Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 30 September 2015

Sejarah Munculnya Partai Politik dan Perkembangan Klasifikasi Sistem Kepartaian menurut Maurine Duverger

Sejarah Munculnya Partai Politik - Partai Politik sebagai sarana bagi warga negara dalam rangka untuk ikut serta dalam pengelolaan negara merupakan suatu organisasi yang baru di dalam kehidupan manusia di bandingkan dengan organisasi negara, akan tetapi sejarah kelahiran  partai  politik  cukup panjang.  Namun,  dapat  kita lihat  bahwa  sejak dahulu, Partai politik telah di gunakan untuk memeprtahankan pengelompokan yang sudah mapan (seperti untuk gereja) atau untuk menghancurkan statusquo seperti yang dilakukan di Bolsheviks pada tahun 1917 tatkala menumbangkan kekaisaran Tsar. (Ichsanul Amal,Teori – Teori Mutakhir Partai Politik,Tiara Wacana,Yogyakarta,2012 Halaman 19)


Pada umumnya perkembangan partai politik sejalan dengan perkembangan demokrasi, yakni dalam hal perluasan hak pilih dari rakyat dan perluasan hak-hak parlemen. (Ibid.Halaman 2) Partai politik pada pertama kali lahir di negara – negara Eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. (Miriam Budiardjo,Op.Cit Halaman. 397 )

Kegiatan politik di akhir dekade 18-an di negara – negara barat pada umumnya di pusatkan dalam kelompok – kelompok politik yang ada di dalam parlemen. Baru pada akhir abad ke sembilan belas lah Partai Politik lahir yang kemudian menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik ini sendiri lahir oleh karena meluasnya hak pilih, sehingga pada masa itu kegiatan politik yang semula hanya berasa dalam lingkaran parlemen, juga akhirnya berkembang di luar parlemen dan kelompok – kelompok politik diluar parlemen melakukan pengumpulan pendukungnya menjelang pemilihan umum. oleh karenanya kelompok politik yang berada di dalam parlemen merasa perlu untuk mengembangkan suatu organisasi massa sehingga lahirlah partai politik.

Secara Umum, terdapat tiga pendekatan untuk memahami asal usul partai politik, pendekatan itu adalah pendekatan institusional, pendekatan historis dan pendekatan modernisasi. (Sigit Pamungkas, Op.Cit Halaman 10)

Teori Institusional memandang bahwa lahirnya partai politik dari dua arah yaitu partai politik yang tumbuh dari dalam parlemen dan partai politik yang tumbuh dari luar parlemen. Partai yang tumbuh di dalam parlemen mekanisme pertumbuhannya sangatlah sederhana yaitu dengan pembentukan kelompok – kelompok parlemen kemudian diikuti munculnya komite – komite pemilihan, dan akhirnya berkembang menjadi suatu hubungan permanen antara kedua elemen tersebut. (Ichlasul Amal, Op.Cit Halaman 2 )  Sementara itu, Partai Politik yang berasal dari luar parlemen sesungguhnya   lahir   sebagai simbol   perlawanan   ataupun   sebuah   gerakan perlawanan ideologis terhadap golongan – golongan yang berkuasa. Partai politik ini ingin berusaha untuk ikut serta dalam kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan – kepentingan dari kelompok – kelompok yang tidak terakomodir ataupun yang tersingkirkan.

Sementara itu, Teori Historis dalam pandangannya memberi tekanan pada krisis – krisis sistemis yang berkaitan dengan proses pembangunan bangsa diantaranya krisis yang berkaitan dengan integrasi nasional, legitimasi bangsa dan tuntutan partisipasi yang lebih besar.( Ibid. Halaman 12) Dalam teori ini, krisis – krisis ini lah yang kemudian melatar belakangi lahirnya partai politik dan krisis – krisis itu akan menentukan karakter partai. Salah satu krisis yanga ada dalam teori ini yaitu krisis legitimasi adalah salah satu faktor yang memunculkan perkembangan partai politik di benua eropa pada generasi pertama. Di eropa pada saat itu sedang terjadi krisis  legitimasi  terhadap  parlemen  yang  ada  pada  saat  itu.  Pada  saat  itu, pandangan terhadap institusi – institusi perwakilan yang ada sangat negatif, partai politik yang lahir dari dalam parlemen terbentuk ketika legitimasi institusi perwakilan yang ada tersebut sedang diragukan.

Teori   selanjutnya   adalah   teori   modernisasasi   pembangunan   politik. Menurut   teori   ini,   partai   politik   merupakan   sebagai   produk   dari   adanya modernisasi di bidang sosial dan ekonomi karena ada sebuah formulasi yang mebgatakan bahwa partai – partai massa adalah produk dari modernisasi sosial. 

Ibid. Halaman 12 Dalam masyarakat modern, Partai politik muncul hanya dengan maksud memobilisasi massa saja tetapi tidak memiliki maksud untuk mengadakan suatu revolusi. Beberapa ahli mengelompokan munculnya partai politik dengan dampak– dampak industrialisasi.(Ibid.) Industrialisasi menimbulkan adanya biaya – biaya yang substansial terhadap kelompok sosial tradisonal sehingga mendorong kelompok sosial tradisional ini untuk membentuk partai politik seperti partai – partai yang berbasis agraria, sehingga dapat mempertahankan diri terhadap munculnya ancaman – ancaman dari kelompok industrialisasi.

Sementara  itu,  Maurice  Duverger  dalam  buku  Teori  –  teori  Mutakhir partai politik yang ditulis oleh Ichsanul Amal mengklasifikasikan asal mula partai politi tersebut ke dalam dua bagian yaitu Partai Politik yang tumbuh dalam lingkar parlemen dan partai politik yang tumbuh di luar parlemen. Partai yang tumbuh di lingkungan   parlemen   diawali   dengan   pembentukan   kelompok   -   kelompok parlemen , kemudian diikuti munculnya komite – komite pemilihan, dan akhirnya kedua elemen tersebut berkembang menjadi memiliki suatu hubungan yang permanen.

Di negara – negara tertentu, asal mula kelompok – kelompok parlemen itu berasal dari kelompok-kelompok kedaerahan yang kemudian berkembang membentuk suatu kelompok ideologis. Sebagai contoh di Perancis pada tahun 1789,  Partai  –  partai  yang  berdiri  di  dalam  majelis  konstituante perancis merupakan perkembangan dari kelompok-kelompok kedaerahan. Diawali dengan maksud untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan dari daerahnya masing – masing hingga akhirnya kelompk daerah melakukan suatu perkumpulan yang   tidak   hanya   membahas   mengenai   daerahnya   saja   namun   hingga membicarakan persoalan kebijakan nasional hingga akhirnya kelompok lokal ini menjadi suatu kelompok ideologis.

Selain daripada itu, ada pula kelompok – kelompok ideologis yang lahir bukan dari kelompok-kelompok lokal namun lahir dari pertemuan para wakil- wakil yang memiliki suatu ide yang sama dan tidak lagi sekedar mengumpulkan ide oleh karena kesamaan daerah asalnya.

Sementara itu, kemunculan komite-komite pemilihan lokal sangat erat kaitannya dengan meluasnya hak pilih rakyat. Hak pilih rakyat yang meluas itulah yang kemudian menyebabkan perlunya membawa pemilih-pemilih baru ke dalam partai. Faktor lain yang menyebabkan munculnya komite – komite pemilihan adalah perkembangan egalitarianisme dan keinginan untuk menyingkirkan kaum elite tradisional.Ibid. Halaman 6  Oleh karena, apabila tidak ada komite pemilihan yang mampu menyelamatkan kepentingan dari pemilih baru ketika terjadi perluasan hak pilih secara tiba – tiba maka yang menang adalah kaum elite tradisional yang mana kaum elite tradisional merupakan satu-satunya calon yang dikenal.

Jika sel – sel induk, kelompok – kelompok parlementer dan komite – komite pemilihan sudah terbentuk, maka yang diperlukan supaya berubah menjadi partai politik sebenarnya tinggallah koordinasi permanen dan hubungan-hubungan reguler yang mempersatukan mereka.  Ibid. Halaman 8 

Sementara itu, Partai yang muncul di luar parlemen umumnya muncul dari kelompok – kelompok ataupun asosiasi – asosiasi yang berada di luar parlemen seperti kelompok serikat buruh, masyarakat-masyarakat filsafat dan yang lainnya.

Sebagai contoh ialah kelahiran Partai Buruh Inggris pada tahun 1899 sebagai hasil dari kongres serikat buruh di Inggris pada saat itu. Selain itu ada pula partai – partai yang muncul dengan latar belakang agraris yang muncul akibat pengaruh daripada  koperasi-koperasi  pertanian  dan  asosiasi-asosiasi  pertanian  adapula partai  yang  muncul  yang  berasal  dari  pengaruh  gereja  dan  sekte  –  sekte keagamaan seperti munculnya Partai Katolik Konservatif,Partai Kristen Historis,dan Partai Kristen Demokrat.

Klasifikasi Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian pada awalnya ditemukan dalam karya Duverger, yaitu untuk menggambarkan bentuk dan corak dari kehidupan bersama partai politik di beberapa negara.Sigit Pamungkas,Op.Cit  Halaman. 42) Duverger membayangkan sistem kepartaian adalah relasi diantara karakteristik tertentu partai politik diantaranya jumlah, ukuran respektif, sekutu, lokasi geografis, distribusi politik, dan sebagainya. Ibid. Halaman 43

Sistem kepartaian sangat berkaitan erat dengan stabilitas dan instabilitas suatu pemerintahan. Pada umumnya, sistem dwi partai dipandang sebagai sistem kepartaian yang paling ideal bagi seluruh sistem pemerintahan. Rokkan berpendapat seperti yang dikutib Lane bahwa apakah sebuah negara berada dalam situasi  politik  yang  stabil  atau  senantiasa  bergejolak  dapat  diketahui  dengan melihat sistem kepartaiannya, konfigurasi dan warisan sejarahnya.  Ibid. 

Sementara itu, Sigit Pamungkas dalam bukunya partai politik teori dan praktik di Indonesia, setidaknya ada empat pendekatan dalam memahami sistem kepartaian di sebuah negara. Empat pendekatan itu adalah :
  1. Pendekatan berbasis numerik Partai
  2. Pendekatan berbasis ukuran dan kekuatan relatif partai
  3. Pendekatan berbasis pola formasi pemerintahan
  4. Pendekatan berbasis jumlah dan jarak ideologi partai


Sebagai penjabarannya, pendekatan pertama yang dikenal adalah pendekatan berbasis numerik partai maksudnya adalah metode pendekatan ini menggolongkan sistem kepartaian sesuai dengan jumlah keberadaan partai politik di dalam suatu negara. Pendekatan ini membagi sistem kepartaian menjadi tiga yaitu sistem partai tunggal yang mana hanya ada satu kekuatan partai dalam suatu parlemen, kemudian sistem dwi partai yang mana ada dua kekuatan partai dalam suatu  parlemen  dan  sistem  multi  partai  yang  mana  terdapat  lebih  dari  dua kekuatan partai dalam suatu parlemen.

Pendekatan yang kedua ialah pendekatan berbasis ukuran dan kekuatan relatif partai dimana pendekatan ini pertama kali di lakukan oleh Jean Blondel pada tahun 1968 yang mana pada intinya pendekatan ini dilakukan dengan menghitung ukuran dan kekuatan relatif yang bersumber dari perolehan suara suatu partai politik. Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan bagian rata- rata suara   yang   dimenangkan   oleh   dua   partai   terbesar   dan   kemudian  mepertimbangkan perbandingan  bagian  partai  pertama  pada  partai  kedua  dan ketiga. Ibid.Halaman 46 

Pendekatan yang berbasis ukuran dan kekuatan relatif partai ini kemudian menggolongkan sistem kepartaian menjadi empat sistem, yaitu :
  1. Sistem Dua Partai, yang mana dalam sistem ini adalah ketika hasil dari pemilihan umum menunjukkan suara dari dua partai politik dalam  suatu  negara  lebih  besar  89%  jumlah  suara sah.  Sebagai contoh : Amerika Serikat
  2. Sistem Dua setengah Partai, yang mana di dalam sistem ini adalah ketika hasil dari pemilihan umum menunjukkan suara dari dua partai politik dalam suatu negara berkisar dari 75% hingga 80 % namun terjadi perbedaan sekitar 10,5 % jumlah suara antara suara partai pertama dengan suara partai kedua. Sebagai contoh : Kanada
  3. Sistem  Multipartai-predominan,  yang  mana  di  dalam  sistem  ini terdapat satu partai politik besar didalam suatu negara yang memiliki suara  diatas  40  %  atau  bahkan  lebih  sebagai hasil  dari  pemilihan umum. Sebagai Contoh : Swedia
  4. Sistem Multi Partai tanpa partai predominan, yang mana dalam sistem ini tidak ada satupun partai politik dalam negara tersebut yang mampu memperoleh suara hingga angka 40% pada pemilihan umum. Sebagai Contoh : Belanda


Sementara itu, Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan yang berbasis pola formasi pemerintahan yang mana termasuk pendekatan ini yaitu pola klasifikasi yang dikembangkan oleh Dahl dan Rokkan. Dahl, pada tahun 1966 mengklasifikasikan sistem kepartaian berdasarkan tingkat kompetisi antar partai politik sehingga muncullah metode dengan pola oposisi partai di arena elektoral dan legislatif yang mana dengan pola seperti itu maka ditemukan empat tipe kepartaian yakni sistem kepartaian yang kompetitif ketat, sistem kepartaian yang kooperatif dalam sistem kompetitif, sistem kepartaian yang bergabung dalam sistem kompetitif dan sistem kepartaian bergabung sepenuhnya.

Sementara itu, cara klasifikasi sarjana lain yang masuk dalam pendekatan berbasis  pola  formasi pemerintahan  adalah  klasifikasi  yang  dilakukan  oleh Rokkan. Rokkan pada tahun 1970 menggunakan pola pemerintah dan oposisi untuk mengklasifikasikan sistem kepartaian.Ibid. Halaman 47 Dengan cara yang dikemukakan Rokkan ini, maka akan tercipta setidaknya tiga tipe kepartaian yakni dengan pola 1 vs 1+1 , pola 1 vs 3-4, dan sistem multi partai dengan pola 1 vs 1 vs 1 + 2-3. Untuk menjelaskan tipe kepartaian yang dikemukakan oleh Rokkan, maka dilakukan penjelasan oleh Peter Mair, yang mana menurut penjelasan Peter Mair menyatakan bahwa pola 1 vs 1+1 adalah suatu pola dengan sistem yang di dominasi dengan kompetisi diantara dua partai politik utama dengan partai ketiga yang juga ikut terlibat di dalamnya. Ibid. 

Kemudian, masih menurut Peter Mair, pola 1 vs 3-4 adalah suatu pola dimana terdapat satu partai politik besar yang beroposisi dengan gabungan beberapa partai-partai politik kecil. Untuk pola 1 vs 1 vs 1 + 2-3 PETER MAIR, menjelaskan bahwa pola ini merupakan suatu sistem dimana dalam sistem ini kompetisi antar partai politi di dominasi oleh tiga atau bahkan lebih partai politik besar yang maan perolehan suaranya relatif sama.

Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan yang berbasis jumlah dan jarak ideologi partai yang mana pendekatan ini di konsepkan oleh Sartori pada tahun 1976 sehingga dengan pendekatan ini akan ditemukan tujuh sistem kepartaian  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  buku  partai  politik  teori dan praktik di Indonesia yaitu sistem partai tunggal, sistem partai hegemonik, sistem partai predominan, sistem dua partai, sistem pluralisme terbatas, sistem pluralisme ekstrim, dan sistem atomik.

Klasifikasi Sistem kepartaian menurut Maurine Duverger

Sementara itu pendapat lain dari Maurice Duverger pada tahun 1954 mengemukakan ada tiga klasifikasi sistem kepartaian yakni sistem partai tungal, sistem dua partai , dan sistem multi partai.

1.   Sistem Partai Tunggal
Sistem Partai Tunggal merupakan sistem kepartaian yang ada di dalam suatu negara yang mana dalam negara tersebut hanya terdapat satu partai politik yang dominan.  Sebagian  pengamat  berpendapat bahwa  istilah  sistem partai  tunggal merupakan  istilah  yang  menyangkal  diri  sendiri  sebab  suatu sistem  selalu mengandung lebih dari satu bagian.  Miriam Budiarjo, Op.Cit Halaman 415

Pada umumnya sistem kepartaian yang seperti ini dianut oleh negara – negara yang baru saja merdeka,oleh karena sebagai sebuah negara baru, negara tersebut belum mampu untuk mencipatakan sebuah demokrasi dengan memunculkan beberapa partai politik. beberapa negara-negara yang menganut sistem kepartaian seperti ini yaitu Afrika,China,Kuba,dan Uni Soviet pada masa jayanya.

Pola sistem kepartaian ini disebutkan adalah suatu sistem kepartaian yang tidak kompetitif oleh karena dalam sistem ini setiap golongan maupun setiap orang mau ataupun tidak mau harus menerima setiap pimpinan partai politik sehingga apabila tidak dapat menerima pimpinan partai politik tersebut dianggap sebagai suatu tindakan penghianatan.

Negara yang paling berhasil menganut sistem ini adalah Uni soviet pada masa kejayaannya. Partai Komunis Uni soviet berhasil menyingkirkan partai-partai politik lain dan bekerja secara tidak kompetitif. Di negara Uni Soviet ini tidak diperkenankan adanya partai politik lain untuk tumbuh dan berkembang selain dari pada Partai Komunis Uni Soviet dan setiap munculnya oposisi maka akan diaggap sebagai suatu penghianatan. Partai tunggal dan organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingan rakyat secara menyeuluruh. Ibid.Halaman 416 

2.   Sistem Dua Partai
Sistem Dua Partai dapat diartikan yakni ada dua kekuatan partai politik yang dominan di dalam suatu negara. Miriam Budiarjo, dalam buku dasar-dasar ilmu politik memberikan pengertian bahwa sistem dua partai adalah adanya dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam suatu pemilihan umum secara bergiliran, sehingga dengan demikian mempunyai suatu kedudukan yang dominan.

Dalam sistem ini, partai terbagi menjadi dua yakni partai berkuasa dan partai posisi. pembagian partai ini didasarkan pada hasil pemilihan umum yang mana partai yang menang akan menjadi partai penguasa dan partai yang kalah dalam pemilihan umum akan menjadi partai oposisi. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (loyal opposition) terhadap kebijaksanaan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Ibid.Halaman. 417 

Sistem Dua Partai sendiri dikatakan sebagai suatu sistem kepartaian yang ideal dan dapat menjaga kekondusifan stabilitas politik dalam suatu negara oleh karena hanya ada dua partai yang dominan dalam suatu pemerintahan sehingga dengan demikian  jelas  terbagi  mana  partai  ya  pro  terhadap pemerintahan  dan  yang menjadi oposisi terhadap pemerintahan. Namun, terdapat kritik dari sarjana Ilmu Politik, Robert Dahl. Dahl berpendapat bahwa dalam masyarakat   sistem dua partai apabila terjadi perbadaan pandangan maka akan yang akan terjadi adalah mempertajam perbedaan oleh karena tidak ada kelompok ditengah-tengah yang dapat merdekannya.

Negara-negara yang menganut sistem dua partai umumnya merupakan negara- negara anglo saxon seperti Inggris dan Amerika. Inggris merupakan salah satu negara yang disebut ideal dalam melaksanakan sistem dua partai.   Sistem dua partai  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila memenuhi  tiga  syarat  yaitu, komposisi masyarakat bersifat homogen, adanya konsesus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik, dan adanya kontinuitas sejarah. Ibid. Halaman 417 

Sistem dua partai ini pada umumnya disertai dengan sistem pemiliihan yang bersistem distrik yang mana dalam pemilihan yang bersifat distrik tersebut satu wakil untuk mewakili satu daerah sehingga dengan demikian pertumbuhan partai politik kecil akan terhambat, sehingga yang kemudian muncul hanyalah partai- partai dominan.

3.   Sistem Multi Partai
Sistem multi partai adalah suatu sistem kepartaian yang mana di dalam suatu negara  ada  terdapat banyak  partai  politik.  Miriam  Budiarjo,  mengemukakan bahwa keanekaragaman budaya politik yang ada di dalam suatu masyarakat akan mendorong pilihan ke arah sistem multi partai.

Apabila didalam suatu negara terdapat beragam suku,agama, maupun ras akan mendorong masyarakat untuk membentuk suatu kelompok sendiri yang kemudian kelompok-kelompok  yang  plural  ini mendorong  pilihan  kepada  sistem  Multi Partai oleh karena adanya pluralitas budaya dan pluralitas politik tersebut. Negara- negara yang menganut sistem multi partai ini diantaranya adalah Indonesia,Malaysia , dan Belanda.

Sistem  Multi  partai  ini  apabila  dihubungkan  dengan  sistem  pemerintahan maka  sistem pemerintahan  yang  cocok  dengan  sistem  multi  partai  ini  adalah sistem pemerintahan parlementer karena  sistem pemerintahan  ini  memusatkan kekuasaannya pada legislatif. Sistem multi partai ini yang kemudian dapat memunculkan  koalisi  antar  partai  politik  karena,  hasil  dari pemilihan umum dengan sistem multi partai ini cenderung jarang menempatkan satu partai politik yang akan menjadi partai politik yang dominan sehingga memerlukan koalisi untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat di parlemen.

Sistem multi partai ini juga dinilai tidak cocok di terapkan di nagara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.   Hal ini karena stabilitas yang dikehendaki dalam sistem presidensial hanya dapat terwujud jika tidak terlalu banyak partai yang merebutkan kekuasaan. Janedjri M Gaffar http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=11963&coid=3&caid=21&gid=3 diakses pada tanggal 16 April 2013 Pukul 19.57

Apabila  dikaitkan  dengan  sistem  pemilihan  maka  sistem  multi  partai  ini diperkuat dengan sistem pemilihan perwakilan berimbang yang mana dengan sistem pemilihan ini maka partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat di tarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi. Miriam Budiarjo,Op.Cit Hlm.420 

Daftar Pustaka Makalah Sejarah Munculnya Partai Politik dan Perkembangan

Sejarah Munculnya Partai Politik dan Perkembangan Klasifikasi Sistem Kepartaian menurut Maurine Duverger Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment