudian KHI dan Undang- undang Perkawinan merumuskan, apabila perkawinan pecah, maka suami istri masing-masing berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama. Hal ini juga berlaku untuk perceraian yang terjadi karena kematian. Budi susilo, Loc.cit, hal. 133. 

Selanjutnya, yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kerumitan dalam pemecahan persoalan persengketaan harta perkawinan adalah pertama, mulailah perkawinan dengan melakukan perjanjian perkawinan (sebagai langkah preventif), serta melakukan pencatatan atas kategori bawaan, harta bersama, dan harta perolehan. Kedua, jika proses perceraian sedang berjalan, namun di sisi lain perkawinan sudah dilangsungkan dan tidak ada perjanjian perkawinan yang menerangkan tentang pemisahan harta benda, maka sebelumnya harus sudah dilakukan pembagian kesepakatan harta. Jika tidak dapat disepakati secara musyawarah, maka pihak istri berhak mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Gugatan ini dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian di Pengadilan, atau diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai. Jika masih kerap bingung, maka berkonsultasilah dengan pakar hukum perkawinan atau pengacara, sekaligus memintakannya menjadi kuasa hukum/pengacara atas masalah gugatan yang sedang dihadapi. Ibid, hal. 134. 

Satu hal yang penting yang sering dilupakan adalah mengenai semangat dan kesabaran dalam melakukan upaya memintakan keadilan atas hak, terutama dalam persoalan harta. Kadangkala saat proses perceraian belum selesai, para pihak yang berselisih sudah lebih dulu mengalami kelelahan mental, sehingga cenderung berfikir pendek, serta lebih mengutamakan “yang penting bercerai terlebih dahulu”. Hal tersebut sebenarnya tidak terlalu salah, hanya saja dikemudian hari akan menimbulkan ketidakadilan yang lain. Tunaikanlah kewajiban, dan mintakanlah hak secara adil dengan sebagaimana mestinya, itulah yang lebih baik Ibid. 


Dalam Pasal 119, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa, saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta suami dan istri. Dengan kata lain, percampuran harta (alghele gemeenschap) goederen) baru terjadi setelah dilangsungkannya perkawinan antara perempuan dan laki-laki, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Maka dengan demikian, ketentuan tidak adanya percampuran antara harta suami dan iustri karena perkawinan, berlaku bagi setiap orang. Ibid, hal. 120. 

Apabila perkawinan yang dilakukan oleh suami dan istri dengan persatuan harta benda, maka menurut Pasal 232 BW pembagiannya harus dilakukan menurut cara-cara seperti tesebut dalam Bab keenam.

Harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri antar suami dan istri, dengan tidak memperdulikan dari pihak mana asalnya barang-barang tersebut.(Pasal 128 KUH Perdata ) Keadaan ini akan memungkinkan orang yang tadinya miskin, mungkin akan mendadak menjadi kaya raya setelah ia menikah dengan orang yang hartawan dan kemudian cerai dengannya. Akan tetap Pasal 232 menentukan, bahwa apabila kemudian terjadi lagi kawin ulang antar keduanya, maka segala perhubungan antar mereka dikembalikan kepada keadaan sebelum perceraian perkawinan dan dianggap seolah tidak pernah terjadi apa-apa antara mereka.Pasal 232 Huruf (a) KUH Perdata  Karena itu harta kekayaan yang diperoleh oleh pihak yang mendadak kaya karena perceraian tadi, tidak boleh diselewengkan dan harus dikembalikan pada harta perkawinan mereka kembali.


Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta pencarian ini Undang-undang rupanya menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika ada kesepakatan Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Hilman Hadikusuma, Op.cit, hal. 176. 

Didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran harta suami dan istri karena perkawinan. Pasal 86 telah mengatur bahwa harta istri tetap menjadi milik istri dan begitu juga sebaliknya pada suami.Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam  Berbeda dengan sistem Hukum Perdata Barat (Pasal 119 BW), maka didalam Islam tidak dikenal pencampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Karena itu pula menurut Hukum Islam perempuan yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak hukum, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat; perempuan yang bersuami menurut Hukum Barat tidak cakap bertindak hukum dan hanya dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, jika dibantu atau dikuasakan secara tertulis oleh suaminya. Pasal 108 ayat (2) KUH Perdata 

Jika selama perkawinan diperoleh harta, maka harta ini adalah harta sirkah, yaitu harta bersama dan menjadi milik bersama dari suami istri. Karena itu dalam Islam ada harta suami yang terpisah (tidak bercampur) dan harta kekayaan tidak terpisah (bercampur).

Dalam harta kekayaan yang terpisah, masing-masing dari suami dan istri berhak berwewenang atas harta kekayaannya masing-masing. Suami tidak berhak atas harta istri, karena kekuasaan istri terhadap hartanya tetap ada dan tidak berkurang sebab perkawinan. Karena itu suami tidak boleh mempergunakan harta istri untuk membelanjai rumah tangga kecuali dengan izinnya. Bahkan, harta istri yang digunakan uintuk membelanjai rumah tangga, menjadi hutang atas suami dan suami wajib membayar kepada istrinya, kecuali jika istri mau membebaskannya. Sebaliknya istri dapat mempergunakan harta suaminya dengan izin Hakim, seandainya tidak membelanjainya. Djamil Latif, Op.cit, hal. 83. 

Dalam hal harta kekayaan yang tak terpisah (harta syirkah) yang merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri (syirkah) selama perkawinan menjadi milik bersama dari suami istri untuk kepentingan bersama. Karena itu apabila ikatan perkawinan putus baik meninggalnya salah satu pihak atau oleh perceraian, maka harta ini dibagi antara suami dan istri. Ibid. 

Didalam Hukum Adat, apabila terjadi putus perkawinan baik karena kematian maupun karena perceraian dalam masyarakat Hukum Adat tentunya dilihat pada suami dan istri yang bersangkutan, apakah mereka di dalam ruang lingkup kemasyarakatan adat yang patrilineal, matrilineal, atau parental, bagaimana bentuk perkawinan yang mereka lakukan (kawin jujur, semanda, atau bekas), dan situasi lingkungan yang mempengaruhi, apakah mereka bertempat di kediaman daerah yang bersangkutan, di daerah atau di kota, ataukah di perantauan, apakah mereka merupakan perkawinan campuran antar agama, antar suku, antar adat. Misalnya saja perkawinan orang Minangkabau di kota Bandar Lampung, menurut hasil penelitian Fakultas Hukum Lampung, sudah tidak ada lagi mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal tetapi lebih banyak cenderung pada parental. Hilman Hadikuduma, Op.cit, hal. 176

Dilingkungan masyarakat partrilineal jika suami wafat maka istri tetap, tali perkawinan tidak putus, ia dapat memilih kawin dengan saudara suami (levirat), atau kawin dengan lelaki lain yang disukainya namun suaminya yang baru harus menggantikan kedudukan suaminya almarhum masuk dalam kerabat suaminya semula, atau ia tetap menjadi janda dengan mengurus dan memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan menggunakan harta peninggalan suaminya di bawah perlindungan dan bantuan saudara-saudara suaminya. Ibid, hal. 177.

Namun pada umumnya pada masyarakat matrilineal jika putus perkawinan, akibat hukumnya bagi harta perkawinan sebagaimana dikatakan orang Minang, ‘Suaran diagih, sekutu di belah, nan tepatan tinggal, nan dibawa pulang. Jadi harta bersama dibagi antara suami dan istri, harta pusaka/peninggalan tetap pada pihak wanita, sedangkan harta bawaan suami boleh dibawanya pergi. Lalu kedudukan anak tetap berkedudukan di pihak ibunya sebagai ahli waris dari kerabat ibunya. Pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mengaturnya berada di kekuasaan mamak, saudara pria dari ibunya. Hal ini tidak berarti tanpa adanya perhatian dan bantuan dari ayah si anak dan kerabat pihak ayahnya. Lebih-lebih di perantauan di masa kekuasaan mamak sudah lemah, tanggung jawab terhdap anak langsung pada orang tuanya, dan jika putus perkawinan diurus oleh ayah dan ibunya walaupun sudah bercerai.Ibid, hal. 178. 

Di lingkungan masyarakat parental (keorangtuaan) yang dapat dikatakan tidak lagi mempertahankan garis keturunan, dan pada umumnya melaksanakan perkawinan bebas (mandiri) maka akibat putus perkawinan, cerai mati atau cerai hidup dapat berakibat harta bersama dibagi antara suami dan istri sedangkan harta bawaan masing-masing, harta pemberian/hadiah, warisan masing-masing tetap dikuasai dan dimiliki masing-masing. Begitu pula anak-anak, pemeliharaan dan pendidikannya menjadi tanggung jawab bapak dan ibunya, terutama bapaknya kecuali jika bapak tidak mampu boleh ditangani ibunya. Jadi apa yang dijalankan UU no. 1-1974 sejalan dengan kekeluargaan parental yang lebih banyak berlaku di Indonesia. Ibid. 

Sedangkan menurut Staatsblad 1933 No. 74 mengikuti sistem hukum adat. Karena itu Staatsblad tersebut tidak mengadakan ketentuan sama sekali mengenai pembagian harta benda, tetapi penyelesaiannya diserahkan kepada Hukum Adat setempat. Djamil Latif, Op.cit, hal. 98.


Putusnya Perkawinan Akibat Menurut Hukum Islam dan Undang Undang Perdata Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment