Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

Tata Cara Pelaksanaan dan Peraturan Hukum Mengenai Perdagangan Internasional

Tata Cara Pelaksanaan dan Peraturan Hukum Mengenai Perdagangan Internasional
Sebelum memulai ekspor dan impor, kita harus mengetahui prosedur ekspor impor. Yang dimaksud dengan prosedur ekspor impor adalah tata cara yang harus ditempuh dalam memenuhi ketentuan peraturan pemerintah serta kelaziman yang berlaku dalam pelaksanaan suatu transaksi ekspor dan impor. Prosedur yang dimaksud misalnya tata cara pemeriksaan barang sebelum pengapalan oleh surveyor, tata cara penyelesaian pembayaran Pajak Ekspor dan Pajak Ekspor Tambahan (PE/PET), tata cara pengisian formulir dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT). Berikut ini merupakan prosedur ekspor yaitu: (“Hukum Perdagangan Internasional” dalam http”//www.jct-indonesia.com/2010/05/ hukum-perdagangan-internasional.html/ diakses tanggal 15 Januari 2013)

  1. Ekspor barang wajib PEB Bahwa setiap barang ekspor menggunakan dokumen. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dapat dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim melalui media elektronik.
  2. Tidak diperlukan PEB/ Dikecualikan dari Pembuatan PEB Dikecualikan dari pembuatan PEB, ekspor barang tersebut di bawah ini :
  3. Barang penumpang dan barang awak sarana pengangkut dengan menggunakan deklarasi pabean;
  4. Barang pelintas batas yang menggunakan pemberitahuan pabean sesuai ketentuan perjanjian perdagangan pelintas batas;
  5. Barang dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen yang diatur dalam ketentuan Kepabeanan Internasional (ATA CARNET, TRIPTIEK atau CPD CARNET)
  6. Barang kiriman melalui PT (Persero) Pos Indonesia dengan menggunakan Declaration En Douane (CN 23).


Secara umum pelaksanaan transaksi ekspor dan impor melalui beberapa macap tahapan, dimana masing-masing tahapan berisi tentang tata cara dan hal-hal yang terlibat didalamnya. Prosedur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (“Perdagangan Internasional” dalam http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/ perdagangan-internasional-akuntansi-internasional/ , diakses tanggal 30 Desember 2012)
  1. Importir mengajukan permohonan kepada bank pembuka L/C (issuing/opening bank) untuk membuka L/C yang ditujukan kepada eksportir.
  2. Bank pembuka L/C yang bersangkutan membuka L/C tersebut kepada bank koresponden di tempat eksportir (advising bank).
  3. Advising bank meneruskan L/C tersebut kepada eksportir.
  4. Eksportir menyiapkan dan mengapalkan barang-barang yang akan dikirimkan ke importir.
  5. Atas pemuatan barang-barang di kapal, eksportir menerima dokumen pengapalan barang (B/L) dari maskapai pelayan.
  6. Dokumen-dokumen pengapalan  serta  wesel kemudian  diserahkan oleh eksportir kepada advising bank yang meminta bertindak sebagai negotiating bank. Yang menjadi negotiating bank ini boleh juga bank lain, tergantung keinginan eksportir.
  7. Advising bank atau negotiating bank menegosiasi wesel yang diajukan oleh eksportir tersebut.
  8. Dokumen-dokumen pengapalan dikirim oleh negotiating bank kepada issuing bank untuk mendapat ganti pembayaran (reimbursement).
  9. Issuing bank akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan disesuaikan dengan syarat-syarat yang tercantum pada L/C dan apabila telah sesuai maka meminta importir menebusnya dengan cara pembayaran yang disyaratkan dalam L/C, pembayaran pada saat pengajuan dokumen (at sight) atau berjangka (usance).
  10. Importir membayar dan meminta issuing bank untuk mendebet rekeningnya pada bank tersebut.
  11. Issuing bank kemudian akan mereimburse negotiating bank dengan mengkredit rekening negotiating bank pada issuing bank, jika tidak ada bisa pada bank ketiga.


Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan

(General Agreement on Tariff and Trade atau GATT). Muatan di dalamnya tidak saja penting dalam mengatur kebijakan perdagangan antar negara, tetapi juga dalam taraf tertentu aturannya menyangkut pula aturan perdagangan antara pengusaha. (Huala Adolf, Op.Cit., hal. 97)

GATT dibentuk pada Oktober tahun 1947. Lahirnya WTO pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya Perjanjian mengenai jasa (GATS), Penanaman Modal (TRIMs), dan juga dalam Perjanjian mengenai Perdagangan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPS).(Ibid)

Tujuan pembentukkan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat. Untuk mencapai tujuan itu, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia.

Tujuan utama GATT dapat tampak dengan jelas pada preambulnya. Pada pokoknya ada empat tujuan penting yang hendak dicapai GATT: (Ibid., hal. 98)
  1. meningkatkan taraf hidup umat manusia;
  2. meningkatkan kesempatan kerja;
  3. meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia;
  4. meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang.


Ada tiga fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya yaitu Pertama, sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan. Kedua, sebagai sesuatu forum (wadah) perundingan perdagangan. Ketiga GATT adalah sebagai suatu pengadilan internasional dimana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya. (Ibid., hal. 99)

Seperti diketahui dalam perdagangan internasional, antara eksportir dan importir berjauhan secara geografis, berbeda bahasa, kebiasaan dan hukum antara kedua negara juga berbeda. Karena itu perdagangan internasional termasuk kegiatan yang mengandung risiko tinggi. Bila terjadi penyimpangan maupun pembatalan kontrak akan lebih mudah dibuktikan bila ada kontrak tertulis.

Perdagangan ekspor impor lazim juga disebut dengan perdagangan berdokumen karena hampir seluruh aktivitasnya dibuktikan atau direpresentasikan dalam bentuk dokumen. Penawaran dilakukan dalam bentuk tertulis. Surat pesanan juga tertulis. Kontrak jual beli atau kontrak dagang ekspor juga tertulis. Bukti pengiriman barang juga dalam bentuk dokumen yang disebut bill of lading.

Pembayaran juga lazim dalam bentuk dokumen yang disebut letter of credit. Dokumen yang terpenting, yang juga disebut dokumen induk adalah kontrak dagang ekspor sebagai rumusan akhir dari suatu transaksi ekspor.(Amir M.S., Op.Cit., hal. 13)

Dalam menggiatkan kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor impor, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai dasar pengaturan. Bentuk kebijaksanaan pemerintah tersebut diantaranya: (“Perdagangan Internasional” dalam http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/)
  1. Inpres No. 4 Tahun 1985, yaitu tentang penyempurnaan dalam tata cara pelaksanaan ekspor impor terutama tentang pemeriksaan barang ekspor impor.
  2. PAKEM (Paket Kebijaksanaan Mei) tahun 1986, yaitu tentang tata cara permohonan pengembalian bea masuk atau pembebasan bea masuk tambahan.
  3. PAKDES (Paket Kebijaksaan Desember) tahun 1987, yaitu tentang kelonggaran yang diberikan berkaitan dengan ekspor impor.
  4. PAKTO (Paket Kebijaksanaan Oktober) tahun 1988, yaitu tentang perubahan dalam tata cara dan kemudahan ekspor impor.


Kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang yang mengatur tentang kegiatan bisnis dan perdagangan di Indonesia adalah berasal dari code civil dan code de commerce prancis tahun 1808, kemudian berlaku di Negara Belanda tahun 1828 menjadi Burgelijk Wetboek (BW) dan Wetboek Van kophandel

(WvK). Menurut T.Mulya lubis , perubahan dibidang hukum mutlak dilakukan terutama pengembangan dibidang hukum perdata dan hukum dagang. Dimana hukum merupakan alat untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan itu sendiri, lebih-lebih Indonesia akan menghadapi globalisasi di bidang perdagangan perdagangan-internasional-akuntansi-internasional/ , diakses tanggal 30 Desember 2012 internasional baik pada tataran global (GATT-WTO) maupun regional 
(AFTA(ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992.Tujuan dari AFTA ialah: menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global, menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI), dan meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (intra-ASEAN Trade)),
APEC(APEC adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Dengan kata lain Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah forum utama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. APEC memiliki 21 anggota.),
CAFTA (CAFTA adalah kependekan dari China-ASEAN Free Trade Area, yang merupakan)).(Amir M.S, Op.Cit. hal. 20)


Fungsi hukum dalam pembangunan Indonesia adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan anggapan bahwa adanya ketertiban didalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Kaidah-kaidah hukum baru yang merupakan hukum ekonomi sebagian besar tidak lagi berpegang pada asas-asas hukum perdata maupun hukum publik yang konvesional.

Indonesia sebagai  salah  satu  negara  yang  ikut  serta  dalam pertemuan double WTO, tidak terlepas dari rangkaian kebijakasanaan disektor perdagangan. Sebagai salah satu negara yang telah menjadi anggota organisasi perdagangan internasional , Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan- suatu kesepakatan antara China dengan negara-negara ASEAN untuk mengadakan perdagangan bebas dengan tarif bea masuk hingga 0% untuk produk-produk China dan ASEAN. CAFTA pertama kali disepakati pada bulan November 2001 dalam KTT ASEAN ke-7 yang diadakan di Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam. ASEAN menyetujui pembentukan CAFTA dalam waktu 10 tahun yang telah dirumuskan dalam ASEAN-China Framework Agreement on Economic Coorporation yang disahkan pada KTT ASEAN ke-8 yang dilaksanakan di Phnom Phen, Kamboja pada bulan November 2002. ketentuan perdagangan internasional yang disepakati dalam perundingan GATT-WTO. Konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO, artinya dalam melakukan harmonisasi Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional namun tidak melanggar rambu-rambu ketentuan WTO.(“Perdagangan Internasional” dalam http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/ perdagangan-internasional-akuntansi-internasional/ , diakses tanggal 30 Desember 2012)

Saat menghadapi era globalisasi di bidang ekonomi khususnya perdagangan internasional, peranan hukum bisnis terutama hukum perdagangan internasional sangat diperlukan dalam melakukan hubungan hukum atau transaksi antar bangsa. Hubungan tersebut menyangkut kegiatan perniagaan atau pertukaran barang, jasa, modal maupun tenaga kerja, yang memasukan barang kedalam daerah pabean, dan kegiatan mengespor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan perdagangan internasional antara lain: (Amir M.S., Op.Cit., hal. 20)

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan,
  4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Antidumping Indonesia,
  5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/10/ 2000 tentang Organisasi dan Cara Kerja Tim Organisasi Antidumping,
  6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia,
  7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/kep/10/2000 tentang Pengangkatan Anggota Komite Antidumping Indonesia,
  8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 261/MPP/kep/9/1996 tentang Tata Cara Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi.
  9. Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  37/M-Dag/per/9/2008 tentang Surat Keterangan  Asala  (certificate  of origin). Terhadap barang impor yang dikenakan tindakan pengamanan (safeguard).


Perdagangan internasional mempunyai beberapa konvensi internasional berikut ini adalah beberapa diantaranya: (“Hukum Perdagangan Internasional” dalam http”//www.jct-indonesia.com/2010/05/ hukum-perdagangan-internasional.html/ diakses tanggal 15 Januari 2013)

a. Bidang surat-surat berharga :
  1. United Nations Convention On International Bills Of Exchange and International Promissory Notes, 1988. Konvensi ini berdasarkan Article 1, berlaku hanya pada surat berharga internasional yang mana diawal teksnya dicantumkan International bill of exchange dan juga International promissory note. Konvensi ini tidak berlaku untuk cek.
  2. Convention Providing A Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes, Geneva, 1930. Di dalamnya diatur tentang keseragaman hukum tentang surat-surat berharga, baik mengenai standar bentuk surat, pengesahan/persetujuan, jaminan, batas waktu berlaku, prosedur pembayaran, dan lain-lain.


b. Bidang transportasi :
  1. International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to Bills of Lading, Brussels, 1924 (The Hague Rules). Konvensi ini mengatur tentang aturan atau prosedur pengangkutan barang antar negara serta tanggungjawab masing-masing pihak, serta berbagai hal teknis yang berhubungan dengan pengangkutan barang melalui laut.
  2. International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, Warsaw, 1929, (Warsaw Convention). Dalam konvensi ini diatur tentang prosedur pengangkutan manusia dan barang antar negara dengan mempergunakan pesawat terbang. Beberapa hal teknis diatur didalamnya seperti tentang dokumen penerbangan (tiket penumpang dan barang), tanggungjawab maskapai penerbangan, tata cara apabila terjadi kombinasi cara pengangkutan, dan sebagainya.
  3. United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, Hamburg, 1978, (Hamburg Rules). Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi ini diantaranya: tanggungjawab carrier, shipper, dokumen transportasi, tuntutan ganti rugi dan pelaksanaannya, dan sebagainya.
  4. United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods, Geneva, 1980. Konvensi ini mengatur jasa pengiriman barang dengan minimal dua jenis transportasi yang berbeda antara negara. Hal-hal teknis dan prosedural yang diatur diantaranya, tentang dokumen pengangkutan, tanggungjawab multimodal transport operator, tanggungjawab consignor, tuntutan ganti rugi dan pelaksanaannya, dan sebagainya.
  5. Uniform Rules Concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail (Cim), 1980


c. Bidang penjualan barang :
  1. Convention of the Law Applicable to International Sales of Goods, The Hague, 1955. Konvensi ini berlaku pada penjualan barang internasional, dan tidak berlaku pada penjualan kapal laut, pesawat terbang, perahu bermotor, atau penjualan yang berdasarkan dokumen.
  2. United Nations Convention on the Limitation Period in the National Sale of Goods, New York, 1974. Konvensi ini mengatur batasan-batasan dalam tuntutan antara buyer atau seller kepada antar mereka, yang berkembang akibat adanya ketentuan dalam kontrak penjualan barang internasional atau akibat adanya pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak, yang dihubungkan dengan batas waktu penjualan barang.
  3. Protocol Amending the Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, Vienna, 1980. Konvensi ini mengikat perubahan pada paragraph 1 Article 3 dari konvensi nomor 2 diatas.
  4. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna, 1980. Konvensi ini mengatur tentang kontrak internasional penjualan barang. Formasi kontrak menjadi salah satu isi ketentuan dalam konvensi ini. Dalam penjualan barang terdapat beberapa bagian seperti ketentuan umum, kewajiban penjual (pengiriman barang dan penyiapan dokumen, kejelasan tentang kualitas dan kuantitas barang serta deskripsi lainnya, adanya pelanggaran kontrak oleh penjual), kewajiban pembeli (pembayaran sesuai harga, penerimaan pengiriman, adanya pelanggaran kontrak oleh pembeli, adanya resiko kerusakan terhadap barang) dan lain-lain.


d. Bidang penyelesaian sengketa :
  1. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 1958. Dalam konvensi ini diatur hal-hal sebagai berikut yaitu pengertian putusan arbitrase asing, asas resiprositas, pembatasan sepanjang sengketa dagang, mengikat dan final, eksekusi tunduk pada asas ius sanguinis atau asas personalitas, penolakan esekusi dan sebagainya.
  2. European Convention on International Commercial Arbitration, Geneva, 1961. Ketentuan-ketentuan dalam konvensi tidak banyak berbeda dari konvensi sebelumnya, kecuali diberikan penjelasan lebih rinci tentang prosedur dan teknis beracaranya, diantaranya tata cara dan siapa saja yang berhak menjadi arbiter, jangka waktu sidang sampai putusan dan kedudukan putusan arbiter dan pengadilan, hukum yang berlaku serta kewajiban untuk memberikan alasan putusan dan pengecualiannya.
  3. Agreement Relating to Application of the European Convention on International Commercial Arbitration, Paris, 1962. Penyempurnaan dari konvensi sebelumnya, khususnya pada paragraph 2 sampai paragraph 7 dari Article IV.
  4. Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, The Hague, 1965. Konvensi ini berlaku bagi semua kasus, baik kasus-kasus civil maupun commercial.


Berdasarkan konvensi-konvensi yang disebutkan di atas, ada dua konvensi yang telah diratifikasi, yaitu: Convention on the Recognition and Enforcement of


Foreign Arbitral Awards, New York, 1958; dan International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, Warsaw 1929, (Warsaw Convention).(“Konvensi Internasional” dalam http://117.102.106.99:2121/pls/PORTAL30/ indoreg.irp_capitaselecta.viewmessages?topic=1141/, diakses tangggal 15 Januari 2013)

Pentingnya ketentuan-ketentuan dalam konvensi-konvensi tersebut diatas dalam perdagangan internasional, menghasilkan pertanyaan perlukah Indonesia meratifikasi seluruh atau beberapa konvensi selain yang telah diratifikasi. Ratifikasi penting untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Indonesia maupun mitra asing dalam perdagangan internasional.

Hukum perdagangan internasional memiliki beberapa sumber hukum yaitu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin, kontrak, dan hukum nasional.(Huala Adolf, Op.Cit., hal. 76) Sedangkan yang menjadi prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional yaitu prinsip dasar kebebasan berkontrak, prinsip dasar pacta sunt servanda, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase, prinsip dasar kebebasan komunikasi (navigasi). (Ibid., hal. 15)

Daftar Pustaka Makalah Tata Cara Pelaksanaan dan Peraturan Hukum Mengenai Perdagangan Internasional

Tata Cara Pelaksanaan dan Peraturan Hukum Mengenai Perdagangan Internasional Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment