Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 1 October 2015

Teori Negara Hukum Pancasila Rule of Law Menurut Para Ahli

Teori Negara Hukum Istilah rechtsstaat yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19,meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada(Philipus.M.Hadjon,Kedaulatan Rakyat,Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia,Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo,Media Pratama,Jakarta,1996,hal.72). Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles (NI’matul Huda,Negara Hukum,Demokrasi dan Judicial Riview,UII Press,Yogyakarta,2005,hal.1). Menurut Aristoteles,yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia,melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.Menurut Aristoteles,suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.Ia menyatakan: (George     Sabine     ,A     History     of     Political     Theory,George     G.Harrap        & CO.Ltd.,London,1995,hal.92 : juga Dahlan Thaib,Kedaulatan Rakyat ,Negara Hukum dan Hak- hak Asai Manusia,hal.22)


“Constitutional rule in a state is closely connected,also with the  requestion whether is better to be rulled by the best men or the best law,since a goverrment in accordinace with law,accordingly the  supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an  unfortunate neceesity.”

Artinya ; Aturan konstutitusional dalam suatu Negara berkaitan secara erat,juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang  terbaik  sekalipun  atau  hukum  yang terbaik,selama  pemerintahan menurut  hukum. Oleh sebab itu,supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum.Kedua,pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum,bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang     mengesampingkan      konvensi      dan      konstitusi.Ketiga,pemerintahan berkonstitusi  yanga dilaksanakan  atas kehendak  rakyat(Ibid.). Pemikiran  Aristoteles tersebut diakui merupakan cita Negara hukum yang dikenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur itu hamper ditemukan dan dipraktikkan oleh semua Negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Negara hukum.

Konsep Negara hukum rechtsstaat di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistic.Ciri individualistic itu sangat menonjol dalam pemikiran Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu.Konsep rechtsstaat menurut Philus M.Hardjon lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism,sehingga sifatnya revolusioner (Philipus M.Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,Bina Ilmu Surabaya,1987,hal.72)

Adapun cirri-ciri rechtsstaat adalah sebagai berikut: (Ni’matul Huda,Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review,UII Press Yogyakarta,2005,hal.9)
  1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
  2. Adanya pembagian kekuasaan Negara ;
  3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri rechtsstaat tersebut menunjukkan bahwa ide sentral rechtsstaat adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan .Adanya Undang-undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut.Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan.Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cendrung bertindak mengekang kebebasaan dan persamaan yang menjadi ciri khas Negara hukum.

Ciri-ciri rechtsstaat tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah Negara hukum.Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai citanegara hukum,kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan ; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil.Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara   hukum,karena salah satu tujuan Negara  hukum  adalah  untuk  mencapai   keadilan Dahlan Thaib,Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia,Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo,Media Pratama,Jakarta,1996,hal. 25

Pengertian  keadilan  yang dimaksud dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum (legal justice),tetapi juga keadilan sosial (sociale justice).

Menurut Azhary,dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen),istilah  rechtsstaat  merupaka suatu  genus  begrip,sehingga    dalam kaitannya dengan UUD 1945 adalah suatu pengertian khusus dari istilah rechtsstaat sebagai genus begrib,sehingga dalam kaitannyadengan UUD 1945 adalah suatu pengertian khusus dari istilah rechtsstaat sebagai genus begrib.Studi tentanag rechtsstaat sudah sering dilakukan oleh ahli hukum Indonesia,tetapi studi-studi mereka belum sepenuhnya dapat menentukan bahwa Indonesia tergolong  sebagai  Negara  hukum   dalam  pengertian  rechtstaat  atau  rule      of law (Azhary,Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya,Dilihat Dari Segi Hukum Islam,Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini),Penerbit Kencana,Jakarta,2003,hal.92).Ada   kecendrungan   interpretasi   yang   mengarah   pada   konsep   rule  of law,antara lain pemikiran Sunaryati Hartono dalam bukunya,Apakah The Rule of Law Itu? (Sunaryati Hartono,Apakah Rule of Law itu?,Penerbit P.T Alumni,Bandung,1982,hal.1)

Oemar Senoadji,bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki cirri-ciri khas Indonesia.Karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum,Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila.Salah satu cirri pokok dalam NegaraHukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama.

Ciri berikutnya dari Negara Hukum Indonesia menurut Oemar Senoadji ialah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antar agama dan Negara.Karena menurutnya,agama dan Negara berada dalam hubungan yang harmonis.

Padmo Wahjono menelaah Negara hukum Pancasila dengan bertitik tolak dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945,yang diutamakan dalam asas  kekeluargaan  adalah  rakyat   banyak   dan   harkat  dan  martabat    manusia dihargaiPadmo Wahjono,Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1982, hal.17. Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini.Pasal ini menegaskan bahwa yang penting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang perorang.Kiranya konsep Negara Hukum Pancasila perlu ditelaah pengertiannya dilihat dari sudut pandang asas kekeluargaan.

Padmono Wahjono memahami hukum sebagai suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan Negara atau ketertiban  dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.Pengertian ini tercermin dalam rumusan Penjelasan UUD1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan bahwa Undang- undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok atau garis-garis besar sebagai instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggaraan Negara untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial.

Azhary, hukum adalah wahana untuk mencapai keadaan yang tata tentram kerta rahaja dan bukan sekedar untuk Kamtibmas (rust en orde)Azhary,Negara   Hukum   Azhary,Negara   Hukum   (Suatu   Studi   tentang Prinsip- prinsipnya,Dilihat Dari Segi Hukum Islam,Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini),Penerbit Kencana,Jakarta,2003,Op.Cit,hal.95 .Padmono Wahjono menjelaskan pula bahwa dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) terdapat penjelasan bahwa bangsa Indonesia juga mengakui kehadiran atau eksistensi hukum tidak tertulis (selain hukum yang tertulis).Sehubungan dengan fungsi hukum,Padmo Wahjono menegaskan tiga fungsi hukum dilihat dari cara pandang berdasarkan asas kekeluargaan,yaitu : (Padmo Wahjono,Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1982,Op.Cit.hal.18)
  1. Mengakkan demokrasi sesuai dengan rumusan tujuh pokok sistem pemerintahan Negara dalam Penjelasan UUD 1945.
  2. Mewujudkan keadilan  sosial sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945;
  3. Menegakkan perikemanusiaan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilaksanakan secara adil dan beradab.

Padmo Wahjono menamakan fungsi hukum Indonesia sebagai suatu pengayoman.Oleh karena itu,iaberbeda dengan cara pandang liberal yang melambangkan hukum sebagai Dewi Yustitia yang memegang pedang dan timbangan dengan mata tertutup,memeperlihatkan bahwa keadilan yang tertinggi ialah suatu ketidakadilan  yang paling tinggi.Hukum di  Indonesia   dilambangkan dengan pohon pengayoman. (Ibid,hal.19)

Berbeda dengan cara pandang liberal yang melihat Negara sebagai suatu status (state) tertentu yang dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas atau dari status naturalis ke status civil dengan perlindungan terhadap civil rights,sehingga dalam Negara Hukum Pancasila ada suatu anggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan.

Oleh karena itu,Negara tidak terbentuk karena suatu perjanjian,melinkan Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didioronkan oleh keinginan luhur,supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,… Padmo Wahjono mengaskan bahwa konstruksi yang didasarkan atas asas kekeluargaan itu bukanlah suatu vertrag,melainkan atas asas kesepakatan suatu tujuan (gesamtakt) (Ibid.hal.20)

Berdasarkan uraian di atas,Padmono Wahjono tiba pada suatu rumusan Negara  menurut  bangsa Indonesia,yaitu  suatu  kehidupan  berkelompok  bangsa Indonesia ,atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti merdeka,berdaulat,bersatu,adil dan makmur.

Berdasarkan dua pandangan pakar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen)  digunakan istilah rechtsstaat,konsep rechtsstaat yang dianut oleh Negara Indonesia bukanlah konsep Negara hukum Eropa Kontinental dan bukan pula konsep rule of law dari Anglo-Saxon,melainkan konsep Negara Hukum Pancasila dengan cirri- ciri,antara lain :
  1. Adanya hubungan yang erat antara agama dan Negara ;
  2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa ;
  3. Kebebasan beragam dalam arti positif;
  4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;serta ;
  5. Asas kekeluargaan dan kerukunan

Unsur Pokok Negara Hukum Indonesia

Adapun  unsure-unsur pokok  Negara Hukum  Indonesia adalah  (1) Pancasila;
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat ; (3) Sistem Konstitusi ; (4) Persamaan ; dan (5) Peradilan yang Bebas. Dari unsure-unsur yang dikemukakan Azhary tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila,yaitu Azhary,Negara Hukum Azhary,Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip- prinsipnya,Dilihat Dari Segi Hukum Islam,Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini),Penerbit Kencana,Jakarta,2003,Op.Cit,hal 96.:
  1. Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) atau sikap    yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan,seperti terjadi di Negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama;
  2. Ada hubungan yang erat antara Negara dan agama,sehingga baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi,Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan Negara.Oleh karena Doktrin ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Lima unsur utama tersebut bertumpu pada prinsip sila pertama dari Pancasila.Hal ini menurut Azhary,Negara hukum Pancasila memiliki bukan  hanya memiliki suatu cirri tertentu,tetapi cirri yang paling khusus dari semua konsep hukum barat (rechtsstaat dan rule of law) maupun yang disebut sebagai socialist legality.Sila pertama Pancasila mencerminkan konsep monoteisme atau tauhid. (Hazairin,Demokrasi Pancasila,Tintamas,Jakarta,1973,hal.5.)

Sila pertama merupakan dasar kerohanian dan moral bagi bansa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat.Artinya,penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib memperhatikan dan mengimplementasikan petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa.Oleh karena itu,menurut Azhary dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu dan dengan empat sila lainnya,setiap orang yang arif dan bijaksana akan melihat banyak persamaan antara konsep nomokrasi Islam dengan konsep Negara Hukum Pancasila.Persamaan itu antara laintercermin dalam lima sila atau Pancasilayang sudah menjadi asas dan sumber hukum bagi Negara Indonesia.

Teori Negara hukum Rule of Law

Berdasarkan tradisi common law atau yang lazim disebut Anglo Saxon,konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V Dicey yang disebut The Rule of Law.Menurutnya,ada tiga cirri atau arti penting the rule of law,yaitu : (A.V.Dicey,An Introduction to Study of Law of the Constitution ,Mac.Millan & Co,London,1959,Hal.117;Philipus M Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat,Op.Cit.hal 80)
  1. Supremasi   hukum   dari   regular   law   untuk   menentang  pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan,prerogative atau discretionary authority yang luas dari pemerintah.
  2. Persamaan di hadapan hukum dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court.Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum,baik pejabat maupun warganegara biasa berkewajiban menaati hukum yang sama.
  3. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land,bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi Crown dan pejabat- pejabatnya.


Berdasarkan cirri-ciri tersebut dapat dikemukakan bahwa rule of law mengandung arti yang dapat ditinjau dari tiga sudut.Pertama,rule of law (pemerintah oleh hukum),berarti supremasi yang mutlak atau keutamaan yang absolut  dari  pada  hukum  sebagai  lawan  daripada  pengaruh  kekuasaan     yang sewenang-wenang.Kedua,rule of law berarti ketataan yang sama dari semua golongan kepada hukum Negara,yang diselenggarakan oleh pengadilan.Ketiga, rule of law dapat dipergunakan sebagai formula untuk merumuskan bahwa hukum konstitusi bukan sumber,melainkan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan dipertahankan oleh pengadilan,sehingga dengan demikian konstitusi merupakan hasil hukum dari hukum biasa di Iggris.

Sebagaimana telah dikemukakan ,dalam UUD 1945 dan Penjelasannya (sebelum diamandemen), ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum,bukan Negara kekuasaan.Hal ini berarti adanya pengakuan prinsip-prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD 1945,adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin keadilan bagi setiap orang,termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Sebagaimana telah dikemukakan,dalam konsep Negara hukum tersebut,hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negarasesuai prinsip bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (The Rule of  Law,and not of Man) .Hal ini sejalan dengan pengertian nomocratie,yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum. Azhary,Negara Hukum ….,Op.Cit.hal.84

Berdasarkan  uraian  di   atas  nyatalah  bahwa   penting  untuk    mengkaji prinsip-prinsip pokok Negara hukum Indonesia di zaman sekarang,terutama pasca amandemen UUD 1945,yang telah banyak mengalami perubahan dalam kehidupan  ketatanegaraan  Indonesia.Prinsip-prinsip  pokok  tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangkut tegaknya Indonesia sebagai Negara hukum modern,sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (the rule of law ataupun rechsstaat) dalam arti yang sesungguhnya.Oleh karena itu,untuk membuktikan Negara Hukum Indonesia dalam arti yang sesungguhnya sangat ditentukan oleh peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal dan tegaknya Konstitusi untuk mewejudkan perlindungan hukum dan HAM bagi warga Negara yang dijamin oleh Konstitusi sebagai hakikat Negara hukum.

Merujuk pada kepustakaan Indonesia,rechsstaat atau the rule of law sering diterjemahkan sebagai Negara hukum.Notohamidjojo menggunakan rechtsstaat dalam pengertian Negara hukum.

Persamaan kedua konsep hukum ini,baik the rule of law maupun rechtsstaat ,diakui adanya kedaulatan hukum atau supremasi hukum,melindungi individu terhadap pemerintah yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepada individu untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia.

Imanuel Kant mengemukakan paham Negara hukum dalam arti sempit,bahwa Negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual,sedangkan kekuasaan Negara diartikan secara pasif,bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.Konsep Negara hukum dalam arti ini dikenal dengan sebutan nachtwakerstaat.  Azhary,Negara Hukum ….,Op.Cit.hal.39

Perkembangan   selanjutnya,paham   Negara   hukum   yang dikemukakan Kant mengalami perubahan dengan unculnya paham Negara hukum kesejahteraan (welfare state).Sebagai mana dikemukakan Friedrich Julius Stahl,cici-ciri Negara hukum itu adalah sebagai berikut: S.F Marbun dan Moh.Mahfud MD,Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara,Liberty,Yogyakarta,1987,hal.44.Lihat juga Padmo Wahjono,Pembangunan Hukum Indonesia,In Hill Co.Jakarta,1989,hal.151
  1.  Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia ;
  2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
  3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;dan
  4. Adanya peradilan administrasi Negara dalam perselisihan.


Sri   Soemantri   mengemukakan  unsur-unsur  terpenting Negara  hukum yaitu : Sri Soemantri M,Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,Penerbit P.T Alumni,Bandung,1992,hal.29-30
  1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
  2. Adanya jaminan terhadap  hak asasi manusia (warga Negara);
  3. Adanya pembagian kekuasaan;
  4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle)


Padmo menyatakan dalam Negara hukum terdapat suatu pola sebagai berikut : Padmo Wahjono,Indonesia Negara yang Berdasarkan Atas Hukum,Pidato pengukuhan Guru Besar FHUI,Jakarta,17 November1979,hal.6.
  1. Menghormati dan melindungi hak-hak manusia ;
  2. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis;
  3. Tertib hukum;
  4. Kekuasaan kehakiman yang bebas.

Internationa Commission of Jurist,dalam konfrensinya di Bangkok 1965 memperluas konsep the rule of law dengan menekankan apa yang dinamakan the dynamic aspect of The Rule of Law in the modern age.Dalam konfrensi itu dikemukakan syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of  Law sebagai berikut : Azhary,Negara Hukum Indonedia…,Op.Cit.hal.45
  1. Perlindungan Konstitusional,dalam  arti  bahwa konstitusi  selain menjmin hak-hak individu,harus menentukan juga cara procedural memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
  2. Badan kehakiman yang bebas;
  3. Pemilihan Umum yang bebas;
  4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
  5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
  6. Pendidikan Kewarganegaraan


Negara Indonesia sebagai negara hukum,bukan Negara kekuasaan (Machtsstaat),di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan kostitusi,dianutnya pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar,adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum,serta menjamin keadilan,kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa

Karakteristik Negara hukum yang demokratis,sesungguhnya menjelmakan kehidupan bernegara yang memiliki komitmen terhadap tampilnya hukum sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.Landasan hukum yang merujuk Indonesia sebagai sebuah Negara hukum demokratis didasarkan pada pasal 1 ayat (2) dan (3) serta pasal 28 ayat I ayat (5) UUD 1945

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tertib hukum tercipta juka suatu produk peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan,baik secara vertical maupun horizontal,termasuk perilaku anggota masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Konsep hukum lain dari Negara yang berdasarkan atas hukum adalah adanya jaminan penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum.Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus mendapat perhatian yang sama,yaitu keadilan,kemanfaatan atau hasil guna (doelmatigheid),dan kepastian hukum.

Penegakan hukum dan tercapainya keadilan,kepastian hukum,dan kemanfaatan hukum dalam suatu sistem hukum terjamin,tidak bisa tidak,sistem hukum menjadi materi muatan dari kostitusi.Dengan kata lain,materi muatan suatu kostitusi adalah sistem hukum itu sendiri (lembaga-lembaga Negara),dan budaya hukum (mengenai warga Negara).

Teori Negara Hukum Pancasila

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya,dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen) dinyatakan Indonesia berdasarkan atas hukum (rechsstaat).Kajian tentang rechsstaat dan rule of law secara teoritis telah sering dilakukan,baik melalui tulisan-tulisan diskusi maupun seminar- seminar.

Terlepas dari penamaan Indonesia sebagai Negara hukum dengan sebutan rechsstaat atau the rule of law,yang jelas secara konstitusional hasil amandemen ketiga UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum ditandai dengan beberapa unsure pokok,seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia,pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang,persamaan di depan hukum,adanya peradilan administrasi dan unsur-unsur lainnya.

Hak-hak asai manusia akan terlindungi karena dalam konsep the rule of law mengedepankan prinsip equality before the law,sedangkan konsep rechtsstaat mengedepankan prinsip wetmatigheid, kemudian menjadi rechtmatigeheid. Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat mengedepankan asas kerukunan Philipus M.Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat,Op.Cit.hal84

Asas kerukunan dalam konsep Negara Hukum Pancasila dapat dirumuskan maknanya,baik secara positif maupun negatif. Dalam makna positif kerukunan berarti terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis,sedangkan dalam makna negatif berarti tidak konfrontatif,tidak saling bermusuhan ;dengan makna demikian,pemerintah dalam segala tingkah lakunya senantiasa berusaha menjalin hubungan yang serasi dengan rakyat (Philipus M.Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat,Op.Cit.hal85)

Berdasarkan asas kerukunan tersebut ,tidak berarti hubungan antara pemerintah dan rakyat tidak memunculkan sengketa.Kehidupan bermasyarakat atau bernegara pasti menimbulkan sengketa dalam berbagai bidang kehidupan,termasuk sengketa antara pemerintah dan rakyat.Meskipun demikian,yang dibutuhkan adalah metode atau cara penyelesaian sengketa yang tepat dan tidak menimbulkan keretakan atau ketidakharmonisan dan ketidakserasian hubungan pemerintah dan rakyat dalam konteks Negara Hukum Pancasila.

Mengenai hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan- kekuasaan Negara,hendaknya dikembalikan kepada ide dasarnya,yaitu gotong royong.Paham gotong-royong ini menurut Philipus M.Hadjon,telah diangkat sebagai suatu konsep politik.Hal ini dapat dilihat dari persiapan-persiapan kemerdekaan  Indonesia.Bahkan  dalam pidatonya tanggal 1  Juni  1945,Soekarno menyatakan Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara gotong royong Ibid.hal.91

Selain paham gotong-royong dan kekeluargaan disdari sebagai asas yang melandasi hubungan pemerintah dan rakyat dalam penyelenggaraan Negara Hukum Pancasila,menurut Oemar Senoadji bahwa salah satu ciri pokok Negara Hukum Pancasila adalah  jaminan kebebasan beragama (freedom of religion) Oemar Senoadji,Peradilan Bebas Negara Hukum,Erlangga,Jakarta,1985,hal 35

Ciri berikutnya  dari Negara  Hukum Pancasila  menurut Oemar   Senoadji adalah    tidak    ada   pemisahan yang   rigid   dan   mutlak   antara    agama   dan Negara,karena  agama  dan Negara berada dalam hubungan  yang   harmonis.Dan tidak boleh terjadi pemisahan agama dan Negara,baik secara mutlak maupun secara nisbi karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Azhari,Negara Hukum…,Op.Cit hal 94.

Negara hukum pancasila menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanyaLihat Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945..Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranyauntuk mengimplementasikan kebebasaan itu dalam memeluk dan beribadat menurut agamanya,tanpa khawatirbterhadap ancaman dan gangguan dari pihak lain.

Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang lain,yaitu asas kekeluargaan sebagai bagian fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan.Menguatnya asas kekeluargaan ini memberikan kesempatan atau peluang kepada rakyat banyak untuk tetap survive guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya, sejauh tidak mengganggu hajat hidup orang banyak.

Disamping itu, Negara Hukum Pancasila juga mengedepankan prinsip persamaan sebagai elemen atau unsure penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.Persamaan dihadapan hukum misalnya adalah persoalan urgensial yang harus pula mendapat perhatian pihak penyelenggara Negara.Bahkan secara konstitusional UUD 1945 memberikan landasan untuk lebih menghargai dan menghayati    prinsip    persamaan    ini    dalam    kehidupan    Negara      Hukum Pancasila,anatara lain : Lihat Pasal 28D UUD 1945.
  1. Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
  2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
  3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.


Prinsip persamaan tersebut secara teoritis atau praktis tidak hanya mencakup bidang politik, hukum dan sosial, tetapi juga bidang ekonomi dan kebudayaan. Penegakan prinsip persamaan ini menjadi prasyarat yang mendukung eksistensi Negara Hukum Pancasila mengaktualisasikan atau mengimplementasikan komitmennya menyejahterakan kehidupan lapisan masyarakata sebagai misi peneyelenggaraan pemerintahan.

Adanya peradilan yang bebas dari intervensi atau campur tangan pihak lain,juga termasuk unsure atau elemen yang melekat atau menjiwai karakteristik Negara Hukum Pancasila.Independensi peradilan ini secara teoritis atau praktis merupakan pilar Negara hukum yang hamper dianut oleh Negara-negara di berbagai belahan dunia.

Independensi peradilan tersebut menurut A.Muhammad Nasrun, dimaksudkan sebagai tidak adanya campur tangan lembaga-lembaga di luar pengadilan, terutama kekuasaan eksekutif dan yudikatif terhadap pelaksanaan fungsi peradilan A.Muhammad Nasrun,Krisis Peradilan,Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),Jakarta,2004,hal.51.Meskipun demikian ,independensi peradilan ini bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi begitu saja,karena kekuasaan-kekuasaan di luar pengadilan memiliki potensi mencampuri pelaksanaan fungsi peradilan Ibid.hal.52.

Oleh karena itu,menurut Muhammad Nasrun,peradilan yang tidak independen sangat berbahaya,karena proses peradilan bisa dimanipulasi untuk mencegah pengadilan mempertanyakan legalitas tindakan-tindakan illegal atau semena-mena oleh para pelaksana kekuasaan negaraIbid.hal.53. .Jika  independensi peradilan ini tetap terjaga dengan baik,institusi pengadilan diyakini menjadi  sangat kuat dan mandiri menjalanakan fungsinya sebagai peradilan dalam Negara Hukum Pancasila. Independensi peradilan tersebut,menurut Muhammad Nasrun dapat diuji melalui dua hal,yaitu : Ibid.hal.54.Lihat pula Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari,Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,UII Press,Yogyakarta,2005,hal.51-55
  1. Ketidakberpihakan (impartiality).Imparsilitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan  putusannya  pada hukum dan fakta-fakta persidangan,bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak berpekara,baik dalam konteks hubungan sosial maupun hubungan politik.
  2. Keterputusan relasi dengan para actor politik (political insularity).Pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik atau mencegah pelaksanaan suatu keputusan politik.


Negara Hukum Pancasila seperti halnya Indonesia disadari atau tidak,tetap membutuhkan independensi peradilan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan ,terutama berkaitan dengan pelaksanaan  wewenang lembaga Negara,seperti halnya Mahkamah Konstitusi melakukan uji materiil undang-undang terhadap UUD1945.Dengan demikian,putusan-putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi pun dapat bebas dari intervensi pihak- pihak yang memiliki kepentingan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi,seperti lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

Menarik apa yang disinyalir oleh Montesque,bahwa independensi peradilan tidak lain merupakn mulut undang-undang,sehingga putusan hakim merupakan suatu putusan hukum,bukan dipandang sebagai putusan politik A.Muhammad Nasrun,Loc.Cit.Hal ini berarti ketidakberpihakan dan keterputusan badan peradilan,khususnya para hakim dengan pihak-pihak lain,baik secara politis maupun secara ekonomis sangat menentukan keberhasilan badan peradilan menjalankan fungsinya dan tetap independen dalam mengambil keputusan hukum.

Menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir,sila pertama Pancasila merupakan dasar kerohanian dan dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat.Artinya,penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib memperhatikan dan mengimplementasikan petunjuk- petunjuk Tuhan Yang Maha Esa Ahmad Azhar Basyir,Hubungan Agama dan Pancasila,UII,Yogyakarta,1985,hal.9-10.

Daftar Pustaka Makalah Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum Pancasila Rule of Law Menurut Para Ahli Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment