Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 26 September 2015

Sejarah Asuransi Tujuan dan Jenis Aspek dan Prinsip Dasar, Asas Hukum Menurut Undang Undang

Sejarah Asuransi - Pada tahun 365-323 sebelum masehi, di Negara Yunani pada masa Pemerintahan Raja Alexander Yang Agung (Alexander The Great) mempunyai seorang menteri keuangan yang bernama Antimenes. Pada suatu ketika terjadi krisis keuangan yang agak parah di Negara itu dan memerlukan uang yang sangat banyak guna membiayai pemerintahannya pada waktu itu. Untuk mendapatkan uang itu Antimetes mempunyai suatu gagasan yaitu mengumunkan kepada orang-orang kaya di Negara itu mendaftarkan budak-budak beliannya; kemudian antara Antimetes dan pemilik budak belian tadi membuat perjanjian dimana pihak pemilik budak akan membayar kepada Pemerintah sejumlah uang setiap tahun dan sebagai imbalannya Antimetes (Pemerintah) menjanjikan kepada mereka jika ada budak belian mereka yang melarikan diri, maka dia akan mencari dan memerintahkan kepada kepala daerah di bawah pemerintahannya supaya budak itu ditangkap, atau jika tidak tertangkap, maka pihak Antimetes akan mengganti rugi kepada pemilik budak sejumlah uang harga dari budak itu. Perjanjian ini dibuat antara Antimetes dengan orang-orang kaya ini merupakan perjanjian yang mirip dengan perjanjian Asuransi. *Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hlm.15


Di Inggris sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk sebuah perkumpulan yang disebut gilde. Perkumpulan ini mengurus kepentingan anggota-anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, gilde akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana gilde yang terkumpul dari anggota-anggota. Perjanjian ini banyak terjadi pada abad ke-9 dan mirip dengan asuransi kebakaran. *Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm.2

Pada abad ke-13 dan abad ke-14 perdagangan melalui laut mulai berkembang pesat. Akan tetapi, tidak sedikit bahaya yang mengancam dalam perjalanan perdagangan melalui laut. Keadaan ini mulai terpikir oleh para pedagang waktu itu untuk mencari upaya yang dapat mengatasi kemungkinan kerugian yang timbul melalui laut. Inilah titik awal perkembangan asuransi kerugian laut. *Ibid., hlm.3

Dari sejarah perasuransian ini dapat kita katakan bahwa pengertian asuransi ini sebenarnya pada mulanya terdapat pada asuransi sejumlah uang dan kemudian berkembang pada asuransi kebakaran dan asuransi laut. Asuransi sejumlah uang merupakan cirri tertua dari seluruh bentuk asuransi yang ada.*Abdul Muis, Op.Cit, hlm.11

Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan negara kita pada waktu itu disebut Nederlands Indie. Keberadaan asuransi di negeri kita ini sebagai akibat berhasilnya Bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. *“Pengertian dan Sejarah Asuransi”, 14 September 2010, dalam http://asuransiaja.blogspot.com/2012/08/pengertian-dan-sejarah-asuransi.html#.UWRB4OyhjIU, terakhir diakses pada 9 April 2013

Sampai saat ini tidak ada satu bukupun yang memuat tulisan mengenai sejarah hukum Indonesia yang memuat mengenai dasar-dasar asuransi di Indonesia. Disamping itu para ahli hukum adat juga tidak pernah mengemukakan bahwa asuransi sudah ada dan dikenal dalam tata pergaulan dalam masyarakat adat di Indonesia. (Sri Rezeki Hartono, Op.Cit, hlm.50-51)

Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia pada tahun 1848. Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia adalah atas dasar konkordansi yang dimuat dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. *Ibid.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asuransi dan lembaga asuransi masuk dalam tata pergaulan hukum di Indonesia bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Belanda) yang berlaku di Indonesia sebagaimana disebut diatas. Hal ini dapat pula dipakai sebagai suatu bukti bahwa asuransi dan lembaga asuransi yang semula sebagai lembaga asing mulai dikenal di Indonesia. *Ibid.

Tujuan dan Jenis-jenis Asuransi 

1. Tujuan Asuransi
Hidup tak ubahnya seperti permainan dari ketidakpastian. Secara awam, ketidakpastian itu diterjemahkan sebagai resiko. Sesuatu yang belum pasti terjadi, akibatnya tentu tidak dikehendaki juga. Misalnya resiko kecelakaan, kematian, kerugian material dikarenakan gempa, banjir atau bencana alam lainnya (Acts of Gods). Tak seorangpun mengetahui secara pasti kapan resiko itu akan terjadi.*Kun Wahyu Wardana, Hukum Asuransi:Proteksi Kecelakaan Trasnportasi, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 15.

Berdasarkan uraian diatas, asuransi sebenarnya memiliki tujuan – tujuan utama yang hendak dicapai. Tujuan – tujuan tersebut antara lain: *Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. hlm. 12.

a. Teori Pengalihan Resiko
Menurut teori pengalihan resiko, (risk transfer theory), tertanggung menyadari bahwa ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika harta kekayaan atau jiwanya terancam, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berusaha mencari jalan bila ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung) sejak saat itu resiko beralih kepada pihak penanggung.”

b. Pembayaran Ganti Kerugian
Dalam hal tidak terjadinya perstiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalahnya terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak selamanya bahaya yang mengancam itu sungguh – sungguh akan terjadi. Ini merupakan kesempatan kepada penanggumg mengumpulkan premi dari tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika suatu ketika peristiwa itu sungguh – sungguh terjadi, yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi. Dengan demikian, tertangung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang dideritanya

c. Pembayaran Santunan
Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dengan tertanggung (voluntary insurance). Akan tetapi, undang – undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (compulsory insurance), artinya, tertanggung terikat dengan penanggung karena undang – undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut dengan jenis asuransi sosial (social security insurance). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh

d. Kesejahteraan Anggota
Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota pekumpulan bertindak sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayarkan sejumlah unag kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.

Jenis-jenis asuransi

Kita mengetahui bahwa dalam garis besarnya ada 2 jenis asuransi yaitu asuransi sejumlah uang (sommen verzekering) dan asuransi ganti kerugian (schade verzekering), namun seiring perkembangan zaman dan usaha perasuransian muncul tiga jenis asuransi lagi yakni asuransi varia (varia verzekering), Asuransi Rekayasa (Egineering Insurance), dan Asuransi Syariah. *Mustafa Dib al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam, Jakarta, Al-Hikmah, 2010, hlm. 83.

Dari 5 (lima) jenis asuransi yang disebutkan diatas dapat ditarik penjelasan yaitu: *Tuti Rastuti, Op.cit , hlm.101

1. Asuransi sejumlah uang
Asuransi sejumlah uang artinya asuransi yang besarnya uang asuransi sudah ditentukan sebelumnya tanpa perlu ada suatu hubungan antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah uang yang diberikan penanggung.

Jenis-jenis asuransi sejumlah uang antara lain :

a) Asuransi Jiwa 
b) Asuransi kesehatan 
c) Asuransi tenaga kerja 
d) Asuransi pendidikan 


2. Asuransi Kerugian
Asuransi kerugiaan dapat diartikan ganti kerugian yang diberikan perusahaan asuransi (penanggung) kepada pemegang polis (tertanggung) harus seimbang dengan kerugian yang dialami oleh pemegang polis dengan catatan bahwa kerugian itu adalah akibat dari peristiwa untuk mana asuransi itu diadakan.

Jenis-Jenis asuransi kerugiaan antara lain: *Ibid., hlm.91
a) Asuranssi kebakaran 
b) Asuransi kenderaan 
c) Asuransi huru-hara 
d) Asuransi kerusuhan 
e) Asuransi kecurian dan kebongkaran 


3. Asuransi Varia
Asuransi varia  merupakan  asuransi  yang  tumbuh  dan  berkembang  sesuai dengankebutuhan masyarakat.*Ibid
Asuransi varia disebut juga asuransi campuran karena merupakan campuran unsur-unsur yang ada dalam asuransi sejumlah uang dan asuransi kerugian. Asuransi varia berkembang untuk mengantisipasi kekakuan KUHD yang hanya mengatur asuransi dalam ruang lingkup yang sempit. *Abdul Muis, Op.Cit., hlm 11

Jenis-jenis asuransi varia antara lain : *Tuti Rastuti, Op.Cit., hlm.113
  • Asuransi Kredit 
  • Asuransi deposito 
  • Surety Bond 
  • Bank Garansi 
  • Asuransi Ekspor Impor 
  • Asuransi Pengangkutan 
  • Asuransi Rangka Kapal 
  • Asuransi Pertambangan 


4. Asuransi Rekayasa (Egineering Insurance)
Asuransi Rekayasa (Egineering Insurance) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan kepada pemegang polis (tertanggung) terhadap risiko-risiko yang timbul selama kegiatan  pengerjaan  proyek, pembangunan  rumah,  pemasangan  mesin,  testing  dan commisioning.

Jenis-jenis Asuransi Rekayasa (Egineering Insurance) antara lain : *Ibid, hlm.,141
  • Asuransi Egineering Proyek 
  • Asuransi Egineering Non-Proyek 


Asuransi Egineering Non-Proyek terbagi atas
  • Asuransi Peralatan Elektronika (electronic equipment insurance / e.e.i) 
  • Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown insurance / MB) 


5. Asuransi Syariah
Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa Arab yakni takafala-yatakafulu-takaful yang berarti saling menanggung atau saling menjamin.*H.Hendi Suhendi dan Deni K. Yusuf, Asuransi Tkaful (dari teoritis ke praktis),Mimbar Pustaka, Bandung, 2005, hlm.1

Selain dari kelima jenis asuransi secara umum yang dijelaskan diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian terdapat pembagian jenis asuransi dari segi pelaksanaannya.

Dalam segi pelaksanaan asuransi di bagi kedalam 2 kategori, yaitu :*Kun Wahyu Wardana, Op.Cit., hlm 30-31

1. Asuransi Sosial (social insurance)
Program Asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Asuransi sosial hanya memberikan perlindungan dasar dan lazimnya penyelenggara program asuransi ini dimonopoli oleh badan usaha yang ditunjuk pemerintah seperti PT. Jamsostek, PT. Askes, dsb.

2. Asuransi Sukarela (Voluntary Insurance) santunan atau coverge. Menjadi solusi atas keterbatasan program yang disediakan melalui asuransi sosial,
Asuransi Jenis ini dilaksanakan secara sukarela. Masyarakat diberikan secara kebebasan untuk mengasuransikan atau tidak mengasuransikan obyek yang dapat dipertanggungkan. Dalam hal yang bersangkutan memutuskan untuk berasuransi, maka ia juga diberikan kebebasan memilih penanggung (perusahaan asuransi). Terkait dengan pelaksanaan asuransi sosial untuk resiko-resiko yang telah dijamin dan hanya menyediakan perlindungan dasar, masyarakat dapat menggunakan mekanisme asuransi sukarela ini untuk meningkatkan jumlah

Asas dan Prinsip Dasar Asuransi 

1. Asas Hukum Perjanjian Asuransi

Berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian asuransi dalam KUH Perdata dapat berlaku pula dalam perjanjian khusus.*Tuti Rastuti, Op.Cit., hlm. 42 Dengan demikian, perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung) harus tunduk pada beberapa ketentuan dalam KUH Perdata, termasuk asas-asas yang terdapat dalam KUH Perdata.

Asas-asas hukum dalam KUH Perdata tersebut antara lain : a. Asas Konsensual

Asas Konsensual terkandung dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang berisi : *Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata

Syarat terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat :
  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
  3. Suatu pokok persoalan tertentu; 
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang 


Melihat isi dari pasal 1320 ayat (1) diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu sahnya perjanjian dan mengikat yaitu adanya kata “sepakat” antara kedua belah pihak. Jika sudah adanya kata “sepakat” antara kedua belah pihak maka setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya.

b. Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berisi : “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. *Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

Menurut Sultan Remy Sjahdeini, ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi : *Sutan Remi Sjahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.47.
  1.  Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; 
  2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; 
  3. Kebebasan untuk menentukan isi (causa) dari perjanjian yang dibuatnya; 
  4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; 
  5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; 
  6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional. 


c. Asas kekuatan mengikat 
Asas kekuatan mengikat disebut juga asas pacta sunt servanda, yang secara konkrit dapat dicermati dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memuat ketentuan impresif, yakni :*Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.91 “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. *Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 

Apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa para pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Sebab, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang memilki akibat hukum, hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya. *Tuti Rastuti, Op.Cit., hlm. 45 

d. Asas Itikad Baik
Setiap perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan asas itikad baik seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa : “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. *Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 

Asas itikad baik ini berlaku untuk semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan pasal 1339. *Man Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi, Alumni, Bandung, 2004, hlm.13

e. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam perjanjian asuransi, hak dan kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan menerima pembayaran ganti kerugian, sedangkan hak dan kewajiban penaggung adalah menerima premi dan memberikan ganti kerugian atas objek yang dipertanggungkan. *Tuti Rastuti, Op.Cit., hlm. 46 

f. Asas Kepercayaan
Dalam perjanjian asuransi asas kepercyaan sangat penting, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan bagi pemegang polis dan perusahaan asuransi, bahwa satu sama lain aka memenuhi janjinya untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan kepercayaan, kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sesuai ketentuan pasal 1338 KUH Perdata.

g. Asas Persamaan Hukum
Dalam Asas persamaan hukum dapat dijelaskan bahwasannya kedudukan dari para pihak atau subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama atau seimbang , dan tidak dibeda-bedakan satu sama lain.

h. Asas Kepastian Hukum
Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung asas kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya,*Ibid. seperti yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam mengadakan perjanjian asuransi. Prinsip – Prinsip tersebut yaitu: *Kun Wahyu Wardana, Op.Cit., hlm. 31

a. Prinsip Kepentingan yang dapat Diasuransikan (Insurable Interest)
Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (Inrusable Interest) merupakan syarat mutlak untuk mengadakan perjanjian asuransi. Apabila pihak tertanggung atau pihak yang dipertanggungkan tidak memiliki kepentingan pada saat mengadakan perjanjian auransi, dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum. *Ibid.

“Diharuskannya ada prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest) dalam perjanjian asuransi dengan maksud untuk mencegah agar asuransi tidak menjadi permainan dan perjudian. Hal itu disebabkan, apabila sesorang yang tidak mempunyai kepentingan atas suatu objek tersebut, maka akibatnya tanpa menderita kerugian orang tersebut akan mendapat ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki menimpa objek dimaksud” *Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 16

b. Prinsip Itikad Baik yang Sempurna (Utmost Goodfaith)
Dalam Kontrak asuransi, itikad baik saja belum cukup tetapi dituntut yang terbaik dari itikad baik dari calon tertanggung. Hal ini dikarenakan tertanggung yang dinilai lebih memahami  tentang  objek  yang akan  dipertanggungkan,  maka  tertanggung  harus mengungkapkan seluruh fakta material yang berkaitan objek pertanggungan tersebut secara akurat dan lengkap kepada Underwriter. *Underwriter adalah sebutan yang diberikan kepada orang yang bertanggung jawab dalam perusahaan asuransi untuk menilai resiko yang akan dipertanggungkan, menentukan apakah menerima atau menolak resiko, atau menerima sebagian. Dan mengkalkulasi besaran premium yang wajar untuk suatu resiko yang dipertanggungkan. Dalam Kun Wahyu Wardana, Op. Cit., hlm. 34

Menurut Gunanto, Prinsip itikad baik yang sempurna (Utmost Good Faith) menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi para pihak sebelum kontrak ditutup dan bukan dipenuhi dalam rangka pelaksanaan kontrak yang sudah ditutup seperti itikad baik yang dimaksud

Pasal 1338 KUH Perdata. *H. Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia, Logos Wacana Ilmu, Tanggerang, 2003, hlm. 12

c. Prinsip Keseimbangan (Indemnity Principle)
Penerapan prinsip keseimbangan (Indemnity Principle) dalam asuransi ini, sekaligus menjadi pembeda bahwa asuransi tidak sama dengan perjudian. Dalam perjudian tidak dikenal ganti rugi bagi yang kalah. Kerugian akibat kekalahan yang diderita dalam perjudian merupakan konsekuensi yang harus diterima. (Kun Wahyu Wardana, Op.Cit., hlm. 38)

Sedangkan  dalam  asuransi,  ganti  rugi  merupakan  suatu  tujuan  bahwa  asuransi merupakan risk transfer mechanism. Mengalihkan atau membagi resiko yang kemungkinan akan diderita atau dihadapi tertanggung atas suatu peristiwa yang tidak dikehendaki dan belum pasti terjadi. Harapannya, beban financial tertanggung menjadi lebih pasti. Fixed Cost dalam bentuk premi.(Ibid.)

Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi dalam prinsip keseimbangan (Indemnity

Principle) ini, bahwa tertanggung tidak diperkenankan untuk memperoleh keuntungan dari ganti rugi yang diberikan oleh penanggung. Besarnya ganti rugi yang diterima oleh tertanggung harus seimbang atau sama dengan kerugian yang dideritanya. (Ibid. hlm.38)

d. Prinsip sebab akibat (Cause Proximate Principle)
Cause Proximate Principle merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelesaian santunan. Dengan menggunakan  prinsip  ini,  maka  suatu  peristiwa  dapat  ditentukan penyebabnya. Penggantian kerugian oleh perusahaan asuransi hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan polis asuransi yang bersangkutan. (Ibid. hlm.39)

e. Prinsip Subrogasi (Subrogation Principle)
Prinsip Subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHD yang menyatakan sebagai berikut :

“ Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perubahan yang dapat merugikan hak si penaggung terhadap orang-orang ketiga itu.”(Pasal 284 KUHD)

Subrogasi  merupakan  peralihan  hak  dari  tertanggung  kepada  penanggung  untuk menuntut ganti rugi kepada pihak lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap objek pertanggungan dari tertanggung sesaat setelah penanggung membayar ganti rugi tersebut kepada tertanggung sesuai jaminan polis. Tapi, suatu hal yang pelu diketahui, bahwa subrogasi hanya berlaku untuk contract of indemnity karena subrogasi mencegah tertanggung untuk mendapatkan penggantian lebih dari kerugian yang dideritanya. (Kun Wahyu Wardana, Op.Cit., hlm. 42)

f. Prinsip Kontribusi (Contribution Principle)
Prinsip Kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (Double Insurance) seperti yang tercantum dalam pasal 278 KUHD (Tuti Rastuti, Op.Cit., hlm.55), yang menyatakan sebagai berikut :

“Apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari-hari yang berlainan, oleh berbagai penaggung telah diadakan penaggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersama-sama, menurut keseimbangan daripada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi, memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan.”(Pasal 278 KUHD)

“Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penaggung, maka masing-masing penaggung itu menurut imbangan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa, apabila penaggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penaggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupinya.”(Tuti Rastuti, Op.Cit., hlm.55)

g. Prinsip Mengikuti Keberuntungan Penanggung Pertama (Follow The Fortune of the Ceding Company) 
Prinsip mengikuti keberuntungan penanggung pertama tidak boleh diartikan secara luas dan tanpa batas tanggun jawab penaggung ulang. Dalam hal reasuransi hanyalah terbatas pada klaim yang sah dan wajib dibayar oleh penaggung pertama sesuai dengan jumlah kerugian  sekalipun berdasarkan teori dan praktik penanggung ulang dapat diminta untuk menyetujui penyelesaian klaim atas dasar kompromi.(Ibid. hlm.57)

Daftar Pustaka Makalah Sejarah Asuransi

Sejarah Asuransi Tujuan dan Jenis Aspek dan Prinsip Dasar, Asas Hukum Menurut Undang Undang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment