Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 28 September 2015

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Korporasi sebagai Gerakan Sosial Perusahaan dan Kaitan

Tanggung Jawab Sosial Korporasi (Corporate Social Responsibility)  sebagai Gerakan Sosial Perusahaan
Salah satu di antaranya diungkap oleh Jennifer A Zerk yang melukiskan bahwa gerakan sosial terbesar dalam periode saat ini adalah gerakan CSR yang memberikan tekanan terhadap multinasional, negara, dan bahkan hukum internasional yang dipandangnya terlalu banyak mengabaikan, jika tidak mau dikatakan sangat miskin, dalam memerhatikan persoalan globalisasiIa berkata, penerimaan terhadap prinsip CSR pada dasarnya bukan terletak pada persoalan hukum, tetapi lebih pada perlawanan ekonomi dan politik.(Multinationals and Corporate Social Responsibility, Limitations and Opportunities in International Law, Cambridge Studies in International Law, No 48, Cambridge University Press, 2007).


Tak mengherankan ketika RUU PT disetujui untuk disahkan, yang menjadi fokus hanya kegiatan usaha di bidang sumber daya alam, seolah kegiatan usaha di luar itu tidak memberikan dampak sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Seolah kegiatan usaha yang mengambil bahan baku produksi dari alam, seperti furnitur, kosmetik, dan rokok, tak berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan sosial budaya ketika begitu banyak perusahaan yang memanfaatkan tenaga kerja dengan upah yang teramat murah. Yang mengherankan adalah ketika banyak negara sudah menganggap CSR sebagai bagian yang melekat dari dinamika korporasi, dunia usaha di Indonesia terus menjerit dan menganggap seolah CSR sebagai beban, bukan soal tanggung jawab.

Inti persoalan kemudian digeser dari masalah prinsip kehidupan manusia dan lingkungannya ke persoalan yang bersifat teknis perusahaan, yang berakhir pada masalah perhitungan antara untung dan rugi. Padahal, CSR berkaitan juga dengan kelangsungan kehidupan setiap korporasi. Meskipun demikian, patut dicatat, memahami persoalan dunia usaha di Indonesia memang membutuhkan pendekatan lebih khusus. Jangan berharap berbicara tentang CSR di belahan Bumi yang lain akan sama nikmatnya jika berbicara soal yang sama dalam konteks Indonesia. Ibid.

Di belahan Bumi yang lain, ketika korupsi dibabat habis dan seluruh mata rantai birokrasi dibereskan dengan memberikan tekanan kepada pemberesan kelembagaan hukum, reformasi birokrasi, remunerasi, dan reformasi hukum berjalan, dunia usaha mulai bergerak pasti dan siap bicara soal CSR dalam konotasi yang pahit sekalipun. Sementara itu, di wilayah Nusantara, pengusaha harus berhadapan dengan semua urusan yang berkonotasi uang, birokrasi yang panjang dan melelahkan, kepastian hukum yang masih menjadi angan-angan, merosotnya daya saing, seretnya kredit dari perbankan, relatif tingginya pajak badan yang dikenakan negara, dan serentetan masalah lainnya yang membuat dunia usaha bagaikan hidup segan mati tak hendak.

Dalam situasi seperti itu, sangat masuk akal jika adopsi terhadap semua prinsip-prinsip yang berlaku di negara yang faktor kelembagaan ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politiknya sudah tertata dengan baik menjadi tak dapat bekerja dengan baik ketika dicoba untuk diterapkan di Indonesia. Masalahnya tidak terletak pada adanya UU PT yang baru, tetapi lebih terletak pada bagaimana pemerintah memberikan ruang yang luas pada kenyamanan berusaha dengan memerhatikan faktor kelembagaan sebagai faktor yang dominan sebelum adopsi terhadap konsep apa pun hendak dijalankan. Bantahan terhadap kelemahan ini dapat dilakukan, tetapi tetap saja akan sia-sia.


Kaitan Tanggung Jawab  Sosial  Korporasi  (Corporate  Social Responcibility)

Responsibility)  dengan bidang hukum lainnya.
Di Indonesia sendiri, munculnya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menandai babak baru pengaturan CSR. Selain itu, pengaturan tentang CSR juga tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Walaupun sebenarnya pembahasan mengenai CSR sudah dimulai jauh sebelum kedua undang-undang tersebut disahkan. Salah satu pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial.

Adapun pengaturan CSR di dalam di dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007, diatur sebagai berikut :
  1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 
  2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
  3. Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pengaturan di dalam No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu di dalam Pasal 15 huruf b adalah sebagai berikut:“Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Kemudian di dalam Pasal 16 huruf d disebutkan sebagai berikut: “Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.”


Namun demikian, pengaturan CSR di dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia tersebut masih menciptakan kontroversi dan kritikan. Di kalangan pebisnis CSR dipandang sebagai suatu kegiatan sukarela, sehingga tidak diperlukan pengaturannya apalagi sanksi di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, CSR adalah kegiatan di luar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal, sehingga jika diatur akan bertentangan dengan prinsip kerelaan dan akan memberikan beban baru kepada dunia usaha.

Dalam iklim reformasi dan demokrasi di Indonesia sekarang ini, keterbukaan dan akuntabilitas sangat dipentingkan dan diperhatikan oleh publik. Peranan pengawasan publik dilakukan melalui LSM (NGO), sebagai organisasi nir-laba yang pendukungnya menyuarakan berbagai “public issues”, yang punya dampak besar pada penyelenggaraan bisnis di indonesia. Perusahaan harus menyadari bahwa suara LSM ini mempunyai pengaruh besar dan sangat diperhatikan oleh konsumen perusahaan dan karena itu tidak dapat diabaikan. Isu bagaimana tenaga kerja mempersepsikan suatu perusahaan juga akan berpengaruh pada rekrutmen pegawai, memotivasi kerja mereka, dan mengusahakan mereka tidak pindah ke perusahaan lain. Tenaga ahli yang cakap sekarang juga sudah mulai memilih perusahaan yang dinilai baik dari segi kepemimpinannya dalam melaksanakan CSR (CSR leadership). Karena itu “faktor pendukung daya saing” juga harus dilihat dari program CSR yang dijalankan oleh perusahaan.

Konsep CRS pada dasarnya erat kaitannya Global Compact yang digulirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (tahun 1999) dan dokumen PBB tentang tanggung jawab perusahaan (transnational) terhadap HAM (disahkan dalam tahun 2003). Bersama-sama dengan sepuluh asas Global Compact (GC), maka konsep

Corporate Social Responsibilities (CSR) sudah merupakan bagian pedoman melaksanakan Good Corporate Governance (GCG). Sekarang, masalah etika bisnis dan akuntabilitas bisnis makin mendapat perhatian masyarakat di beberapa negara maju, yang biasanya sangat liberal dalam menghadapi perusahaan-perusahaannya, mulai terdengar suara bahwa karena “self-regulation” terlihat gagal, maka diperlukan peraturan (undang-undang) baru yang akan memberikan “higher standards for corporate pratice” dan “tougher penalties for executive misconduct”.

GC terdiri dari sepuluh asas: dua di bidang HAM, empat di bidang standar tenaga kerja , tiga di bidang lingkungan hidup, dan satu di bidang anti-korupsi. Asas-asas dalam GC ini dapat ditemukan pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita, khususnya mengenai ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan hidup, dan pemberantasan korupsi. Tentang HAM kita tentu merujuk kepada HAM dan Konstitusi (UUD 1945) kita yang mempunyai Bab XA tentang HAM (Pasal 28 A s/d Pasal 28J - Perubahan II tahun 2002). Sebagaimana diketahui, GC merupakan nilai-nilai yang mempedomani CSR. Dua dari sepuluh asas dalam GC secara langsung merujuk pada penghormatan HAM sebagaimana diakui oleh dunia internasional. Dasar internasional tentang HAM adalah Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Indonesia menghormati UDHR dan telah memasukkan sebagian asas-asas tersebut dalam konstitusi (UUD 1945 yang telah diamandemen). Meskipun memang pada dasarnya negara yang bertanggung jawab tentang penegakan HAM ini, tetapi peranan perusahaan juga tidak kecil dalam turut serta menghormati HAM. Karena GC merupakan pedoman bagi CSR dan GC merujuk pada penghormatan HAM, maka pelaksanaan CSR oleh perusahaan berarti pula kewajiban perusahaan untuk menghormati perlindungan HAM di Indonesia. Ketidaktaatan perusahaan melindungi HAM di Indonesia, terutama yang tertuang dalam konstitusi, akan merupakan pelanggaran serius dari perusahaan bersangkutan.

Namun, dalam kenyataan tidaklah mudah untuk menentukan pelanggaran HAM. Belum ada indikasi yang standard mengenai apakah sebuah perusahaan telah melakukan pelanggaran atau tidak. Indikasi pelanggaran hanya mungkin dilakukan cases by cases, itupun dengan kajian yang rumit dan makan waktu yang sangat panjang, seperti ketika perusahan mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada buruh, misalnya masalah gaji yang masih dibawah UMR, belum memadainya jaminan kesehatan (health insurance) kepada para buruh, masalah lembur, jam kerja, PHK dan sebagainya. Kemudian ketika satuan pengamanan perusahaan (security) yang tidak cooperative dalam menyikapi demonstrasi kaum buruh, sepert melakukan tindakan-tindakan (misalnya mulai dari “menggeledah badan buruh” sampai dengan “menghalau” demontrasi buruh).

Tindakan-tindakan seperti tersebut di atas pada dasarnya dapat diindikasikan sebagai pelanggaran HAM, yang dengan sendirinya akan menyebabkan perusahaan harus bertanggung jawab baik secara gugatan sipil (civil liability), maupun dakwaan kriminal (criminal liability). Hal ini juga sesuai dengan asas

Global Compact yang meminta “that businesses should make sure that they are not complicit in human right abuses”, berarti bahwa suatu perusahaan harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam melakukan pengeksploitasian dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Kajian berikutnya mengenai indikasi pelanggaran HAM oleh perusahaan adalah apabila perusahaan tidak mengelola limbah dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang memenuhi indikasi ke arah itu. Sebut saja, Kasus PT. Lapindo Brantas yang tidak saja membuat berhentinya denyut nadi kehidupan rakyat Sidoarjo, tapi juga telah meluluhlantakkan lingkungan di sekitarnya. Kemudian kasus PT. Freefort yang telah melongsorkan sungai Wanagon yang tentunya mengorbankan rakyat dan lingkungan. Kasus-kasus ini adalah pelanggaran HAM dan perusahaan yag bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip corporate liability dan strict liability.

Untuk kedua kasus ini perusahaan dapat dikategorikan telah melanggar apa yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 yang mengatur, bahwa setiap orang berhak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kata-kata “setiap orang”, ini adalah semua orang tanpa kecuali. Sedangkan kata-kata “berhak” ini merupakan hak dalam konotasi “subjektif” sebagaimana dalam wacana hak asasi. Pelanggaran terhadap hak asasi tentu saja dapat diperjuangkan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Akhirnya, CSR sangat bermanfaat untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan, tidak hanya tanggung jawab secara internal, tetapi terlebih tanggung jawab secara eksternal terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya tanggung jawab ini, maka perusahaan tentunya akan mempertimbangkan berbagai kepentingan.

Daftar Pustaka Makalah Tanggung Jawab Sosial Korporasi 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Korporasi sebagai Gerakan Sosial Perusahaan dan Kaitan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment