Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 27 September 2015

Tugas Perwalian Kewajiban Syarat Tujuan Mulai Berlakunya dan Berakhirnya Perwalian

Tugas dan Kewajiban Wali

1.  Tugas Wali

Berdasarkan Pasal 383 KUH Perdata tugas wali adalah sebagai berikut :
  • Pengawasan atas diri pupil (orang yang memerlukan perwalian). Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum dewasa sesuai dengan kekayaan si yang belum dewasa itu sendiri. 
  • Mewakili pupil dalam melakukan semua perbuatan hukum dalam bidang perdata. 
  • Mengelola harta benda pupilnya sebagai bapak rumah tangga yang baik (Pasal 385 KUH Perdata). (Komariah,Op.Cit ,hal.72.)



2.  Kewajiban Wali

Setiap wali mempunyai kewajiban terhadap anak – anak yang berada di bawah perwaliannya. Kewajiban wali ini di kelompokkan berdasarkan kewajiban wali secara umum dan kewajiban wali secara khusus. Kewajiban wali secara umum yaitu terdiri atas :
  • Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaanya dan harta bendanya sebaik – baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. 
  • Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan – perubahan harta benda anak – anak itu. 
  • Wali harus bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. 
  • Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya  kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya. (Ibid, hal.67.)


Sedangkan kewajiban wali secara khusus terkait pada pengelolaan harta peninggalan adalah terdiri atas:
  1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 368 KUHPerdata) dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat (ontzet) dan dapat diharuskan membayar biaya – biaya, ongkos – ongkos, dan bunga bila pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan; 
  2. Kewajiban  mengadakan  inventarisasi  mengenai  harta  kekayaan  si  minderjarige (Datuk Usman dkk,Diktat Hukum Adat II,Fakultas Hukum USU,1975 hal. 2. Minderjarige ialah apabila seseorang berada di dalam keadaan yang dikuasai oleh orang lain yaitu kalau tidak dikuasai oleh orang tuanya, maka dia dikuasai oleh walinya (voogd)nya.) (Pasal 386 ayat 1 KUHPerdata). Sesudah 10 hari perwalian dimulai maka wali harus membuat daftar pertelaan barang – barang si pupil dengan dihadiri oleh wali pengawas (Weeskamer = Balai Harta Peninggalan) dan kalau barang – barang minderjarige itu disegel maka diminta agar penyegelan itu dibuka;
  3. Kewajiban untuk mengadakan jaminan (zekerheid) – Pasal 335 KUHPerdata 
    Wali – kecuali perhimpunan – perhimpunan, yayasan, atau lembaga sosial – mempunyai kewajiban untuk mengadakan jaminan dalam waktu satu bulan sesudah perwalian dimulai; entah berupa hipotek, jaminan barang (borgtocht), atau gadai (pand). Bilamana harta kekayaan si pupil bertambah maka wali harus mengadakan atau menambah jaminan yang sudah diadakan;
  4. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap – tiap tahun oleh minderjarige itu dan jumlah biaya – biaya pengurusan (Pasal 398 KUHPerdata) Kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian oleh bapak atau ibu. Weeskamer (Balai Harta Peninggalan) sesudah memanggil keluarga baik keluarga sedarah maupun periparan akan menyuruh menentukan jumlah yang dapat dipergunakan pada tiap – tiap tahun oleh minderjarige dan jumlah biaya yang diperlukan untuk pengurusan harta benda itu dengan kemungkinan untuk minta banding kepada pengadilan; 
  5. Kewajiban wali untuk menjual perabot – perabot rumah tangga minderjarige dan semua barang bergerak yang tidak memberikan buah, hasil, atau keuntungan kecuali barang – barang yang diperbolehkan disimpanin natura dengan izin Weeskamer. Penjualan ini harus dilakukan dengan pelelangan di hadapan umum menurut aturan – aturan lelang yang berlaku di tempat itu kecuali jika bapak atau ibu yang menjadi wali yang dibebaskan dari penjualan itu (Pasal 398 KUHPerdata); 
  6. Kewajiban untuk mendaftarkan surat – surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarige ada surat – surat piutang negara (Pasal 392 KUHPerdata); 
  7. Kewajiban untuk menanam (beleggen) sisa uang milik minderjarige setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya. (R. Soetodjo dan Asis Safioedin, Op.Cit.,hal 202.)


Dalam Pasal 393 – 398 KUHPerdata selanjutnya dijumpai beberapa perbuatan yang berwenang dilakukan oleh wali dengan mengingat syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang dan perbuatan – perbuatan yang tidak boleh dilakukannya kecuali ada izin dari hakim. 

Perbuatan – perbuatan itu adalah :
  1. Meminjam uang sekalipun untuk kepentingan minderjarige, tidak boleh juga memindahkan atau menggadaikan barang – barang tidak bergerak atau surat – surat utang negara, piutang – piutang andelnya tanpa mendapatkan kuasa dari pengadilan; 
  2. Membeli barang – barang tak bergerak dari seseorang minderjarige. Pembelian yang demikian itu hanya diperkenankan kalau dilakukan atas dasar pelelangan umum dan baru berlaku sesudah ada izin dari pengadilan; 
  3. Menyewa ataupun menyewakan barang – barang minderjarige yang hanya mungkin dengan persetujuan hakim dengan mendengar atau memanggil dengan sepatutnya keluarga sedarah atau periparan minderjarige;
  4. Menerima warisan untuk seseorang minderjarige (perbuatan ini hanya diperbolehkan sesudah diadakan pencabutan boedel/=voorrechtvan boedelschrijving); 
  5. Menolak warisan barang untuk seseorang minderjarige (hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim); 
  6. Menerima hibah bagi seorang minderjarige (hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim). Ketentuan ini sebenarnya diadakan terhadap hibah – hibah dengan suatu beban ( schenkingen onder last); 
  7. Memajukan gugatan bagi minderjarige; 
  8. Membantu terlaksananya pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang menjadi kepentingan minderjarige; 
  9. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan (dading atau kompromi) bagi minderjarige. Dalam perbuatan ini diperlukan pula persetujuan pengadilan. (Ibid, hal.203.)


Berakhirnya Perwalian 

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari 2 buah sudut seperti yang tertulis di bawah ini :

1. Dalam hubungan dengan keadaan si anak. 
Dalam hubungan ini maka perwalian akan berakhir karena : 
  • Si anak menjadi meerderjarige;
  • Matinya minderjarige ( anak); 
  • Timbulnya kembali ouderlijkemacht (kekuasaan orang tuanya); 
  • Pengesahan seorang anak luar kawin yang diakui. 


2. Dalam hubungan dengan tugas wali Perwalian akan berakhir karena : 
  • Ada pemecatan atau pembebasan (ontzetting of ontheffing) atas diri si wali; 
  • Ada alasan pembebasan atau pemecatan dari perwalian (Pasal 380 KUHPerdata); sedang syarat utama untuk dipecat (ontzet) sebagai wali ialah karena disandarkan pada kepentingan minderjarige itu sendiri.


Dalam Pasal 380 KUHPerdata disebutkan 10 buah alasan yang merupakan alasan dapat dimintanya pemecatan (ontzetting) itu:
  1. Jika wali itu berkelakuan buruk (slecht levensgeding); 
  2. Jika dalam menunaikan perwaliannya si wali menampakkan ketidakcakapannya atau menyalahgunakan kekuasaannya atau mengabaikan kewajibannya; 
  3. Jika wali itu telah dipecat dari perwalian lain berdasarkan no.a dan b di atas atau telah dipecat dari kekuasaan orang tua berdasarkan Pasal 319 a (2) no.1 dan 2 KUHPerdata; 
  4. Jika si wali berada dalam keadaan pailit; 
  5. Jika si wali untuk diri sendiri atau karena bapak si wali itu, ibunya, istrinya, suaminya, atau anak – anaknya mengajukan perkara di muka  hakim untuk melawan minderjarige yang menyangkut kedudukan minderjarige,  harta  kekayaannya,  atau  sebagian  besar  dari  harta kekayaannya;
  6. Jika wali itu dijatuhi pidana yang telah memperoleh kekuatan pasti, karena sengaja telah turut serta dalam suatu kejahatan terhadap seorang minderjarige yang ada di bawah perwaliannya; 
  7. Jika wali itu dijatuhi pidana yang telah memperoleh kekuatan pasti, karena sesuatu kejahatan yang tercantum dalam bab XIII, XIV,XV, XVIII,XIX, dan XX – buku II KUHP terhadap seorang minderjarige yang ada di bawah perwaliannya; 
  8. Jika si wali itu dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditiadakan lagi dengan pidana penjara selama dua tahun atau lebih. Disamping itu tuntutan untuk pemecatan dapat diajukan; 
  9. Jika wali itu alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 368 KUHPerdata); 
  10. Jika wali itu tidak mau memberikan perhitungan tanggung jawab kepada Balai Harta Peninggalan berdasarkan Pasal 372 KUHPerdata. 


Kemungkinan pembebasan sebagai wali (ontheffing) diatur dalam Pasal 382.c KUHPerdata, sedang alasan – alasannya hampir bersamaan dengan pembebasan dari kekuasaan orang tua. (Ibid, hal. 206.)


Syarat – Syarat Untuk Menjadi Wali 

Menurut undang – undang, bahwa setiap orang dapat menjadi wali, tetapi ada pengecualian-pengecualiannya. Dimana pengecualian tersebut merupakan golongan orang - orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali dalam perwalian.

Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang wali adalah :
1. Wali harus seorang yang sehat pikirannya. 

Orang yang sakit ingatannya tidak dapat mengurus dirinya sendiri, oleh  karena  itu  orang  yang  tidak sehat  pikirannya  adalah  di  bawah pengampuan, dan segala tindakannya dalam hukum diwakili oleh si pengampu, maka keadaanya sama seperti yang masih di bawah umur.


2. Wali harus orang yang dewasa. 
Seorang dikatakan sudah dewasa jikalau ia telah berumur 21 tahun atau jika ia belum mencapai umur 21 tahun tetapi ia sudah kawin. Hanya orang yang sudah dewasa boleh melakukan perbuatan – perbuatan hukum, sedangkan orang yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan bertindak sendirian tetapi harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. 

3. Wali itu tidak berada di bawah pengampuan 
Seseorang yang sudah dewasa dapat ditaruh di bawah pengampuan, misalnya karena ia menghambur – hamburkan harta kekayaannya atau karena ia kurang cerdas pikirannya sehingga tidak mampu untuk mengurus sendiri kepentingan – kepentingannya. Orang yang berada di bawah pengampuan adalah yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, sebab mereka harus diwakili dalam melakukan tindakan – tindakannya, sehingga dengan sendirinya ia tidak dapat mengurus diri sendiri apalagi untuk mengurus diri orang lain. (Asrul, Tinjauan Hukum Perdata Mengenai Tugas dan Kewajiban Wali Dalam Perwalian, Skripsi , FH.UISU, Medan, 1986, hal.20)

Tujuan Perwalian dan Mulai Berlakunya 

1.  Tujuan Perwalian
Dengan  ditempatkannya  seorang  anak  yang  belum dewasa  dibawah perwalian maka kepentingan dari si anak tersebut menjadi tanggung jawab wali, dimana wali bertindak sama layaknya orang tua sianak yang masih di bawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan si wali.

Dengan adanya hak perwalian ini memberikan suatu gambaran bahwa setiap manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara individual, yang disebabkan ketergantungan dari sifat dan sistem dalam pergaulan sehari – hari jadi anak yang belum dewasa tidak dapat menentukan sifat yang baik dan yang buruk dan penjagaan.

Oleh karena itulah diperlukan adanya hak perwalian pada diri seseorang yang tujuannya agar diri dan harta si anak dapat terjaga dan terpelihara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang – undang. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tindakan hukum itu memiliki tujuan yang sangat bermanfaat bagi setiap orang apalagi yang berkaitan dengan keselamatan jiwa dan harta seseorang dari orang – orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, masalah perwalian itu mempunyai tujuan yang baik yakni tujuan yang bernilai ibadah dan merupakan bagian dari ajaran agama islam.

Ada dua tujuan perwalian yakni dalam hal perkawinan dan tujuan perwalian dalam anak dibawah umur.

Tujuan perwalian terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut :
  1. Wali sebagai pemegang kontrol bagi anak maupun bagi orang yang berada di bawah perwaliannya apabila ingin melakukan suatu tindakan hukum. 
  2. Wali bertindak sebagai pengayom, dalam arti bahwa wali itu selalu menjaga baik itu menjaga harta maupun jiwa dari hal – hal yang  tidak diinginkan seperti menggunakan hartanya dari hal – hal yang dilarang oleh agama dan juga dari hal – hal yang membahayakan jiwanya atas orang yang berada di bawah perwaliannya itu.
  3. Adanya wali juga dapat mengurangi beban seseorang terhadap anak dan hartanya, apabila orang tersebut sudah meninggal dunia, maka dengan adanya wali tersebut anak dan hartanya terselamatkan. 
  4. Menambah hubungan silaturahmi yang kuat terhadap orang – orang yang mengadakan wala’al mu’awallah perwalian karena pernyataan antara dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai kesulitan. 
  5. Menciptakan lapangan kerja dalam hal wali anak yatim, dengan adanya wali yatim tersebut dapat menciptakan lapangan kerja bagi para wali yang miskin. Dengan demikian para wali yatim itu tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang  dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari – hari, hal ini diperbolehkan jika ia terhalang berusaha yang lain karena mengurus harta anak yatim tersebut yang dipeliharanya itu. (Yudhi Marza, Op.Cit,hal.54.)


Perwalian terhadap diri seorang anak dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri, untuk mengawasi hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri.

“ Dalam Islam, perwalian ditegaskan kepada mereka yang diperkirakan untuk membahagiakan si kecil itu, dan untuk ditetapkan syarat – syarat tertentu sehingga dengan demikian para wali dapat menjamin kemampuannya untuk mengurus kesejahteraan anak tersebut dan juga segala urusan yang berhubungan dengan usaha memelihara anak, menjaga dan merawatnya. (Iman jauhari, Hak-hak anak Dalam Hukum Islam, Pustaka bangsa, Jakarta, 2003, hal.106.)


2. Mulai Berlakunya Perwalian 
Menyangkut dengan mulai berlaku suatu perwalian, Martiman Prodjohamidjojo mengatakan suatu perwalian itu berlaku:
  1. Sejak perwalian itu diangkat oleh hakim dan bila pengangkatan itu dilakukan namun dalam tidak kehadiran si wali maka saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya maka berlangsunglah perwalian tersebut; 
  2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua sianak pada saat pengangkatan itu. Karena meninggalnya, memperoleh suatu kekuatan untuk berlaku dan yang dianggap sebagai wali menyatakan kesanggupan menerima pengangkatan ini; 
  3. Jika seseorang perempuan bersuami diangkat sebagai wali, baik oleh hakim maupun oleh salah satu orang tua dari kedua orang tuanya pada saat ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari hakim menyatakan kesanggupannya menerima pengangkatan itu; 
  4. Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga amal atas permintaan atau kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu; 
  5. Jika seorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadi peristiwa yang mengakibatkan perwaliannya; 
  6. Jika ditunjuk oleh seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau pesan yang dilakukan dihadapan dua orang saksi (Pasal 50,52 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia , Indonesia legal Center Publishing, Jakarta ,2002, hal 57.)


Sedangkan dalam Pasal 331 (a) KUH Perdata menentukan mulai berlakunya perwalian sebagai berikut:
  1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya. 
  2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut. 
  3. Bagi wali menurut undang – undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah satu orang tua. (R. Soetodjo dan Asis Safioedin, Op.Cit.,hal.200)


Daftar Pustaka Makalah Tugas Perwalian

Tugas Perwalian Kewajiban Syarat Tujuan Mulai Berlakunya dan Berakhirnya Perwalian Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment