Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Dokter Terhadap Pelayanan Kesehatan Pasien dalam KUH Perdata

Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  dan  Dokter  Terhadap  Pelayanan Kesehatan Pasien
Sebelum membahas mengenai tanggung jawab rumah sakit dan dokter terhadap pelayanan kesehatan pasien, akan lebih baik jika membahas mengenai hubungan antara dokter dengan pasien dan antara rumah sakit dengan pasien.



Pertama, mengenai hubungan antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan. Hubungan antara dokter dengan pasien ditandai oleh prinsip-prinsip etis yang utama, yaitu: Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran (Binarupa Aksara, Jakarta, 1996), hlm. 12. 

  1. Berbuat baik, yaitu tidak melakukan sesuatu yang merugikan (non nocere), berbuat baik meskipun mengakibatkan kesulitan bagi dokter dan dokter harus berkorban. 
  2. Keadilan, yaitu perlakuan yang sama untuk setiap orang dalam situasi kondisi yang sama dengan menekankan persamaan dan kebutuhan menurut kategori penyakit yang diderita, bukannya jasa, kekayaan, status sosial, atau kemampuan membayar. 
  3. Otonomi, yaitu hak atas perlindungan privacy. 

Dalam pemberian pelayanan medis terhadap pasien, antara dokter dengan pasien timbul suatu hubungan hukum yang diakibatkan oleh pengikatan diri kedua mpihak dalam suatu kontrak/perjanjian yang disebut dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini berbeda dengan objek perjanjian umumnya. Dalam perjanjian terapeutik, yang menjadi objek perjanjian adalah upaya/terapi untuk menyembuhkan pasien. Sehingga perjanjian terapeutik adalah perjanjian untuk menentukan atau upaya untuk mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter.Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Cet. 1 (PT.  Rineka Cipta, Jakarta, 2005), hlm. 11. Menurut hukum, objek perjanjian dalam perjanjian terapeutik bukanlah kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien. Ibid. 

Perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, perjanjian terapeutik juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis. Perjanjian terapeutik tidak disebutkan secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1319 KUH Perdata Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab-bab terdahulu.” , maka perjanjian ini masuk dalam bentuk perjanjian yang dikenai ketentuan dalam Buku III KUH Perdata.

Di dalam perjanjian terapeutik ada kekhususan tersendiri, yakni terdapat ikrar atau cara para pihaknya mengadakan perjanjian. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian ini dijelaskan bahwa kedatangan pasien ke tempat praktik atau ke rumah sakit tempat dokter bekerja dengan tujuan untuk memeriksakan kesehatannya atau untuk berobat sudah dianggap terjadi suatu perjanjian terapeutik.

Hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dikenal adanya dua macam perjanjian, yaitu:

  1. Inspanningsverbintenis, yakni perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.
  2. Resultaatverbintenis, yakni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu hasil (resultaat), yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 

Perjanjian antara dokter dengan pasien ini termasuk dalam perjanjian inspaningsverbintenis, karena dokter hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai standar profesinya.Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010), hlm. 24 Perjanjian ini dianggap sah jika memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu: Bahder Johan Nasution, op.cit., hlm. 13. 

  1. Adanya kata sepakat dari mereka yang saling mengikatkan dirinya (toesteming van degenen die zich verbiden);
    Maksud kata sepakat dalam perjanjian ini adalah pasien memberikan persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan medis (informed consent). Dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan dari pasiennya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin praktiknya. 
  2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (de bekwaamheid om  eene verbintenis aan te gaan);
    Pasien yang mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan dokter haruslah mempunyai kecakapan bertindak dalam hukum. Pasien yang dimaksud harus telah berusia 21 Tahun atau telah menikah (bukan pihak yang dilarang dalam Pasal 1330 KUH Perdata Pasal 1330 berbunyi: “ Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:)
  3. Mengenai suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp);
    Ketentuan mengenai hal tertentu ini berkaitan dengan objek perjanjian, yang dalam perjanjian ini berupa upaya/terapi untuk menyembuhkan pasien dimana dokter harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakit pasien. Oleh karena itu, secara yuridis, termasuk dalam jenis inspanningsverbintenis, dimana dokter tidak memberikan jaminan kepastian dalam menyembuhkan penyakit pasien tetapi berikhtiar dan keahliannya diharapkan dapat membantu dalam upaya penyembuhan.
  4. Suatu sebab yang diperbolehkan (eene geoorloofdeoorzaak).
    Suatu sebab yang diperbolehkan artinya objek yang menjadi pokok perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang berlaku. Pasal 1337 KUH Perdata. 


Selain berdasarkan perjanjian terapeutik, hubungan antara dokter dengan pasien juga timbul karena perintah undang-undang. Misalnya seorang korban kecelakaan lalu lintas yang dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) suatu RS, maka merupakan kewajiban dokter dan tenaga paramedis lainnya untuk segera memberikan pertolongan darurat yang dibutuhkan. Meskipun terdapat aturan tindakan medis hanya dapat dilakukan jika telah mendapatkan persetujuan dari pasien (jika pasien telah cakap bertindak) atau dari keluarga pasien. Namun demi menyelamatkan nyawa pasien, pengaturan tersebut dapat dikesampingkan. Akan tetapi, setelah pasien sadar, maka dokter harus memberitahukan kepadanya tindakan medis yang telah ia jalani secara menyeluruh.

  1. Orang-orang yang belum dewasa ( belum berusia 21 Tahun atau belum menikah); 
  2. Mereka yang berada di bawah pengampuan; 
  3. Wanita yang masih berstatus sebagai istri. 

Dalam kepustakaan ditemukan hal-hal yang menyebabkan berakhirnya hubungan antara pasien dengan dokter, yaitu:J. Guwandi, Hukum Medik (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), hlm.33.

  1. Pasien sudah sembuh; 
  2. Dokter mengundurkan diri; 
  3. Pengakhiran oleh pasien; 
  4. Meninggalnya pasien; 
  5. Meninggalnya atau tidak mampu lagi menjalani (incapacity) profesi seorang dokter; 
  6. Kewajiban dokter dalam perjanjian telah terpenuhi; 
  7. Lewat jangka waktu yang telah diatur di dalam perjanjian; 
  8. Persetujuan kedua pihak untuk mengakhirinya. 

Dokter adakalanya melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan  kesehatan kepada pasiennya. Kesalahan dokter ini dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan pengertian serta mengabaikan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.Bahder Johan Nasution, op.cit., hlm. 14. Apabila kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dokter, maka pasien dan keluarganya dapat meminta pertanggungjawaban (responsibility) dari dokter yang bersangkutan. Pertanggungjawaban dokter dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban administrasi.

Dalam hukum perdata dikenal dua dasar hukum bagi tanggung gugat hukum (liability), yaitu:

  1. Tanggung gugat berdasarkan wanprestasi atau cedera janji atau ingkar janji sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata. 
  2. Tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawat hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. 

Menurut Subekti Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. Kesepuluh (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995), hlm. 45., Seseorang dikatakan melakukan wanprestasi dalam hukum perdata apabila:

  1. Tidak melakukan apa yang disepakati untuk dilakukan; 
  2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; 
  3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; 
  4. Melakukan sesuatu yang menurut hakikat perjanjian tidak boleh dilakukan. 


Di  dalam  perjanjian  terapeutik,  dokter  hanya  berikrar  untuk  menyembuhkan pasiennya dengan segala daya upayanya. Namun jika seorang dokter telah menyanggupi atau menjamin kesembuhan pasiennya, tetapi pasiennya tidak sembuh-sembuh. Maka dokter tersebut dapat dituntut telah melakukan wanprestasi. Jika dokter melakukan wanprestasi, pasien dapat menuntut ganti rugi kepada dokter. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1243 KUH

Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Penggantian kerugian sebagai wujud pertanggungjawaban dokter secara perdata ada dua macam, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil.

Dokter harus bertanggung jawab kepada pasiennya secara perdata jika ia melakukan perbuatan yang lawan hukum. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang tersebut wajib memberikan penggantian kerugian. Onrechtmatigedaad terjadi pada perjanjian yang timbul karena undang-undang sehingga mengakibatkan pihak yang bersangkutan mempunyai tanggungjawab hukum berdasarkan undang-undang. Tidak ada batasan pengertian mengenai perbuatan melawan hukum sehingga harus ditafsirkan oleh hakim. Secara umum segala perbuatan yang bertentang dengan undang-undang merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, sejak tahun 1919, Yurisprudensi telah memberikan pengertian tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai setiap tindakan atau kelalaian yang: F. Tengker dan S. Verbogt, Bab-Bab Hukum Kesehatan (Nova, Bandung, 1989), hlm.56.

  1. Melanggar hak orang lain; 
  2. Bertentangan dengan kewajiban pribadi; 
  3. Menyalahi adat kebiaasan yang berlaku; 
  4. Tidak sesuai dengan kepatutan dan kebiasaan dalam lingkungan pergaulan masyarakat. 

Suatu  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  dokter  dalam  mempergunakan  keterampilan dan ilmu pengetahuannya untuk mengobati pasiennya disebut sebagai tindakan malpraktik.Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien (Karya Putra Darwati, Bandung, 2010), hlm. 129.  Kelalaian yang dimaksud adalah sikap kurang hati-hati dimana tindakan yang dilakukan oleh dokter berada dibawah standar pelayanan medis. Tidak semua kelalaian merupakan sebuah kejahatan. Jika suatu kelalaian menyebabkan kerugian atau cedera bagi orang lain dapat diterima oleh orang tersebut (de minimus non curat lex artinya hukum tidak mengurusi hal-hal sepele), tetapi jika kelalaian yang terjadi menyebabkan orang lain celaka atau merenggut nyawanya maka dapat dikategorikan dalam kelalaian berat (culpa lata) yang tolak ukurnya bertentangan dengan hukum, akibatnya dapat dibayangkan, akibatnya dapat dihindari, dan perbuatannya dapat dipersalahkan.Ibid.  Akibat seperti ini merupakan kewajaran bagi pelaku untuk dihukum. Adami Chazawi menilai tidak semua malpraktik medis masuk dalam ranah hukum pidana. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, sikap batin dokter (ada kesengajaan/dolus atau culpa); kedua, tindakan medis yang dilakukan melanggar standar profesi kedokteran, standar prosedur operasional, atau mengandung sifat melawan hukum , tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien; dan ketiga, menimbulkan luka-luka (Pasal 90 KUHP) atau kehilangan nyawa pasien.

Malpraktik yang dilakukan dengan sikap batin culpa hanya diterapkan pada Pasal 359 KUHP (jika menyebabkan kematian pasien), Pasal 360 KUHP (jika menyebabkan luka berat) dan tindak pidana aborsi (aborsi criminalis) pada Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP. Malpraktik kedokteran hanya terjadi pada tindak pidana materiil (yang melarang akibat yang timbul, dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana).Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, op.cit., hlm. 130.  Unsur pidana dalam malpraktik kedokteran meliputi kematian, luka berat, rasa sakit atau luka yang mendatangkan penyakit atau menghambat tugas dan mata pencaharian bagi korbannya.

Pertanggungjawaban seorang dokter secara administrasi dinilai dari sudut kewenangannya, apakah ia berwenang atau tidak melakukan perawatan. Dasar seorang dokter melaksanakan pekerjaannya menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 dan 561/Menkes/Per/1981, ia harus memiliki Surat Izin Dokter (SID), Surat Izin Praktik (SIP) (untuk praktik pada instansi pemerintah maupun instansi swasta) dan Surat Izin Praktik (SIP) semata-mata (untuk praktik secara perorangan). Jika dokter melalukan kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, sanksi administrasi yang secara umum diterima oleh dokter tersebut berupa pemberian surat peringatan dan pencabutan Surat Izin Praktik (SIP).

Selain berhubungan dengan dokter, seorang pasien juga berhubungan dengan rumah sakit dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hubungan pasien dengan rumah sakit timbul berdasarkan 2 hal, yaitu : Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran (Binarupa Aksara, Jakarta, 1996), hlm. 113.

  1. Perjanjian keperawatan, seperti kamar dengan perlengkapannya. 
  2. Perjanjian pelayanan medis, berupa tindakan medis yang dilakukan oleh  dokter yang dibantu oleh paramedis.

Dalam pertanggungjawaban, RS bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang dilakukan baik oleh tenaga medis ataupun paramedis. Beban pertanggungjawaban diberikan kepada kepala RS atau direktur rumah sakit yang telah menerima delegasi kewenangan dari pemilik RS untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.

Pertanggungjawaban yang diterima RS juga dapat berasal karena adanya kelalaian atau kesalahan dari tenaga medis/paramedisnya. Wujud pertanggungjawaban RS secara perdata adalah berupa penggantian kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Sedangkan pertanggungjawaban secara administrasi yang dibebankan kepada RS dapat berupa surat peringatan dan pencabutan izin pendirian RS.

Daftar Pustaka Makalah Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Dokter

Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Dokter Terhadap Pelayanan Kesehatan Pasien dalam KUH Perdata Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment