Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 28 September 2015

Sejarah Perkembangan Regulasi Bank Syariah di Dunia dan Indonesia

Sejarah Perkembangan Bank Syariah
Dalam abad XIX dan XX Masehi, di dunia Islam muncul suatu gerakan yang dikenal sebagai Islamic Revivalism (gerakan kebangkitan Islam). Gerakan

Islamic Revivalism dengan keras menentang sistem pelaksanaan bank berdasarkan bunga yang dibawa oleh bank konvensional ke negara-negara dengan mayoritas muslim. Gerakan Islamic Revivalism ini berpengaruh terhadap terhadap munculnya beberapa gerakan berikutnya, yaitu gerakan modern (modernism) dan gerakan Neo-Revivalis (neo-revivalism). Sorotan gerakan neo-revivalis terhadap sistem perbankan konvensional pada masa itu salah satunya ditunjukkan dalam surat Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, kepada para pemimpin Negara-negara Arab dan negara-negara Islam untuk melakukan perubahan dan terhadap sistem perbankan dengan membentuk sistem perbankan dengan berdasarkan pada ajaran Islam. Dalam suratnya tersebut beliau menyatakan : “hendaklah pemerintah memberikan tauladan yang baik dalam menjalankan kekuasaannya untuk melepaskan semua aspek bunga melalui pekerjaan yang nyata, khususnya mengenai pinjaman yang diberikan bank, pinjaman industri, dan lain-lain” *Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, Cetakan ke 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008) hal 14-15 

Konsep teoritis yang membahas mengenai bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (profit-loss sharing). Dikenal seorang perintis teori perbankan Islam adalah Maududi Uzair dengan karyanya yang berjudul A Ground Work for Interest Free Bank, yang merupakan ringkasan garis besar mengenai sistem bank tanpa bunga.*Ibid. hal 16  Pemikiran ini juga dimunculkan oleh beberapa penulis antara lain Anwar Qureshi, Naiem Siddiqi, dan Mahmud Ahmad, serta uraian yang lebih rinci mengenai perbankan Islam ditulis oleh Abul A’la Al-Maududi dan Muhammad Hamidullah. *Adrian Sutedi, op.cit., hal. 1 

Pelaksanaan konkret dari teori tentang perbankan Islam baru dimulai oleh Ahmad el-Najjar dengan membentuk Myt-Ghamr Bank pada tahun 1963 dikota Myt, Mesir. Eksperimen lembaga perbankan Islam ini berlangsung hingga tahun 1967 dan diikuti oleh 9 bank lainnya dengan konsep serupa di Mesir. Sesuai dengan prinsip perbankan Islam, Myt Ghamr Bank ataupun bank-bank tersebut tidak memungut ataupun menerima bunga, dan sebagian besar usahanya melalui investasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan dengan para penabung. Myt Ghamr

Bank juga dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai dengan daerah pedesaan yang orientasinya adalah industry pertanian*Ibid., hal. 2 . Meskipun dengan pencapaian luar biasa bank Islam tersebut, Myt Ghamr Bank ditutup pada tahun 1967 karena alasan politis dan kegiatannya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt *Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Edisi Revisi Cetakan ke 3 (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 53 .

Gagasan berdirinya bank syariah ditingkat Internasional secara kolektif muncul dalam Konferensi Negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 1969, yang diikuti 18 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan:*Ibid., hal. 53-54 
  1. Tiap keuntungan haruslah tunduk pada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit banyak haram hukumnya. 
  2. Diusulkan untuk dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin. 
  3. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat. 

Perkembangan berikutnya dengan didirikan Islamic Development bank

(IDB), yang berdiri atas prakarsa sidang menteri luar negeri Negara-negara anggota OKI (organisasi Konferensi Islam) di Pakistan (1970), Libya (1973), dan Jeddah (1975). Usulan dari sidang tersebut adalah penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Pendirian IDB pada tahun 1974 diikuti dengan pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam diberbagai Negara, termasuk dinegara-negara bukan anggota OKI, seperti Filipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Rusia. Walaupun Fungsi utama IDB adalah sebagai bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk pembangunan proyek negara-negara anggotanya, IDB juga menyediakan jasa financial berbasis fee and profit sharing untuk negara-negara tersebut dan menyatakan diri berdasarkan pada prinsip syariah.*Adrian Sutedi, op.cit., hal. 2  Peningkatan harga minyak yang tajam pada tahun 1973-1974 bagi beberapa pengamat memberikan dampak positif bagi perkembangan bank syariah, karena kebanyakan negara muslim merupakan negara pengeksport minyak. Bahkan pendirian IDB sendiri didanai dari hasil kekayaan minyak. *Abdullah Saeed, op.cit., hal. 19 

Berdirinya IDB telah memotivasi Negara Islam untuk mendirikan bank syariah. IDB juga membantu mendirikan bank syariah di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, IDB membangun sebuah institusi riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga tersebut bernama IRTI (Islamic Research and Training Institute)*Muhammad Syafi’i Antonio, op.cit hal.21 .Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an bank-bank syariah didirikan di Mesir, Sudan, Negara-negara

Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki, serta dikawasan Asia Pasifik berdiri Philipine Amanah Bank di tahun 1973. Bank Islam pertama yang bersifat swasta didirikan tahun 1975 oleh kelompok usahawan muslim dari berbagai Negara dengan nama Dubai Islamic Bank, dan pada tahun 1977 didirikan Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. *Adrian Sutedi, op. cit., hal. 3 

Perbankan syariah terus tumbuh didasari oleh nilai-nilainya yang berorientasi pasa etika bisnis yang sehat. Penerapan bank dengan prinsip syariah juga semakin berkembang dengan diterimanya sistem syariah dinegara-negara mayoritas non-muslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di negara non-muslim baik di benua Amerika, Eropa, dan Australia. Perkembangan menggembirakan tersebut bukan hanya menunjukkan perkembangan ekspansi bank syariah secara internasional tetapi juga membuktikan kematangan sistem perbankan syariah, yang berlandaskan hukum Islam, yang dapat diaplikasikan secara Universal terhadap semua golongan sekaligus menandakan makin besarnya kesadaran untuk menolak konsep bunga (riba) dan praktek ekonomi yang tidak adil dalam dunia perbankan.

Penerimaan konsep perbankan Islam dalam dunia perbankan Internasional dapat dilihat dalam pendapat Trout Wohlers- Scharf yang menyatakan: ” Islamic bank could make a useful contribution to economic growth and development, particularly in a situation of recession, stagflation and lowgrowt levels, because the core of their operation is oriented towards productive investment.” *Trout Wohlers-Scharf, Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries, (Paris, OECD, 1983) hal. 95 

Pesatnya perkembangan perbankan syariah juga menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal ini terlihat dari tindakan bank-bank konvensional membuka sistem tertentu dalam masing-masing bank untuk menawarkan produk bank syariah, misalnya Islamic Windows di Malaysia. Dari sisi pengguna tercatat beberapa perusahaan multinasional seperti KFC, XEROX, General Motors, IBM General Electric, Chrysler, dan lainnya. *Gemala Dewi, op. cit., hal. 57

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Abdul Gani Abdullah mengemukakan dalam analisis dan evaluasi hukum yang dilakukannya terhadap perbankan syariah, menemukan sedikitnya empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu:*Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya, (Bogor: Ghalia Indonesia,2007) hal. 129 
  1. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga 
  2. Terciptanya dual banking sistem di Indonesia yang mengakomodasi terlaksananya sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan baik dalam proses kompetisi yang sehat, dimana didukung oleh pola perilaku bisnis yang bernilai dan bermoral. 
  3. Mengurangi risiko kegagalan sistem keuangan Indonesia.  
  4. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sector riil dan membatasi segala bentuk eksploitasi yang tidak produktif serta mengabaikan nilai-nilai moral. 

Sebagai langkah awal perkembangan bank syariah di Indonesia, pada pertengahan tahun 1970-an diadakan pembicaraan mengenai bank syariah pada seminar Hubungan Indonesia- Timur Tengah yang diadakan pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar yang diadakan Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran secara luas mengenai perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak saat itu. Namun, usaha untuk merealisasikan ide perbankan syariah tersebut terhambat oleh beberapa alasan, yaitu : Gemala Dewi, op. cit., hal 58
  1. Operasi Bank Syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena itu tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. 
  2. Konsep banksyariah dari segi politis dinilai bermuatan ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan pembentukan negara Islam, oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah. 
  3. Belum ada yang bersedia menaruh modal pada ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari negara Timur Tengah masih dicegah,  antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing untuk membuka cabangnya di Indonesia.


Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan dengan pihak yang terlibat dalam pengkajiannya adalah Karnaen A. Perwaatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M Saefudin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Uji coba padsa skala yang relative terbatas telah diwujudkan pada masa itu yaitu dengan pembentukan Baitut Tamwil-Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta, yang kedua lembaga keuangan syariah tersebut berbadan hukum koperasi.*Muhammad Syafi’i Antonio, op. cit., hal. 25  Pembentukan ini juga didorong oleh keluarnya Deregulasi Perbankan Paket 1 Juni Tahun 1983, yang telah membuka belenggu penetapan bunga perbankan oleh pemerintah. Dengan dibebaskannya penetapan besar bunga kepada masing-masing bank, maka suatu bank dapat menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen) yang memungkinkan beroperasinya bank tanpa bunga yang berdasarkan bagi hasil keuntungan. Namun, karena belum dimungkinkannya pendirian bank baru pada masa itu, sedangkan bank-bank yang telah ada belum tertarik untuk mengaplikasikan sistem bank tanpa bunga yang dinilai kurang mengntungkan, maka bank syariah belum dapat berdiri di Indonesia, sehingga dibentuklah badan hukum koperasi sebagai bentuk badan hukumnya. *Gemala Dewi, op. cit., hal 59 

Pada tahun 1988, gagasan mengenai bank syariah kembali muncul yang dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi perbankan. Liberalisasi perbankan tersebut memungkinkan didirikannya bank-bank baru selain yang telah ada. Maka dari itu didirikanlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah dibeberapa daerah di Indonesia, yaitu Badan Perkreditan Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah, dan BPRS Amanah Rabaniah, yang beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat di Aceh. Ibid.

Sebelumnya, pada 18-20 Agustus 1990 diadakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua, Bogor, Jawa barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam dalam Musyawarah Nasional IV MUI pada 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan Amanat Munas IV MUI tersebut dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut lahirlah Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada saat penandatanganan Akte pendirian P.T.. Bank Muamalat Indonesia terkumpul komitmen pembelian saham sebesar Rp 84 Miliar. Kemudian pada tanggal 3 November 1991 dalam acara silaturahmi presiden di Istana Bogor dapat dipenuhi dengan total komitmen awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00, yang dengan modal awal tersebut, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Muhammad Syafii Antonio , op. cit., hal 25

Dalam menjalankan operasinya sebagai bank yang berdasarkan prinsip syariah, Bank Muamalat Indonesia mengalami banyak hambatan. Selain karena peraturan hukum tentang bank syariah belum spesifik mengatur dan memberi ruang dalam pengembangan perbankan syariah, juga ketidakmampuan BMI untuk bersaing dengan bank konvensional yang telah memiliki jaringan yang kuat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Selain itu, untuk menjaga likuiditas bank dan mempertahankan eksistensinya, yaitu melalui usaha-usaha mendapatkan keuntungan yang sewajarnya melalui bagi hasil, maka BMI tidak bisa mengelak untuk tidak menggarap kalangan menengah keatas sebagai nasabah dan debitur yang paling potensial. Hal ini yang kemudian menyebabkan banyak umat Islam masih belum merasakan kehadiran BMI memberikan sentuhan yang berarti pada mereka sebagai bank yang mengusung nilai-nilai Islam. Adrian Sutedi , op. cit., hal. 10 

Era reformasi kemudian juga memberikan perkembangan baru dalam perbankan syariah di Indonesia. Para pelaku perbankan dan pemerintah telah mendapatkan paradigma baru dalam memandang perbankan Islam di Indonesia. Krisis moneter yang dialami sebelumnya ternyata memberikan implikasi positif dalam sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia. Bentuk perkembangan paling besar bank syariah pada masa itu ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang merupakan regulasi mengenai perbankan untuk bangkit dari krisis ekonomi yang melanda pada waktu itu. Dalam Undang-undang tersebut memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Hal tersebut disambut antusias oleh kalangan perbankan konvensional yang ingin mulai memasuki usaha bisnis perbankan syariah, untuk itu Bank Indonesia mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung dengan DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengembangan Perbankan), kredit , pengawasan, akuntansi, riset dan moneter. Beberapa lembaga perbankan konvensional yang membuka cabang syariah pada masa-masa awal reformasi adalah Bank IFI cabang syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Divisi Syariah. Adrian Sutedi, op. cit., hal. 23 

Pada masa ini, ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan dari sistem hukum maupun dari sistem ekonomi mengenai perbankan syariah. Hal ini sebagaimana digambarkan Umar Chappra dan ditidaklanjuti oleh Muhammad Syafi’i Antonio dalam kajian Tazkia Institute. Persoalan-persoalan itu adalah sebagai berikut: Arifin Hamid, op. cit., hal. 130-131 
  1. Pada umumnya produk produk perbankan syariah, belum memiliki standar peraturan yang baku dan seragam. Ketika MUI/ DSN bersama Bank Indonesia tengah mempersiapkan pembakuan Akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah, tetapi untuk akad-akad lainnya belum disiapkan.
  2. Perbankan syariah dalam perkembangannya cukup pesat, tetapi memiliki asset dan akses pasar yang masih kecil. Baru mencapai lebih dari satu persen dari total asset perbankan nasional sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan ekspansi dan diverifikasi usaha. 
  3. Dalam kondisi demikian, tentunya tingkat persaingan dengan sistem ekonomi konvensional belum berimbang karena terbatasnya jaringan kantor dan lembaga penunjang lainnya. Juga belum memadai untuk keperluan likuiditas dan pengelolaan risiko. 
  4. Belum ada keseragaman dalam praktek akuntansi dan sistem audit perbankan syariah, termasuk didalamnya keseragaman laporan keungan sehingga otoritas pengatur maupun investor mengalami kesulitan untuk melakukan perbandingan dalam menilai kinerja perbankan syariah. Peran  Accounting Organization for Islamic Institution di Bahrain belum sepenuhnya dapat mengantisipasi kekurangan ini. Perkembangan terakhir menunjukkan semakin membaiknya kinerja lembaga ini dalam memjalankan tugas-tugasnya. 
  5. Pada umumnya produk produk perbankan syariah, belum memiliki standar peraturan yang baku dan seragam. Ketika MUI/ DSN bersama Bank Indonesia tengah mempersiapkan pembakuan Akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah, tetapi untuk akad-akad lainnya belum disiapkan. 
  6. Perlakuan oleh pihak perbankan syariah disatu sisi dengan nasabah pada sisi lainnya belum berlangsung sesuai prinsip kesetaraan. Masih seperti  yang diperaktikkan dalam perbankan konvensional, dimana posisi pihak perbankan masih jauh lebih kuat dibanding nasabahnya. Idealnya, perbankan syariah memperlakukan nasabah sebagai mitranya yang sejajar sehigga tidak terkesan sebagai hubungan kemitraan yang berdasarkan hubungan keyakinan semata, melainkan juga harus rasional dan objektif.

Pada perkembangan selanjutnya hingga saat ini, dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai bank syariah, serta dibentuknya badan-badan khusus yang bertugas membenahi sistem perbankan syariah di Indonesia. Sepanjang tahun 2010 perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha yang tinggi yaitu sebesar 43,99% meningkat dari tahun lalu sebesar 26,55% dengan pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relative tinggi, serta penyediaan penyediaan akses jaringan yang meningkat dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas sehingga masih cukup kuat untuk memanfaatkan potensi membaiknya perekonomian nasional. Agustianto, disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Syariah di Univesitas Sumatera Utara, Medan 28 November 2010 



Perkembangan Regulasi Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perangkat hukum yang mengaturnya. Dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia (termasuk juga perbankan syariah) terbagi dalam dua bagian, yaitu dasar hukum normative dan dasar hukum formal. Dasar hukum normatifnya bersumber dari Alquran, sunnah dan ijtihad, sedangkan dasar hukum formalnya merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan ekonomi syariah. Perkembangan regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:


1.  Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,
Bank Islam secara yuridis baru dimungkinkan ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dapat dilihat pada Pasal 6 huruf m. Dalam Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ,belum ada istilah resmi bank syariah, tetapi disebut didalamnya ”Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah”. Ketentuan tentang bank dengan prinsip bagi hasil itu sendiri terlihat hanya sebagai sisipan dari peraturan pokoknya, serta bank bank bagi hasil harus tunduk pada ketentuan peraturan perbankan konvensional berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di penjelasannya disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil”. www.purwantohadi.multiply.com/journal/item/10/_Sejarah_Hukum_Perbankan_Syariah_di_Indonesia, diakses pada 20 Januari 2011

Kesimpulan bahwa “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Dalam Pasal 13 huruf c mengatakan bahwa salah satu usaha bank perkreditan rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menanggapi Pasal tersebut, pemerintah pada tangal 30 Oktober 1992 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang menyatakan:Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

  1. Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. 
  2. Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tida berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Peraturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan PP Nomor 72 Tahun 1992 tersebut dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang pada pokoknya menetapkan sebagai berikut: Gemala Dewi, op. cit., hal. 188

  1. Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasrkan prinsip bagi hasil. 
  2. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah. 
  3. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. 
  4. Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya bank umum dan bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 memberikan keleluasaan untuk mempraktikkan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Pembatasan hanya dilakukan dalam hal:

  1. Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil bagi bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatannya tidak berdasarkan  prinsip bagi hasil dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil
  2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan, baik dana maupun pembiayaan agar berjalan sesuai prinsip syariah, dimana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia. 

Dalam hal penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industry, keuangan, jasa, dan lain-lain, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juga dibentuk lembaga penyelesaian sengketa Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

Prof. Mariam Badrulzaman, dalam makalahnya yang berjudul Peranan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dalam pembangunan hukum Nasional, menyatakan: “Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-Undang tersebut memperkenalkan sistem bagi hasil yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu, maka perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem bunga. Jika selama ini peranan hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis).” Adrian Sutedi, op. cit., hal. 31

Pada Periode 1992 sampai 1998 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, meskipun telah memungkinkan berdirinya lembaga keuangan bank dengan prinsip syariah, namun ketentuan-ketentuan perbankan pada saat itu masih tertuju pada konsep operasional perbankan konvensional.


2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Dalam perkembangan regulasi perbankan pasca krisis moneter pada 1997-1998, diundangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perubahan Undang-Undang yang mengatur mengenai regulasi perbankan ini memperluas ruang gerak perbankan syariah. Perubahan Undang-Undang perbankan ini tidak terlepas dari usaha untuk menata kembali lembaga keuangan Indonesia pasca krisis 1997. Bank syariah ditengah krisiss tersebut terbukti tetap sehat dan mampu bertahan, hal ini kemudian yang mengarahkan pemerintah untuk melirik sistem perbankan syariah yang member alternative jalan keluar dari krisis moneter.Gemala Dewi, op. cit., hal. 192 

Istilah bank syariah mulai diperkenalkan pada Undang-undang ini sebagai istilah resmi untuk menyebut bank dengan prinsip bagi hasil dan pada pada Pasal 1 butir 13 disebutkan berlakunya hukum Islam sebagai dasar transaksi di Bank syariah. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi bank konvensional membuka cabang syariah, atau melakukan konservasi total menjadi bank syariah.

Secara garis besar, dari Undang-undang tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan, antara lain: Gemala Dewi, op. cit., hal. 61 

  1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan lebih luas, terutama dari segmen yang selamaini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan yang berdasarkan sistem bunga. 
  2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam rinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (mutual investor relationship). Sementara dalam bank konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitiur dan kreditur (debitor to creditor relationship) 
  3. Memenuhi kebutuhan akan produk perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpectual interest effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan bagi usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral. 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK direksi BI dan peraturan BI telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 juga telah menjamin adanya kepastian hukum bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah, hal tersebut diantaranya dapat dilihat dalam pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan dan usaha bank syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bank umum dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum konvensional melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus yaitu unit usaha syariah dan kantor-kantor cabang syariah. Sedangkan bank perkreditan rakyat hanya dapat memilih antara mendasarkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip sistem konvnsional atau berdasarkan pinsip syariah. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:  Gemala Dewi, op.cit., hal. 63

  1. Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) 
  2. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional 
  3. Menyediakan modal kerja yang disishkan oleh bank dalam suatu rekening terpisah atas nama unit usaha syariah yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan lain-lain berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non operasional kantor cabang syariah. 

Walaupun dengan begitu besarnya pengaruh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada perkembangan bank syariah, masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan yang dapat mengurangi kesempurnaan pelaksanaan prinsip syariah dalam perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi dasar hukum penerapan dual banking system di Indonesia, dalam operasionalnya masih harus mengikuti bank konvensional. Untuk dapat menerapkan prinsip syariah secara kaffah maka dibutuhkan kemandirian perbankan syariah dengan pengaturan secara tersendiri mengenai perbankan syariah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 10 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menggunakan cara-cara berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan pengendalian moneter. Kemudian Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek suatu Bank dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Dipandang dari sudut lain, dengan demikian Undang-undang Bank Indonesia sebagai undang-undang bank sentral yang baru secara hukum positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

4.  Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
Kumpulan fatwa MUI-DSN menjadi patokan utama dalam kegiatan perbankan syariah yang terhimpun dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam perkembangan hukum Islam, Fatwa dalam perkembangannya dibedakan atas dua bentuk. Pertama, fatwa dalam definisi klasik, yaitu fatwa yang bersifat opsional ikhtiyariah (pilihan yang tidak mengikat secara legal), meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat ”i’lamiyah” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain. Jika ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama maka ummat boleh memilih mana yang lebih memberikan qana’ah (penerimaan/kepuasan) secara argumentatif atau secara batin. Sifat fatwa yang demikian membedakannya dari suatu putusan peradilan (qadha) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara.  www. zonaekis.com/fatwa-ekonomi-syariah-di-indonesia diakses pada 19 januari 2010

Kekuatan mengikat fatwa tersebut bersifat normatif, artinya fatwa itu hanya mengikat (1) bagi yang mengeluarkan, atau menfatwakannya (2) mengikat bagi yang menerimanya atau menundukkan diri atas fatwa itu. Dengan kata lain, keberlakuan secara normatif artinya hanya memiliki kekuatan mengikat jika diakui, diterima, dan dilaksanakan oleh umat Islam sesuai tingkat kesadaran (pemahaman) dan keimanannya. Karena sifat fatwa klasik yang seperti itu, maka tidak berlaku secara mutlak dan universal bagi seluruh umat Islam. Arifin Hamid , op. cit., hal. 134

Namun, keberadaan fatwa ekonomi syari’ah yang dikeluarkan DSN di zaman kontemporer ini, berbeda dengan proses fatwa di zaman klasik yang cendrung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syari’ah di Indonesia, berada dibawah Dewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syari’ah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syari’ah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syari’ah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Biro Syari’ah dari Bank Indonesia.

Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syari’ah khususnya Lembaga Ekonomi Syari’ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi ummat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syari’ah (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS. http://zonaekis.com/fatwa-ekonomi-syariah-di-indonesia diakses pada 19 januari 2010

Dalam menentukan latar belakang mengikatnya fatwa DSN, Yeni Salma Barlinti, Dosen Hukum Islam Universitas Indonesia, dalam disertasinya yang berjudul “Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional” dalam kesimpulannya menyatakan bahwa fatwa DSN adalah hukum positif yang mengikat, sebab keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Dalam perkembangannya, pemerintah -Bank Indonesia, Kementerian Keuangan atau Bapepam-LK- seringkali melibatkan DSN dalam menyusun peraturan. Misalnya, Keputusan Menkeu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Ketua Bapepam-LK. DSN kerap diminta membuat fatwa terlebih dahulu ketika pemerintah akan membuat aturan. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Dan sekitar 98 Pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sama dengan fatwa DSN. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-merupakan- hukum-positif-mengikat diakses pada 19 Januari 2011

DSN sebagai satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini DSN telah memfatwakan sebanyak 73 fatwa yang menjadi pedoman pelaksanaan ekonomi syariah secara luas, melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah.


5.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan pada tanggal 17 Juni 2008 dalam Rapat Paripurna DPR, yang disetujui oleh 9 fraksi dari 10 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah 6 tahun rancangan undang-undang perbankan syariah diproses, akhirnya sejak saat itu perbankan syariah memiliki paying hukum sendiri yang semakin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memiliki beberapa kecenderungan perubahan yang ingin dilakukan terhadap perbankan syariah. Pertama, Undang-Undang ini kental dengan nuansa mensyariahkan bank syariah, hal tersebut terlihat dariketentuan tentang jenis dan kegiatan usaha, pelaksanaan prinsip syariah, komite perbankan syariah dan komisaris syariah, serta dewan pengawas syariah. Kedua, Undang-Undang ini berorientasi kepada stabilitas sistem dengan mengadopsi ketentuan 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision, hal ini terlihat dari ketentuan tentang [erizinan, prinsip kehati-hatian, kewajiban pengelolaan risiko, pembinaan dan pengawasan, serta jarring pengaman sistem perbankan syariah. Adrian Sutedi , op. cit., hal. 40 

Beberapa implikasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 terhadap perkembangan bank syariah adalah:Amir Machmud, Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2010) hal.74-75 


1)  Jaminan kepastian hukum
Jaminan kepastian hukum menjadi hal yang paling mendasar dan penting dari lahirnya Undang-Undang perbankan syariah bagi pelaku usaha dan pengguna jasa perbankan syariah yang selama ini belum leuasa dan merasa aman dalm melakukan aktivitasnya di industry perbankan syariah di Indonesia. Selain itu jaminan kepastian hukum dapat menarik investor asing untuk berinvestasi ke perbankan syariah Indonesia, baik yang bersifat komersial maupun dana-dana yang berkaitan dengan program sosial.

2) Peningkatan dukungan pemerintah
Lahirnya ketentuan yang mengatur perbankan syariah dalam bentuk Undang-undang akan semakin akan semakin menunjukkan dukungan pemerintah yang lebih nyata dalam memajukan perbankan syariah dalam beberapa hal yang hingga sekarang masih menghambat target perkembangan perbankan syariah Indonesia. Perwujudan peningkatan dukungan pemerintah itu diantaranya adalah:

  1. Peningkatan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat yang masih belum memiliki pengetahuan mengenai bank syariah. Dengan dindangkannya secara khusus Undang-Undang bank syariah, maka perbankan syariah akan memasuki institusi-institusi formal sehingga sosialisasi menjadi luas dan pangsa pasar perbankan sariah akan turut meluas. 
  2. Peningkatan permodalan perbankan syariah, terutama dalam hal mendukung penetrasi penawaran investasi kepada investor timur tengah dalam hal ini pemerintah akan mempromosikan perbankan syariah kepada para calon investor asing dengan berbagai proyek-proyek yang dapat disinergikan antara pemerintah dan perbankan syariah. 
  3. Memperluas jaringan perbankan syariah yang belum menjangkau luas keseluruh wilayah Indonesia melalui program dan dukungan pemerintah. 
  4. Penerbitan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perbankan Syariah 

Dengan disahkannya Undang-Undang perbankan Syariah tersebut, segala peraturan dan ketentuan yang mengatur segala operasional perbankan syariah harus disesuaikan yang mengacu pada undang-undang tersebut, baik ketentuan yang ada di pemerintah, maupun yang ada di Banki Indonesia. Regulasi mengenai ketentuan tentang pelaksanaan operasional bank syariah akan berada dibawah BI, sedangkan mengenai tata kelola agar sesuai prinsip syariah akan berada dibawah pengawasan MUI.

4) Penguatan sinergi pasar keuangan syariah
Pasar keuangan syariah selain dikuatkan dengan kehadiran Undang-Undang Perbankan Syariah, juga dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), keduanya akan saling mengisi dalam upaya memenangkan pasar keuangan syariah, yang sekarang ini telah menjadi bagian sistem global.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah menunjukkan betapa pengembangan perbankan syariah adalah untuk jangka panjang, yang diharapkan dapat mampu menjadi penopang sistem perekonomian Indonesia sehingga memiliki daya tahan dalam persaingan dan krisis di sunia ekonomi. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah membuka peluang besar bagi perkembangan bank syariah kedepannya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, menyatakan bahwa Bank syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (7). Demikian pula dalam penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara bank syariah dengan bank konvensional wajib menjadi bank syariah (Pasal 17 ayat (2)). Dalam hal Unit usaha Syariah yang dimiliki bank konvensional harus melakukan pemisahan (Spin off ) apabila UUS mencapai asset minimal 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau setelah beroperasi lewat 15 tahun sejak Undang-Undang Perbankan Syariah berlaku.

Bank umum syariah juga dimungkinkan untuk didirikan dan/atau dimiliki oleh warga Negara asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia (Pasal 9 ayat 1 butir b). pemilikan piahak asing dapat secara langsung atau tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek (Pasal 14 ayat 1).

Walaupun bank konvensional dapat membuka Unit Usaha Syariah untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah, kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank UmumSyariah lebih luas dibandingkan yang dapat dilakukan Unit Usaha Syariah. Kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah adalah: Ibid., hal 74

  1. Menjamin penerbitan surat berharga 
  2. Penitipan untuk kepentingan pihak lain 
  3. Menjadi wali amanat
  4. Ikut dalam penyertaan modal
  5. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensi
  6. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek syariah.

Dalam kegiatan sosial, bank syariah juga dapam membentuk lembaga baitul maal unutk menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Pasal 4 ayat 2). Dan menghimpun dana dari wakaf berbentuk uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (Pasal 4 ayat3) Ibid., hal.75 

Daftar Pustaka Makalah Sejarah Perkembangan Bank Syariah

Sejarah Perkembangan Regulasi Bank Syariah di Dunia dan Indonesia Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment