Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 19 October 2015

Deklarasi Juanda Peraturan Pemerintah Tahun 1937 dan Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960

Deklarasi Juanda/Peraturan Pemerintah Tahun 1937 - Berdasarkan pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937"  maka  besarnya pemungutan atas pengeluaran krosok dari wilayah Indonesia tiap tahun takwin ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah. Sebagaimana diketahui, maka hasil pemungutan itu disediakan untuk pembiayaan Badan  Urusan Tembakau  Ordonnantie 1937" dan yang bertugas mengambil tindakan-tindakan untuk memperbaiki produksi,  pengolahan,  perdagangan  dan pasaran tembakau Indonesia didalam dan diluar Negeri. Kusumastanto, Tridoyo. Ambalat dan Diplomasi Negara Kepulauan  Republik Indonesia. http://www.kompas.com, diakseskan tanggal 19 Januari 2011

Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri  atas sekitar 18.000 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau itu terbentang dari timur ke barat sejauh 6.400 km atau sepadan dengan jarak London dan Siberia dan   sekitar 2.500 km jarak antara utara dan selatan. Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81.000 kilometer dan sekitar 80% dari wilayah ini adalah laut. Dengan bentang geografis itu, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 1,937 juta kilometer persegi daratan, dan 3,1 juta kilometer teritorial laut, serta luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 juta kilometer persegi. Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam suku, bahasa, dan budayanya. Secara fisik antar satu budaya dan budaya lain dipisahkan oleh  laut,  namun dari  sisi kemaritiman pemisahan  itu  tidak  pernah ada   karena seluruh perairan yang ada di Nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah. Dalam proses perkembangannya tingkat  integrasi dapat berbeda-beda baik secara geografis maupun secara  politis, ekonomis, sosial dan kultural. Basril, Chaidir ., 1992. Pengetahuan tentang Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, CV. Chitra Delima, Jakarta. hal 25

Laut, bagi kebanyakan suku di wilayah kepulauan kita, merupakan ajang untuk mencari kehidupan. Dari laut dapat dieksploitasi sumberdaya biota dan abiota, serta banyak kegiatan kemaritiman yang menjanjikan dan mempesona. Pada mulanya bertujuan mencari hidup dan mempertahankan hidup, pada akhirnya bertujuan mengembangkan kesejahteraan, atau dengan kata lain membangun kejayaan dan kekayaan dari kegiatan kemaritiman. Ibid

Keberadaan laut bebas di antara pulau-pulau di wilayah Negara   Republik Indonesia jelas sangatlah janggal. Bagaimana pun penduduk antara satu pulau dengan pulau lainnya masih satu bangsa, sehingga tidak mungkin sebuah negara yang berdaulat dipisah-pisahkan oleh laut bebas sebagai pembatasnya. Oleh sebab itu, mulai muncul gagasan untuk merombak sistem hukum laut Indonesia. Ibid

Dalam peraturan, yang akhirnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Djuanda, disebutkan juga bahwa batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya tiga mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik- titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah negara Indonesia pada saat air laut  surut.  Dengan keluarnya pengumuman tersebut,  secara otomatis Ordonantie 1939 tidak berlaku lagi dan wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan antara pulaupulau serta laut yang menghubungkan antara pulau-pulau tersebut.  http://www.facebook.com/note.php?note_id=164769430202602 diakseskan tanggal 19 Januari 2011

Dalam Deklarasi Djuanda terkandung suatu konsepsi negara maritim “Nusantara”, yang melahirkan konsekuensi bagi pemerintah dan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan serta mempertahankannya hingga mendapat pengakuan internasional. Deklarasi Djuanda merupakan landasan struktural dan legalitas bagi proses integrasi nasional Indonesia sebagai negara maritime. http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/07/14/teori-hak-lintas-damai-dan-pengaturannya-di- indonesia/ diakseskan tanggal 19 Januari 2011

Dengan  demikian,   Indonesia   menjadi  negara   kepulauan  dan  maritim terbesar di dunia. Memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 yang merupakan tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut itu terdapat sekitar 17.500 lebih dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Ibid

Deklarasi Djuanda secara geo-politik memiliki arti yang sangat strategis bagi kesatuan, persatuan, pertahanan dan kedaulatan serta kemajuan Indonesia. Deklarasi Djoeanda dapat disebut merupakan pilar utama ketiga dari bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga pilar utama tersebut adalah: (1) Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang merupakan pernyataan Kesatuan Kejiwaan Indonesia; (2) Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan  NKRI;  Delarasi Djuanda  13  Desember  1957  sebagai pernyataan Kesatuan Kewilayahan Indonesia (darat, laut dan udara). Ibid

Secara geo-ekonomi Deklarasi Djuanda juga strategis bagi kejayaan dan kemakmuran Indonesia. Sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan beraneka-ragam, baik berupa sumberdaya alam terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), sumberdaya alam yang tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, emas, perak, timah, bijih besi, bauksit,   dan   mineral   lainnya),   juga   energi   kelautan   seperti    pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa- jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut. http://mr-geo-mtsn.blogspot.com/2009/07/letak-indonesia.html diakseskan tanggal 19 Januari 2011


Sejak beberapa waktu lamanya telah dirasakan perlunya meninjau kembali penentuan batas laut wilayah sesuai dengan sifat khusus negara kita sebagai Negara Kepulauan dan kebutuhan serta kepentingan rakyat Indonesia, laut  wilayah sebagai bagian daripada wilayah negara yang terdiri dari wilayah daratan, lautan, dan udara merupakan bagian yang penting bagi negara Indonesia mengingat bentuk negara yang terdiri dari beribu – ribu pulau.

Penentuan batas laut wilayah (laut territorial / territorial sea) seperti termaktub dalam “Territoriale Zee en. Marieteme Kringen Ordonnantie 1939” (Staatsblad. 1939 No. 442) artikel 1 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa laut wilayah Indonesia  itu  lebarnya  3  mil laut diukur dari garis air rendah   daripada pulau-pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia, dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan perlu ditinjau kembali. http://gilangkurnia.blogspot.com/2009/04/v-behaviorurldefaultvml-o.html diakseskan tanggal 20 Januari 2011

Keberatan pokok terhadap cara penentuan batas laut wilayah yang disebutkan diatas adalah bahwa cara tersebut tadi kurang atau sama sekali tidak memperhatikan sifat khusus daripada Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan (archipelago). Menurut cara pengukuran laut wilayah yang selama ini yaitu dihitung dari baseline yang berupa garis air rendah, secara teoritis setiap pulau di Indonesia itu mempunyai laut wilayah sendiri (Kepulauan Indonesia terdiri dari lebih 13.000 pulau-pulau dari jumlah lebih kurang 3.000 yang didiami orang). Sekali pun beberapa pulau yang jaraknya 6 mil laut dianggap sebagai kelompok, namun dengan cara  pengukuran yang  berpangkal pada  “garis  air rendah”  masih akan tetap ada beratus‐ ratus atau  berpuluh-puluh / kelompok pulau   (tergantung dari lebar lautnya) yang mempunyai laut wilayah sendiri-sendiri. Arsana, I M. A.  (2008) Delineasi Batas Terluar Landas Kontinen Ekstensi   Indonesia: Status dan Permasalahannya, Bali Scientific Meeting 2008, Mapin, Bali, hal 38

Dapatlah dibayangkan bahwa keadaan itu sangat menyukarkan pelaksanaannya tugas pengawasan laut dengan sempurna karena susunan daerah yang harus diawasi demikian berbelit-belit (complicated). Wilayah udara yang strukturnya dengan sendirinya tak akan bersifat homogen pula. Kantong-kantong berupa laut bebas di tengah-tengah dan diantara bagian darat (pulau) dari wilayah Indonesia  ini menempatkan  petugas  dalam  keadaan  yang  sulit  karena    harus memperhatikan setiap waktu, apakah mereka ada didalam perairan nasional atau  di laut bebas. Karena tak bertindak mereka tergantung dari posisi mereka itu. Ibid

Dalam suatu peperangan antara dua pihak yang armadanya bergerak kian kemari di laut antara pulau-pulau Indonesia keutuhan kita terancam. Lalu lintas yang merupakan urat nadi daripada penghidupan rakyat antara satu pulau dan lain pulau, untuk kepentingan pengangkutan bahan kebutuhan sehari-hari yang sangat vital itu akan terputus atau terhenti, hak itu akan mengakibatkan  penderitaan rakyat di pulau pulau tersebut. Akibat suatu pertempuran laut diantara pulau pulau

Indonesia dengan senjata “nuclear” akan membahayakan penduduk pulau disekelilingnya “laut bebas” yang menjadi medan pertempuran itu. http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/28/opi4.htm diakseskan tanggal 20 Januari 2011

Deklarasi Juanda Peraturan Pemerintah Tahun 1937

Lepas dari risiko yang mungkin diderita oleh penduduk menjadi  pertanyaan pula bagaimana kita dapat mempertahankan netralitas kita dalam keadaan serupa itu Kesulitan pengawasan atas ditaatinya peraturan peraturan bea dan cukai. Imigrasi dan kesehatan juga dapat dibayangkan dalam struktur wilayah semacam itu Berdasarkan pertimbangan diatas perlu dicari pemecahan persoalan yang berpokok pada pendirian,  bahwa kepulauan Indonesia itu merupakan    satu kesatuan (unit) dan bahwa lautan diantara pulau-pulau kita merupakan  bagian yang tak dapat dipisahkan dari bagian darat (pulau-pulau) negara kita. http://www.kompas.com diakseskan tanggal 20 Januari 2011

Atas dasar pendirian ini maka laut harus terletak sepanjang garis yang menghubungkan titik ujung terluar dari Kepulauan Indonesia.

Untuk menjamin kelancaran perjalanan kapal dari dan keluar negeri yang sangat penting untuk kelancaran jalannya perekonomian kita dan untuk menyangkal tuduhan tuduhan negara negara lain bahwa kita menghalangi pelayaran bebas, perlu adanya jaminan bahwa lalu lintas yang damai di lautan pedalaman bagi kapal asing dijamin selama tidak membahayakan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. “Penentuan laut wilayah selebar 12 mil laut merupakan lebar maksimum menurut apa  yang dinyatakan dalam  naskah   (draft articles) yang disusun oleh International Law Commission pada sidangnya yang ke-8 tahun 1957. Sarwono Kususmaatmadja. “Membangun Daerah dengan Paradigma Baru”. Majalah Tempo. Edisi khusus akhir tahun. Desember 2007. hal 8

Perubahan penentuan batas perairan Indonesia seperti apa yang diajukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini juga mempunyai akibat yang penting di lapangan ekonomi. Dengan penentuan batas perairan  yang baru ini Indonesia akan mempunyai kedaulatan atas segala perairan yang terletak dalam   batas‐ batas   garis   luar   laut   serta   udara   dan   dasar   laut   dan tanah dibawahnya. Dengan demikian maka segala kekayaan alam yang terdapat didalamnya, baik yang berupa bentuk hidup hewani maupun nabati,  serta kekayaan alam lainnya berupa bahan mineral, baik yang sudah diketahui diwaktu sekarang maupun yang diketemukan di masa depan diselamatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia yang jumlahnya kian tahun kian bertambah. Ibid

Bagi    rakyat    Indonesia    yang    susunan    makanannya    tidak    cukup mengandung bahan protein, bahkan yang kadar protein  hewani  dalam makanannya tegolong paling rendah di dunia ini, sumber kekayaan yang   terdapat dalam perikanan tak ternilai besarnya. Terutama bila diingat, bahwa cara-cara lain untuk menutup kekurangan protein seperti misalnya perkembangan peternakan tidak mudah dilakukan disamping biayanya sangat mahal, maka sumber potensil didalam laut perlu dicadangkan dan dimanfaatkan. Teknik penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut lainnya pada bangsa Indonesia hingga dewasa ini serba sederhana sifatnya merupakan alasan tambahan bagi suatu tindakan  perlindungan dari sumber kekayaan itu. Ibid

Kekayaan alam yang berupa bahan mineral tidak kurang pentingnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Walaupun kini belum diketahui dengan pasti banyaknya terpendam di bawah dasar laut namun dapatlah dikatakan bahwa kekayaan itu sangat besar. Mengingat kekayaan pulau-pulau Indonesia akan bahan tambang seperti minyak tanah dan timah yang didapati didalam tanah pada wilayah daratan Indonesia maka dapat dipastikan, bahwa tanah dibawah permukaan laut yang  pada hakekatnya merupakan lanjutan wilayah daratan  juga mengandung bahan-bahan kekayaan itu. Boer Mauna, 2008, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global), Bandung, P.T Alumni, hlm. 357

Memuat Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia

Pasal 1
  1. Dengan perairan Indonesia dimaksud bagian wilayah negara yang terdiri dari air. Sebagai diketahui wilayah suatu negara atas mana negara itu mempunyai kedaulatan dapat meliputi:
    • wilayah daratan;
    • wilayah perairan;
    • wilayah udara
  2. Laut wilayah (laut terriotorial - territorial sea) adalah lajur laut yang terletak pada sisi luar daripada garis pangkal atau garis dasar. Garis pangkal atau garis dasar adalah garis darimana laut wilayah mulai diukur keluar. Laut wilayah pada sebelah luar ini dibatasi oleh suatu garis luar (outer-limit) yang ditarik sejajar dengan garis pangkal. Jarak antara garis pangkal (dasar) dan garis luar adalah 12 mil laut. Dengan demikian maka yang dinamakan laut wilayah itu adalah lajur laut (maritieme belt) yang lebarnya 12 mil laut dan dibatasi pada sebelah dalam oleh suatu garis dasar (garis pangkal = baseline) dan disebelah luarnya oleh garis luar (outer-imit) yang ditarik sejajar dengan garis pangkal itu. Negara Indonesia berdaulat atau laut ini, baik mengenai lajur itu sendiri yang terdiri dari air, dasar laut (seabed) dan tanah dibawahnya (subsoil), maupun udara yang diatasnya. Satu-satunya pembatasan atas kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai adalah adanya hak lalu lintas damai alam laut bagi kapal-kapal asing. Lalu lintas laut damai dalam laut ini adalah suatu hak yang dijamin oleh hukum Internasional.
  3. Perairan pedalaman Indonesia seperti dimaksud ayat ini adalah segala perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal dan terdiri dari laut, teluk,  dan  anak laut. Indonesia berdaulat penuh di perairan pedalaman, berlainan di laut kedaulatan  ini  pada   dasarnya   tidak   dibatasi oleh  lalu   lintas  laut  damai, walaupun Indonesia sendiri dapat dibatasinya dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran berdasarkan pertimbangan tertentu.


Pasal 3
  1. Jaminan bahwa perairan pedalaman terbuka bagi lalu lintas laut damai kapal- kapal asing perlu diadakan mengingat pentingnya lalu lintas di perairan pedalaman baik bagi kita sendiri (pelajaran niaga bagi keperluan perdagangan) maupun bagi masyarakat dunia. Perbedaan dengan lalu lintas laut damai kapal asing di laut (lihat pasal 1 ayat (2) diatas) adalah bahwa lalu lintas laut damai bagi kapal asing di perairan pedalaman ini merupakan suatu kelonggaran yang sengaja diberikan oleh Indonesia, sedangkan di laut lalu lintas laut damai bagi kapal asing itu merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum Internasional. Akibat dari perbedaan inilah bahwa Indonesia dalam perairan  pedalaman  dapat menabut kembali kelonggarannya yang diberikannya ini sedangkan lalu lintas laut damai di laut wilayah pada dasarnya tak boleh diganggu oleh negara pantai.
  2. Ketetntuan dalam ayat ini menggambarkan sifatnya lalu lintas kapal asing di perairan pedalaman Indonesia sebagai suatu kelonggaran. Ketentuan dalam ayat ini merupakan ketentuan operatif dari ayat (1) yang merupakan suatu prinsip.


D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Implementasi KHL 1982) tentang Negara Kepulauan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun    1996  tentang perairan Indonesia

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
  2. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah  di-kelilingi  oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
  3. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan  di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
  4. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairanpedalamannya.

Pasal 3

  1. Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
  2. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
  3. Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang ter-letak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa mem-perhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
  4. Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang ter-letak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indo-nesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

Pasal 7

  1. Di dalam perairan kepulauan, untuk penetapan batas perairan pedalaman, Pemerintah Indonesia dapat menarik garis -garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan.
  2. Perairan pedalaman terdiri atas : b. perairan darat.
  3. Laut pedalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah.
  4. Perairan darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai.

Tidak diterimanya konsepsi Negara Kepulauan dalarn Konperensi hukum Laut PBB I pada tahun 1958, Indonesia telah mengambil tindakan sepihak sebagai Negara Kedaulatan (Negara Nusantara) dengan mengumumkan UU No. 4/Prp/1960 dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1962 tentang Hak Lintas  Damai Kenderaan Air Asing.

Sejalan dengan perkembangan Hukum Laut Internasional yaitu dengan diterimanya konsepsi Negara Kepulauan dalam Konperensi Hukum Laut PBB III, maka pengaturan Negara Kepulauan mendapat pengaturan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 BAB IV pasal 46 sampai dengan pasal 54. Dengan demikian konsepsi Negara Kepulauan (Negara Nusantara) telah mendapat pengakuan secara Internasional Konvensi Hukum Laut 1982 ini telah diratifikasi Indonesia    dengan Undang-undang No. 17 Tahun 1985. Andreas  Pramudianto,  Perjanjian  Internasional  di  Bidang  Lingkungan  Laut yang Telah Diratifikasi    Indonesia,    1    Desember    2009, http://www.andreaspramudianto’s.blogspot.com diakseskan tanggal 19 Januari 2010  

Untuk menyesuaikan pengaturan mengenai Negara Kepulauan dengan KHL 1982, Indone8ia telah mencabut Undang-undang No. 4/Prp/1960  dan  mengga ntinya dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 16 tentang Perairan Indonesia. Pengaturan mengenai lintas damai bagi kapal-kapal asing dalam BAB III pasal 11 sampai dengan 17 sedangkan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan diatur dalam pasal 18 sampai dengan pasal 19.

Pada dasarnya pengaturan lintas damai dan lintas alur kepulauan di  perairan Indonesia adalah sama dengan UU No. 4/Prp/1960 dan PP No.8 Tahun 1962,  yaitu tujuannya untuk kepentingan keamanan, ketertiban dan     kedamaian

Negara Indonesia. Beberapa diantara perkembangan pengaturan lintas damai dalam Undangundang No.6 Tahun 1996, yaitu diaturnya lintas damai kapal asin yang bertenaga nuklir dan juga kapal-kapal yang mengangkut bahan-bahan yang berbahaya atau beracun. Lain dari pada itu diatur lebih lengkap pengaturan mengenai lintas alur laut kepulauan, dan skema pemisah lalu lintas.

Dapat dijelaskan pemberian lintas damai atau lintas alur kepulauan dalam UU No. 4/Prp/1960 hanya merupakan kelonggaran yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada kapal-kapal asing untuk mengurangi tantangan dari masyarakat untuk pengguna laut Sedangkan dalam UU No. 16 Tahun 1996 hak lintas damai atau hal lintas alur Kepulauan merupakan ketentuan KHL 1982 yang di implementasikan dalam pasal 18 dan 17 UU No. 9 Tahun 1996.

Dalam UU No.6 Tahun 1996 diperjelas mengenai pengertian wilayah Perairan Indonesia, yaitu terdiri dari laut tentorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman 9 pasal3 ayat 1). Istilah perairan pedalaman (perairan nusantara) dalam UU No. 4/Prp/1960 dan PP No.8 Tahun 1962 diganti dengan sebutan perairan pulauan Indonesia, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari pantai. Sedangkan pengertian perairan  pedalaman  Indonesia menurut UU No.6 Tahun 1996 adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Perairan pedalaman ini terdiri atas :

  1. Laut pedalaman
  2. Perairan darat

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Lintas Damai  dan  hak  alur kepulauan serta skema pemisah lalu lintas laut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah mengenai hal-hal tersebut untuk sementara sampat saat ini belum ada. Selama Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 1996 belum ditetapkan, maka peraturan pelaksanaan Undang-undang No.4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia tetap berlaku yaitu PP No. 8 Tahun 1962 sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini (UU No.6 Tahun 1996) (lihat pasal 25). Negara kepulauan", yaitu suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian "kepulauan" merupakan suatu gugusan pulau, perairan diantaranya dan  lain-lain  wujud alamiah, yang satu sama lain hubungannya demikian eratnya, di mana pulau- pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau secara historis dianggap demikian. (Lihat pasal 46).

Suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan ini. Perairan pada sisi dalam garis pangkal kepulauan merupakan perairan kepulauan, sedangkan perairan pada sisi luar garis pangkal kepulauan merupakan perairan laut teritorial dari Negara kepulauan itu. Di perairan kepulauan Negara kepulauan dapat menarik garis-garis penutup untuk keperluan penetapan batas perairan pedalaman. (Lihat pasal 47 dan 50).

Mengenai status hukum perairan kepulauan, bahwa kedaulatan suatu Negara kepulauan meliputi perairan kepulauan yang tertutup oleh garis-garis pangkal kepulauan yang disebut sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai Kedaulatan Negara kepulauan di perairan kepulauan ini meliputi ruang udara di atas perairan tersebut, dasar laut dan tanah di   bawahnya   serta   sumber   kekayaan  alam   yang   terkandung   di dalamnya.

Sebagaimana di laut teritorial, maka diperairan kepulauan (hak lintas damai) bagi semua kapal asing yang melalui pelayaran di perairan tersebut (Lihat pasal 49). Djalal Hasjim, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Binacipta, Bandung, 1998, hal 42

Dafatar Pustaka Makalah 

Deklarasi Juanda Peraturan Pemerintah Tahun 1937 dan Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment