Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 19 October 2015

Batas Wilayah Indonesia dengan Malaysia

Batas-batas wilayah Indonesia dengan Malaysia adalah Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu tanah sekitar 1,937 juta km2, luas laut kedaulatan 3,1 juta km2, dan luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 juta km2. Jarak dari barat ke timur lebih panjang dari pada jarak antara London dan Siberia sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Multatuli. Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari  sekitar 18.108 pulau besar dan kecil. Termasuk dalam kawasan kepulauan ini adalah pulau-pulau besar seperti Sumatra, Jawa, sekitar tiga perempat Borneo, Sulawesi, kepulauan Maluku dan pulaupulau kecil di sekitarnya, dan separoh bagian barat dari pulau Papua dan dihuni oleh ratusan suku bangsa. Pulau-pulau ini terbentang dari timur ke barat sejauh 6.400 km dan sekitar 2.500 km jarak antara utara dan selatan. Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81,000 km dan sekitar 80 persen dari kawasan ini adalah laut. Jadi di dalam daerah yang demikian luas ini terkandung keanekaragaman baik secara geografis,    ras maupun kultural yang seringkali menjadi kendala bagi proses integrasi nasional. http://ajhieb.blogspot.com/2009/12/penetapan-batas-landasan-kontinental.html diakseskan tanggal 28 Desember 2010

Dengan konstruksi kewilayahan yang semacam itu laut merupakan unsur yang dominan dalam sejarah Indonesia. Sebagai kawasan bahari (insular  region),

Indonesia tidak hanya memiliki satu "laut utama" atau heartsea tetapi paling tidak ada tiga laut utama yang membentuk Indonesia sebagai sea system yaitu Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Banda. Di antara kawasan-kawasan laut yang disebutkan di atas, kawasan Laut Jawa merupakan kawasan jantung perdagangan laut kepulauan Indonesia. Kawasan Laut Jawa telah terintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya bangsa Barat. Bahkan menurut Houben, Laut Jawa bukan hanya sebagai laut utama bagi Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti bagi Asia Tenggara. Peranan kawasan Laut Jawa dan jaringan Laut Jawa masih dapat dilihat sampai saat ini. Jadi dapat dikatakan bahwa Laut Jawa merupakan Mediterranean Sea bagi Indonesia, bahkan bagi Asia Tenggara. Sebagai “Laut Tengah” kepulauan Indonesia dan bahkan Asia Tenggara, sudah barang tentu Laut Jawa menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai komunitas yang berada di sekitarnya baik dalam kegiatan budaya, politik, maupun ekonomi. Kondisi geografis dan ekologis yang lebih bercorak kebaharian itulah yang  menempa  bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa  bahari  di  dalam    perjalanan sejarahnya. http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/Art icleView/articleId/896/menegakkan-kedaulatan-nkri-dengan-visi-bahari.aspx diakseskan  tanggal 29 Desember 2010

Sejak awal abad masehi telah memprekondisikan penduduk kepulauan Indonesia terlibat secara aktif dalam pelayaran dan perdagangan internasional antara dunia Barat (Eropa) dengan dinia Timur (Cina) yang melewati selat Malaka. Dalam hal ini penduduk Nusantara tidak menjadi objek aktivitas perdagangan itu, tetapi telah mampu menjadi subjek yang menentukan. Bukan merupakan  suatu  kebetulan  jika  berbagai  daerah  di  Nusantara    memproduksi berbagai komoditi dagang yang khas agar bisa ambil bagian aktif dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan itu. Bahkan kerajaan Sriwijaya dan  kerajaan Majapahit telah menguasai pintu gerbang pelayaran dunia yaitu Selat Malaka.  Dari kegiatan perdagangan itulah kemudian muncul berbagai kerajaan maritim besar di Indonesia pada periode berkembangnya agama Hindu dan Budha seperti kerajaan  Sriwijaya  dan  Majapahit  yang berhasil  menguasai  Selat  Malaka dan perdagangan Nusantara selama beberapa abad lamanya. http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/105-september-2010/932-batas-laut- zee-di-perairan-selat-malaka.html diakseskan tanggal 29 Desember 2010

Pada masa selanjutnya, yaitu pada jaman kerajaan-kerajaan Islam, ketika perdagangan rempah-rempah sangat ramai, jalur-jalur perdagangan antar pulau di Nusantara misalnya antara Sumatera-Jawa, Jawa-Kalimantan, Jawa- Maluku, Jawa-Sulawesi, Sulawesi-Maluku, Sulawesi-Nusa Tenggara, dan sebagainya, menjadi bagian yang inheren dalam konteks perdagangan internasional. Bahkan mungkin negeri Cina bukan satu-satunya tujuan utama perdagangan internasional, tetapi juga kepulauan Indonesia. Selama periode penyebaran Islam ini telah muncul berbagai kerajaan maritim yang bercorak Islam di kawasan Nusantara seperti kerajaan Samudera Pasai, Aceh, dan Palembang di pulau  Sumatra; Kerajaan Demak, Cirebon, dan Banten di pulau Jawa; Kerajaan Banjarmasin di pulau Kalimantan; Kerajaan Makassar di Sulawesi; Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku, dan sebagainya. Selama abad ke-15 hingga abad ke-17 mereka-lah yang menguasai perdagangan di kepulauan Nusantara. Hal ini berkembang lebih pesat lagi ketika orang-orang Eropa mulai datang sendiri ke Nusantara untuk mencari  komoditi  rempah-rempah.  Indonesia   mampu   bertindak  sebagai   besi semberani yang menarik para pedagang dari seluruh penjuru dunia. Sebagai konsekuensinya jalur perdagangan dunia yang menuju ke Nusantara bukan hanya route tradisional lewat selat Malaka saja tetapi juga route yang mengelilingi benua Afrika kemudian menyeberangi Samudera Hindia langsung menuju kepulauan Indonesia. Di samping itu bangsa Spanyol dengan gigihnya juga berusaha mencapai Indonesia dengan menyeberangi Samudera Atlantik dan Pasifik. Pada saat pertama kali bangsa-bangsa Barat datang di perairan Nusantara batas wilayah laut belum merupakan persoalan yang penting di antara kekuatan-kekuatan lokal di Nusantara sebab mereka menggunakan prinsip perairan bebas.  Namun demikian persoalan batas wilayah ini menjadi persoalan yang serius ketika bangsa-bangsa Barat mulai memperoleh kemenangan-kemenangan dalam  konflik dengan kekuatan lokal . http://minartyplace.blogspot.com/2010/12/konsep-landas-kontinen-dalam- konvensi.html diakseskan tanggal 30 Desember 2010

Mereka kemudian menentukan batas-batas wilayah laut tanpa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal baik di bidang ekonomi maupun politik. Pada saat datangnya bangsa-bangsa Barat, perdagangan Nusantara sudah memiliki supply and demand yang relatif teratur baik dari segi perdagangan internasional maupun perdagangan antardaerah. Sistem perdagangan laut yang relatif sudah mapan mengalami penyesuaian-penyesuaian setelah banga- bangsa  Barat bisa menanamkan dominasinya di Nusantara. Sistem    perdagangan yang dipersenjatai (armed-trading system) yang telah dikembangkan oleh bangsa- bangsa Barat menyebabkan para pelaut lokal semakin tersingkir. Heri Sutrisno. “Pengamanan Pulau-Pulau  Terluar Dan Perairan Perbatasan:   Kesiapan TNI AL. Majalah WIRA. Edisi Khusus 2007. hal 38-42

O.W. Wolters mengatakan bahwa laut di Asia Tenggara merupakan area yang netral di mana para penguasa baik penduduk asli maupun para pendatang berusaha untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka. Hingga datangnya bangsa-bangsa Barat, para penguasa lokal di Nusantara cenderung telah menerapkan kebijakan laut bebas (free ocean policy) yang dalam istilah Barat disebut sebagai mare liberum. Contoh menarik dari persoalan ini dapat dilihat dari kasus hubungan yang penuh ketegangan antara Makassar dengan VOC pada awal abad XVII. Pada tahun 1616, VOC di Ambon mengirim delegas1i ke Makassar. Mereka melarang orang Makassar untuk melakukan perdagangan dengan kepulauan Maluku tetapi penguasa Makassar menentang larangan ini. Pada tahun 1607,   jauh   sebelum   penaklukan   Belanda   atas   Makassar,   Sultas Ala’uddin mendeklarasikan kepada Belanda bahwa negerinya tebuka kepada semua bangsa termasuk Belanda dan Portugis. Turmudzi, Didi, Prof. Dr. H.M. Membangun Visi Negara Kepulauan. http://www.pikiran-rakyat.com, diakseskan tanggal 30 Desember 2010

Oleh karena itu jika Belanda memaksakan untuk melarang orang-orang Makassar berlayar ke Maluku maka itu berarti Belanda telah  mengibarkan bendera perang. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa datangnya banyak bangsa Barat di perairan Nusantara menyebabkan kawasan ini menjadi battle field di antara kekuatan-kekuatan yang bersaing. Tidak mengherankan jika periode ini selalu diwarnai dengan persaingan, konflik dan peperangan laut yang tak terhitung jumlahnya. Pada prinsipnya perang yang terjadi pada periode ini merupakan perang memperebutkan monopoli perdagangan. Ibid

Dalam hubungan itu akhirnya VOC memperoleh kemenangan yang gemilang di beberapa daerah di Nusantara termasuk Malaka. Ada beberapa kunci kemenangan VOC antara lain: penerapan politik devide at impera, memecah belah dan menguasainya. Taktik ini memang tidak selalu disengaja, tetapi kadang- kadang hanya memanfaatkan dan memperbesar konflik yang telah ada sebelumnya. Dengan cara demikian akhirnya VOC dapat menguasai titik-titik penting ekonomi Nusantara. Setelah perusahaan dagang ini bangkrut tahun 1799, segala asetnya diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda yang melanjutkan dan memperluas kolonisasi di kepulauan Indonesia hingga tahun 1942 ketika  bala tentara Jepang mengusirnya dari Indonesia. Kusumastanto, Tridoyo. Ambalat dan Diplomasi Negara Kepulauan  Republik Indonesia. http://www.kompas.com, diakseskan tanggal 30 Desember 2010

Bagian ini akan mengkaji munculnya ide mengenai penyatuan wilayah daratan dan lautan yang seringkali diverbalisasikan dalam bentuk istilah  ‘tanah- air’ yang menjadi dasar utama tuntutan Indonesia mengenai konsep negara kepulauan atau archipelagic state principle. Tuntuan ini pada waktu itu masih merupakan sesuatu yang asing dalam sistem hukum laut internasional karena pada waktu itu belum ada satu negara pun di dunia yang sudah mengimplementasikannya.    Pada    waktu    itu   negara-negara    maju  biasanya menerapkan konsep sistem wilayah pulau demi pulau yang tentu saja tidak sesuai dengan ide mengenai konsep ‘tanah air’ tersebut. Basril, Chaidir ., 1992. Pengetahuan tentang Penyelenggaraan Pertahanan  Keamanan Negara, CV. Chitra Delima, Jakarta. hal 25

Oleh karena itu sangat menarik untuk mengkaji sejarah muinculnya istilah ‘tanahair’ ini  dalam khasanah sejarah Indonesia.  Istilah ‘tanah air’ atau   kadang-kadang disebut sebagai ‘tanah tumpah darah’ (daerah tempat darah ditumpahkan/ tanah kelahiran) telah banyak digunakan oleh berbagai kelompok etnik di Nusantara untuk merujuk kepada daerah asal di mana seseorang dilahirkan. Pada awalnya, ketika berbagai kelompok etnik di kepulauan Indonesia belum mengenal konsep Indonesia, atau ketika mereka masih hidup dalam semangat ‘local patriotism’ atau ‘ethno-nationalism’, konsep ‘tanah tumpah darah’ mungkin mengacu kepada tempat kelahiran dalam bentuk desa atau kampung atau daerah di mana secara tradisional diklaim sebagai hak milik dari kelompok etnik tertentu. Istilah  ini  masih  dapat  dilacak  dari  istilah  yang  begitu  tersebar  di Nusantara seperti Tanah Jawa, Tatar Sunda, Negeri Minang, dan sebagainya.  Basril, Chaidir, Ibid, hal 26

Sebelum terjadinya ekspansi politik yang didasarkan atas etnisitas, masing-masing kelompok etnik tentunya sudah merupakan suatu kawasan budaya tersendiri. Hal ini berarti bahwa pada awalnya istilah ‘tanah air’ atau ‘tanah tumpah darah’ atau ‘tanah kelahiran’, dan sebagainya merupakan suatu konsep budaya atau cultural concept. Konsep ini berubah ketika kekuasaan politik yang berbasiskan  etnisitas memperluas  kekuasaan  politiknya  menembus  batas-batas kawasan budaya kelompok etnik yang lain. Ibid, hal 27

Ketika kerajaan Majapahit di Jawa mulai melakukan ekspansi menembus batas kawasan budaya kelompok etnik lain misalnya, kemudian mereka menyebut daerah yang baru ditaklukkan dan dipengaruhi yang sebagian besar terletak di luar Jawa  sebagai  Nusantara  sebagaimana  disebut dalam kitab    Negarakertagama.

Adalah konsep Nusantara yang selama periode pergerakan nasional di Indonesia ditemukan kembali (reinvented) dan direinterepretasi (reintrepreted) kembali oleh para tokoh pergerakan nasional. Konsep ‘nusantara’ dan ‘tanah-air’ secara evolosioner dipadukan menjadi konsep yang pada gilirannya selaras dengan konsep negara kepulauan atau archipelagic state principle pada pertengahan abad XX.Sarwono Kususmaatmadja. “Membangun Daerah dengan Paradigma Baru”. Majalah Tempo. Edisi khusus akhir tahun. Desember 2007. hal 8. Proses yang bersifat evolusioner tersebut, sebagai contoh, dapat dilihat dari kasus ketika raja Makassar pada awal abad XVII mendeklarasikan bahwa Tuhan telah  membagi bumi secara adil kepada setiap bangsa tetapi laut diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia tanpa mengenal kebangsaannnya. Setelash ditaklukkan oleh VOC, orang-orang Makassar kemudian menyadari betapa pentingnya mengontrol dan menguasai laut. Hal serupa itu juga pernah dialami oleh Belanda ketika pada awal abad XVII menerapkan kebiajakan laut bebas atau free ocean policy (mare liberum). Akan tetapi pada periode selanjutnya, demi logika bisnis, mereka mengubah keyakinan mereka dari mare liberum menjadi mare clausum (kebijakan laut tertutup) ketika mereka hendak menegakkan monopoli perdagangan laut terhadap Makassar dan berbagai kerajaan di Nusantara. Boer Mauna, 2008, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global), Bandung, P.T Alumni, hlm. 357

Setelah  VOC  mengalami  kebangkrutan,   penguasa   penggantinya  yaitu pemerintah kolonial Hindia Belanda cenderung untuk mengimplementasikan prinsip ‘mare liberum” namun dengan pembatasan laut teritorial sejauh tiga mil laut.  Hal ini dapat dilihat  dari produk hukum  yang  diciptakan oleh   pemerintah kolonial Belanda yang mengatur tentang penangkapan ikan, pelayaran, perompakan, dan sebagainya. Jadi sesunguhnya pemerintah kolonial Belanda  tidak mewariskan konsep politik dan ideologis mengenai konsep penyatuan antara daratan dan lautan sebagai suatu wilayah negara yang terintegrasi. Oleh karena itu sangat menarik bahwa konsepsi kewilayahan yang menyatukan antara wilayah daratan dan lautan sebagai suatu entitas muncul selama masa akhir pemerintah kolonial Belanda dan berpuncak pada pertengahan tahun 1950-an. Adalah sangat beralasan untuk berpikir bahwa fonemena itu berkaitan erat dengan proses ‘inventing’  dan  ‘reinventing’  konsep  batas wilayah  dalam  sejarah    Indonesia modern. Andreas  Pramudianto,  Perjanjian  Internasional  di  Bidang Lingkungan  Laut yang Telah Diratifikasi    Indonesia,    1    Desember    2009, http://www.andreaspramudianto’s.blogspot.com diakseskan tanggal 30 Desember 2010

Ide mengenai pengintegrasian wilayah daratan dan lautan dapat dilacak kembali melalui sejarah penggunaan konsep ‘tanah air’ oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Istilah ‘tanah air’ pertama kali digunakan oleh Mohammad Yamin pada tahun 1920 ketika ia menggubah sebuah syair yang berjudul ‘Tanah Air’. Pada awalnya, istilah ‘tanah air’ ditujukan sebagai pujian terhadap tanah kelahirannya dan tanah asal nenek moyangnya yaitu Sumatra. Pada periode selanjutnya, patriotisme terhadap tanah kelahiran atau homeland patriotism mengalami evolusi dalam maknanya dan berubah  maknanya menjadi  nasionalisme dan patriotisme Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari fenomena Kongres Sumpah Pemuda yang diselenggarakan pada bulan Oktober 1928 yang diselenggarakan di  Batavia. Kongres dipimpin oleh pemuda-pemuda   nasionalis seperti Mohammad Yamin, Amir Syarifuddin, Sukiman, dan Asaat yang menyepakati sebuah tekat dengan semboyan ‘satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dan menyetujui untuk menggunakan ‘Indonesia Raya’ sebagai lagu kebangsaan. Harian Seputar Indonesia 12 Januari 2007. “Penyelamatan Pulau-Pulau Terdepan” Ali Motchar Ngabalin- Anggota Komisi I DPR-RI Penggunaan istilah ‘tanah tumpah darah’ dan ‘tanah-air’ menjadi semakin populer ketika para tokoh nasionalis menghubungkannya dengan negara  merdeka yang dicita-citakan, yaitu Indoneia. Istilah-istilah tersebut kemudian digunakan secara ekstensif oleh pers, nyanyian-nyanyian, karya sastra, pidato-pidato politik, dan sebagainya. Periode kebangkitan nasional menandai berkembangnya proses ideologisasi dan politisasi dari konsep budaya ‘tanah-air’ dan ‘tanah tumpah darah’ menjadi konsep wilayah negara. Versi asli dari lagu kebangsaan Indonesia Raya menyatakan: Meskipun belum dilakukan penelitian secara detail, periode tahun 1930-an menyaksikan peningkatan popularitas konsep ‘tahan-air’  dan ‘tanah tumpah darah’ melalui aktivitas organisasi-organisasi politik, pers, polemik kebudayaan, dan sebagainya. Menjelang kemerdekaan Indonesia, ide mengenai unifikasi wilayah daratan dan lautan semakin menjadi  isu politis. Persoalan itu menjadi    salah satu isu penting yang dijadikan sebagai bahan diskusi di dalam sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kepemrdekaan Indonesia).Prasetianingsih, Yuli. Membaca Sengketa Ambalat dengan Reaktualisasi Nasionalisme. http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/18/o2.htm, diakseskan tanggal 30 Desember 2010

Setelah proklamasi kemerdekaan, para pemimpin Indonesia hampir tidak memiliki waktu yang cukup untuk berdiskusi mengenai batas wilayah negara secara pasti ‘tanah air’ Indonesia karena peperangan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Selama perang kemerdekaan itu dan selanjutnya juga selama konflik mengenai Papua Barat, para pemimpin Indonesia menyadari  betapa pentingnya untuk menentukan batas wilayah ‘tanah air’ secara jelas yang pada waktu itu belum dilakukan. Untuk mengklaim  bahwa  wilayah Indonesia buka nlah semata-mata warisan Hindia Belanda, maka konsep ‘tanah air’ dan nusantara sekali lagi ‘ditemukan’ oleh para pemimpin Indonesia. Bahkan Sukarno pernah mengatakan pada tahun 1917 bahwa nama Indonesia sebetulnya sama dengan Nusantara pada masa kerajaan Majapahit. Dalam kaitannya dengan isu batas wilayah negara, konsep  Nusantara dipandang  sama dengan konsep  ‘tanah- air’. Jika konsep ‘tanah-air’ cenderung merupakan konsep kultural, maka konsep ‘nusantara’ lebih merupakan konsep politik. Ibid Pertanyaan menarik perlu diajukan, mengapa konsep Nusantara diperlukan? Hal ini berkait erat dengan kenyataan bahwa Indonesia sering dipandang sebagai warisan kolonial Belanda yang sistem batas teritorinya didasarkan atas sistem pulau demi pulau (‘island by island’’) dengan luas wilayah laut teritorial seluas tiga mil laut dari garis pantai pada waktu air surut. Penemuan kembali konsep ‘nusantara’ dan ‘tanah-air’ dapat melingkupi seluruh kawasan Nusantara yang mencakup baik wilayah daratan maupun lautan atau bahkan laut-laut dan pulau-pulaunya. Dalam konsep itu tidak memungkinkan adanya ‘enclave’ (dalam bentuk perairan internasional) di dalam wilayah Nusantara. Proses ideologisasi ini mencapai puncaknya pada tahun 1957     ketika pemerintah mengumumkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu berisi klaim untuk melakukan unifikasi wilayah daratan dan lautan yang  ada  di Indonesia.  Hal    itu berbeda dengan visi negara kolonial mengenai konsepsi batas wilayah laut  tiga mil dari garis pantai pada waktu air surut dari setiap pulau. Visi Nusantara memandang semua perairan yang ada di dalam dan di antara pulau-pulau yang ada merupakan wilayah Indonesia sebagai sebuah entitas daratan dan lautan. Ibid

Secara strategis, Deklarasi Djuanda memiliki dimensi internal dan eksternal. Secara internal, deklarasi tersebut dapat digunakan untuk menjustifikasi berbagai kebijakan pemerintah untuk menindak segala macam kemungkinan yang dilakukan oleh gerakan separatis dan secara eksternal hal itu berkaitan erat dengan upaya untuk menemukan kembali justifikasi historis dan kultural untuk menyatukan wilayah daratan dan lautan dalam rangka menghadapi tekanan- tekanan  negara  Barat  yang  tidak  sepaham atas  klaim  yang  dilontarkan    oleh pemerintah Indonesia. Ibid

Blok Gosong Niger, konflik dua negara tersebut akibat adanya klaim Malaysia terhadap landas kontinen di perairan Ambalat. Pemerintah Malaysia 16 Februari 2005  memberikan  konsesi  kepada Shell dan Petronas  Carigali  di Blok ND6  dan ND7. Ibid Padahal  sebelumnya  pemerintah Indonesia telah memberikan konsesi pengusahaan migas di perairan tersebut kepada beberapa pengusaha perminyakan tanpa ada keberatan dari negara tetangga termasuk Malaysia. Selama ini media massa maupun pejabat di Indonesia ini menyoroti konflik perbatasan tersebut  secara  kurang  benar  dan belum  menyentuh  permasalahan    utamanya. 

Misalnya, konflik tersebut diasumsikan akan mengancam hilangnya pulau-pulau kecil yang ada di wilayah perbatasan. Agoes, Etty, R., 1998. masalah  sekitar Ratifikasi dan Implementasi konvensi hukum Laut 1992. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hal 67

Hal ini juga didukung oleh pernyataan pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan yang menyebutkan konflik perbatasan tersebut akan mengancam hilangnya 12 pulau kecil di wilayah perbatasan.

Menurut Hasjim Djalal dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta beberapa waktu lalu, sebenarnya secara hukum tidak ada pulau kecil yang akan hilang dalam konflik wilayah perbatasan. Misalnya, Pulau Miangas yang selama  ini selalu dikatakan rawan diklaim oleh Filipina sebenarnya tidak benar, karena Filipina sendiri sudah mengakui pulau tersebut milik Indonesia berdasarkan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional, kalau kita cermati, penyebab utama konflik perbatasan tersebut adalah ketidakjelasannya batas-batas wilayah laut Indonesia dan negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh kelalaian pemerintah Indonesia sendiri yang sampai saat ini belum menetapkan batas wilayahnya di laut sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Indonesia sendiri sudah meratifikasi UNCLOS tersebut tahun 1986,  tetapi sampai saat ini belum terlihat adanya  upaya yang  serius  dalam  menetapkan  batas-batas  wilayah  laut      tersebut. Djalal, Hasyim., 1999, Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut. Bina Cipta, Bandung, hal 55

Apabila pemerintah Indonesia serius dalam memperhatikan batas-batas wilayahnya di laut, misalnya dengan cara menetapkan dan mendepositkannya titik-titik batas wilayahnya tersebut ke Sekjen PBB supaya diakui secara internasional, mungkin konflik di wilayah perbatasan dapat diminimalisasi.

Nilai penting sebuah Pulau Perbatasan, Makna hilangnya sebuah pulau dapat dipandang dari tiga sudut: ekonomi, politik, dan hukum. Secara ekonomi pulau-pulau kecil dapat dikatakan hilang apabila dikelola negara lain padahal secara hukum pulau tersebut milik Indonesia. Pulau kecil tersebut bisa saja  didapat secara legal dari pemerintah Indonesia, misalnya dengan cara menyewa, bisa juga secara ilegal. Hidayat, Imam dan Mardiono., 1983. Geopolitik. Usaha Nasional, Surabaya, hal 71

Secara    politik    pulau-pulau    kecil    dapat    dikatakan    hilang    apabila masyarakatnya lebih mengakui negara lain dari negaranya sendiri. Misalnya Miangas. Secara hukum pulau itu milik Indonesia tetapi secara politik milik Filipina karena bahasa yang dipakai bahasa Tagalog, bukan bahasa Indonesia.  Juga mata uang yang dipakai masyarakat Peso, bukan Rupiah. Pulau-pulau kecil juga dapat dikatakan hilang apabila ada keputusan secara hukum internasional yang menyatakan pulau-pulau kecil tersebut merupakan milik negara lain. Ini memerlukan waktu yang lama karena harus melalui perundingan internasional dan bahkan peperangan. Selain itu juga memerlukan bukti-bukti ilmiah yang dapat menunjukan keberadaan pulau-pulau kecil tersebut di wilayahnya. Ibid, hal 72

Dengan tiga gambaran di atas, pemerintah dapat mencarikan solusinya secara benar. Artinya jangan sampai pemerintah mengatasi perbatasan laut dengan cara yang dapat menimbulkan permasalahan baru, misalnya memberikan hak secara legal kepada pihak investor asing untuk mengelola pulau kecil tersebut. Indikasi ke situ sangat ”kental” dilakukan Departemen Kelautan dan Perikanan. Hal   ini dapat   dilihat   dari   ”ngototnya”   departemen   itu   mendesak Presiden menanda-tangani Keppres tentang pengelolaan 92 pulau kecil di perbatasan. Padahal pengelolaan sumber daya alam di pulau-pulau kecil tersebut jelas merupakan kewenangan pemerintah daerah, seperti diatur dalam UU No 32 Tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah. http://stevenpailah.blogspot.com/2008/07/pengelolaan-pulau-pulau-terluar-nkri.html diakseskan tanggal 30 Desember 2010

Pemberdayaan Ekonomi Lokal, alangkah bijak bila pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di pulau-pulau kecil lebih terfokus pada upaya menumbuhkan kekuatan ekonomi lokal yang dikelola masyarakat di wilayah tersebut. Juga mempercepat pengembangan armada transportasi antarpulau di wilayah perbatasan. Hal ini untuk menghilangkan keterisoliran masyarakat di pulau-pulau kecil tersebut. Pemerintah hendaknya lebih fokus pada: Pertama, secepatnya merevisi kembali UU No. 1 Tahun 1973 agar Indonesia mempunyai dasar hukum yang lebih kuat untuk mengatur Landas Kontinen Indonesia. Hal ini disebabkan pengertian landas kontinen berdasarkan kedalaman air 200 meter (UNCLOS 1958) dengan pengertian hukum landas kontinen yang berlaku sekarang (UNCLOS 1982) adalah berbeda, yaitu kini sampai kelanjutan alamiah wilayah darat Indonesia. Sementara UU No 1 Tahun 1973 tersebut masih berdasarkan UNCLOS 1958. Kedua, merevisi dan meningkatkan status hukum Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik  Garis  Pangkal  Kepulauan  Indonesia  menjadi  Undang-undang  serta mendepositkannya kepada Sekjen PBB. http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/ArticleView/articleId/66/Default.aspx diakseskan tanggal 30 Desember 2010

Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mendepositkan titik-titik pangkal tersebut kepada PBB. Padahal hal tersebut sangat penting bagi Indonesia ketika akan melakukan penentuan titik-titik perbatasan laut Indonesia. Ketiga, menetapkan dan mendepositkan batas-batas wilayah laut Indonesia, termasuk  batas landas kontinen. Khusus batas lantas kontinen, Indonesia masih diberikan batas waktu sampai 2009 untuk melakukan klaimnya di luar 200 mil dari garis pangkal kepulauan/nusantaranya. Apabila sampai batas waktu tersebut belum menentukan, maka Indonesia hanya bisa mengklaim batas landas kontinen sampai jarak 200 mil saja. Sampai saat ini baru tiga negara yang sudah mengajukan klaim landas kontinennya ke PBB dari 148 negara yang sudah meratifikasi UNCLOS 1982, yaitu Rusia (2001), Brasil (2004) dan Australia (2004). Ibid

Konflik di wilayah perbatasan laut Indonesia hendaknya diselesaikan secara lebih komprehensif. Selain itu juga dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya  di wilayah perbatasan, khususnya di pulau-pulau kecil hendaknya tidak melanggar prinsip-prinsip otonomi seperti yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah serta jangan  sampai  ”menghilangkan”  pulau-pulau  kecil  tersebut secara ekonomi dari tangan Indonesia. Ibid

Sementara itu di lain pihak, Malaysia tidak tepat menggunakan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 untuk mengklaim Blok Ambalat dan Ambalat Timur sebagai bagian dari kedaulatan negaranya, karena negeri jiran itu bukanlah negara kepulauan. "UNCLOS 1982 memang berlaku untuk semua negara  anggota

PBB, tetapi penerapan konvensi hukum laut tersebut hanya bagi negara kepulauan (archipelago state). Malaysia kan bukan negara kepulauan," kata pengamat  hukum laut internasional, Nixon RC Willa di Kupang, Kamis (10/03). Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang mengemukakan pandangannya tersebut ketika ditanya mengenai sikap tegas Malaysia yang tetap menggunakan UNCLOS 1982 dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Indonesia di Blok Ambalat dan Ambalat Timur. Dalam konsep negara kepulauan (archipelago state), kata dia, tidak mengenal adanya istilah laut bebas, sehingga klaim  Malaysia  atas  Blok  Ambalat  dan  Ambalat Timur  sebagai  bagian   dari teritorinya, sangat tidak rasional. Ibid

Ditekankan lagi oleh Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno mengemukakan bahwa hingga kini antara Indonesia dengan Malaysia belum selesai menentukan batas wilayah laut, khususnya di Perairan Ambalat. "Malaysia dengan kita memang beda paham soal batas wilayah itu," katanya, seusai pelantikan perwira lulusan Pendidikan Pembentukan Perwira di Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal), Surabaya. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam dengar pendapat dengan DPR, mengungkapkan pasukan Malaysia masih kerap melakukan pelanggaran wilayah di kawasan Blok Ambalat. Menurut Kasal, kalau Indonesia menganggap bahwa kapal Malaysia melakukan pelanggaran batas wilayah, Malaysia juga menganggap kapal Indonesia demikian. Karena itu memang harus ditentukan batas wilayah. Kasal  mengemukakan bahwa  dua  pekan  lalu,  masalah  itu  telah ditindaklanjuti dengan rapat di Kementerian Politik hukum HAM yang diikuti Menteri Koordinator Polhukam, Menlu, Panglima TNI dan jajaran kepala staff angkatan bersenjata serta Kapolri. "Dalam rapat itu kita bahas bahwa Malaysia memang masih banyak melakukan pelanggaran di Ambalat, sementara ini kapal-kapal mereka hanya kita usir keluar melalui komunikasi atau kita giring," ujarnya. Ia mengemukakan, sementara ini perkembangan sitasi di wilayah itu sudah dilaporkan secara berjenjang dari Pangarmatim, Kasal, Panglima  TNI, Menhan dan kepala Menlu untuk dibuatkan nota diplomatik ke Malaysia. Mengenai kapal TNI AL yang berpatroli di kawasan itu, Kasal mengemukakan ada lima KRI yang memang selalu siaga. Kapal-kapal itu disiagakan dan setiap beberapa bulan sekali digantikan dengan kapal lainnya. Upaya yang ditempuh Negara Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) melakukan penyelesaian masalah garis batas landas kontinen  dengan  negara-negara  sahabat  dengan  semangat  good neighboorhood policy atau semangat kebijakan negara bertetangga yang baik di antaranya dengan negara sahabat Malaysia, Thailand, Australia dan India. Ibid

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau yang     mencapai 17.499 pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km2, serta panjang garis pantai yang mencapai 81.900 km.Arsana, I MA. (2007) Batas Maritim Antarnegara - Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 41. Dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah  laut. Implikasinya, hanya ada tiga perbatasan darat dan sisanya adalah perbatasan laut. Perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara diantaranya Malaysia, Singapura, Filipina, India, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste,  dan Papua Nugini.  Sedangkan untuk  wilayah darat,  Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km.1 Luasnya wilayah Indonesia yang berbatasan dengan sejumlah negara baik di wilayah darat dan laut memerlukan pengelolaan perbatasan yang komprehensif, baik  pengelolaan dalam lingkup keamanan dan penegakan hukum, serta pengelolaan perbatasan yang secara administratif terencana dan kebijakan pembangunan wilayahnya dapat berjalan secara sinkron antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang menaungi kota atau wilayah perbatasan tersebut. Hal ini sangat diperlukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan sejumlah persoalannya yang terkait dengan isu perbatasan. Gatra (2009) Malaysia Kembali Langgar Batas Wilayah. Diakses dari <http://www.gatra.com/artikel.php?id=126654> tanggal 15 November 2010.

Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (Coastal Baseline) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda. Namun ketetapan batas tersebut, yang merupakan warisan kolonial Belanda, tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia.  YPMI 2004. Membangun Daya Maritim Indonesia. Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia. 2004.

Negara-negara yang berbatasan dengan laut, termasuk Indonesia  memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial; sedangkan untuk zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen, negara memiliki hak-hak eksklusif, misalnya hak memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di zona  tersebut. Sebaliknya,     laut  lepas merupakan zona yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun, sedangkan kawasan dasar laut Internasioal dijadikan sebagai bagian warisan umat manusia. Ibid

Maka Konsep dari batas laut wilayah Indonesia telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 bahwa;
“Landas kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang di luar laut territorial,sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut territorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapaijarak tersebut, hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan  jarak  100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter.”

Walaupun Indonesia tidak menghadapi konflik perbatasan yang serius berupa bentrokan bersenjata dengan negara-negara tetangga. Namun sejumlah wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga masih terdapat sejumlah persoalan klaim wilayah perbatasan, yang masing-masing pihak merasa memiliki kekuatan hukum. Bahkan terkadang terjadi  sejumlah  insiden pelanggaran perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan laut, baik yang dilakukan oleh pihak sipil seperti nelayan dan pelanggar lintas batas sipil lainnya, sampai kepada aparat pemerintah atau keamanan masing-masing negara. Kondisi yang demikian mejadikan wilayah perbatasan terkendala untuk dapat dikembangkan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan pada karakteristik  wilayah perbatasan yang  nota  bene  seharusnya  memiliki intensitas tinggi dalam arus lalu lintas, manusia, barang dan jasa. Karena tanpa adanya kepastian hukum akan batas wilayah masing-masing negara, akan sulit untuk membangun suatu kerjasama antar aparat berwenang pengelola perbatasan. Hal seperti inilah yang kadangkala dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan litas negara. Yakni dengan memanfaatkan “loop hole” kelemahan kerjasama antar aparat serta adanya grey area yang menjadi sengketa perbatasan. Arsana, I MA, Op.Cit, hal 43

Dapat dikatakan  bahwa para bajak  laut yang  beroperasi di perairan  selat Malaka, antara lain juga memanfaatkan “grey area” sengketa perbatasan.  Sehingga walaupun kerjasama antar aparat keamanan perbatasan secara bilateral ataupun multilateral dilakukan, namun apabila sejumlah negara yang memiliki sengketa  tidak  mampu  menyelesaikan  sengketa  wilayah  perbatasannya,    akan menjadikan wilayah perbatasan sebagai derah operasi para pelaku kejahatan lintas batas negara (trans national border crime). Ibid

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui perpres No.12 tahun 2010, sebagai lembaga yang memiliki tanggungjawab utama  untuk mengelola perbatasan dengan leading sector Kementerian Dalam Negeri. Dimana dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan sejumlah instansi pemerintah lainnya seperti; Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Kehutanan, bertanggungjawab dalam menjalankan lembaga ini. Bahkan BNPP juga beranggotakan Menteri Koordinator Politik,  hukum dan keamanan,  serta  Menko

Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, masing-masing sebagai Ketua dan  Wakil Ketua dari BNPP. Dengan terlibatnya sejumlah  kementerian  dalam lembaga ini diharapkan tidak menjadikan BNPP sebagai lembaga koordinatif yang justru tidak memiliki kemampuan dalam menggerakan alur koordinasi dan implementasi kebijakannya. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Diplomasi Perbatasan: Strategi Indonesia Mengalahkan Klaim Malaysia dalam Perundingan” yang diselenggarakan oleh Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada pada tanggal 8 Desember 2010 di Yogyakarta

Karena fungsi koordinatif dari  BNPP  atas sejumlah instansi    pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola perbatasan diragukan dapat terimplementasikan dalam tataran operasional. Mengingat terdapatnya berbagai instansi yang selama ini merupakan stake holder bidang perbatasan kerapkali kesulitan dalam melakukan koordinasi satu sama lain. Hal ini antara lain diakibatkan oleh tumpang tindihnya penanggungjawab persoalan perbatasan, yang seharusnya dapat di definisikan dan dan dibagi tanggungjawabnya secara jelas berdasarkan pada ruang lingkup kerja masing-masing instansi yang antara lain dengan merujuk pada tanggungjawab perbatasan akan fungsi-fungsi CIQS (Custom Imigration Quarantine, and Security). Di sejumlah negara pengelolaan tanggu ngjawab CIQS terkadang berada dibawah suatu instansi utama yang memiliki kewenangan operasional seperti Home Land Security Department di Amerika Serikat atau Border Guard Hungaria, yang sebelumnya merupakan lembaga  tersendiri,  namun sekarang  berada  dibawah Kepolisian Nasional, yang mana Kepolisian Nasional Hungaria berada dibawah Kementerian Hukum. Ibid

Untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia saja terdapat sejumlah instansi yang harus berkoordinasi satu sama lain, seperti TNI AL, Kepolisian Air dan Udara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, dan Bakorkamla. Lantas dipelabuhan juga terdapat lagi instansi “berbeda” lainnya untuk mengurus arus masuk dan keluar manusia dan barang yang melalui moda transportasi laut, disitu  antara  lain  terdapat  petugas  Bakorkamla,  Polairud,   TNI  AL,   Imigrasi,

Karantina, Bea dan Cukai, serta Syahbandar Pelabuhan, yang masing-masing berbeda instansi atau kementeriannya. Ibid

Dengan begitu banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan, baik dari sisi pengelolaan keamanan maupun administrasi yang menyangkut pembangunan atau bahkan pengembangan perbatasan, maka tampaknya jika pengeloalan perbatasan dibebankan kepada BNPP yang merupakan lembaga koordinatif yang dipimpin oleh Menteri dalam negeri secara ex-oficio,  maka dapat diprediksikan  sulit untuk  dapat  berfungsi secara  optimal keberadaan lembaga ini sesuai dengan perpres. Ibid

Pengelolaan perbatasan di Indonesia memang tidak dapat dengan cara mencontoh secara mentah-mentah dari keberadaan lembaga pengelola perbatasan negara lain, namun contoh dari yang ideal juga bisa dijadikan referensi, seperti di Amerika Serikat, ataupun dari negara-negara yang melakukan reformasi di bidang manajemen perbatasan, terutama dari negara-negara post-authoritarian yang sebelumnya mengedepankan pendekatan militeristik seperti Hungaria atau  Rusia.

Salah satu contoh menarik adalah apa yang dilakukan oleh Rusia dalam mengatur mekanisme pengelolaan perbatasannya. Ibid

Batas Wilayah Indonesia dengan Malaysia Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment