Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 26 May 2016

Liberalisasi Perdagangan Jasa dalam Kerangka WTO dan Jadwal Komitmen, Prinsip Dasar GATS


Aturan Perundingan Uruguay Round WTO
Persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan (General Agreement on Ttarrif and Trade) yang kemudian disingkat dengan GATT merupakan suatu perjanjian perdagangan multilateral yang disepakati pada tahun 1948, yang tujuan pokoknya ialah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan  guna tercapainya  kesejahteraan  umat manusia.  Lebih  lanjut  GATT bertujuan untuk menjaga agar perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka supaya arus perdagangan dapat berkembang dengan mengurangi hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non tarif . Syahmin A.K, Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis), (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 41.


GATT menyelenggarakan putaran-putaran perundingan untuk membahas isu-isu hukum perdagangan dunia. Sejak berdiri (1947), GATT telah menyelenggarakan delapan putaran. Putaran terkahir Uruguay Round berlangsung dari kota Jenewa, Swiss. Pertemuan contracting parties GATT tingkat menteri yang diikuti oleh 108 negara, yang pertama kali dilaksanakan tanggal 20 september 1986 di Punta Del Este, Uruguay untuk meluncurkan perundingan perdagangan multilateral. Perundingan tersebut dilaksanakan selama 7 tahun, beberapa kali hingga selesai 15 April 1994 di Marakesh, Maroko yang kemudian melahirkan World Trade Organisation (WTO) yang memberikan pengaturan lebih lengkap dan konprehensif dibidang perdagangan. Rangkaian perundingan  ini  kemudian  biasa dikenal  dengan nama Perundingan   Uruguay round. Sejarah dan perkembangan GATT hingga Putaran Uruguay dalam buku: Huala Adolf dan A. Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum Dalam perdagangan Internasional, ( Jakarta; Rajawali Pers, 1995 ), hal 1-43.

Inisiatif meluncurkan Putaran Uruguay ini disebabkan karena tidak terlaksananya komitmen yang telah disepakati dalam putaran Tokyo (1979)Perundingan  yang  menghasilkan  ketentuan-ketentuan  yang  mencangkup   anti-dumping, subsidi dan ketentuan non-tarif atau masalah-masalah sektoral. Putaran Tokyo (1973-1979) menghasilkan enam kesepakatan yang tertuang dalam dokumen berjudul the Tokyo Round Codes.    dan GATT Ministerial Meeting tahun 1982. Setelah putaran Tokyo  diselesaikan  tahun 1979, terlihat bahwa apa yang telah disepakati dalam rundingan tersebut banyak sekali yang tidak dilaksanakan. Keadaan perekonomian dunia yang sangat buruk pada waktu itu tidak memungkinkan negara-negara peserta   putaran   Tokyo   untuk   secara   konsekuen   melaksanakan  semua komitmen yang telah disepakati dalam putaran Tokyo, terutama kesepakatan- kesepakatan  mengenai non-tarrif barrier. Syahmin A.K, Op.cit, hlm 202

Kemudian dalam rangka Uruguay round ini, sebagai pedoman untuk melakukan perundingan telah dirumuskan Deklarasi Punta Del Este yang merupakan suatu pegangan mengenai tujuan, substansi maupun cara-cara atau modalitas perundingan. H.S Kartadjoemena, Op.cit, hlm 202 Setelah putaran ini ditetapkan, para peserta segera membentuk suatu struktur perundingan (Negotiating Structure) guna menangani setiap aspek putaran ini. struktur ini pada pokoknya terdiri dari tiga badan utama, yaitu 
  1. The Trade Negotiations Committee (TNC) yang bertujuan untuk mengawal seluruh jalannya putaran; 
  2. The Group of Negotiations on Goods (GNG) yang bertujuan untuk mengawasi semua subjek pembahasan kecuali jasa; dan
  3. The Group of Negotiation on Service (GNS), badan yang bertujuan untuk mengawasi perundingan  bidang Jasa.  Syahmin A.K, Op.cit, hlm 204


Pada tanggal 15 April, 1994 di Marrakesh, Maroko, para menteri menandatangani hasil perjanjian Uruguay Round. Mengenai isi dari perjanjian tersebut, isi perjanjian putaran Uruguay terbagi dalam lima belas kelompok. Empat dari perjanjian tersebut berupa ketentuan baru dalam GATT. Teks Hukum Tersebut adalah Pengaturan Perdagangan Penanaman Modal (Trade Related Investment Measures atau TRIMs), Perdagangan Jasa (Trade in

Service), Perdagangan Hak Milik Intelektual (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), dan Pembentukan Organisasi Perdagangan Multilateral (Multilateral Trade Organisation). Sedangkan teks perjanjian lainnya seperti Rules  of origin, Pre-Shipment Inspection,  anti  dumping,  subsidi,  halangan- halangan teknis lainnya dalam  perdagangan  dan  lainnya  sifatnya memperkuat ketentuan GATT yang sudah  ada. Syahmin A.K, Op.cit, hlm 215-216.

Peter van den Bossche menyebut hasil Uruguay round dalam hal sebagai pembentuk WTO dalam buku mereka sebagai WTO Agreement. Perjanjian ini hanya memiliki 16 pasal dan menjelaskan secara lengkap fungsi-fungsi WTO, perangkat-perangkatnya, keanggotaannya, dan prosedur pengambilan keputusan. Tetapi dalam perjanjian yang singkat itu juga terlampir sembilan belas perjanjian internasional yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari WTO Agreement.Peter van Den Bossche (dkk), Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization), (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2010 ) hlm 3-4. Perjanjian mengenai liberalisasi perdagangan jasa kerangka WTO, melalui GATS diwujudkan dengan lampiran 1b.

Kartadjoemena dalam bukunya merangkum  beberapa  elemen  penting yang dihasilkan oleh Uruguay Round yang telah di tandatangani di Marakesh, MarokoH.S Kartadjoemena, Op.cit, hlm 41.. Salah satunya perjanjian umum di bidang jasa atau trade in service, telah disepakati sebagai kerangka umum, atau Framework Agremeent. Untuk menentukan aturan permainan yang berlaku untuk perdagangan   jasa. Perlu   di   tekankan   bahwa   sektor   jasa-jasa,   (yang   termasuk   jasa   perbankan,    jasa telekomunikasi, keuangan, konsultasi, parawisata, angkutan laut, udara, dan darat dan sebagainya) termasuk dalam naungan perjanjian ini.

Perjanjian pada Lampiran 1,2 dan 3 adalah perjanjian Multilateral dan mengikat seluruh anggota WTO. Lampiran 4 berisi dua perjanjian plurilateral yang mengikat anggota WTO yang secara tegas menyetujuinya. WTO Agreement, 95 persen berisi Schedules of Concession (Jadwal Konsesi   Dalam

Perdagangan Barang) dan Schedule of Specific Commitments (Jadwal Komitmen Khusus Dalam Perdagangan Jasa). Ibid, hlm 5.

Agenda Putaran Uruguay sangat luas sehingga menjadikan putaran perundingan ini yang paling ambisius dalam sejarah GATT. Tidak hanya meliputi perdagangan barang  (termasuk  didalamnya perdagangan  tekstil  dan  hasil pertanian yang sering menimbulkan sengketa) akan tetapi juga meliputi berbagai jenis jasa, trade-related aspects of intellectual property rights, trade related  investment measures dan  juga persoalan  safeguard yang  cukup pelik.

Semua ini merupakan topik penting  dan  sebagian  besar  sifatnya sangat teknis dan mengandung perubahan-perubahan yang  cukup  mendasar. Hata, Perdagangan Internasional dalam sistem GATT dan WTO, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2006)  hlm 5-6.

Dalam bidang jasa, walaupun kerangka perjanjian yang terurai secara lengkap dalam bentuk Framework Agrement dan beberapa perjanjian sektoral telah diselesaikan, perundingan masih tetap harus dilangsungkan untuk menentukan secara spesifik komitmen negara masing-masing dalam proses liberalisasi sektor jasa. H.S Kartadjoemena, Op.cit, hlm 32.

Khusus dalam menyusun komitmen untuk mengadakan liberalisasi dibidang jasa, masing-masing negara peserta harus merinci komiten yang  akan diterapkan dan selanjutnya akan didaftarkan dalam Schedule of Commitment negara masing-masing. Berkaitan dengan ini, dapat pula dikemukakan bahwa pihak negara-negara maju telah mengemukakan permintaannya terhadap Indonesia mengenai liberalisasi dibidang jasa-jasa yang merupakan kepentingan mereka. Indonesia berupaya mengakomodasi permintaan tersebut. Hal tersebut di Jakarta diselesaikan oleh Dirjen Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan, selaku  kordinator dari  instansi-instansi yang berwenang   dibidang jasa-jasa.  Ibid., hlm 40.

Jadwal Komitmen dalam Perdagangan Jasa (Schedule of Commitments)

Perjanjian dibidang jasa yang dihasilkan dalam perundingan Uruguay round terutama terurai didalam General Agreement on Trade in Service (GATS) yang merupakan kerangka Utama atau Framework Agreement. Dokumen utama ini mencakup aturan permainan yang berlaku secara umum bagi semua sektor dibidang   jasa-jasa.

Dalam GATS sebagai Framework Agreement tercantum prinsip- prinsip dasar yang merupakan landasan aturan permainan dalam perdagangan internasional dibidang jasa. Perjanjian umum ini sangat diperlukan sebagai kerangka yang secara sistematik menentukan cakupan  dari kegiatan yang diatur secara umum.  Ibid., hlm 232.

Definisi perdagangan jasa menurut GATS terdiri atas empat jenis yang tergantung pada pemasok dan konsumen pada saat transaksi dilakukan. Sesuai dengan Pasal I ayat 2 GATS disebutkan modalitas pasokan (Mode of supply):

“ For the purposes of this Agreement, trade in services is defined as the supply of a service:
  • from the territory of one Member into the territory of any other Member;
  • in the territory of one Member to the service consumer of any other Member;
  • by a service supplier of one Member, through commercial presence in the territory of any other Member;
  • by a service supplier of one Member, through presence of natural persons of a Member in the territory of any other Member.


Perjanjian dibidang jasa-jasa merupakan salah satu hasil utama dari putaran Uruguay, perjanjian ini merupakan perjanjian baru yang secara khusus dan lengkap yang menentukan aturan main dibidang perdagangan jasa-jasa. Perjanjian ini mempunyai cakupan yang sama luasnya dengan perjanjian dibidang barang (trade in goods) yang terurai di dalam perjanjian GATT yang dirumuskan pada tahun 1947 dengan berbagai penyesuaian-penyesuaian pada periode  selanjutnya.  Pada  bidang  jasa,  pada  akhir  Perundingan  Uruguay Round hasil yang dikeluarkan   adalah:  Ibid., hlm 234
  • Framework  Agreement
  • Initial Commitments.
  • Sektoral Annex, yang terdiri dari: annex untuk Article II Exemption, annex untuk Movement of Natural persons supplying Sevice, annex untuk financial Service, annex untuk Telecomunication, annex untuk  air Transportation  Service, dan  annex  Mengenai Negotiations on Basic  Telekomunications.
  • Ministerial Decisions dan Understanding, yang terdiri dari Decision ofI Institutional Arrangements for the GATS, Decisions on Certain Dispute settlement   Procedures  for  GATS,  Decisions   concerning  Pharagraph (b) of Article XIV, Decicion on  Negotiation  on  Basic Telecomunications, Understanding on  commitments  in  Financial Sevice,  Decisions Concerning


Kemudian untuk penerapan dalam pelaksanaan hasil dari perjanjian tersebut dalam bentuk langkah-langkah untuk menerapkan liberalisasi, diperlukan adanya Schedule of Commitments (SOC) yang dibuat oleh masing-masing negara peserta, yang secara eksplisit menyatakan komitmen negara-negara peserta pada sektor jasa-jasa. SOC yang merupakan bagian integral dari perjanjian, menyantumkan secara eksplisit  sektor-sektor yang terbuka serta   jenis-jenis transaksi yang boleh dilakukan oleh Foreign Service Provider atau pemasok  jasa asing. Ibid., hlm 244-245

Schedule of Commitments (SOC) yang dibuat oleh masing-masing negara peserta untuk menyatakan komitmen sektor jasa-nya dalam penerapan liberalisasi diatur dalam artikel XX ayat  (1):
Each Member shall set out in a schedule the specific commitments it undertakes under Part III of this Agreement. With respect to sectors where such commitments are undertaken..”

Kartadjoemena menjelaskan proses pengisian Schedule of Commitments     bahwa     dalam     perumusan     SOC,     tahap     pertama     adalah mencantumkan sektor-sektor dimana negara peserta bersedia melakukan komitmen. Setiap negara-negara peserta wajib menegaskan sektor-sektor yang akan dibuka atau telah dibuka terhadap pihak asing. Prinsip yang berlaku dalam teknik pengisian SOC adalah prinsip positive list.Ibid., hlm 245 Dengan demikian pada sektor dimana negara yang bersangkutan tidak bersedia untuk membuka dalam kerangka perjanjian, maka sektor tersebut tidak termasuk dalam daftar yang akan diliberalisasikan pada tahap itu. Dengan kata lain penunjukan mengenai  sektor-sektor  yang  akan  dibuka  menerapkan   prinsip positive list.

Setelah negara-negara peserta menyatakan sektor-sektor yang prinsipnya akan dibuka untuk pihak asing dan tunduk pada aturan permainan Putaran Uruguay, negara yang bersangkutan tersebut kemudian mencantumkan dalam Schedule of Commitment transaksi dan ruang gerak yang boleh dilakukan oleh Foreign Service Providers atau pemasok jasa asing dalam sektor yang ditentukan. Dengan kata lain, melakukan kesepakatan untuk menjadi bahan negosiasi untuk saling tukar menukar konsesi, antara negara yang bersangkutan dengan pemasok jasa asing. Apabila pembatasan kegiatan transaksi dalam sektor ini tidak tercantum, perjanjian menganggap tidak ada pembatasan atau larangan. Dengan kata lain dalam tahapan penyusunan Schedule Of Commitments, pembatasannya diterapkan dengan sistem negative list.

Pelanggaran dalam pelaksanaan komitmen yang telah dijanjikan dalam SOC akan menimbulkan sengketa. Apabila suatu    negara, melalui mekanisme penyelesaian sengketa dianggap melanggar, maka terbuka untuk negara lain untuk melakukan retaliasi yang dibenarkan oleh perjanjian. Apabila negara yang merasa dirugikan adalah negara yang memiliki kekuatan besar dibidang ekonomi dan perdagangan, bentuk retaliasi- nya juga terasa besar.Ibid., hlm 246

Prinsip-Prinsip Dasar GATS

Beberapa prinsip dasar di bidang Trade ini Goods (barang) dalam GATT diterapkan juga dalam konteks perdagangan di bidang Trade in Services (jasa) melalui kerangka perjanjian GATS. Berikut ini beberapa prinsip-prinsip dasar dalam liberalisasi jasa yang terdapat dalam GATS.

a. Most Favoured-Nation Treatment ( MFN )
Prinsip MFN merupakan sebuah asas bahwa bila ada kemudahan yang diberikan kepada suatu negara, maka kemudahan tersebut juga harus di berikan kepada negara lainnya. Ini juga merupakan prinsip utama dalam perdagangan barang yang ada dalam GATT yang juga di gunakan dalam perdagangan jasa (GATS). Syahmin A.K, Op Cit, hlm 184-185.

Sedangkan tujuan utama dari kewajiban perlakuan MFN adalah untuk menjamin kesamaan kesempatan atas jasa yang “sejenis” dan pemberi jasa ( service suppliers ) “sejenis” , tanpa memerdulikan asal atau tujuan dari jasa-jasa atau pemberi jasa dari anggota WTO. Sesuai yang tercantum pada Pasal II:1.

“ ..Each member shall accord immediately and unconditionally(Dalam GATS, MFN atau dikenal juga dengan prinsip non diskriminasi merupakan suatu kewajiban umum (general obligation). Kewajiban ini bersifat segera (immediately) dan otomatis (unconditionally). Prinsip ini tidak berlaku terhadap transaksi-transaksi komersial diantara anggota GATT yang secara teknis bukan merupakan impor atau ekspor “produk-produk” seperti pengangkutan internasional, pengalihan paten, lisensi, dan hak-hak tak berwujud lainnya atau aliran modal.) to services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that it accords to like services and service suppliers of any other country.”

Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Satu negara anggota yang bersangkutan boleh tidak menerapkan syarat tambahan untuk memeberikan keuntungan kepada negara anggota lainnya, dan anggota tersebut Prinsip ini tampak dalam Pasal 2 terkait pada perjanjian mengenai jasa. Singkatnya, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua Negara menikkmati keuntungan dari suatu kebijaksanaaan perdagangan. Namun demikian, dalam pelaksanaaannya prinsip ini mendapat pengecualiannya, khususnya dalam menyangkut kepentingan negaraa sedang berkembang. Jadi berdasarkan prinsip itu, suatu negara anggota pada pokoknya dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk jasa di negara anggota lainnya. Huala Adlof, Hukum Perdagangan Internasional, Op Cit, hlm 109.

b. Transparansi
Prinsip Transparansi ini diatur dalam pasal III GATS yang mewajibkan semua anggota mempublikasikan semua peraturan perundangan, pedoman pelaksanaan, serta semua keputusan dan ketentuan   yang berlaku secara secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan GATS.

“Each Member shall publish promptly and, except in emergency situations, at the latest by the time of their entry into force, all relevant measures of general application which pertain to or affect the operation of this Agreement. International agreements pertaining to or affecting trade in services to which a Member is a signatory shall also be published.”

Selain itu, juga diwajibkan untuk memberitahukan Council For the Trade and Service (salah satu badan dalam WTO) atas setiap perubahan atau dikeluarkannya peraturan perundangan yang baru yang berdampak terhadap perdagangan   jasa  yang  dicantumkan   dalam   SOC.  Pemberitahuan   ini minimal dilakukan sekali dalam setahun.Syahmin A.K, Op.Cit, hlm191-192. Notifikasi terhadap Council For the Trade and

Service diatur dalam Pasal III ayat  3:
“Each Member shall promptly and at least annually inform the Council for Trade in Services of the introduction of any new, or any changes to existing, laws, regulations or administrative guidelines which significantly affect trade in services covered by its specific commitments under this Agreement.”

Liberalisasi Perdagangan Jasa dalam Kerangka WTO

c. Peningkatan partisipasi negara yang sedang  berkembang  (Developed Country)
Secara prinsip sistem WTO tidak membedakan antara negara maju dan negara berkembang. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu kepada negara-negara berkembang diberikan perlakuan khusus. Hal ini dapat dilihat dari perlakuan  khusus  yang  diberikan  kepada  negara  sedang berkembang     dalam penyampaian SOC. Penyampaian SOC ini merupakan salah  satu  syarat  untuk dapat menjadi original member WTO (pasal 11 WTO). Kepada negara sedang berkembang   (least   developing   country),   Indonesia   tak   termasuk   kriteria  ini, diberikan waktu sampai dengan April 1995, sedangkan untuk negara lainnya batas waktu penyerahan adalah 15 Desember  1993.Ibid, hlm 192-194

Aturan-aturan dalam WTO Agreement telah memeberi aturan yang seimbang antara hak dan kewajiban bagi negara pesertanya. Bagi negara yang sedang berkembang, meskipun aturannya tidak jelas dan tidak member “muatan” yang jelas, tetapi yang penting aturan khusus untuk negara  yang  sedang berkembang sudah ada. Ketidaktegasan pengaturan untuk kepentingan negara sedang berkembang sebenarnya juga adalah kelemahan dari aturan WTO Agreement itu sendiri. Apabila negara berkembang tersebut memahami aturan- aturannya sehingga dapat memahami dan  memanfaatkan  aturan-aturan  tersebut  bagi kepentingan perdagangannya.

Selain itu, kepada negara sedang berkembang juga diberi kemudahan dalam rangka meningkatkan partisipasinya melalui perundingan SOC yang menyangkut; peningkatan kapasitas jasa dalam negeri dan efesiensi serta daya saing sektor jasa dalam negeri antara lain melalui akses kepada teknologi secara komersial, perbaikan akses terhadap jaringan distribusi dan informasi; dan liberalisasi akses pasar untuk sektor-sektor dan cara pemasokan yang menjadi kepentingan bagi ekspor negara berkembang, sesuai dengan Pasal IV ayat (1) GATS:

“The increasing participation of developing country Members in world trade shall be facilitated through negotiated specific commitments, by different Members pursuant to Parts III and IV of this Agreement”

Kemudahan lainnya yang diberikan kepada negara yang sedang berkembang adalah dalam rangka negosiasi selanjutnya untuk mebuka pasar. Kepada mereka diberikan fleksibilitas yang cukup untuk untuk membuka sektor yang lebih sedikit, melakukan perluasan akses pasar secara bertahap sejalan dengan situasi pembangunannya. (pasal XIX ayat (2) GATS).

“The process of liberalization shall take place with due respect for national policy objectives and the level of development of individual Members, both overall and in individual sectors. There shall be appropriate flexibility for individual developing country Members for opening fewer sectors, liberalizing fewer types of transactions, progressively extending market access in line with their development situation and, when making access to their markets available to foreign service suppliers, attaching to such access conditions aimed at achieving the objectives referred to in Article IV.”

Selanjutnya, dalam rangka membantu negara sedang berkembang,  negara maju diwajibkan untuk mendirikan  “contact  point”  untuk  membantu negara berkembang dalam mengakses informasi Aspek-aspek akses informasi dalam membantu negara berkembang, meliputi; Aspek komersial dan teknis dari pemasok jasa (commercial and technical aspects of the supply of services); Pendaftaran, pengakuan dan cara memperoleh kualifikasi professional (registration, recognition and obtaining of professional qualifications); dan Tersedianya teknologi jasa (the availability of services technology). (pasal IV (2)  GATS).mengenai pasar masing-masing  negara maju.

“Developed country Members, and to the extent possible other Members, shall establish contact points within two years from the date of entry into force of the WTO Agreement to facilitate the access of developing country Members' service suppliers to information, related to their respective markets..”

d. Liberalisasi  Bertahap
Liberalisasi bertahap tersebut dilakukan dengan mewajibkan semua angota WTO untuk melakukan putaran negosiasi yang berkesinambungan yang dimulai paling lambat lima tahun sejak berlakunya perjanjian WTO (sejak 1 januari 1995). Negosiasi tersebut harus dilakukan dengan mengurangi atau menghilangkan measures (ukuran) yang dapat berdampak buruk terhadap perdagangan Jasa. Meskipun demikian, proses liberalisasi harus dilakukan dengan tetap menghomati kepentingan nasional dan tingkat pembangunan masing- masing (Pasal XIX ayat(1) GATS). Ketentuan dalam pasal XIX dapat digunakan  oleh  negara  maju  untuk  menekan  negara  berkembang      untuk
melakukan perundingan selanjutnya. Syahmin A.K, Op.Cit, hlm 195

“In pursuance of the objectives of this Agreement, Members shall enter into successive rounds of negotiations, beginning  not  later than five years from the date of entry into force of the WTO Agreement and periodically thereafter, with a view to achieving a progressively higher level of liberalization. Such negotiations shall be directed to the reduction or elimination of the adverse effects on trade in services of measures as a means of providing effective market access. This process shall take place with a view to promoting the interests of all participants on a mutually advantageous basis and to securing an overall balance of rights and obligations.”

Komitmen yang telah diberikan dalam rangka perundingan putaran Uruguay, dan telah menjadi annex dari GATS, pada prinsipnya tidak boleh ditarik, diubah dan/atau dikurangi. Perbaikan hanya dimungkinkan apabila dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan komitmen. Penarikan dan/atau perubahan komitmen yang diberikan hanya dapat dilakukan dengan pembayaran kompensasi kepada anggota yang dirugikan (Pasal XXI   GATS).  Ibid, hlm 196
“..At the request of any Member the benefits of which under this Agreement may be affected (referred to in this Article as an "affected Member") by a proposed modification or withdrawal notified under subparagraph 1(b), the modifying Member shall enter into negotiations with a view to reaching agreement on any necessary compensatory  adjustment.”

e. Proteksi Terhadap Komitmen Khusus (Protecting Through Specific Commitments )
Dalam hal proteksi, perdagangan jasa berbeda dengan barang. Dalam perdagangan jasa, proteksi dengan menggunakan pembatasan tarif tersebut tidak bisa dilaksanakan karena jasa-jasa itu sendiri, sehingga tidak dapat dihambat melalui tarif. Oleh karena itu, proteksi yang dapat dilakukan dalam perdagangan jasa adalah dalam bentuk SOC yang dibuat masing-masing negara sesua dengan keadaan negara tersebut yang kemudian dirundingkan  dengan  mitra dagangnya. Ibid, hlm 186

SOC ini diatur pada bagian III yang terpisah dari bagian II GATS yang merupakan general obliagation. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Schedule of Commitment bukan merupakan automatic obligation, Tetapi merupakan specific obligation. Artinya yang menjadi kewajiban adalah sesuai  dengan yang tecantum dalam SOC negara yang bersangkutan. Dalam bagian III GATS mengenai komitmen khusus (specific commitments) dikenal  tiga  macam  komitmen, yaitu:
  1. Komitmen Akses Pasar ( Market Acces  )
  2. Komitmen Perlakuan Nasional ( National Treatment  )
  3. Perlakuan Tambahan ( Additional Treatment  )


Tiap SOC yang dibuat oleh setiap negara yang bersangkutan, tiga macam komitmen ini digabung menjadi satu paket prinsip yang terkandung dalam  SOC  tersebut. SOC  dari  masing-masing  negara sesuai dengan Pasal XX (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari GATS. SOC sebagai aturan main dalam GATS diterapkan oleh negara peserta, sesuai dengan Pasal XX paragraph 3; “ Schedules of specific commitments shall be annexed to this Agreement and shall form an integral part thereof.”

Kaitannya dengan komitmen kebijakan proteksi dalam komitmen khusus negara anggota, sesuai dengan pasal 6 aturan GATS/WTO diwajibkan membuat aturan nasional sesuai aturan WTO, dengan syarat aturan domestik harus transparan tidak menjadi beban bagi penyedia jasa, atau menurunkan kualitas jasa yang disediakan akibat diterapkannya prosedur/perizinan di  bidang  jasa  suatu  negara.

Dalam    pasal    6    ayat    4, Pasal 6 ayat 4 GATS, ; “Domestic Regulation”, “With a view to ensuring that measures relating to qualification requirements and procedures, technical standards and licensing requirements do not constitute unnecessary barriers to trade in services, the Council for Trade in Services shall, through appropriate bodies it may establish, develop any necessary disciplines.”    negara    anggota    WTO    diminta untuk mengembangkan disiplin-disiplin yang diperlukan untuk menjamin peraturan perundang-undangan nasional disebut dengan domestic regulation, Mahmul Siregar (dkk), Cabotage Principle Pada Regulasi Jasa Angkutan    dalam Perairan Indonesia dari Perspektif Sistem Perdagangan Multilateral WTO/GATS, Law Review Volume XII No.2, November 2012. Hlm 208.

Negara anggota membuka pasarnya untuk mitra  dagang negara anggota lainnnya yang dalam perumusan regulasinya berkewajiban untuk memperhatikan konsistensi atau syarat-syarat antara hukum nasional negara anggota tersebut dengan ketentuan yang ada dalam GATS yang dinyatakan melalui SOC. Prinsip ini bertujuan sebagai ukuran dalam tahapan liberalisasi dengan membuat batasan- batasan melalui SOC sesuai dengan aturan hukum nasional negara anggota. Dalam penerapan peraturan nasionalnya jangan sampai menimbulkan hambatan dalam perdagangan jasa.

Dengan demikian SOC tersebut mengikat bagi negara yang membuatnya. Dengan SOC ini, tercermin juga suatu prinsip, yaitu prinsip liberalisasi dalam perdagangan jasa dilakukan secara bertahap (progressive liberalization) sesuai dengan keadaan dan kemampuan negara masing-masing. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal XIX GATS.

f. Integrasi Ekonomi
Kerja sama regional telah lama dipandang sebagai pengecualian dari klausula MFN dalam perjanjian perdagangan. Meskipun demikian, WTO secara prinsip tidak melarang anggotanya untuk bergabung dengan organisasi kerjasama ekonomi regional atau mengadakan perjanjian liberalisasi perdagangan jasa antara dua atau lebih negara, asal saja memenuhi beberapa kriteria yang rinci dan kompleks sebagaimana diatur dalam pasal V GATS.

Pengaturan Mengenai Akses Pasar (Market  Acces)

Akses pasar atas jasa dari negara-negara lain ke dalam pasar anggota WTO dapat, dan sering terjadi, dihalangi atau dilarang masuk dengan berbagai cara. Seperti perdagangan pada perdagangan barang, perdagangan atas jasa juga merupakan subyek pembatasan. Produksi dan konsumsi jasa adalah subyek regulasi domestik yang sangat luas jangkaunnya. Hambatan pada perdagangan jasa utamanya merupakan akibat dari regulasi-regulasi nasional. Hukum WTO dan GATS khususnya, menyediakan peraturan disiplin pada  hambatan  perdagangan  jasa.    Pembedaan  harus  dilakuakan   antara hambatan terhadap akses pasar dan hambatan lainnya dalaam perdagangan jasa. Peter van Den Bossche (dkk), Op, Cit. hlm 35.

Peraturan atas hambatan pada akses pasar tercantum dalam pasal XVI GATS. Pasal XVI:2 GATS berisi sebuah daftar yang panjang mengenai hambatan-hambatan akses pasar. Daftar-daftar mengenai lima jenis pembatasan kuantitatif seperti pembatasan pada jumlah pemberi/pengirim jasa yang mungkin aktif pada suatu pasar tertentupembatasan pada jumlah total operasi jasa dan pembatasan pada partisipasi modal asing dalam perusahaan- perusahaan  pemberi   jasa.  dan   satu   jenis   ketentuan   yang menghambat pemberian jasa adalah bentuk-bentuk gtertentu dari badan hukum atau modal bersama (Joint Venture). Ibid. hlm 36.

Hambatan –hambatan akses pasar ini secara khusus menghambat akses pasar bagi jasa dan pemberi jasa asing. Tetapi, sering hambatan akses pasar membatasi akses untuk kedua belah pihak, baik jasa maupun pemberi jasa dan domestik. Oleh karena itu, tindakan non-diskriminasi juga tercakup dalam konsep  “hambatan  akses  pasar”.  Tetapi,  tindakan-tindakan    yang menghalangi akses pasar dengan menerapkan persyaratan seperti kualitas jasa atau kualifikasi pemberi jasa adalah bukan merupakan hambatanm untuk akses pasar dalam pengertian pasal XVI.

GATS tidak menyediakan larangan umum atas hambatan atas pasar yang tercantum pada pasal XVI. Ketika satu anggota membuat komitmen atas akses pasar, anggota tersebut mengikat diri pada tingkatan akses pasar yang telah ditentukan dalam Schedule of Specific Commitments (sesuai dengan pasal XVI:1) dan setuju untuk tidak menerapkan hambatan akses pasar manapun yang dapat memebatasi akses ke pasar melebihi dari tingkatan atas akses pasar yang telah ditentukan (Pasal XVI:2).

Pasal XVI 
(1); ”With respect to market access through the modes of supply identified in Article I, each Member shall accord services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that provided for under the terms, limitations and conditions agreed and specified in its Schedule.

(2); “In sectors where market-access commitments are undertaken, the measures which a Member shall not maintain or adopt either on the basis of a regional subdivision or on the basis of its entire territory, unless otherwise specified in its Schedule.”

Komitmen-komitmen atas akses pasar sering didampingi oleh persyaratan dan pembatasan (untuk jasa-jasa tertentu). Oleh karena itu, memungkinkan bahwa beberapa hambatan atas akses pasar diizinkan walaupun kenyataannya komitmen terhadap akses pasar telah dibuat atas sektor jasa tersebut. Komitmen atas akses pasar saat seperti yang dirundingkan pada Putaran Uruguay, tidak terlalu sulit dicapai. Hampir semua anggota WTO telah berkomitmen hanya untuk memelihara tingkatkan yang telah ada atas akses pasar.

Oleh karena itu tidaklah mengejutkan bahwa Pasal XIX GATS memanggil para anggota untuk memulai perundingan-perundigan baru atas perdagangan jasa, atau perundingan atas komitmen akses pasar (dan perlakuan nasional) tidak lebih lambat dari 5 tahun sejak berlakunya WTO agreement.


Ketentuan  Mengenai  Integrasi Regional

Ketentuan WTO juga mengatur mengenai pengecualian atas  integrasi regional.Pasal XXIV GATT 1994 untuk perjanjian integrasi regional berkaitan perdagangan barang dan pada Pasal V GATS, berkaitan  dengan  integrasi  regional  berkaitan  perdagangan  sektor jasa, memperbolehkan anggota WTO untuk melakukan perdagangan bebas dengan lebih cepat diantara  anggota-anggota  tertentu  yang membentuk suatu kelompok Kesepakatan integrasi regional (RIAs) telah menjadi isu penting dalam ranah integrasi ekonomi.(Proses integrasi ekonomi dilandasi oleh konsep dasar bahwa manfaat ekonomi yang akan diperoleh dari proses tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya atau resiko yang mungkin dihadapi apabila tidak terlibat dalam proses tersebut. Akan hal tersebut, banyak pengambil kebijakan mencoba menempuh kebijakan liberalisasi perdagangan atau mencapai integrasi ekonomi dengan negara lain. ) Kesepakatan tersebut, yang memberikan perlakuan khusus pada kelompok negara tertentu, telah memunculkan isu kompatibilitas kesepakatan tersebut dengan   GATT/WTO. Dalam studi yang dilakukan Sekretariat WTO (1995) menyimpulkan bahwa kesepakatan regional merupakan upaya untuk saling melengkapi ketimbang sebagai alternatif usaha untuk menciptakan perdagangan dunia yang lebih bebas.

Dalam beberapa tahun terakhir, perjanjjian integrasi regional antara anggota WTO semakin berkembang. Tetapi, terdapat suatu kekhawatiran banyaknya customs union Penyatuan beberapa negara dalam satu kesatuan, teori customs union oleh Viner, orang pertama yang meletakan dasar-dasar teori custom union yang mempresentasikan pokok-pokok teori tradisional integrasi ekonomi. dan area perdagangan bebas (Free  Trade  Area) yang pada hakekatnya mendiskriminasi anggota WTO yang bukan bagian    dari organisasi regional tersebut, yang dicurigai dapat menimbulkan ancaman terhadap sistem perdagangan multilateral.

Pada Pasal V GATS mempunyai persyaratan yang sama dengan Pasal XXIV GATT 1994. Menurut ketentuan ini, suatu tindakan yang seharusnya dilarang oleh GATS, dan yang terutama bertentangan dengan kewajiban MFN yang diatur dalam Pasal II GATS dibenarkan bila:
  1. Tindakan tersebut diberlakukan sebagai bagian dari sebuah perjanjian yang meliberalisasikan perdagangan di bidang jasa yang memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Pasal V.
  2. Jika tindakan tersebut tidak diperbolehkan, anggota WTO tersebut tidak dapat terlibat dalam perjanjian yang meliberalisasikan perdagangan di bidang jasa tersebut.


Dalam kenyataanya Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS seringkali diabaikan, meskipun setiap anggota WTO yang ingin membentuk suatu perjanjian integrasi regional berkewajiban untuk melakukan notifikasi dan komite di WTO yang menangani di bidang Regional Trade Agreement harus melakukan telaah agar sesuai dengan ketentuan WTO.


Daftar Pustaka Makalah Liberalisasi Perdagangan Jasa dalam Kerangka WTO 

Liberalisasi Perdagangan Jasa dalam Kerangka WTO dan Jadwal Komitmen, Prinsip Dasar GATS Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment