Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

Teori Kekebalan Diplomatik Dan Keistimewaan Pejabat Missi Diplomatik

Pengeertian Kekebalan Diplomatik adalah hal yang penting bagi wakil dari negara-  negara dalam melakukan hubungannya dengan negara lain. Dalam melakukan diplomasi yang dilakukan oleh wakil-wakil dari negara tersebut. Agar wakil-wakil negara tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik dan efisien, maka para wakil-wakil negara dalam berdiplomasi tersebut diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan. Sehubungan dengan itu terdapat 3 teori mengenai landasan hukum pemberian kekebalan dan keisitimewaan diplomatik luar negeri, yaitu sebagai berikut :


1. Teori Ekstrateritorialitas (Exterritotiality Theory) 
Menurut teori ini, seorang pejabat diplomatik dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negaranya, ia hanya berada diluar wilayah negara penerima, walaupun pada kenyataannya ia sudah jelas berada diluar negeri sedang melaksanakan tugas-tugasnya dinegara dimana ia ditempatkan. Demikian juga halnya gedung perwakilan, jadi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu disebabkan faktor eksterritorialitas tersebut. Oleh karena itu,  seorang diplomat itu dianggap tetap berada dinegaranya sendiri, ia tidak tunduk pada hukum negara penerima dan tidak dapat dikuasai oleh negara penerima. Menurut teori ini seorang pejabat diplomatik tersebut adalah dikuasai oleh hukum dari negara pengirim. (Sigit Fahrudin, Hak istimewa Dan Kekebalan Diplomatik, sumber:  http://mukahukum.blogspot.com/2009/04/hak-istimewa-dan-kekebalan-diplomatik.html , diakses 29 Januari 2015)

Dalam praktiknya, teori eksterritorialitas sangat berat untuk diterima karena dianggap tidak realistis. Teori ini hanya didasarkan atas suatu fiksi dan bukan realita yang sebenarnya. (Edy Suryono, dan Moenir Arissoendha, Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya, Bandung, Angkasa, 1991. Halaman: 31)

Jadi, teori eksterritorialitas dalam arti, seorang wakil diplomatik dianggap tetap berada di wilayah negaranya sendiri (Syahmin, Op.Cit, Halaman: 117 )

Teori ini didalam kehidupan sangat sullit diterapkan, dan mayoritas ahli hukum menyangkal kebenarannya. Kejanggalan teori tersebut dapat disimak dalam ilustrasi berikut :  (Widodo, Op.Cit,Halaman: 117-118 )

  • Seorang diplomat dalam kesehariannya sulit memaksakan diri untuk melaksanakan ketentuan hukum negara pengirim di negara penerima,  misalnya diplomat Indonesia tidak dapat mengendarai mobil pribadi pada jalan raya untuk jalur dua arah di negara Saudi Arabia dengan menerapkan peraturan lalu lintas Indonesia. Apabila diplomat Indonesia mengemudikan kendaraan di jalan lajur sebelah kiri maka pasti bertabrakan dengan pengendara lain, karena di Saudi Arabia pengguna jalan raya harus mengendarai kendaraan pada lajur sebelah kanan.

  • Apabila terdapat anggapan bahwa kantor perwakilan diplomatik beserta tempat tinggal diplomat dianggap berada diwilayah negara pengirim, para diplomat setiap bulan atau setiap tahun wajib membayar berbagai pajak dan iuran (misalnya pajak bumi dan bangunan, retribusi pengelolaan sampah), padahal dalam praktik mereka tidak melakukan kewajiban tersebut. Andaikata mereka harus membayar, negara pengirim harus membuka dinas-dinas terkait dinegara diplomat. Meskipun demikian bukan berarti kantor kedutaan terbebas dari pembayaran biaya, karena dalam praktik ada beberapa rekening kantor kedutaan dan rumah kediaman resmi diplomat yang wajib dibayar pihak kedutaan asing kepada negara penerima, misalnya rekening telepon, air, dan listrik. 

  • Andaikata para diplomat dianggap tinggal dinegara pengirim maka tidak perlu memperoleh kekebalan dan keistimewaan mutlak pada warga negaranya sendiri diwilayahnya. 


2. Teori Diplomat sebagai wakil negara berdaulat atau wakil kepala negara (Representative Character) 
Teori ini mengajarkan bahwa baik pejabat diplomatik maupun perwakilan diplomatik, mewakili negara pengirim dan kepala negaranya. Dalam kapasitas itulah pejabat dan perwakilan diplomatik asing menikmati hak-hak istimewa  dan kekebalan kepada pejabat-pejabat diplomatik asing juga berarti bahwa negara penerima menghormati negara pengirim, kebesaran dan kedaulatan serta kepala negaranya.

Teori ini berasal dari era kerjaan masa lalu dimana negara penerima memberikan semua hak, kebebasan, dan perlindungan kepada utusan-utusan raja sebagai penghormatan terhadap raja itu sendiri. Namun seperti halnya dengan teori eksterritorialitas, pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik ini tidak mempunyai batas yang jelas dan menimbulkan kebingungan hukum. (Syahmin, Op.Cit, Halaman: 118)

Teori ini sulit juga diterapkan Karena sampai saat ini orang yang mendapat kekebalan diplomatik bukan hanya diplomat, tetapi termasuk anggota keluarga diplomat yang membentuk rumah tangganya dan tinggal di negara penerima, padahal bukan berstatus diplomat yang mewakili negara pengirim. Dalam praktik juga sulit dibedakan antara perbuatan seorang diplomat dalam kapasitasnya sebagai wakil negara atau wakil kepala negara, dengan perbuatan diplomat dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Padahal menurut hukum diplomatik seluruh perbuatan diplomat baik perbuatan atas nama negara maupun atas nama pribadi memperoleh kekebalan dan keistimewaan. (Widodo, Op.Cit, Halaman : 119)

3. Teori kebutuhan fungsional 
Teori ini mengajarkan bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan diplomatik dan misi diplomatik hanya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan fungsional agar para pejabat diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugasnnya dengan baik dan lancar. Dengan memberikan tekanan pada kepentingan fungsi, terbuka jalan bagi pembatasan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sehingga dapat diciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara pengirim dan hak-hak negara penerima. Teori ini kemudian didukung untuk menjadi ketentuan dalam Konvensi Wina 1961. 

Dalam muadimah Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dirumuskan “...that the purpose of such privilages and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the function of diplomatik missions as representing states.” Artinya, bahwa tujuan pemberian kekebalan dan keistimewaan tersebut bukan untuk meenguntungkan orang perseorangan, tetapi untuk menjamin pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi missi diplomatik sebagai wakil dari negara. 

Maka dari itu, jelaslah bahwa landasan yuridis pemberian semua kemudahan, hak-hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada para agen diplomatik asing di suatu negara adalah untuk memperlancar atau memudahkan  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  para  pejabat  diplomatik  dan bukan atas pertimbangan-pertimbangan lain. (Syahmin, Op.Cit. Halaman: 118)

Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Pejabat Missi Diplomatik

Dalam abad ke 16- dan 17 pada waktu pertukaran duta-duta besar secara  permanen antarnegara-negara di Eropa, sudah mulai menjadi umum, kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima sebagai praktik-praktik negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau penghianatan melawan kedaulatan negara penerima. Seorang duta besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap dan diadili. (Hans Kelsen , Principles of Internatioonal Law, New York, 1952. Halaman: 97)


Kekebalan duta besar dari yurisdiksi pidana di negara penerima telah mulai dilakukan oleh banyak negara dalam abad ke-17 sebagai kebiasaan internasional.

Kemudian pada pertengahan abad ke-18 aturan-aturan kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan, termasuk harta milik, gedung dan komunikasi para diplomat.

Kekebalan Pejabat Missi Diplomatik

Bahwa didalam istilah kekebalan terkandung dua pengertian, yaitu kekebalan (immunity), dan tidak dapat diganggugugat atau inviolabilitas (Inviolability) adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Sedangkan immunity diartikan sebagai kekebalan terhadap Juridiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata. 

1.  Kekebalan pribadi
Ketentuan-ketentuan yang bermaksud melindungi diri pribadi seorang wakill diplomatik atau kekebalan-kekebalan memngenai diri pribadi seorang wakil diplomatik diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan “the Person of a diplomatik agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall terat him with due respect and shall tahe all propriate steps to prevent ant attack on his person, freedom or dignity” (Konvensi Wina 1961). Berarti bahwa pejabat diplomatik adalah inviolable. Ia tidak dapat ditangkap dan ditahan.

Jadi, sesuai dengan pengertian inviolabilitiy sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima, maka pejabat diplomatik atau seorang wakil diplomatik mempunyai hak untuk tidak dapat dikenakan tindakan kekuasaan oleh alat-alat kekuasaan negara penerima yaitu misalnya berupa penahanan dan penangkapan.

a.  Yurisdiksi pidana
Kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan pidana yang dapat dinikmati oleh para pejabat diplomatik ditentukan didalam Konvensi Wina 1961 sebagai berikut: “seorang pejabat diplomatik kebal dari yurisdiksi pidana negara penerima”  ( Article 31 Konvensi Wina 1961) (Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961)

Apabila seorang pejabat diplomatik membuat kesalahan yang dapat mengganggu keamanan atau ketertiban dalam negeri atau turut dalam suatu komplotan yang ditujukan kepada negara penerima, maka untuk menjaga agar tindakan-tindakannya itu tidak akan membawa akibat yang tidak diinginkan, negara penerima untuk sementara dapat menahan, walaupun kemudian ia masih harus dikirim pulang kembali ke negrinya. Dan menurut hukum kebiasaan internasional bahwa negara penerima tidak mempunyai hak, dalam keadaan yang menuntut dan menghukum seorang pejabat diplomatik. (Edy Suryono, Op.Cit, Halaman : 47-48)

Teori Kekebalan Diplomatik

b. Yurisdiksi perdata dan adminisrasi 
Hukum  kebiasaan  internasional  tidak  saja  memberikan  kekebalan  dari  yurisdiksi pidana dari negara penerima, tetapi juga para pejabat diplomatik kebal dari yurisdiksi perdata dan administrasi. Ketentuan yang mengatur adanya kekebalan seorang pejabat diplomatik dari yurisdiksi perdata atau sipil, terdapat dalam ketentuan pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961, sebagai berikut: “he shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction”

Tuntutan perdata dan administrasi dalam bentuk apapun tidak dapat dilakukan terhadap seorang pejabat diplomatik dan tidak ada tindakan atau eksekusi apapun yang berhubungnan dengan hutang-hutang dan lain-lainnya yang serupa dapat diajukan terhadap para pejabat diplomatik didepan pengadian perdata atau pengadilan administrasi negara penerima. (Ibid. Halaman : 49 )


2. Kekebalan keluarga seorang wakil diplomatik 
Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa yang diberikan pada seorang  wakil diplomatik tidaklah berbatas pada diri pribadi saja melainkan juga anggota-anggota keluarganya turut pula menikmati kekebalan dan hak-hak istimewa tersebut.

Ketentuan mengenai kekebalan keluarga pejabat diplomatik terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan “the members of family of a diplomatik agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving state, enjoy the privileges and immunities specifies in article 29 to 36”.

Yang artinya anggota keluarga dari seorang wakil diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangganya, yang bukan berwarganegara penerima akan meikmati hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana diatur dalam pasal 29 sampai 36.  (Ayunika, Op.Cit, Halaman :73)

Dengan demikian agar seorang dapat dianggap sebagai anggota keluarga pejabat diplomatik, maka tidak hanya adanya sesuatu hubungan darah atau perkawinan yang mencantumkan kedudukan anggota keluarganya, tetapi ia harus bertempat tinggal bersama pejabat diplomatik atau merupakan bagian dari rumah tangganya dan bahkan pula bukan berwarganegara Negara penerima. Keluarga pejabat diplomatik yang dapat menerima kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini, termasuk pula pelayanan-pelayanan perwakilan dan pelayan rumah tangga.


3.  Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi
Dalam pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina 1961 terdapat suatu ketentuaan yang berbunyi sebagai berikut. “a diplomatic agent is not obliged to give as a withness” maka seeorang wakil diplomatik tidak boleh diwajibkan untuk menjadi saksi di muka pengadilan negara setempat, baik yang menyangkut perkara perdata maupun menyangkut perkara pidana, dan administasi. (Edy, Suryono, Op.Cit. Halaman : 51)

Seorang wakil diplomatik tidak dapat dipaksanakan untuk bertindak sebagai seorang saksi dan untuk memberikaan kesaksiannya di depan pengadilan, hal mana termasuk pula anggota keluarga dan pengikut-pengikutnya, juga tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai saksi didepan pengadilan.

Kemungkinan yang terjadi dalam hubungannya dengan persolan kekebalan seorang wakil diplomatik dari kewajiban untuk menjadi saksi wakil diplomatik tersebut secara sukarela (voluntarily) memberikan kesaksiannya didepan peradilan atas perintah dan persetujuan dari pemerintahnya

4. Kekebalan korespondensi 
Kekebalan korespondensi adalah kekebalan dari pihak perwakilan asing sesuatu negara yaitu pejabat diplomatiknya untuk mengadakan komunikasi dengan bebas guna kepentingan tujuan-tujuan resmi atau official purposes dari perwakilan asing tersebut, tanpa mendapat halangan yang berupa tindakan pemeriksaan atau tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh negara-negara lainnya.

Pasal 27 Konvensi Wina 1961 menjamin komunikasi bebas dari misi perwakilan asing dengan maksud yang layak. Dimaksud dengan hak untuk berhubungan bebas ini adalah hak seorang diplomatik untuk bebas dalam kegiatan surat- menyurat, mengirim telegram dan berbagai macam perhubunngan komunikasi. Hubungan bebas ini dapat berlangsung antara pejabat diplomatik tersebut dengan pemerintahnya sendiri, dengan pemerintah negara penerima, maupun dengan perwakilan diplomatik asing lainnya. (Ayunika, Op.cit, Halaman: 78)

Selanjutnya di dalam pasal 27 ayat 2 Konvensi Wina 1961 ditetapkan bahwa korespondansi didalam arti yang luas atau resmi adalah dinyatakan kebal atau tidak dapat diganggu gugat. Tetapi harus dingat bahwa kebebasan hubungan komunikasi tersebut haruslah dijalankan didalam hubungan yang resmi dan berkaitan dengan misi perwakilan dan fungsinya.

5. Kekebalan kantor perwakilan Asing dan tempat kediaman seorang wakil diplomatik 
Dalam Konvensi Wina 1961 telah dicantumkan mengenai pengakuan secara universal tentang kekebalan diplomatik yang meliputi tempat kediaman dan tempat kerja atau kantor perwakilan pejabat diplomatik. Secara jelas terdapat di dalam pasal 22 dan 30 Konvensi Wina 1961. Dapat dilihat bahwa kekebalan diplomatik atas kantor perwakilan dan tempat kediaman secara tegas diakui oleh Konvensi Wina 1961. Namun, hak kekebalan disini diartikan sebagai suatu hak dari gedung perwakilan atau tempat kerja dan tempat kediaman seorang pejabat diplomatik utnuk mendapatkan perlindungan special dari negara penerima, gedung perwakilan dan tempat kediaman dari pejabat diplomatik dinyatakan tidak dapat diganggu gugat atau inviolable. (Widodo, Op.Cit. Halaman: 125)

6.  Kekebalan para pejabat diplomatik pada waktu transit.
Secara substansial kekebalan para pejabat diplomatik in transit biasanya diberikan. Masalah itu sebelumnya tidak diberikan namun beberapa negara seperti Belanda dan Perancis telah meneytujui untuk memasukkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan masing-masing mengenai perlakuan para diplomat yang ditempatkan di negara tersebut.

Didalam Konvensi Wina 1961 telah mengambil pendekatan Fungsional secara tegas dalam memberikan hak kekebalan dan keistimewaan bagi pada diplomat yang berpergian melalui negara ketiga baik menuju atau dari posnya. Negara ketiga hanya wajib memberikan hak tidak diganggu gugatnya dan kekebalan-kekebalan lainnya yang diperlukan dalam rangka menjamin perjalanan diplomat itu dalam transit atau kembali. Hak-hak yang sama juga diperlukan dalam hal anggota keluarga diplomat yang menyertainya atau kepergian secara terpisah untuk bergabung dengannya atau dalam perjalanan kembali ke negaranya. Para diplomat beserta anggota keluarganya yang dalam perjalanan transit juga memperoleh perlindungan khusus dan bebas dari penahanan sesuai dengan haknya yang tidak dapat diganggu-gugat, tetapi dapat pula kepada mereka diadakan tuntutan terhadap perkara perdata dengan ketentuan bahwa tuntutan ini tidak melibatkan penahana mereka dan mereka tidak mempunyai keistimewaan seperti bebas dari pemeriksaan koper milik mereka. ( Edy Suryono, Op.Cit, Halaman: 70)

7. Perjalanan karena force majeure 
Seorang diplomat diberikan kekebalan terbatas semacam itu tanpa melihat  hubungan antara penerima dan pengirim di satu pihak dan negara ketiga di lain pihak. Kewajiban-kewajiban di dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 tersebut dapat diterapkan bahwa dalam hal diplomat itu terpaksa harus transit karena force majeure antara lain adanya pesawat yang dipaksakam harus mendarat dinegara ketiga. Dalam kasus R.v. Governer of Pentoville Prison pada tahun 1971. Pengadilan di inggris menolak untuk memberikan kekebalan terhadap proses ekstradisi kepada seorang mata-mata dari Costa Rica yang bernama Dr. Teja, pemegang paspor diplomatik, dimana ia tidak ditempatkan atau tidak menjadi tamu pemerintah sesuatu negara. Penting pula bahwa diplomat harus diangkat oleh pemerintahnya yang pengangkatannya juga diakui oleh negara ketiga. (Ibid. Halaman: 73)

Keistimewaan  Pejabat Missi Diplomatik

Pengertian  keistimewaan  adalah  berbagai  hak  istimewa  privilege  yang  melekat pada perwakilan diplomatik (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di negara penerima. (Wasito, Konvensi-Konvensi Wina, Andi Offset, Yogyakarta, 1999, Halaman: 5)

1.  Pembebasan pajak-pajak
Keistimewaan pembebasan pajak-pajak ini dapat dinikmati oleh pejabat diplomatik beserta keluarganya, staf administrasi dan teknik, staf pelayanan, pembantu-pembantu rumah tangga berdasarkan daftar yang diserahkan kepada kementerian luar negeri setempat. Pada umumnya keistimewaan dalam perpajakan ini meliputi pembebasan pajak-pajak langsung, pajak penghasilan, pajak atas barang pribadi bergerak seperti kendaraan bermotor, perabot, bagasi dan sebagainya. (Ibid. Halaman: 64)

Dalam Konvensi Wina 1961 dikatakan bahwa, seorang pejabat diplomatik akan dibebaskan dari semua pajak pribadi baik regional, nasional kecuali:
  • Pajak tidak langsung, sehingga tak berlaku pada pembelian barang di toko umum yang pajak penjualannya telah diperhitungkan didalamnya. 
  • Pajak atas barang-barang yang tidak bergerak yang terletak didalam daerah negara penerima, misalnya rumah, tanah, kecuali yang dikuasai oleh pejabat-pejabat diplomatik tersebut atas nama negara pengirim untuk keperluan dan maksud yang resmi dari misi perwakilan. 
  • Pajak untuk jasa-jasa pelayanan yang diberikan. 
  • Registrasi, pembayaran pengafilan, hipotek, pajak perangko sehubungan dengan barang-barang bergerak. 


2. Pembebasan dari bea cukai dan bagasi. 
Pada umumnya pembebasan bea cukai dan bagasi ini meliputi barang-barang  yang diimpor untuk keperluan perwakilan diplomatik dan keperluan rumah tangga para pejabat diplomatik. Dalam hubungan ini pula bagasi-bagasi milik para pejabat diplomatik bebas dari pemeriksaan petugas-petugas doane.

Pembebasan bea cukai dan bagasi ini diakui pula dalam Konvensi Wina 1961, yang memberikan pembebasan bea cukai dan bagasi, baik bea masuk maupun bea keluar dari pajak-pajak lainnya yang mempunyai hubungan dnegan itu, tanpa memasukkan biaya penyimpangan atau pajak yang ada hubungannya dengan pelayangan terhadap: (Ibid. Halaman: 65 )
  • Barang-barang keperluan dinas perwakilan diplomatik 
  • Barang-barang untuk keperluan pribadi dari pejabat diplomatik atau anggota keluarganya sebagai barang keperluan rumah tangga, termasuk barang-barang yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga. 


3. Pembebasan dari kewajiban keamanan sosial 
Pembebasan dari kewajiban  keamanan  sosial dimaksudkan  bahwa para  pejabat diplomatik bebas daripada ketentuan kewajiban kemanan sosial yang mungkin berlaku di dalam negara penerima, seperti kewajiban siskamling, jaga malam dan lain lain. Pembebasan demikian juga berlaku untuk pelayan-pelayan pribadi yang turut serta didalam melayani kepentingan seorang pejabat diplomatik. (Ibid. Halaman: 66)

4. Pembebasan dri pelayanan pribadi, pelayanan umum dan militer. Pembebasan dari pelayanan pribadi, pelayanan umum dan militer disini  dijamin oleh Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa negara penerima harus memmbebaskan para pejabat diplomatik dari semua pelayanan pribadi, pelayanan umum macam apapun dan dari kewajiban militer seperti yang berhubungan dengan pengambilalihan, sumbangan militer. (Ibid. Halaman: 67 )


5.  Pembebasan dari kewarganegaraan
Dalam protokol opsional Konvensi Wina 1961 mengenai hal memperoleh kewarganegaraan mengatur bahwa anggota-anggota perwakilan diplomatik yang bukan warga negara Negara penerima dan keluarganya tidak akan memperoleh kewarganegaraan Negara penerima tersebut semata-mata karena berlakunya hukum negara penerima tersebut.

Dengan demikian terhadap kelahiran anak seorang pejabat diplomatik dinegara penerima maka anak tersebut tidak akan memperoleh kewarganegaraan negara penerima yang semata-mata karena berlakunya negara penerima, anak tersebut tetap mengikuti kewarganegaraann orang tuanya. (Ibid. )

Daftar Pustaka Makalah Teori Kekebalan Diplomatik

Teori Kekebalan Diplomatik Dan Keistimewaan Pejabat Missi Diplomatik Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment