Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 23 September 2015

Tugas INTERPOL Fungsi dan Prinsip Dasar Polisi Internasional

Tugas dan Fungsi Interpol

Prinsip Dasar Interpol

Dalam penanganan kejahatan internasional, seperti yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, diperlukan kerjasama internasional karena tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memerangi kejahatan internasional sendirian. Hal ini disebabkan banyaknya permasalahan yang timbul dalam hal penanggulangan kejahatan berdimensi internasional, antara lain : (Upaya Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional, Mabes Polri,Jakarta, 2006, hal 7)


1) Keterbatasan kewenangan sesuai batas negara dan yurisdiksi.
Kewenangan aparat penegak hukum didalam melakukan kegiatan penegakan hukum dibatasi oleh suatu wilayah yang berdaulat penuh sebagai batas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain, para pelaku kejahatan dapat bergerak dengan lebih bebas melewati batas negara sepanjang didukung dengan dokumen keimigrasian yang memadai. Pada umumnya kecepatan gerak penegak hukum jauh tertinggal dari kegesitan pelaku baik dalam upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Karena meskipun telah ada kesepakatan kerjasama untuk menangani kejahatan, namun dalam pelaksanaannya harus melalui proses birokrasi yang sulit.

2) Perbedaan sistem hukum
Kendala yuridis lebih disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara negara anggota. Ada negara yang menganut sistem kontinental dan ada pula yang menganut sistem anglo saxon. Perbedaan besar terutama terdapat dalam sistem peradilan pidana yaitu ada yang menganut due process model (lebih menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana) dan ada yang memilih crime control model (menekankan efisiensi dan efektifitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah) lebih menitikberatkan pada proses yang lebih praktis.

Dalam perspektif criminal procedure (hukum acara pidana), Hebert L Packer dalam The Limited of the Criminal Sanction mengemukakan dua model dalam beracara. Kedua model itu adalah crime control model dan due process model. Crime control model memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan presumption of guilt (praduga bersalah) sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. Crime control model ini diumpamakan seperti sebuah bola yang digelindingkan dan tanpa penghalang. Sementara due process model memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan presumption of innocent (praduga tidak bersalah) sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah.

Persoalan yuridis lain adalah berkenaan dengan masalah kriminalisasi jenis-jenis kejahatan internasional. Belum semua negara sudah mampu menerapkan undang-undang untuk memerangi kejahatan internasional.

3) Perjanjian antara negara belum memadai. 

a. Perjanjian ekstradisi
Perjanjian ekstradisi diantara negara-negara masih sangat terbatas. Upaya untuk mengembangkan perjanjian ekstradisi dengan negara lain tidaklah mudah, karena sering terbentur dengan adanya konflik interest dari masing-masing negara. Selain itu, sekalipun sudah ada perjanjian ekstradisi, dalam kenyataannya proses penyerahan seorang pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain, biasanya melalui suatu proses yang sangat lama, bahkan sampai lebih dari satu tahun. Oleh karenanya faktor perjanjian ekstradisi memerlukan kecermatan dalam penanganannya sehingga tidak krusial sebagai penghambat proses penanganan kejahatan yang berlingkup lintas negara.

b.  Perjanjian bantuan timbal balik dibidang proses pidana
Bagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi, masih terbuka kemungkinan terjadinya penyerahan seorang pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain dapat melalui apa yang dinamakan mutual legal assistance in criminal matters, yaitu upaya memberikan bantuan kerjasama penerapan hukum dalam penanganan kasus kriminal yang biasanya dilakukan dengan asas resiprositas (timbal balik). Namun penerapan dengan cara ini terkadang dikritik sebagai suatu tindakan yang menyalahi aturan hukum lainnya misalnya tentang perlindungan HAM.(Supt. Budiman Parangin-angin, Mutual Legal Assistance (MLA), Majalah Interpol, 2006, hal. 59) Kerjasama kepolisian internasional dalam wadah Interpol selalu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : (Sardjono, Op. Cit., hal. 13-14 )
  1. Menghormati kedaulatan negara. Kerjasama didasarkan pada tindakan yang diambil oleh kepolisian negara anggota, dilaksanakan dalam batas dan undang-undang negara masing-masing. 
  2. Penegakan hukum dari undang-undang kejahatan. Bidang kegiatan organisasi dibatasi pada pencegahan kejahatan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan kejahatan hukum. Inilah satu-satunya yang menjadi dasar perjanjian di antara semua negara anggota. 
  3. Universalitas. Setiap negara anggota dapat bekerjasama dengan negara anggota lainnya dan faktor geografi atau bahasa tidak boleh menghalangi kerjasama. 
  4. Persamaan di antara semua negara anggota. Semua negara anggota diberikan pelayanan yang sama dan mempunyai hak yang sama, tanpa mengindahkan kontribusi keuangan kepada organisasi. 
  5. Kerjasama dengan badan-badan lain. Kerjasama diperluas melalui NCB (National Central Bureau) dengan badan badan yang bertugas dibidang  penanganan kejahatan negara masing-masing.
  6. Metode kerja fleksibel. Walaupun telah diatur oleh prinsip-prinsip untuk menjamin keteraturan dan kelanjutan kerjasama, namun Interpol bekerja  secara fleksibel dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan struktur dan situasi suatu negara anggota.



Berdasarkan prinsip-prinsip ini berarti Interpol tidaklah merupakan tim yang mempunyai kekuasaan supranasional yang dapat bergerak keliling dunia untuk mengadakan penyidikan di setiap negara anggotanya. Kerjasama kepolisian internasional tergantung pada kegiatan koordinasi diantara kepolisian negara-negara anggota, dimana semua negara dapat saling meminta atau memberikan informasi atau pelayanan lain dalam masalah-masalah yang diperlukan. (Supt. Budiman Parangin-angin, Mutual Legal Assistance (MLA), Majalah Interpol, 2006, hal. 14)

Setiap organisasi yang dibentuk pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Menurut Pasal 2 Anggaran Dasar ICPO-Interpol, maka yang menjadi tujuan didirikannya Interpol adalah :
  1. Menjamin dan mengembangkan kerjasama yang seluas-luasnya antara semua polisi reserse, dalam batas undang-undang suatu negara dan dengan semangat Declaration of Human Rights yang universal. 
  2. Membangun dan mengembangkan lembaga-lembaga yang memberikan kontribusi efektif dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan. 


Pembatasan dari kegiatan Interpol terdapat dalam Pasal 3 anggaran dasar yaitu :
“ Dilarang keras bagi organisasi untuk ikut campur atau melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan politik, militer, agama atau rasial” Pasal 2 ICPO-Interpol Constitution.

Sesuai dengan interpretasi yang diberikan oleh Pasal 3, kejahatan politik adalah sesuatu yang dipertimbangkan sebagai keadaan kekuasaan politik karena keadaan dan motif yang melingkupinya, bahkan jika kejahatan tersebut telah tercakup dalam undang-undang kejahatan suatu negara, dimana kejahatan itu terjadi. Interpretasi ini, didasarkan pada aspek yang dominan dari kejahatan, selanjutnya disahkan dalam resolusi Sidang Umum Interpol tahun 1951. Sebagai tambahan, resolusi tahun 1984 menyatakan bahwa secara umum kejahatan tidak dipertimbangkan sebagai kejahatan politik jika kejahatan terjadi di luar daerah konflik dan jika korban tidak ada hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku kejahatan.

Tugas-tugas dasar Interpol (Polisi Internasional)

Sebagai suatu organisasi internasional, ICPO menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya atau konstitusi yang mendirikannya, yang menjadi tugas-tugas Interpol adalah :

  1. Sebagai alat penyampaian informasi dan penemuan-penemuan baru, dengan menerbitkan :
    • Interpol Review (majalah bulanan).
    • Counterfeit and Forgery Index, yaitu berupa informasi dan ciri-ciri uang palsu dan yang dipalsukan. 
    • Brosur-brosur hasil riset yang dilakukan oleh Interpol baik tentang metode pencegahan dan pemberantasan kejahatan maupun modus operandi kejahatan internasional. 
    • Interpol Notices 
  2. Memberikan pelatihan kepada badan kepolisian dari negara-negara anggotanya. 
    Interpol membantu dengan memberikan latihan-latihan kepada polisi-polisi negara anggota. Dalam hal ini unit latihan di lakukan di Sekretariat Jenderal. Unit pelatihan ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengadakan, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk tentang seminar latihan tahunan bagi pejabat maupun NCB negara-negara anggota. Secara periodik, Sekretariat Jenderal juga mengadakan simposium untuk para kepala-kepala pendidikan dan latihan kepolisian untuk mendiskusikan berbagai aspek latihan kepolisian seperti kode etik dan kerjasama internasional.
  3. Menyiapkan dan mengedarkan studi-studi dan laporan di bidang hukum serta permasalahan teknis yang berhubungan dengan aktifitas kepolisian di negara masing-masing. 
  4. Dalam pra ekstradisi, Interpol dapat menyebarluaskan permintaan pencarian, penahanan tersangka dan mengeluarkan surat penangkapan dan selanjutnya tersangka akan diekstradisi. Dalam hal ini, sesuai dengan yang tercantum dalam European Extradition Convention tahun 1957, instansi terkait dapat menggunakan sarana Interpol untuk mengirimkan permintaan penahanan sementara. Divisi III akan mengirimkan kepada setiap negara anggotanya  surat edaran yang menggambarkan langkah-langkah kepolisian yang harus diambil dalam mencari tersangka.
  5. Menerbitkan laporan berkala tentang kecenderungan terhadap kejahatan baru dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menanggulanginya. 
  6. Mengadakan  simposium  forensik  untuk  keperluan  penyidikan  seperti identifikasi orang dan barang-barang bukti.


Kerjasama kepolisian internasional ini meliputi semua jenis aktivitas kejahatan dengan cabang-cabang internasional yang penting seperti : (Sardjono, Op. Cit., hal. 27-28.)
  1. Kejahatan terhadap orang.
    Seperti pembunuhan, penganiayaan berat, perkosaan, penculikan, penyanderaan dan kejahatan terhadap anak sering menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara karena seingkali penjahat melakukan pelanggaran dalam suatu negara namun berlindung di negara lain.
  2. Kejahatan terhadap harta benda.
    Perampokan bank atau pencurian kendaraan, perdagangan kendaraan bermotor curian, pencurian dokumen identitas dan dokumen perjalanan, pencurian karya seni, perdagangan satwa yang dilindungi. Kejahatan ini sering dilakukan oleh sindikat pencuri yang beroperasi di beberapa negara atau para spesialis internasional yang berkemampuan tinggi. Pencurian karya-karya seni diberikan perhatian khusus karena efek yang ditimbulkan oleh pencurian-pencurian seperti itu. Oleh karena itu, Interpol memiliki file khusus untuk pencurian benda-benda seni dan mengedarkannya kepada negara-negara anggota. Sebagai tambahan, setiap 2 tahun sekali Sekretariat Jenderal menerbitkan poster dengan foto dan penjelasan dari benda-benda seni yang dicari agar mendapat perhatian dari masyarakat internasional.
  3. Kejahatan terorganisir dan terorisme, serta kaitannya dengan peredaran narkotika dan senjata. Pada bulan Januari 1990, Interpol membentuk kelompok khusus yang bertujuan untuk menangani berbagai aspek kejahatan terorganisir secara lebih cermat. Dalam hal pemberantasan terorisme internasional, telah diterbitkan pedoman untuk penanggulangan terorisme internasional yang hanya diedarkan untuk negara anggota saja. 
  4. Peredaran gelap senjata api, yang digunakan untuk tujuan-tujuan kejahatan. Interpol memiliki database yang berisi informasi-informasi tentang perdagangan dan peredaran senjata api. Database ini bernama Interpol Trafficking Arms System dan Interpol Explosive Incident System. 
  5. Perdagangan manusia dan eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak-anak, yang sudah menjadi pelanggaran yang berskala internasional. 
  6. Kejahatan penerbangan sipil yang membahayakan penerbangan, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hague 1970. Demikian juga seperti yang tercantum dalam Konvensi Montreal 1971 mengenai pengaturan untuk menjaga keamanan penerbangan. 
  7. Pemalsuan uang. Pencegahan dan penanggulangan pemalsuan uang telah dibahas oleh Interpol sejak didirikan pada tahun 1923. Interpol telah memainkan peranan yang penting dalam konvensi internasional 1929 tentang pencegahan uang palsu. Interpol juga pernah menyelenggarakan konferensi  baik internasional maupun regional tentang uang palsu dan dokumen palsu yang dihadiri oleh kepolisian dan pihak-pihak swasta.
  8. Identifikasi, pelacakan dan penyitaan aset yang berasal dari kejahatan. Informasi tentang perpindahan aset kejahatan, perdagangan obat terlarang, kejahatan terorisme dan kejahatan di bidang perdagangan adalah tanggungjawab kelompok khusus Interpol yaitu Sub Divisi I. Kelompok ini dilibatkan dalam Dewan Konvensi Eropa mengenai pencucian uang, penangkapan dan penyitaan hasil-hasil kejahatan. Setiap bulan diterbitkan buletin yang berisi informasi tentang pencucian uang yang berasal dari kegiatan ilegal. 
  9. Kasus perdagangan barang-barang berharga (emas, permata, dan lain-lain) atau pemalsuannya dapat ditanggulangi oleh kerjasama internasional ini. 
  10. Penipuan merupakan suatu masalah yang meliputi pelanggaran ekonomi secara luas dan mempunyai aspek-aspek internasional. Contohnya seperti penjualan saham fiktif, pemalsuan cek dengan menggunakan identitas palsu, pembajakan hak cipta dan lain-lain. 
  11. Perdagangan narkotika. Sub Divisi Narkotika mengoperasikan suatu sistem pelaporan intelijen yang efektif dan menguntungkan negara anggota, menyoroti kasus-kasus penyitaan narkotika dalam jumlah besar dan mempelajari kecenderungan-kecenderungan baru dari penyalur, jenis narkotika yang disita, modus operandi yang digunakan dan jalur yang dilalui peredaran gelap narkotika. 

Daftar Pustaka Makalah Tugas INTERPOL

Tugas INTERPOL Fungsi dan Prinsip Dasar Polisi Internasional Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment