Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Putusnya Perkawinan Alasan Menurut Hukum Islam dan Udang Undang Perdata

Dasar-dasar syarat pengajuan gugatan perceraian disebutkan dalam Undang-undang  secara limitatife, artinya selain syarat-syarat serta alasan-alasan yang disebut dalam Undang-undang bukan merupakan syarat-syarat perceraian. Dengan demikian alasan-alasan lain tidak bisa diajukan sebagai dasar gugatan.

Menurut Pasal Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, adapun alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :
  1. Salah satu pihak, suami atau isteri, berbuat zinah, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
    Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesaklaran suatu perkawinan. Termasuk perbuatan menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif. 
  2. Salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa mendapat izin dari pihak lain. Serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya. 
    Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seizin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
    Hampir sama dengan poin b, poin ini juga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut. Sebab, jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri. 
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain.  
    Poin ini menitkberatkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan invidi/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian. Dalam hal ini, harus benar-benar bisa dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang bisa membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak. Dengan demikian, alasan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di pengadilan. 
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. 
  6. Tidak dapat dipungkiri bahwa bila ikatan perkawinan dipengaruhi faktor-faktor jasadiah, terutama kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan lewajibannya sebagai seorang suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian. 
  7. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 


Tidak ada kehidupan umah tangga yang rukun, tentram, dan nyaman, apalagi, bila pertengkaran tersebut tak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus-menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan setempat. Penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Setelah terpenuhinya alasan-alasan di atas, maka persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan proses perceraian adalah sebagai berikut :

Bagi mereka yang beragama Islam dapat diajukan ke Pengadilan agama.
  1. Bila suami yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), dengan memberikan alasan-alasan mengapa ia hendak menceraikan istrinya. Untuk permohonan itu, ia harus melampirkan beberapa surat keterangan dari lurah, surat nikah, dan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan permohonan dan termohon. Bukti-bukti lainnya, apakah cukup untuk bercerai, maka pengadilan akan memeriksa permohonan tersebut dengan memanggil kedua belah pihak, dengan membawa saksi-saksi yang hendak didengar. 
  2. Bila isteri yang mengajukan perceraian, permohonan dapat diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedaiaman penggugat (pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) , pada prinsipnya samadengan sarana, surat nikah, dan bukti yang harus dibawa oleh istri yang hendak menceraikan suaminya, seperti diuraikan  tersebut di atas. Martiman Prodjohamidjojo, Op.cit, hal. 42. 


Bila mereka yang bukan beragama Islam, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan diajukan ke Pengadilan ditempat kediaman penggugat, jika alamat orang yang digugat (Tergugat) tidak jelas atau tidak diketahui. Bilamana tergugat berada di Luar Negeri, maka gugatan diajukan ditempat kediaman tergugat. Pengadilan akan menyampaikan gugatan itu kepada tergugat (PP 9-1975, Pasal 20 ayat (3)) melalui Perwakilan RI di Luar Negeri itu. Ibid. 



Apabila pihak suami ataupun istri diwakilkan oleh kuasa hukum nya maka persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan proses perceraian adalah sebagai berikut :
a. Bila tidak didampingi advokat/pengacara 
  • Mempersiapkan surat gugatan : setelah memahami segala sesuatunya tentang proses perceraian (dengan meminta saran serta nasihat dari pihak yang memahami soal perceraian), maka selanjutnya seorang Penggugat dapat mempersiapkan surat gugatannya. 
  • Menyiapkan uang administrasi yang nantinya harus dibayarkan ke bagian pendaftaran gugatan di Pengadilan. Setelah membayar uang administrasi, si Penggugat tersebut akan menerima SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar). 
  • Mempersiapkan apa yang akan diajukan pada pengadilan, tentang rencana perceraian tersebut. Untuk mempersiapkannya, disarankan agar berdiskusi kembali dengan orang-orang/pihak yang memahami soal ini. 
  • Mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi, untuk diajukan dalam proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, gugatan akan lebih mudah diproses oleh pengadilan. 

b. Bila didampingi advokat/pengacara 
  • Jika Penggugat memilih untuk didampingi pengacara, maka terlebih dahulu pengacara tersebut harus membuat surat kuasa yang kemudian harus ditandatangani oleh Penggugat tadi. Surat kuasa adalah surat yang menyatakan bahwa Penggugat (sebagai pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada pengacara (sebagai penerima kuasa), untuk mewakili penggugat dalam pengurusan penyelesaian perkara perceraian di pengadilan. Yaitu, mulai dari pembuatan surat-surat seperti surat gugatan/permohonan perceraian, surat jawaban, surat replik, surat duplik, surat daftar alat bukti, kesimpulan. Kemudian beracara di depan sidang pengadilan, menghadap institusi atau orang yang berwenang dalam rangka pengurusan penyelesaian perkara perceraian, sampai kepada meminta salinan putusan pengadilan dan lain sebagainya. 
  • Menyiapkan surat gugatan. Bila surat kuasa tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat, maka selanjutnya pengacara (kuasa hukum/pengacara) akan mengurus pembuatan surat gugatan dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan selama proses hukum berjalan. 
  • Siapkan sejumlah uang untuk keperluan administrasi, yang akan dibayarkan ke bagian pendaftaran gugatan di Pengadilan. Usai membayar, biasanya akan diberi SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar). 
  • Lalu, siapkan untuk pembayaran jasa pengacara, terutama bila pengacara yang dibayar diminta bantuannya adalah pengacara yang dibayar sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Budi Susilo, Op.cit, hal. 27. 


Sebelum meminta nasihat hukum, sebaiknya Penggugat terlebih dahulu menyiapkan surat-surat atau dokumen penting yang terkait dengan kasus perceraiannya, seperti Surat Nikah Asli, Aktra Kelahiran Anak, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (C-1) dan surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan perceraian beserta akibatnya. Ibid. 

Dalam menghadapi sidang kasus perceraian, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Jika si Penggugat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum, ada baiknya meminta nasihat hukum dari seorang pengacara, konsultan hukum atau orang yang sudah berpengalaman dalam proses pengajuan perceraian. Sebaiknya penggugat tidak menganggap remeh persoalan yang dihadapi, sekalipun kasus tersebut tidak terlalu rumit, karena akonsekuensi hukum yang akan dihadapi nantinya, bersifat mengikat dan memaksa. Oleh karena itu, jangan menunda sampai saat-saat posisi Penggugat sudah terjepit alias tidak diuntungkan. Riduan Syahrani, Op.cit, hal 171. 

Biasanya kasus perceraian disertai pula dengan pembagian harta gono-gini, karena itu sebaiknya Penggugat juga menyediakan surat-surat yang terkait dengan harta benda perkawinannya. Seperti Akta Jual-Beli Tanah, Kuitansi, Bon Jual-Beli, Surat Bukti Kepemilikan, Slip Gaji dan semacamnya,. Hal ini memudahkan si Penggugat dan pengacaranya dalam memahami persoalan hukum yang sedang dihadapi. Selain itu, Penggugat juga dapat meminta nasihat hukum dari seorang konsultan atau pengacara, dengan kebebasan memilih untuk didampingi/tidak di dalam sidang pengadilan nanti.Ibid.

Setelah memahami sejumlah alasan serta syarat-syarat pengajuan gugatan perceraian, maka selanjutnya juga perlu dimengerti tentang beberapa langkah yang harus ditempuh dalam mengajukan gugatan cerai. Secara garis besar, berikut beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam mengajukan gugatan tersebut.

a. Memantapkan Niat, Menyediakan Dana dan Waktu 
Bagaimanapun, perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak serta niat yang kuat untuk menjalaninya. Mau tidak mau perceraian akan melahirkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis, yuridis, dan lainnya. Bukan hanya terhadap pasangan yang bersangkutan, namun juga kepada anak keturunannya, keluarga besar, serta harta yang diusahakan selama menjalani kehidupan berkeluarga. Untuk itu, kemantapan niat mutlak diperlukan sebelum seseorang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian. Perceraian harus dilatarbelakangi oleh niat dan keinginan untuk melangkah menuju kebaikan, dan bukan didasari oleh hal-hal yang bersifat material semata. Perceraian harus benar-benar menjadi jalan keluar bagi pasangan yang memang sudah tidak cocok lagi, dan tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi. 

b. Meminta pertimbangan dari beberapa orang terdekat 
Sekalipun seorang Penggugat sudah memantapkan niatnya untuk mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, namun tidak ada salahnya bila meminta pendapat sejumlah orang terdekat. Paling tidak, itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat argumen/alasan pengajuan gugatan perceraian, atau justru membuat si Penggugat membatalkan niatnya bercerai, mengingat sejumlah pertimbangan penting, terutama mengenai keselamatan dan masa depan keluarga.

c. Menentukan perlu atau tidaknya kuasa hukum atau pengacara 
Keberadaan kuasa hukum/pengacara harus dipertimbangkan secara matang, tidak saja terkait dengan dana yang harus disiapkan untuk membayar jasa pendampingnya. Namun juga mengingat efektivitas penggunaan jasa kuasa hukum/pengacara tersebut, terutama saat dilihat dari rencana perolehan target yang ingin dicapai. Bila hasil yang akan diraih cukup optimal dengan tanpa didampingi kuasa hukum/pengacara, maka jasa dan keberadaan kuasa hukum/pengacara tidak diperlukan. Demikian juga sebaliknya, jika si Penggugat merasa perlu didampingi oleh kuasa hukumn/pengacara, karena buta soal hukum serta bingung mengikuti jalannya persidangan, maka kuasa hukum/pengacara menjadi pilihan tepat. 

d. Mengajukan surat pemberitahuan atau surat permohonan perceraian 
Bila semua sudah disiapkan, dan niat untuk mengajukan gugatan perceraian sudah mantap, maka langkah selanjutnya adalah menyusun permohonan gugatan perceraian. Yaitu, berisi tentang identitas pihak yang berperkara; alasan mengajukan permohonan perceraian, dimulai dengan kronologis perkawinan, serta kehidupan selama mengarungi bahtera rumah tangga. Kemudian, alasan yang menyebabkan berketetapan mengajukan perceraian (posita); disertai dengan permohonan atas putusan yang akan diperoleh nantinya seperti apa (petitum).biasanya permohonan itu menyatakan bahwa perkawinan putus karena perceraian, kemudian diikuti dengan masalah hadhanah (hak asuh anak), nafkah terutang, nafkah iddah, pembagian harta bersama dan sebagainya. Bila permohonan tersebut telah disusun, kemudian diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang  melangsungkan perkawinan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA), dan di Pengadilan Negeri bagi yang melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.*Budi Susilo, Op.cit, hal. 38.  Harus diperhatikan, bahwa pengajuan permohonan atau gugatan perceraian secara Islam, dilakukan di Pengadialan Agama tempat domisili si istri berada. Dengan tidak melihat posisi apakah sebagai Pemohon/Penggugat atau sebagai Termohon/Tergugat. Sedang bagi yang mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri, berlaku ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, dimana gugatan diajukan di Pengadialan Negeri tempat domisili Tergugat berada atau bermukim.Djamil Latif, Op.cit, hal. 142. 

e. Melakukan proses sidang perceraian 
Proses perceraian bisa dilakukan, bila gugatan atau permohonan perceraian sudah didaftarkan dan diregister oleh panitera di Pengadilan yang berwenang mengadilinya. Kemudian Ketua Pengadilan terkait, akan menunjuk Majelis Hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut, sekaligus menetukan jadwal sidang pertama dari gugatan tersebut. 

Dalam setiap sidang perceraian, hakim akan selalu menanyakan apakah ada kemungkinan bagi pihak untuk berdamai. Apabila kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai, maka proses beracara di persidangan dapat dilanjutkan. Secara umum proses beracara di persidangan perceraian, sebenarnya sama dengan apa yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata. Hanya saja, sidang perceraian bersifat tertutup, kecuali dalam putusannya harus dilakukan dengan sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini diatur demikian, mengingat persoalan perceraian merupakan aib keluarga. Dimana dalam proses pembuktian gugatannya, dimungkinkan muncul sejumlah hal mengenai rahasia keluarga  yang dapat menjadi aib, bila diketahui khalayak umum. Karena itulah, sidang perceraian harus dilakukan secara tertutup.

Bila proses acara telah dilalui, dan hakim berketatapan bahwa perkawinan itu dinyatakan putus oleh perceraian, belum berarti perkawinan itu telah putus. Karena setelah itu masih ada proses lain yang harus dilalui. Yaitu, bila gugatan tersebut merupakan permohonan talak oleh pihak suami di Pengadilan Agama, masih ada lagi persidangan ikrar talak. Dimana, dalam persidangan tersebut pihak laki-laki yang bersangkutan atau kuasanya harus membacakan ikrar talak kepada istrinya. Bila pihak laki-laki tidak mengikrarkan talak dalam jangka waktu 6 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya perkawinan tidak jadi putus oleh perceraian dan rumah tangga tetap bisa diteruskan. Sebaliknya jika gugatan perceraian diajukan oleh istri, maka pembacaan ikrar talak oleh pihak suami tidak perlu dilakukan. Kemudian, ada atau tidaknya ikrar talak tetap membuat perkawinan putus, apabila tidak ada upaya hukum selama masa pengajuan upaya hukum masih bisa dilakukan.

Bila upaya hukum tidak dilakukan, maka putusan tersebut dinyatakan inkracht, atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga dengan sendirinya dapat dilaksanakannya isi putusannya. Lalu selanjutnya, akan dikeluarkan Akta Cerai untuk mengurus masalah administrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama, atau Kantor Catatan Sipil. Selain itu, apabila gugatan perceraian diajukan oleh seorang pihak bukan berama Islam di Pengadilan Negeri, maka putusan perceraiannya dianggap sudah bersifat (inkracht), jika dalam 14 hari setelah putusan diputus dan dibacakan, tidak ada upaya hukum bagi verzet, banding ataupun kasasi dari pihak yang berpekara.Budi Susilo, Loc.cit

Didalam PP No. 9 Tahun 1975, pada Bab IX disebut tentang Ketentuan Pidana Menurut Pasal 45 Bab tersebut dinyatakan, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7500,-barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 40, dihukum sengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7500,-.Hilman Hadikusuma, Op.cit, hal. 184.

Untuk masalah Talak di luar pengadilan, Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan bisa mendatangkan kemudaratan. Dalam prakteknya, Al Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.Desastian, Talak Diluar Pengadilan Sah Hukumnya, Internet, Voa-Islam.com, Diakses Tanggal 11 Februari 2013


Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Namun, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqih tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan. Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Zahri Hamid, Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia, Jakarta, 1978, hal. 102.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI mengenai Putusnya Perkawinan, juga disebutkan sejumlah alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian. Secara substansi, inti dari BAB tersebut sama dengan apa yang tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hanya saja, ada beberapa tambahan penting yang disampaikan dalam bab tersebut, yaitu :

a. Suami melanggar taklik-talak 
Saat akad perkawinan, biasanya mempelai pria membacakan atau setidak-tidaknya menandatangani sighat taklik-talak, atau perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah, yaitu, berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, dan mungkin saja terjadi di masa mendatang. Dalam hal ini, pihak suami dengan sengaja meninggalkan istri tanpa memberi nafkah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kemudian pihak suami melakukan tindak kekerasan pada istri. Maka, si istri memiliki hak untuk memohonkan penjatuhan talak pada dirinya, kepada pengadilan yang berwenang. 

b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. 
Perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan yang seagama. Jika dalam perjalanan mengarungi rumah tangga, salah satu pihak (suami atau istri) murtad, atau berpindah  agama, maka secara otomatis, perkawinan pun berakhir. Jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlangsung, pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketida krukunan. Riduan Syahrani, Op.cit, hal. 40. 

Perkawinan hanya dapat dilakukan, apabila telah memenuhi salah satu dari seluruh alasan di atas. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang dapat membuktikan, jika sepasang suami-istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana mestinya.*Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Ketika upaya perceraian sudah bulat hendak dilaksanakan, maka pemilihan alasan, terlepas dari alasan yang sesungguhnya, sangat menentukan proses terjadinya perceraian. Serta akibat hukum dari perceraian itu sendiri.

Untuk alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya (sukar disembuhkan), pada umumnya akan mempengaruhi keputusan penjatuhan hak asuh anak, yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim. Meskipun pada umumnya hak asuh anak yang di bawah umur 12 tahun akan jatuh kepada pihak ibu, namun apabila dalam persidangan pihak istri terbukti melakukan perzinaan, hak asuh anak tersebut justru akan jatuh ke pihak bapak. Sebab seorang istri yang telah terbukti melakukan tidakan amoral (berzina), dimata hukum tidak layak dipercaya untuk mengasuh anak dan mendidik anak. Hal ini bisa saja terjadi apabila alasan perceraiannya adalah, jika suami atau istri memiliki kebiasaan buruk lainnya seperti pemadat, pemabuk, ataupun memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan, yang dikhawtirkan dapat mengancam jiwa anak. Riduan Syahrani, loc.cit 

Akibat putusnya ikatan perkawinan menurut Hukum Islam karena kematian, dalam hal perkawinan; bagi istri yang kematian suaminya hanya baru boleh kawin lagi setelah lampau jangka waktu ‘iddah tertentu, sedang suami yang kematian istri dapat segera kawin lagi, dalam hal anak-anak; menjadi tanggungan pihak yang hidup baik dalam pemeliharaannya, pendidikannya, dan pembiayaannya, dalam hal harta; berhak mendapat harta warisan dari harta peninggalan yang mati. Djamil Latif, Op.cit, hal. 81.

Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Mengenai hubungan bekas suami dan bekas istri 
  • Pada perceraian yang telah memasuki tingkat tidak mungkin dicabut kembali (thalaq-ba’in), persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi boleh kawin kembali, asal saja belum lebih dari dua pernyataan thalaq. 
  • Dalam hal thalaq juga dijatuhkan, perkawinan kembali hanya dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang berat, sedang dalam perceraian karena li’an; perkawinan kembali tidak mungkin lagi dilakukan untuk selamanya. 
  • Suami atau istri yang meninggal dalam jangka waktu ‘iddah-thalaq yang dapat dicabut kembali (thalaq-raj’i), berhak mendapat harta warisan dari harta peninggalan yang meninggal. 
  • Pada perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (thalaq-ba’in) tidak seorang pun dari suami ataupun istri berhak mendapat warisan dari harta peninggalan yang meninggal dunia dalam ‘iddah tersebut. 


2. Mengenai anak 
Keempat Imam Mahzab sepakat bahwa hanya ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh (hadlanah) anak-anak yang di bawah umur itu. Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas hak hadlanah ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut 

Syafe’i ibu berhak sebelum anak itu berusia 7 tahun 86 baik laki-laki maupun perempuan. Tapi Maliki, Hambali membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut Maliki; anak laki-laki sebelum baligh dan anak perempuan sebelum kawin dan telah dicampuri oleh suaminya, Hambali; anak laki-laki sebelum berumur 7 tahun, demikian juga Hanafi.  87 Dan dengan berakhirnya hak hadlanah ibu, maka anak tersebut bebas memilih sendiri dimana ia suka tinggal, pada ibunya atau pada ayahnya.

3. Mengenai harta benda 
Jika selama perkawinan diperoleh harta, maka harta ini adalah harta sirkah, yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama dari suami istri. Karena itu dalam Islam ada harta suami yang terpisah (tidak bercampur) dan harta kekayaan tidak terpisah (yang bercampur). 88 

Garis penetapan hukum dalam Islam ialah berdasarkan kitab suci Al-Qur’an, jika tidak dalam Al-Qur’an dilihat dari Hadist Nabi, dan jika para Ulil Amri (penguasa pemerintahan) dan para ilmuwan atau Pemuka Masyarakat (ulama) wajib berijtihad, dan para hakim. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, menyatakan Nabi berkata yang maksudnya ialah “Hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran maka ia mendapat dua pahala. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat satu pahala.” Apabila dalam Hukum Agama Islam, agama yang terakhir di muka bumi ini belum ada hukum acara peradilannya, maka untuk mengatur acara perceraian diserahkan kepada Hakim untuk mengaturnya, demikian pula halnya dengan agama yang lain yang lebih tua dari Islam, seperti agama Kristen Katholik dan Hindu atau Budha belum ada hukum acara peradilannya yang khusus. Hal mana merupakan tugas dan kewajiban Majelis Ulamanya masing-masing seperti Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) untuk agama Katholik, Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI) untuk agama Kristen, Parisada Hindu Dharma untuk agama Hindu, dan Dewan Pandita Agama Budha Indonesia (DEPABUDI) untuk agama Budha di Indonesia. 89

86 Hasbi As-Shiddiqy, Pedoman Rumah Tangga, Pustaka Maju, Medan, hal. 40. 
87 Ibid. 
88 Djamil Latif, Op.cit, hal. 83. 

Sementara ketentuan-ketentuan hukum acara peradilan daripada masing-masing Majelis Ulama tersebut belum ada, dan penyelesaian pada para Ulama tersebut tidak berhasil dan yang bersangkutan mengajukan perkara perceraian itu ke Pengadilan Negeri, maka merupakan kewajiban para Hakim Pengadilan untuk memeriksa, mendamaikan, mempertimbangkan, dan memutuskan berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan hukum-hukum agama dan kepercayaan masing-masing dalam menetapkan keputusan.

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut Hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu :
  1. Memberi mut’ah 90 yang pantas berupa uang atau barang 
  2. Memberi nafkah hidup, pakaian, dan tempat kediaman selama bekas istri dalam masa ‘iddah 
  3. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri 
  4. Melunasi mas kawin, perjanjian ta’lik talak dan perjanjian ketika perkawinan berlangsung dahulunya. 91 


89Ibid, hal. 85.
90 Mut’ah; suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya agar hati istri dapat terhibur. 
91 Hilman Hadikusuma, Op.cit, hal. 179. 

Kemudian tentang hukuman (hudud) yang dapat dijatuhkan dalam peradilan Islam, antara lain mengenai perbuatan zina, menuduh orang berzina, meminum minuman keras, mencuri, merampok, membela diri, dan riddah.

Bagi para pelaku zina, maka kedua belah pihak dapat dijatuhi hukuman dera 100 (seratus) kali dihadapan umum dan dibuang ke luar negara (daerah)-nya selama-lamanya satu tahun, sedangkan barang siapa yang menuduh orang berzina tanpa mengajukan empat orang saksi maka ia dapat dijatuhi hukuman dera 80 (delapan puluh) kali. 92

Adapun alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut KUH Perdata (BW) adalah sebagai berikut:
  1. Zina 
  2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk. 
  3. Dikenakan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi. 
  4. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dari suami istri terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya. 


Jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, si suami atau si istri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan untuk itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah seorang dari suami maupun istri atau terhadap yang lainnya. 93 Gugatan itu diajukan, diperiksa, dan diselesaikan dengan cara yang sama seperti gugatan untuk perceraian perkawinan. 94

92 Ibid.

Akibat hukum dari perceraian menurut BW bahwa pihak suami atau istri yang menang karena gugatannya dikabulkan diperbolehkan menikmati segala keuntungan dari apa yang telah dijanjikan dalam perkawinan itu oleh pihak yang lain, termasuk keuntungan yang dijanjikan kedua pihak secara timbal balik. 95 Pihak suami atau istri yang dikalahkan karena perceraian itu kehilangan semua keuntungan dari apa yang telah dijanjikan oleh pihak lain dalam perkawinan itu. 96

Dengan mulai berlakunya perceraian itu tidaklah langsung pihak yang menang dapat menikmati keuntungan itu kecuali pihak yang lain telah wafat. 97 Jika suami atau istri yang menang, tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya hidupnya, maka pengadilan negara dapat menentukan sejumlah tunjangan untuk itu dari harta kekayaan pihak yang lain. 98

Kewajiban memberi tunjangan itu berakhir dengan meninggalnya suami atau istri. 99 Setelah keputusan perceraian berkekuatan pasti, Pengadilan menetapkan terhadap setiap anak siapa dari kedua orang tuanya yang harus melakukan perwalian atas anak-anak itu. 100

Sebagaimana dalam BW, maka perceraian menurut S. 1933 No. 74 HOCI) adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang sah yang disebut dalam Undang-undang ini.

93 Pasal 233 KUH Perdata 
94 Pasal 234 KUH Perdata 
95 Pasal 222 KUH Perdata 
96 Pasal 233 KUH Perdata 
97 Pasal 224 KUH Perdata 
98 Pasal 225 KUH Perdata 
99 Pasal 227KUH Perdata 
100 Pasal 229 KUH Perdata 

Alasan-alasan yang sah secara limitatif termaktub dalam Pasal 52, yaitu :
  1. Berzina 
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dengan sengaja
  3. Salah satu pihak selama perkawinan berlangsung mendapat hukuman penjara atau kurungan selama dua tahun atau lebih perihal suatu kejahatan 
  4. Penganiayaan berat oleh suami atau istri yang dilakukan terhadap pihak lain, atau suatu penganiayaan sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan bahwa pihak yang dianiaya itu akan meninggal dunia, atau suatu penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka yang berat pada badan pihak yang dianiaya. 
  5. Cacad badan atau penyakit yang timbul setelah perkawinan dilakukan sehingga perkawinan itu tidak bermanfaat 
  6. Percekcokan yang terus menerus diantara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. 101 


Akibat hukum yang timbul dari perceraian menurut Staatsblad ini adalah sebagai berikut :
  1. Mengenai hubungan suami istri 
    Akibat pokok dari perceraian perkawinan mengenai hubungan suami istri pada setiap perceraian adalah seperti telah dikemukakan pada BW 
  2. Mengenai nafkah 
    Apabila istri setelah terjadi perceraian tidak mempunyai cukup kekayaan untuk biaya hidupnya menurut Pasal 62, Hakim dapat menentukan sejumlah dari kekayaan suami yang diserahkan setiap bulan untuk nafkah istri. Banyaknya pembayaran nafkah itu, menurut Pasal 63 ayat (1), ditentukan menurut penghasilan bekas suami. Menurut ayat (2), Hakim dapat mengubah atau mencabut putusan tentang pembayaran nafkah itu atas permintaan dari salah satu pihak setelah mendengar keterangan dari pihak yang lain. Kalau kemudian salah satu pihak meninggal dunia, maka menurut Pasal 64, kewajiban membayar nafkah ini berhenti.
  3. Mengenai pemeliharaan anak 
    Apabila dari perkawinan yang diputus itu ada anak, maka menurut Pasal 65, Hakim harus menentukan pula dalam putusannya tentang siapa dari bekas suami atau istri itu yang diwajibkan memelihara anak dan beberapa jumlah uang yang harus diberikan setiap bulan oleh pihak lain guna turut serta membiayai pemeliharaan anak-anak itu. Penetapan Hakim tentang hal ini kemudian dapat diubah atas permintaan salah satu pihak dan setelah mendengar keterangan pihak lain dan sanak saudara. 102 


Menurut UU No. 1-1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian, kematian, dan putusan pengadilan (Pasal 38). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri (Pasal 29 ayat (1-3)). Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (Pasal 40 (1-2)). 103

101 Djamil Latif, Op.cit, hal. 93.
102 Ibid. 
103 Hilman Hadikusuma, Op.cit, hal. 150. 

Masih menurut UU No. 1-1974, apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri, dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.  Ibid, hal. 148.

Selanjutnya, di dalam hukum adat alasan-alasan yang sah untuk melakukan perceraian adalah sebagai berikut :
  1. Salah satu pihak dari suami atau istri meninggal dunia. 
  2. Istri berzina. “Hanya kadang zinanya istri tidak bisa dipakai alasan untuk bercerai kalau dendanya sudah dibayar, seperti pada suku dayak.” 
  3. Salah satu pihak (istri atau suami) bersalah. Alasan ini benar-benar bertalian dengan pergaulan dari masing-masing pihak yang bisa dipergunakan oleh pihak yang lain untuk menuntut perceraian, “suami meninggalkan istri sangat lama, kelakuan istri yang tidak sopan.” 
  4. Atas kata sepakat dari suami dan istri. “Akan tetapi bercerai seperti ini amat jarang terjadi. 
  5. Istri mandul. Di daerah-daerah dengan corak kebapaan alasan untuk perceraian itu adalah “majir (tidak beranak laki-laki) atau cacat badan dan sebagainya yang bisa menghalang-halangi berlangsungnya fungsi perkawinan sebagai urusan masyarakat.” Dalam perkawinan ambil anak, maka barang tentu alasan itu sudah cukup untuk bercerai. 
  6. Kepentingan masyarakat. Di Kalimantan, perceraian perkawinan yang bahkan dituntut demi kepentingan masyarakat, berdasarkan atas keadaan yang membahayakan dipandang dari sudut sihir.  Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Soeroengan, Jakarta, 1954, hal. 110. 


Walaupun alasan-alasan atau sebab-sebab tersebut bersifat khas adat, akan tetapi pada umumnya perceraian tersebut dipengaruhi dalam pelaksanaannya oleh peraturan agama terutama Hukum Islam dan Kristen.

Menurut perkiraan yang bukan suatu hasil penelitian ilmiah sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 di kalangan masyrakat Jawa dan Pasundan yang bersifat kekerabatan adatnya parental dengan bentuk perkawinan bebas (mencar, mentas, mandiri) banyak terjadi perceraian. Begitu pula dikalangan masyarakat Minangkabau yang sifat kekerabatannya martilineal dengan bentuk perkawinan samenda dan kuat beragam Islam banyak terjadi perceraian. Tetapi, dikalangan masyarakat matrilineal Samenda dengan bentuk perkawinan semanda tidak begitu banyak terjadi perceraian.Hilman Hadikusuma, Op.cit, hal. 151. 

Dikalangan umat Kristen Minahasa perceraian jarang terjadi tetapi baku piara (hidup bersama) banyak terjadi. Begitu pula dikalangan umat Kristen Maluku dan Nusatenggara Timur, perceraian jarang terjadi tetapi berlaku hidup bersama dan poligami yang tidak resmi. Tetapi dikalangan Kristen Batak, perceraian jarang terjadi dan hidup bersama bukan merupakan adat istiadat. Didaerah Lampung yang penduduk aslinya beragama Islam, ternyata di lingkungan masyarakat beradat peminggir (pesisir) lebih mudah terjadi perceraian daripada di lingkungan masyarakat yang beradat pepadun.

Demikian keadaan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1-1974 tetapi sekarang nampaknya perceraian itu sudah jarang sekali terjadi dibanding keadaan dahulu, dikarenakan, Undang-undang No. 1-1974 mempersulit terjadinya perceraian. Terjadinya perceraian tersebut itu bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundangan tetapi juga akibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat. Pada masyarakat yang ikatan kekerabatannya kuat perceraian sulit terjadi daripada masyarakat yang ikatan kekerabatannya lemah.Ibid. 

Pada umumnya menurut Hukum Adat yang ideal, baik putus perkawinan karena kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami maupun istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan, harta hadiah atau pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya. Ibid, hal. 176. 

Jika kita membicarakan tentang pengadilan dan peradilan menurut sistem Hukum Adat dibandingkan dengan sistem barat yang kini kita gunakan, maka tidak banyak yang dapat dibicarakan. Namun tidak berarti bahwa hukum adat tidak mengenal sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan diantara warga masyarakat hukum adat, yang pada umumnya bersifat perdata, dan sampai sekarang masih berlaku. Sistem peradilan adat yang dimaksud adalah sistem yang diwarisi dari zaman purba yaitu peradilan tanpa penjara, yang dizaman kerajaan Mataram dalam abad ke 17 disebut “Peradilan Padu” dan yang oleh Pemerintah

Hindia Belanda disebut ‘dorpsjustitie’ (peradilan desa). Peradilan adat tidak dapat dibayangkan seperti peradilan pemerintah, karena kedudukannya yang bersifat insidentil, sewaktu-waktu diperlukan, dan kalau disebut “Hakim Adat” ia merupakan orang yang berperan sebagai penengah (mediator). 1Ibid.

Daftar Pustaka Makalah Putusnya Perkawinan 

Putusnya Perkawinan Alasan Menurut Hukum Islam dan Udang Undang Perdata Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment