Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 23 September 2015

Sejarah Pembentukan Interpol Adalah (Polisi Internasional)

Sejarah Pembentukan Interpol - Awal berdirinya Interpol adalah pada saat diselenggarakannya kongres internasional pertama Polisi Kriminil di Monaco dari tanggal 14 sampai dengan 18 April 1914. Kongres tersebut diprakarsai oleh Pangeran Albert I dari Monaco dan dihadiri oleh para perwira polisi, hakim-hakim, sarjana-sarjana hukum dari 14 negara. (Sardjono., ,hal. 8)

Adapun masalah yang didiskusikan adalah :
  1. Metode mempercepat dan mempermudah pelaku tindak pidana. 
  2. Penyempurnaan teknik identifikasi. 
  3. Pusat pengumpulan data tingkat internasional. 
  4. Unifikasi prosedur ekstradisi. 


Kongres ini menghasilkan 12 resolusi, namun dengan meletusnya Perang Dunia I, apa yang telah direncanakan dalam resolusi tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 1919 setelah Perang Dunia I, Kolonel M.C. Van Houten, dari Kepolisian Kerajaan Belanda, mengulangi cita-cita kerjasama kepolisian tersebut dengan mengusulkan agar diadakan konferensi lagi.

Pada tahun 1923 atas prakarsa Dr. Johanes Schober, Kepala Kepolisian Australia diadakan Kongres II pada tanggal 3 sampai dengan 7 September 1923. Dalam konferensi tersebut hadir 138 utusan dari 20 negara antara lain Austria, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani dan Hongaria. Pada Kongres II ini berhasil disusun Anggaran Dasar ICPC (International Criminal Police Commission) dan Wina ditetapkan sebagai markas besar. (Ibid., 8)

Pada awal permulaan berdirinya ICPC, telah dijelaskan apakah ICPC yang didirikan atas anggaran dasar 1923 merupakan suatu panitia yang dibentuk oleh para utusan yang menghadiri kongres tersebut atau sudah berbentuk organisasi antar pemerintah.(Ibid., hal 9) Patut diketahui bahwa pada saat itu tidak ada dokumen yang ditandatangani oleh para utusan, yang mungkin mereka tidak mempunyai mandat sebagai wakil pemerintah. Namun anggaran dasar telah menetapkan bahwa pemerintah dari negara anggota di kemudian hari dapat campur tangan. Pasal 33 Anggaran Dasar menetapkan bahwa pemerintah yang tidak terwakili dalam kongres telah diminta untuk mengajukan wakil-wakil mereka. Di samping itu, anggaran dasar juga belum menentukan prosedur penerimaan anggota baru. Memang harus diakui, masih banyak masalah-masalah yang bersifat samar, namun demikian kebiasaan-kebiasaan telah mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Suatu negara yang akan menjadi anggota baru, biasanya akan menyerahkan dokumen resmi dan membayar uang iuran yang pada umumnya dibayar oleh pemerintah negara anggota. 

Dalam sidang Umum ke-14 di Bukarest bulan Juni 1938, tidak lama setelah pendudukan Jerman, untuk menghindari pengaruh politik, muncul suatu pendapat agar markas besar ICPC dipindahkan ke negara netral. Namun pendapat tersebut tidak diterima oleh Majelis Umum. Sebenarnya Kepala Kepolisian Jerman Yedrich merencanakan untuk mengambil alih ICPC dan memindahkan markas besarnya dari Wina ke Berlin. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut, Yedrich telah mengadakan pemungutan suara secara paksa dengan cara surat-menyurat dan anggota-anggota ICPC diberi waktu selama 3 (tiga) minggu untuk memberikan jawaban yang justru pada saat itu Perang Dunia II telah berkobar. Negara-negara yang tidak memberikan jawaban telah dianggap memberikan persetujuan secara diam-diam. Dokumen-dokumen ICPC telah hilang selama jatuhnya kota Berlin beberapa tahun kemudian. (Ibid,, hal. 9. )

Segera setelah berakhirnya Perang Dunia II, Inspektur Jenderal F.E. Louwage, dari Kepolisian Belgia, memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil negara anggota. Undangan untuk mengadakan pertemuan tersebut dikirim melalui saluran diplomatik.(Ibid., hal 11) Pertemuan tersebut merupakan Sidang Umum ICPC ke-XV dan para utusan dari 19 negara yang menghadiri sidang tersebut mengatakan siap untuk menerima anggota baru. Dalam agenda sidang umum tercantum suatu gagasan untuk merencanakan anggaran dasar yang baru dan memilih kota sebagai markas besar yang baru dan untuk pelaksanaannya dibentuk panitia. Majelis umum akhirnya memilih kota Paris sebagai markas besar ICPC. Presiden ICPC akan didampingi oleh suatu badan eksekutif yang benar-benar merupakan Dewan Internasional. Baik presiden maupun badan eksekutif harus sama sekali terlepas dari negara tempat kedudukan organisasi. Pada Sidang Umum ke-XVI di Brussel tahun 1946 dihadiri oleh 19 negara anggota. Keanggotaan organisasi ternyata meningkat dari tahun ke tahun. Sampai tahun 1956, ICPC telah beranggotakan 55 negara dan sampai dengan tahun 1977 menjadi 127 negara. ICPC dalam sejarahnya sampai dengan tahun 1956 dapat dikatakan tidak pernah mengalami kesulitan dan perselisihan yang berarti, kecuali selama masa peperangan. Kenyataan ini terutama disebabkan oleh tujuan ICPC yang jelas dan yang dinyatakan dengan tegas dalam anggaran dasarnya. Bahaya-bahaya yang mengancam keruntuhan ICPC telah mampu dicegah dengan adanya

Pasal 1 Anggaran Dasar 1946 yang berisi larangan untuk mencampuri atau melakukan kegiatan dalam bidang politik, agama dan rasial.

Anggaran Dasar 1946 merupakan suatu revisi dari Anggaran Dasar 1923, yang memungkinkan ICPC memulai dengan suatu rencana baru dan menempatkan diri dalam suatu forum internasional secara lebih penting.(34 Ibid, hal. 10) Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya, ternyata bahwa anggaran dasar inipun dianggap belum dapat mengikuti perkembangan terhadap kebutuhan yang semakin meningkat. Dalam perkembangan ini, kerjasama internasional antar badan-badan kepolisian menjadi semakin penting, sehingga organisasi memerlukan lebih dari persetujuan secara diam-diam dari negara anggota. Di samping itu, pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan oleh organisasi ternyata tidak dapat dipenuhi oleh peraturan-peraturan keuangan yang diadakan pada tahun 1946.

Akhirnya muncul pendapat-pendapat dari sebagian negara anggota tentang perlu adanya perubahan secara menyeluruh dari anggaran dasar 1946, sehingga pada tahun 1956, nama ICPC berubah menjadi ICPO ( International Criminal Police Organization), dimana sebelumnya pada tahun 1955 di Istambul telah dibicarakan konsep perubahan anggaran dasar yang baru dan pada Sidang Umum ke-XXVI di Wina, anggaran dasar baru diterima dan disahkan. Anggaran dasar yang baru tersebut terdiri dari 50 pasal dan peraturan yang bersifat umum. Tujuan ICPO yang dinyatakan dalam Pasal 2 sama dengan tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya, sedangkan markas besarnya tetap berkedudukan di Paris.

Sekretariat jenderal ICPO dipindahkan ke Paris pada tahun 1946, maka timbul kebutuhan alamat telegrap dan kata “Interpol” telah dipilih dan didaftarkan pada kantor pos di Paris, sehingga menjadi bagian dari nama resmi organisasi.

Pada tahun 1966, Sekretariat jenderal ICPO kembali dipindahkan dari Paris ke Saint Cloud dan pada tahun 1989, tepatnya pada tanggal 27 November 1989 Markas Besar ICPO-Interpol ditempatkan di Lyon. Sejak saat itu banyak negara yang masuk menjadi anggota menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, sehingga ICPO saat ini adalah benar-benar merupakan suatu organisasi internasional yang resmi diakui oleh dunia. Sampai dengan tahun 2010, Interpol telah memiliki 190 negara anggota, Semua adalah negara ke-190 yang menjadi anggota Interpol. (Annual Report of Interpol tahun 2009, hal. 12)

Sejarah Pembentukan Interpol Adalah (Polisi Internasional) Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment