Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 3 October 2015

Golkar diBawah Kepimimpinan Akbar Tanjung Dalam Menghadapi Pemilu Pemilihan Presiden serta Peran Era Reformasi

Golkar di Bawah kepimimpinan Akbar Tanjung

Golkar Pasca Munaslub 1998

Kalau gerakan reformasi berpesta dengan kejatuhan Soeharto, tidak demikian halnya dengan Golkar. Kejatuhan membawa kemelut yang  tidak  tehindarkan. Kemelut ini mencerminkan tarik-menarik kepentingan yang sangat sengit dari berbagai faksi yang ada di orsospol tersebut. Munculnya faksi-faksi yang heterogen dalam organisasi ini adalah konsekuensi logis dari transformasi Golkar menjadi organisasi semi partai. Spektrum taksionalisme itu sangat beragam. Mulai dari unsur ormas pendiri, tentara, pensiunan tentara, ormas pendukung hingga tokoh baru yang dihasilkan oleh perluasan basis dukungan. Semuanya berkepentingan untuk membentuk wajah baru Golkar pasca kejatuhan Soeharto. Namun, kepentingan- kepentingan itu tampak belum menentukan wujud yang nyata. Yang lebih menonjol adalah kemarahan, disorientasi dan kebingungan menentukan sikap politik yang jelas. Suasana  seperti ini  menjadikan  isu-isu  konflik  tidak  berfokus.  Mulai dari gugatan sikap politik Harmoko, yaitu Ketua Umum Golkar periode 1993-1998, persoalan Eksistensi dewan Pembina, hubungan dengan pemerintahan Habibie saat itu, desakan mengadakan Munaslub, hingga pertarungan antar faksi memperebutkan kursi ketua umum.


Konflik panas pertama tentu saja mempersoalkan sikap Harmoko dalam mendorong percepatan kejatuhan Soeharto. Sikap itu menimbulkan sejumlah ketidakpuasan yang berujung pada keinginan mendongkel kepemimpinan. Harmoko secepatnya, tanpa harus menunggu Munas. Harmoko dituding harus bertanggung jawab atas kejatuhan Soeharto, mengingat is sebagai ketua DPR/MPR dan Ketua Umum Golkar tidak tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Tuntutan mundur Harmoko dirancang melalui ide menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa, atau Munaslub. Adalah Kosgoro atau Kesatuan  Organisasi Serbs Guna Gotong Royong, yang mendesak Golkar untuk segera melaksanakan Munaslub.  Kholid Novyanto, dkk. Op. Cit. hal.30-31

Munaslub Golkar  diadakan pada,  tanggal 9-11  Juli 1998.  Agenda  yang    di bicarakan adalah perubahan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar. Sedangkan masalah yang menyangkut perbaikan, pergantian maupun pengunduran diri pengurus DPP Golkar juga akan dibahas dalam Munaslub.

Pertarungan sesungguhnya mulai ter adi di kalangan elite Golkar dalam arena Musyawarah Nasional Luar Biasa. Dimana ter adi pertarungan antara dua, kubu, yaitu kubu Akbar Tandjung dan kubu Edy Sudrajat.

Pemilihan dilakukan dua tahap. Tahap pertarna, untuk mendapatkan calon ketua umum dengan dukungan minimal lima suara DPD. Dalam putaran pertama, Akbar Tandjung memperoleh 15 suara, Edy Sudrajat 11 suara, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, satu. suara. Dari hasil ini, Akbar Tandjung dan Edy Sudrajat dipastikan menjadi calon karena suara keduanya sudah memenuhi persyaratan pencalonan yakni minimal 5 suara DPD. Pada, tahap pemilihan ini, Akbar Tandjung terpilih dengan 17 suara, sementara Edi Sudrajat coma didukung oleh 10 suara.

Kemenangan Akbar Tandjung ini lebih karena, disebabkan oleh kecerdikan para pendukung Akbar Tandjung memanfaatkan situasi politik saat itu. Kubu Akbar mencitrakan diri sebagai kelompok reformis dan Edi Sudrajat terlanjur teropini sebagai loyalis Soeharto. Isu inilah yang terns berkembang dalam arena Munaslub. Terpilihnya Akbar Tandjung juga satu terobosan bagi usaha aktivis Golkar yang merangkak dari bawah. Akbar mempelopori kehadiran dan berkiprah di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 1973, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), sampai terpilih menjadi ketua umum Golkar. Dengan karier  seperti  itu,  sosok  Akbar  Tandjung dianggap  sebagai  simbol  kemenangan  jalur G (Golkar). Karena is lahir dan besar di lingkungan Golkar. Ibid, hal. 49.


Restrukturisasi Internal dan Konsolidasi Organisasi

Perombakan Struktur Organisasi

Setelah terpilihnya Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Golkar, dan terbentuknya kepengurusan pusat Golkar. Maka banyak peker aan rumah yang hares diselesaikan oleh Akbar Tandjung dan jajaran pengurus Golkar. Salah satunya adalah perombakan struktur organisasi.

Perombakan struktur organisasi Golkar merupakan salah satu aspirasi yang mengemuka dalam ajang Munaslub 1998. Perombakan struktur organisasi Golkar diawali dengan penghapusan Dewan Pembina karena sejak Munas Golkar 1978 telah menjadi institusi internal yang “sangat berkuasa”. Besarnya kewenangan  yang dimiliki oleh Dewan Pembina tersebut dengan sendirinya menjadikan ketua Dewan Pembina, sebagai figur yang paling penting dan berkuasa di Golkar. Pada perkembAgan selanjutnya, ketua Dewan Pembina terns berusaha mengendalikan Golkar secara penuh.

Dengan kewenangan yang dimilikinya, Ketua Dewan Pembina Golkar selalu berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategic Golkar, termasuk dalam persoalan yang sangat mendasar, antara lain penentuan kepemimpinan DPP Golkar dan penyeleksian daftar talon legislatif. Dengan mekanisme demikian, sangat jelas bahwa kewenangan Ketua Dewan Pembina yang sangat sentralistik ini telah mengakibatkan sangat  lemahnya otonomi pare kader  Golkar  dalam hal    penentuan kepemimpinan. Sebagai implikasi lebih lanjut, mekanisme demokrasi dalam penentuan kepemimpinan Golkar tidak bedalan. Akbar Tandjung., The Golkar Way, Op. Cit. hal. 165

Demikian halnya dengan seleksi daftar calon legislatif yang akan diajukan dalam pemilu. Dalam hal ini, beberapa kale presiders Soeharto yang sebagai Ketua Dewan Pembina melakukan intervensi. Dimana, proses yang umum dalam penentuan daftar caleg melibatkan tiga jalur A-B-G, dimana pemimpin ketiga jalur tersebut mengajukan name-name untuk dimasukkan kedalam daftar calon legislatif.

Penghapusan Dewan Pembina tersebut tidak memperoleh hambatan yang berarti dalam Munaslub Golkar 1998, karena kuatnya dfesakan pembaruan internal. Dalam persidangan komisi A Munaslub Golkar 1998 yang membahas masalah AD/ART organisasi, secara aklamasi peserta menyepakati penghilangan struktur Dewan Pembina di tingkat DPP, Dewan Pertimbangan di Tingkat DPD I dan Dewan Penasehat Golkar di Tingkat DPD 11. Ketiga unsur tersebut telah menjadi sumber persoalan utama Golkar, sehingga sudah selayaknya tidak lagi dimasukkan dalam struktur Organisasi Golkar. Penghapusan Dewan Pembina merupakan bagian penting dalam proses reformasi internal Golkar. Perubahan AD/ART yang dilakukan oleh pimpinan Golkar tersebut secara drastis merupakan tekad Golkar untuk memutus hubungan dengan sistem kekuasaan lama yang terpusat pada seseorang. Setidaknya bagi mereka, Golkar telah menghapus institusi yang mengakibatkan  ketidak mandirian organisasi  yakni  menghapus Dewan Pembina  yang  terlalu  dominan dan sangat eksesif. Struktur Dewan Pembina di Tingkat pusat, Dewan Pertimbangan di Tingkat I, dan Dewan Penasehat di Tingkat II kemudian digantikan dengan Penasehat dengan kewenangan lebih terbatas. Dimana di sebutkan, Dewan Penasehat  merupakan badan yang bersifat kolektif yang bertugasmemberi saran dan nasehat, baik diminta maupun tidak diminta, kepada pimpinan partai sesuai tingkatannya dalam menjalankan dan mengendalikan segala kegiatan dan usaha partai.

Berbeda dengan struktur Golkar dan Partai Politik di era Orde Baru yang membatasi kegiatan politik sampai ke tingkat desa karena adanya kebijakan politik massa mengambang (floating mass), struktur kepartaian di era reformasi menjangkau dari tingkat pusat (nasional) hingga tingkat pedesaan. Penasehat partai memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda dengan Dewan Pembina di masa lalu. Penasehat tidak memiliki kewenangan yang menentukan kebijakan partai melainkan hanya memberikan masukan dan saran-saran. Proses pengambilan keputusan partai ditentukan oleh pengurus structural partai di luar penasehat. Perombakan struktur kepengurusan Golkar dari tingkat pusat hingga ke tingkat terbawah berpengaruh pada mekanisme pengambilan keputusan partai yang lebih demokratis dan partisipasif daripada sebelumnya.Ibid, hal. 102 Lembaga Dewan Penasehat terbentuk pada Oktober 1998. lembaga barn ini terdiri atas 37 orang, satu ketua, tiga wakil ketua, satu sekretaris dan 32 anggota.

Pemutusan Jalur-jalur Pendukung

Selain perubahan struktur kepengurusan partai Golkar, langkah politico penting lainnya adalah pemutusan jalur-jalur pendukung Golkar. Pada masa Orde Baru Golkar di dukung oleh tiga jalur politik, masing-masing jalur A (ABRI), jakur B (Birokrasi), dan jalur G (Golkar) atau yang dikenal jalur ABG. Jalur A terkait dengan keterlbatan kalangan militer (ABRI, khususnya AD) dalam sejarah kelahiran dan pertumbuhan Golkar di era Orde Baru.

Menurut Ramli Aryanto, salah seorang pengurus DPD Partai golkar Sumatera Utara, sebenarnya kelompok-kelompok A (ABRI) dan B (Birokrasi) yang sudah tidak sepaham lagi dengan Partai Golkar “Baru”, dan sepakat di luar struktur partai.

“Pada saat itu kelompok-kelompok ABRI dan Birokrasi sudah merasa tidak sepaham lagi dengan Partai Golkar, yang sudah mempunyai wajah baru pasca lengsernya Soeharto. Mereka menilai Golkar sudah tidak dapat legi memberikan perlakuan istimewa kepada mereka, seperti pada zaman Orde Baru dulu. Di tambah lagi adanya Undang-Undang tentang larangan bagi Abri dan Birokrasi (PNS) untuk tidak terlibat aktif di dalam partai politik. Dan Partai Golkar juga tidak mempermasalahkan kalau ABRI (Tentara) dan Birokrasi (PNS) masih ikut   bergabung  dengan  Golkar   asalkan  sudah  tidak   aktif   lagi    di kesatuannya atau kedinasannya, dengan kata lain sudah pensiun”.Wawancara dengan Ramli Aryanto, tanggal 4 Maret 2009.

Sebagai inisiator kelahiran Golkar, posisi militer (ABRI) di tubuh organisasi Golkar sangat istimewa. Tekanan politik yang cukup berat sebenarnya sudah muncul tatkala Habibie selaku presiders dan dewan pembina Golkar, memutuskan mengakhiri mekanisme jalur ABG.Kholid Novyanto,dkk. Op.Cit. hal.58 ABRI merupakan salah satu institusi yang menjadi sasaran kritik atau kecaman-kecaman elemen-elemen masyarakat prodemokrasi. Institusi ini dianggap oleh kelompok-kelompok tersebut sebagai salah satu elemen utama yang turut menyebabkan terpuruknya negeri ini. Peran dan fungsi militer selama Orde Baru dinilai telah menyimpang terlalu jauh dan menjadi kepanjangan Langan rezim otoriter yang lebih mengutamakan politik kekuasaan daripada menjunjung tinggi segi-segi profesionalisme.

Karena itu, salah satu isu yang banyak dipersoalkan pada awal reformasi adalah keterlibatan militer dalam politik. Isu ini berkembang menjadi salah  satu pokok pembahasan yang krusial dalam berbagai forum. Masalah keterlibatan militer dalam politik yang dijustufikasi melalui Dwi Fungsi ABRI menjadi topik yang paling Bering dipersoalkan seiring dengan bergulirnya reformasi dan demokratisasi. Berbagai kalangan prodemokrasi, termasuk mahasiswa, dengan lantang menuntut dihapusnya peranan politik militer melalui pencabutan konsep Dwi Fungsi ABRI. Konsekuensinya, seperti dalam sistem pemerintahan demokratis, tidak perlu ada lagi wakil militer di parlemen. Kursi-kursi di parlemen hanya untuk wakil rakyat yang terpilih melalui prose pemilu. Karena militer bukan peserta pemilu, dengan sendirina tidak berhak untuk memiliki kursi di parlemen. Pandangan seperti itulah yang banyak dituntut   oleh  kalangan  pro   demokrasi,   termasuk   beberapa  tokoh  nasional   dan intelektual.Akbar Tandjung., The Golkar Way, Op. Cit. hal. 136

Sementara itu, jalur Birokrasi hadir dan menguat ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 12 tahun 1969, tentang larangan bagi Pegawai Nageri Sipil (PNS) untuk ikut aktif dalam  partai politik. Peraturan tersebut mendasari kebijakan”monoloyalitas”, dimana aspirasi politik PNS harus disalurkan kepada Golkar. Dengan asas monoloyalitas tersebut, birokrasi telah menjadi instrumen politik Orde Baru.

Menurut H. Azhar Karim Lubis, tokoh Partai Golkar di Sumatera Utara, keterlibatan ABRI dan Birokarasi di jaman Pak Harto itu dianggap bagus bagi mereka.
“Sebenarnya keterlibatan ABRI dan Birokrasi pada zaman pak Harto itu bagus, dan itu tuntutan dari kelompok-kelompok tersebut agar dapat ikut aktif dalam politik dan memilih Golkar sebagai tempat penyaluran aspirasi politik mereka. Namun di era Reformasi ini, hal itu hares dipisahkan karena ini merupakan tuntutan zaman yang mendesak agar adanya netralitas terhadap kedua institusi tersebut”.Wawancara dengan H. Azhar Karim Lubis, tanggal 12 Februari 2009.

Ketika terjadi perubahan politik di Indonesia, dan desakan agar militer dan birokrasi netral dari politik, para pengurus Golkar yang di pimpin oleh Akbar Tandjung, segera menangkap fenomena tersebut dengan mempersiapkan langkah- langkah politik berkenaan dengan pemutusan hubungan dengan due jalur pendukungnya tersebut. Hal itu secara khusus dibahas dalam Munaslub, yang akhirnya disepakati untuk memutus  jalur  A (ABRI)  dan jalur  B (Birokrasi).  Dalam konteks ini, dapat dipahami apabila dalam perkembangan pembahasan RUU Bidang Politik pada Akhirnya Golkar menerima keputusan agar Birokrasi (PNS) berposisi netral secara politik, yang kemudian ditetapkan kedalam asas netralitas PNS. Asas netralitas tersebut juga berlaku bagi institusi TNI dan Polri.

Menteri Dalam Negeri saat itu, Syarwan Hamid, juga menyatakan dengan tegas bahwa jalur ABG sudah dihentikan. Pernyataan itu kemudian ditegaskan  dengan keluarnya UU No.2/1999 tentang Partai Politik. Seiring dengan keluarnya UU ini make Korpri, organisasi pegawai negeri sipil yang selama ini selalu mendukung Golkar, kemudian mengambil sikap membebaskan pilihan politik anggotanya. Pembebasan pilihan ini juga disusul dengan keputusan Derma Wanita, organisasi  para istri Pegawai Negeri, untuk tidak lagi bersikap monoloyalitas pada Golkar.

Dengan putusnya hubungan dengan jalur A dan jalur B tersebut, partai Golkar dituntut untuk menjadi partai politik yang mandiri dan tidak eksklusif Partai Golkar harus berjuang untuk menyusun kepengurusan dari tingkat pusat hingga ke tingkat terbawah dalam struktur kepengurusan partainya, tanpa melibatkan PNS dan anggota TNI/Polri yang masih aktif Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi partai Golkar,  mengingat  sebagian besar pengurusnya berasal dari unsur PNS yang   masih aktif,  khusunya  di daerah-daerah.Akbar Tandjung., The Golkar Way, Op.Cit. hal. 104

Namun  telah  menjadi  keputusan  politik yang tidak dapat di tolak lagi, dan Partai Golkar beserta jajaran pimpinannya harus menerima kenyataan tersebut.

Keterpotongan selanjutnya menyangkut aspek finansial. Sumber pendanaan merupakan faktor penting yang menyebabkan Golkar tidak mandiri selama kiprahnya di Orde Baru. Dari segi ketersediaan dana untuk menghidupkan jalannya organisasi, pendanaan Golkar selama Orde barn relatif terjamin. Ini tidak lepas dari eksistensi Golkar sebagai sebuah “partai pemerintah” dengan dana yang disokong penuh oleh kekuasaan. Selaina Orde Baru, soeharto selalu memberikan dukungan penuh keuangan Golkar melalui Yayasan Dana Abadi Karya (Dakab). Dukungan finansial itu   menjadi  salah  satu instrumen  pokok  Soeharto  dalam  menegakkan     struktur
ketergantungan Golkar pada figur sentral Orde Baru. Kholid Novyanto,dkk. Op.Cit. hal.59

Namun seiring jatuhnya Orde Baru, maka dana dari Yayasan tersebut pun ikut berhenti. Sebelumnya juga pasca Munaslub 1998, seluruh jajaran pimpinan Partai Golkar memang sudah mengkehendaki agar Golkar tidak lagi menharapkan pendanaan dari yayasan Dakab tersebut, dan itu sudah merupakan komitmen mereka untuk tidak lagi berhubungan dengan segala hal yang berbau Orde Baru termasuk masalah pendanaan tersebut. Inisiatif yang digunakan untuk mengatasi masalah pendanaan adalah mengoptimalkan pemasukan keuangan partai dari para anggota dan simpatisan. Selain di tingkat pusat, upaya penggalian dana para anggota dan simpatisan melalui fun raising juga di galang oleh para kader partai Golkar di daerah- daerah. Partai Golkar di daerah membuka rekening bagi para donator  dan sukarelawan  yang   ingin   membantu  keuangan   Partai  Golkar.  Potensi  dana   dari penggalangan kalangan internal ini ternyata memberikan hasil yang cukup berarti. Selain itu pendanaan dari pemerintah yang jumlahnya cukup besar juga diterima oleh Partai Golkar dalam bentuk "Bantuan Keuangan pada Parpol". Bantuan ini juga diterima oleh semua partai politik peserta pemilu 1999. Ketentuan itu sendiri diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 2001.Akbar Tandjung., The Golkar Way, Op. Cit. hal. 177

Musyawarah Daerah dan Konsolidasi Organisasi

Langkah strategic lain pasta Munaslub 1998 adalah melaksanakan musyawarah daerah (Musda) di seluruh Indonesia. Hal tersebut didasari oleh pertimbangan antara lain bahwa dengan melakukan Musda di seluruh Indonesia sesegera mungkin, Partai Golkar akan di topang oleh kekuatan jaringan organisasi yang telah siap untuk mengimplementasika paradigm baru partai, serta secara khusus mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu 1999.percepatan pelaksanaan Musda tersebut merupakan  bagian  dari penguatan  kelembagaan  (konsolidasi kelembagaan
vertkal) Golkar di era transisi.Ibid, hal. 104

Tingginya tekanan terhadap partai Golkar di sejumlah daerah menyebabkan gerak dan langkah politik partai tidak selincah era sebelumnya (Orde Baru). Para pengurus partai Golkar di sejumlah daerah merasa kesulitan untuk melakukan konsolidasi.  Namun,  seiring  dengan  membaiknya  situasi  politik dan menurunnya intensitas tekanan terhadap partai Golkar, proses konsolidasi kelembagaan partai menjelang Pemilu 2004 telah dapat bedalan secara lebih optimal.


Tantangan dan Konsolidasi Organisasi Pasca Munaslub

Dalam melakukan penataan kesisteman organisasi sesuai dengan paradigma baru, setelah Munaslub 1998, Golkar menghadapi berbagai persoalan internal, terutama berkaitan dengan ketidakpuasan beberapa kalangan terhadap hasil  Munaslub. Sejumlah pumawirawan ABRI, mengeluarkan pernyataan ketidakpuasan terhadap hasi Munaslub, karena pihaknya menilai terjadinya intervensi politik dari Depdagri, beberapa menteri, dan ABRI yang tidak konsisten dengan netralitas politiknya. Namun demikian, sejumlah sejumlah purnawirawan ABRI tidak menggugat hasil Munaslub secara hokum di pengadilan. Tetapi, dampak dari ketidak puasan tersebut amat berpengaruh didalam dinamika internal partai pasca-Munaslub. Hal tersebut terlihat, antara lain ketika beberapa pengurus baru DPP Partai Golkar, dengan alasan yang berbeda-beda, melakukan penolakan hasil Munaslub, dan mengundurkan diri dari kepengurusan.

Menurut H. A. Karim Lubis, keluarnya beberapa kader-kader Golkar tersebut pasca Munaslub 1998 maupun pada saat kepemimpinan Akbar Tandjung adalah hal yang wajar-wajar saja.
“Banyaknya kader Golkar yang keluar dari partai pasca Munaslub 1998 pada saat kepemimpinan Akbar Tandjung adalah hal yang wajar- wajar  saja.  Karena  memang  banyak  perbedaan  pendapat dijajaran  elite Golkar pada saat itu, dan memang Partai golkar sangat Menghargai perbedaan pendapat, dan jika ingin keluar dari partai silahkan saja. Terbukti hal itu tidak mengurangi kine6a partai golkar pada saat itu dalam menghadapi pemilu 1999 maupun pemilu 2004”.Wawancara dengan H.A. Karim Lubis, pada tanggal 12 Februari 2009.

Sebagai Ketua Umum, Akbar Tandjung telah berupaya untuk mengakomodasi berbagai elemen yang ada, termasuk personalia-personalia pendukung Edi Sudrajat. Pengunduran diri sejumlah pengurus tersebut tidak mengurangi keberagaman atas komposisi kepengurusan yang ada, dan tidak sampai menimbulkan krisis politik yang tajam di internal partai Golkar. Akbar Tandjung., The Golkar Way, Op. Cit. hal. 105

Dalam perkembangannya, seiring dengan upaya penegakkan disiplin organisasi dan peningkatan citra partai, DPP Partai Golkar memutuskan untuk memberhentikan 36 anggota FKP-MPR dan 5 anggota FKP-DPR/MPR, serta mengganti mereka dengan anggota-anggota yang baru. Terjadinya recall atas beberapa tokoh tersebut tidak dapat dilepaskan dari imbas persaingan politik Munaslub Golkar 1998. Menurut Akbar Tandjung, yang dilakukan oleh DPP Golkar tersebut bukan recalling, tetapi refreshing.

Gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang mengalami kekalahan dalam Munaslub dirasakan semakin menjadi ancaman serius. Gerakan mereka terkoordinasi dengan baik, sebagaimana terkoordinasikan ke dalam Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB), dan berupaya melakukan tekanan politik pada Golkar secara  terang-terangan.   Para  tokoh  yang   tergabung  dalam  GKPB   inilah yang kemudian di-recall menjelang SI-MPR 1998. Bagi partai Golkar tmdakan uu dilakukan untuk menghindari kemungkinan pembangkangan politik pada saat berlangsungnya SI MPR, sehingga membahayakan posisi B.J. Habibie. Dan Akbar Tandjung tidak mau mengambil resiko, karena kalau mereka tetap dipertahankan dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi hasil SI MPR.

Resistensi politik terhadap Partai Golkar pasca-Munaslub juga ditunj ukkan oleh adanya perubahan sikap politik berbagai organisasi pendukungnya. Dua organisasi pendukung Golkar, yaitu MKGR dan Kosgoro pun dilanda perpecahan. Di bawah pimpinan Mien Sughandi MKGR berubah menjadi partai politik. Sementara sebagian pendukung Kosgoro mendukung Edi Sudrajat mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Perkembangan politik juga mempengaruhi sikap politik organisasi-organisasi social kemasyarakatan yang pada masa Orde Baru menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar, seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, dan Pemuda Panca Marge. Beberapa pucuk pimpinan Pemuda Pancasila, misalnya, bahkan telah membentuk partai politik baru bernama Partai Patriot Pancasila    yang dipimpin oleh Yapto S. Soerjosoemarno. Ibid

Dengan demikian, pasca-Munaslub 1998, Partai Golkar dihadapkan pada fenomena pergeseran dukungan politik yang signifikan di tingkat organisasi, dan menghadapi realitas persaingan politik baru dimana beberapa, tokoh dan kadernya mendirikan partai politik  baru dan hijrah ke partai politik lain.  Kenyataan    tersebut membuat jajaran pengurus partai Golkar pasca-Munaslub harus beker a keras untuk mempertahankan eksistensi partai, dengan semakin dekatnya penyelenggaraan pemilu 1999. Demikian pule dalam pemilu legislatif 2004, Partai Golkar juga dihadapkan pada partai yang didirikan oleh tokoh yang pernah aktif di Golkar pada masa Orde Baru, yaitu PKPB. Namun, hasil pemilu 1999 dan 2004 secara empiris membuktikan bahwa partai Golkar masih tetap yang paling tangguh eksistensinya.

Konsolidasi Organisasi

Sepanjang 1998-2004, proses konsolidasi politik Partai Golkar antara lain dilakukan dengan melalui berbagai interaksi dengan lapisan akar rumput, terutama kader partai di tingkat kabupaten/kota. Pada, periode politik yang krusial menjelang pemilu 1999, Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung sangat intensif melakukan kunjungan ke berbagai daerah, melakukan perternuanperternuan dengan kader-kader Golkar. Dalam konteks ini, upaya Akbar Tandjung tersebut di lakukan juga dalam rangka memotivasi para kader Golkar di berbagai tempat, agar tidak mengalami demoralisasi, akibat banyaknya tekanan terhadap Partai Golkar.65

Menurut Ramli Aryanto, Golkar pada scat kepemimpinan Akbar Tandjung adalah sangat solid.
“Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung bisa, dikatakan sangatlah solid. Dimana Akbar Tandjung bisa bekeda secara kolektif dengan kader-kader Partai Golkar baik di pusat maupun di daerah sewaktu dia memimpin Partai golkar”.66

Dalam berbagai kunjungannya ke berbagai daerah, Akbar Tandjung Bering kali dihadang berbagai aksi penolakan dari massa anti-Partai Golkar, sebagaimana yang terjadi di banyak daerah yang is kunjungi. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi pemberitaan di berbagai media massa dan memunculkan banyak tanggapan dari berbagai kalangan. Bagi kader Golkar, tentu Baja peristiwaperistiwa anarkis dari massa, anti-partai Golkar tersebut memberikan kesan yang mendalam, bahkan traumatik. Di tengah arus anti-Partai Golkar yang demikian keras pada masa  itu, Akbar Tandjung berupaya mencegah agar kader-kader Golkar tidak patch semangat dan tetap percaya diri.

Di sisi lain, sebagi partai modern, konsolidasi organisasi dilakukan dengan mengupayakan tertib administrasi, yang antara lain dilakukan dengan mendata ulang keanggotaan partai. Dalam peraturan organisasi diperintahkan agar di semua tingkat kepengurusan partai Golkar menghimpun dan memelihara daftar anggota yang berada di bawah koordinasinya masing-masing. Setiap enam bulan sekali DPD II Partai Golkar melaporkan jumlah anggotanya kepada. DPD I, demikian pun setiap enam bulan sekali DPD I Partai Golkar berkewajiban melaporkan rekapitulasi jumlah anggota kepada DPP Partai Golkar.

Bagi jajaran pimpinan pusat Partai Golkar, pendataan tersebut amat  diperlukan dalam rangka mengetahui secara objektif seberapa jauh aktivitas pengurus dan seberapa besar kekuatan kader partai yang ada. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, menjelang pemilu 1999, Bidang Organisasi, Keanggotan, dan Kaderisasi (OKK) Partai Golkar, mengalami penyusutan hampir mencapai 21 persen dari jumlah anggota Golkar yang ada. pada Pemilu 1997, yaitu sebanyak 34 juts orang/kader. Berkurangnya jumlah kader Golkar tersebut merupakan konsekuensi logis dari perubahan politik yang penuh tekanan. Tekanan-tekanan politik yang terjadi di awal reformasi sedemikian intensif dan eskalatif, sehingga membuat banyak kader Golkar kehilangan kepercayaan diri.

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan perubahan iklim politik dan langkah-langkah sistematis kaderisasi pasca-pemilu 1999, jumlah kader Partai golkar terns meningkat. Pada. Rapim VI Partai Golkar tahun 2003, dilaporkan bahwa per 10 Oktober 2003 tercatat 7.405.566 kader. Dan perkembangan selanjutaya, per Maret 2004, tercatat naik  menjadi 14.732.556 kader, terdiri atas 2.145.547 unsur   pengurus struktural vertikal,  dan data anggota biasa sebesar  12.586.812 orang.Akbar Tandjung., The Golkar Way, Op. Cit. hal. 115   Dari   catatan tersebut terlihat adanya peningkatan gairah berpartai, seining dengan makin kondusifnya iklim demokrasi dan kompetisi kepartaian, di mans tekanan-tekanan politik khususnya yng bersifat fisik terhadap Partai Golkar sudah semakin berkurang, ditambah dengan meningkatnya rasa percaya diri para kader Golkar.


Konsolidasi organisasi Partai Golkar juga dilakukan melalui pembentukan organisasi-organisasi sayap, yakni  Angkatan  Muda  Partai  Golkar  (AMPG)    dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dari tingkat pusat hingga tingkat Kelurahan/Desa. Ide dasar pembentukan AMPG adalah untuk menghimpun dan memberdayakan kader-kader muds partai Golkar, sebagai kader-kader Partai yang militan dan berdedikasi tinggi, serta sebagai garda depan dalam menjaga martabat  dan kewibawaan partai Golkar. Sementara ide dasar pembentukan KPPG adalah untuk menghimpun dan memberdayakan kader-kader perempuan partai Golkar, sebagai kader-kader partai yang mandiri, berdedikasi tinggi dan mampu menyelenggarakan berbagai aktivitas sosial yang terkait dengan masalah-masalah keperempuannan dan kemasyarakatan.

Selain AMPG dan KPPG, dikembangkan pula badan-badan dan lembaga- lembaga fungsionl, seperti Lembaga Pendidikan Kader (LPK), Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP), Badan Informasi dan Komunikasi (BIK), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Keluarga Intelektual Muda Partai Golkar (KIMPG), serta Forum Komunikasi Tani Nelayan Karya Bangsa (FKTNBK). Sementara dalam rangka membangun potensi partai Golkar yang bersifat historis, seperti ormas SOKSO, Kosgoro 1957, ormas MKGR, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), Himpunan Wanita Karya (HWK), Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Al- Hidayah dan Satkar Ulama Indonesia, di lakukan komunikasi yang intensif.

Dalam perkembangannya, seiring dengan persiapan Partai Golkar menghadapi pemilu 2004, dibentuklah kelompok-kelompok kader (Pokkar) untuk menghidupkan dan mengembangkan jaringan kader partai Golkar yang tersebar luas. Tujuan  umum. dibentuknya Pokkar selain dimaksudkan untuk sebagai kepanjangan tangan Partai Golkar di masyarakat, juga untuk memungkinkan Partai Golkar memiliki akar    yang kuat   di  tengah  masyarakat.Ibid, hal. 118

Dengan  upaya  tersebut,  dimaksudkan  agar    Partai Golkarmenjadi semakin siap dalam menghadapi pemilu 2004, di banding dengan ketika menghadapi Pemilu 1999. dengan kata lain, menjelang Pemilu 2004 para pengurus partai Golkar tampak percaya diri, dibanding ketika menghadapi pemilu 1999.

Demokratisasi dalam Pengambilan Keputusan dan Pola kepemimpinan

Perubahan struktur kepengurusan Golkar pasca-Munaslub 1998 mengakibatkan ter adinya perubahan dalam mekanisme pengambilan keputusan yakni bersifat lebih demokratis, di mana Musyawarah Nasional (Munas)  merupakan  instansi pengambilan keputusan tertinggi organisasi. Sementara itu, dihilangkannya struktur Dewan Pembina yang memiliki kewenangan yang sangat istimewa membuat pola pengambilan keputusan internal partai menjadi demokratis. Pola ini dilakukan melalui forum-forum pengambilan keputusan yang partisipasif, dengan mengakomodasi berbagai masukan dari pengurus partai.

Mekanisme pengambilan keputusan di Partai Golkar ini terns berkembang sejalan dengan dinamika organisasi berdasarkan pertimbangan tentang pentingnya pengambilan  keputusan  politik  yang dilakukan  secara  demokratis,  sesuai  dengan reformasi. Pda masa Orde Baru, pemilihan Ketua Umum Golkar sangat ditentukan oleh Ketua Dewan Pembina, sedangkan pada Munaslub 1998 hak suara untuk memilih ketua umum diberikan pada DPD I (Provinsi) Golkar. Dalam perkembangannya, pada Munas VII 2004 Partai Golkar ingin lebih melibatkan  struktur partai yang lebih rendah dalam proses penentuan ketua umum partai. Untuk itulah pada   Munas   VII   tersebut   hak   suara   juga   diberikan   kepada   DPD   II (Kabupaten/Kota) Partai Golkar.Ibid.  Keputusan  tersebut  merupakan konsekuensi dari disepakatinya mekanisme perluasan partisipasi dalam proses politik yang demokratis.

Namun menurut Ramli Aryanto, Dewan Pimpinan pusat masih pengambil keputusan tertinggi.
“Dalam partisipasi hak suara, daerah sekarang sudah memiliki hak. Namun dalam penyerapan aspirasi daerah, belum semua terlaksanakan oleh DPP. Karena kan setiap daerah memiliki aspirasi yang berbeda-beda”.Wawancara dengan Ramli Aryanto, pada tanggal 4 Maret 2009.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh H. A. Karim Lubis, yang mana beliau mengatakan.
“Dalam pengambilan keputusan DPP masih tertinggi, namun dalam penyerapan aspirasi daerah sebagian besar sudah diperhatikan. Karena hal itu penting untuk melaksanakan konsolidasi partai untuk kearah yang lebih baik lagi”.Wawancara dengan H. A. Karim Lubis, pada tanggal 12 Februari 2009.

Sementara itu, perubahan secara mendasar atas pola pengambilan keputusan Partai  Golkar  juga menuntut  adanya  perubahan  pola  kepemimpinan  di dalamnya.

Sebagai partai politik yang demokratis, pola kepemimpinan Partai Golkar dituntut untuk bersifat demokratis. Kepemimpinan yang demokratis berlawanan dengan kepemimpinan yang otoriter, yang mempertahankan wewenangnya dengan cara memerintah dan memberi tabu pengikutnya spa yang hares diker akan tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu. Sejak terjadi perubahan mendasar dalam struktur partai, sebagai konsekuensi atas paradigma baru, sistem pengambilan keputusan partai senantiasa dilakukan berdasarkan pertimbangn-pertimbangan yang bersifat objektif, aspiratif dan transparan.

Kepemimpinan internal Partai Golkar juga menuntut keterampilan beradaptasi dalam merespon berbagai perubahan ekstemal partai. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar kepemimpinan sebuah organisasi modern bahwa organisasi yang ingin bertahan dalam perubahan-perubahan yang demikian cepat harus memiliki pemimpin yang dapat membuat perubahan internal menjadi seimbang dengan perubahan di luar Organisasi.

Dalam hal ini Ramli Aryanto mengatakan bahwa, kepemimpinan Akbar Tandjung itu sangat baik.
“Kepemimpinan Akbar Tandjung itu di Partai Golkar dalam periode 1998-2004 sangatlah bagus. Pemimpin yang baik dalam memimpin organisasi, hal itu sudah di buktikannya dalam memimpin berbagai organisasi. Dan sosok kader yang baik untuk menjalankan tugas-tugas      partai,     walaupun partai      Golkar      saat     masa kepemimpinannya itu banyak mengalami tekanan-tekanan  apalagi pada saat awal-awal reformasi”. Wawancara dengan Ramli Aryanto, pada tanggal 4 Maret 2009.

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam fase politik yang kritis di awal era transisi, Akbar Tandjung berupaya keras untuk menanamkan motivasi kepada para pengurus dan kader-kader partai agar tidak patah semangat atau mengalami demoralisasi, dan tetap percaya diri dalam menghadapi berbagai tekanan politik yang demikian keras. Selain itu, acara-acara temu kader yang bersifat massal diberbagai daerah juga dilakukan sebagai unjuk kekuatan politik Partai Golkar, sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan politik praktis. dan Akbar Tandjung yang sebagi Ketua Umum Partai Golkar periode 1998-2004, memang sangat aktif dalam melakukan konsolidasi partai dengan cara berkomunikasi langsung dengan para kader partai di berbagai daerah.

Seperti yang di ungkapkan juga oleh H. A. Karim Lubis, bahwa kepemimpinan Akbar itu bagus dan merakyat.
“Kepemimpinan Akbar Tandjung di Golkar pada waktu itu bagus, dimana sosok Akbar Tandjung itu sosok yang merakyat. Dan ia juga sering dan mau bertatap muka dengan kader-kader yang ada di daerah” .Wawancara dengan H. A. Karim Lubis, pada tanggal 12 Februari 2009.

Kepemimpinan Partai Golkar juga dapat dirasakan dalam menghadapi dinamika perubahan politik eksternal yang berimbas pada dinamika politik internal. Dalam fase politik yang kritis di awal era transisi, terlepas dari resistensiresistensi politik di internal Golkar, Akbar Tandjung merasakan tingkat soliditas organisasi partai Golkar  cukup  tinggi.  Dalam  rangka  memperkuat  soliditas  organisasi, ketua umum partai juga dituntut untuk mampu menjalankan pola-pola manajemen konflik  di internal partai. Sebagai pemimpin partai, Akbar Tandjung, dituntut untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang moderat dan senantiasa berupaya untuk menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan yang ada, serta mengedepankan tercapainya konsensus. Potensi konflik selalu ada didalam organisasi politik mana pun, tak terkecuali di internal partai Golkar, sebagai konsekuensi dari dinamika dan interaksi politik di dalamnya. Akbar Tandjung memahami bahwa potensi konflik tersebut selalu ada, maka ia berupaya mengambil sikap dan kebijakan politik yang bertujuan agar potensi konfliktersebut dapat terkelola dengan baik,   agar tidak menimbulkan konflik terbuka yang dapat mengancam soliditas organisasi.Akbar Tandjung., The Golkar Way, Op.Cit. hal. 121-124 

Dalam mewujudkan soliditas organisasi, hal-hal yang sudah menjadi keputusan bersama sebagai aturan main organisasi harus diikuti dan ditaati bersama. Dalam konteks inilah peran kepemimpinan yang tegas sangat diperlukan dalam rangka meneguhkan kewibawaan dan integritas organisasi. Dalam periode politik 1998-2004, di partai Golkar sendiri memang terdapat beberapa kasus yang terkait dengan hal tersebut. Kepemimpinan yang tegas merupakan gaya kepemimpinan  partai Golkar yang sesungguhnya, mengutamakan konsensus demi menjaga soliditas partai, tetapi kebijakan-kebijakan yang keras dan tegas bilamana perlu terpaksa dilakukan demi menjaga martabat dan wibawa partai.
Seperti yang dikatakan H. Azhar Karim Lubis, yaitu:


“Golkar pada saat itu tentu tidaklah sangat solid, karena di internal partai Golkar sendiri pada saat awal reformasi banyak bergejolak, karena perbedaan pendapat antar jajaran Pimpinan Pusat Partai. Dan memang pada saat awal reformasi partai-partai politik memang tidak ada yang solid, semua partai pada saat  itu harus    kerja
keras agar dapat meraih hasil yang maksimal, terutama partai-partai yang ada sejak Orde Baru termasuk Golkar”.Wawancara dengan H. Azhar Karim Lubis, pada tanggal 12 Februari 2009.

Paradigma Baru Partai Golkar

Upaya Golkar dalam melakukan penyesuaian diri terhadap reformasi adalah melakukan revitalisasi nilai-nilai dasar dan perubahan paradigma. Reformasi tidak hanya menyangkut unsur perbahan struktur politik, tetapi juga membawa nilai-nilai bare, seperti tuntutan demokratisasi, partisipasi politik, transparansi, dan keadilan sosial, yang kesemuanya ini menjadi tantangan series bagi Partai Golkar. Sebagai organisasi politik yang menyandang stigma buruk akibat kedekatannya dengan Orde Baru, yang banyak mendapat hujatan di era reformasi, jika ingin bertahan Golkar  hares mampu merespon perubahan nilai dan tatanan dalam kehidupan perpolitikan  di Indonesia. Akbar Tandjung., The Golkar Way, Op. Cit. bal. 187

Reformasi politik yang Bering ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto, selain membawa perubahan di berbagai aspek dalam pemerintahan, juga mengubah nilai-nilai lama dan munculnya nilai-nilai baru. Menguatnya aspirasi demokratisasi, reformasi di segala bidang kehidupan, keterbukaan, tata kelola pemerintahan   yang   bersih   dan   bertanggung    jawab,   supremasi   hukum      dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta pentingnya partisipasi  masyarakat merupakan sebagian dari nilai-nilai baru tersebut. Transisi demokrasi telah pula menyebabkan berbagai nilai dan tatanan politik lama yang tidak demokratis menjadi tidak relevan lagi.

Berkembangnya nilai-nilai demokrasi ini menjadi tantangan yang sangat  series bagi Partai Golkar, sebab merupakan fakta bahwa Golkar dalam sejarahnya merupakan bagian penting dari kekuasaan hegemonik Orde Baru yang otoriter dan antidemokrasi. Perubahan nilai-nilai ini pada awalnya disikapi secara beragam oleh elite Golkar. Hal ini sekurangnya terbukti dengan ter adinya fragmentasi yang kuat dan sikap pro-kontra dalam merespon reformasi. Beberapa pihak masih ingin mempertahankan nilai-nilai lama meskipun tidak demokratis, tetapi banyak juga yang dengan tegas menolak paradigma lama serta mendukung secara penuh reformasi yang sedang ben alan. Namun dernikian, seining dengan perubahan-perubahan yang tedadi di dalam Golkar, yang berpuncak pada Munaslub 1998, kepemimpinan baru    Golkar telah merumuskan visi dan perspektif yang lebih sejalan dengan nilai-nilai reformasi sebagaimana tercermin dalan konsep paradigma baru. Ibid, hal. 189

Munculnya dorongan kuat dalam internal Golkar untuk mengambil  sikap tegas mendukung demokrasi dan menyukseskan agenda reformasi ebenarnya bukanlah fenomena yang mengejutkan. Pada umumnya, untuk beberapa elite Golkar, berlangsungnya reformasi demokrasi dipahami bukan semata-mata sebagai  ancaman antara lain karena nilai-nilai demokrasi pada dasarnya telah tertanam pada diri beberapa elite Golkar, terutama ditataran kepengurusan pusat. Para tokoh ini sebenarnya memiliki komitmen dan berkeinginan untuk mewujudkan demokrasi, tetapi mendapatkan banyak kesulitan dan hambatan dalam mengaktualisasikannya. Sistem politik Orde Baru yang otoriter menyebabkan aspirasi-aspirasi demokrasi ini tidak mendapatkan ruang untuk berkembang.

Bukan hal yang mudah bagi pimpinan Golkar untuk meyakinkan masyarakat mengenai perubahan nilai dan paradigma dalam Golkar pasta Munaslub 1998. pada umumnya, masyarakat menanggapi proses transformasi nilai-nilai dalam Golkar secara skeptis, bahkan sins. Budaya Golkar masih diidentikkan dengan budaya politik orde baru yang tidak demokratis dan sentralistik. Masih kuatnya kritik dan kecaman dari elemen-elemen masyarakat yang di alamatkan pada partai Gokar, yang dinilai sebagai reinkarnasi dari Orde baru, merupakan resiko yang hares dihadapi. Kepemimpinan Partai Golkar sendiri menyikapi berbagai persoalan tersebut dengan sikap yang tidak reaktif dan emosional, serta menilainya sebagai dinamika demokrasi, sebab ditengah suasana politik yang kurang mendukung bagi eksistensinya Golkar, pendekatan yang persuasif dan menahan diri dari berbagai kecaman dan kritik akan lebih kondusif bagi kiprah Golkar ke depan. Tindakan nyat dalam mentransformasi nilai-nilai demokrasi di internal Golkar merupakan jawaban yang paling tepat untuk menepis  keraguan  dan  rasa skeptis  publik  terhadap  Golkar.  Langkah  inilah yang kemudian secara sunggih-sungguh dilakukan oleh kepemimpinan Golkar  yang   baru dibawah pimpinan Akbar Tandjung.

Perubahan paradigma dalam Golkar pasta reformasi tak terelakkan lagi, sebab struktur dan budaya politik lama (Orde Baru) yang berujung pada nepotisme, kolusi dan korupsi jelas-jelas tidak mendapat tempat di hati rakyat. Reformasi politik tahun 1998 telah mengakhiri hubungan patronase Golkar dengan kekuasaan. Pendek kata, Golkar perlu membangun jati dirinya yang baru dalam merespon berbagai perubahan masa transisi demokrasi. Untuk membangun kultur dan jati diri baru inilah kepemimpinan Golkar tanpa ragu-ragu menetapkan berbagai kebijakan  yang  progresif dan reformis, sebagaimana dirumuskan dalam konsep, paradigma baru. Ibid, hal. 192

Kepemimpinan partai Golkar hasil Munaslub 1998 menilai bahwa kebijakan yang paling mendesak dan pertama-tama harus dilakukan dalam iklim yang penuh tantangan keras tersebut adalah melangsubgkan transformasi internal. Perubahan  yang bersifat mendasar harus dilakukan dalam Partai Golkar dengan seluruh jajarannya, terutama pada tataran nilai-nilai dan budaya politik yang melandasi visi dan misi partaidalam era reformasi.dengan mewujudkan hal ini, kepemimpinna partai Golkar mengharapkan mute dan kualitas partai Golkar serta kadernya dapat meningkat ditengah persaingan yang makin kompetitif, selain akan tumbuh iklim yang lebih kondusif bagi partai Golkar sehingga dapat di terima oleh berbagai komponen pendukung demokrasi lainnya.

Transformasi   nilai-niali   demokrasi   ini   terns   berlangsung   terutama dala dimensi internal Golkar. Ketika Golkar akan mendeklarasikan dirinya menjadi Prtai Golkar, salah satu hal yang ditegaskan adalah bahwa Partai Golkar ini  berbeda dengan Golkar Lama di bawah kekuasaan Orde Baru. Kepemimpinan baru Golkar hasil Munaslub 1998 telah menegaskan transformasi dalam nilai-nilai dan budaya politik. Paradigma baru merupakan rumusan yang sangat jelas dari transformasi nilai dan budaya politik Partai Golkar.

Paradigma baru ini, setidaknya menurut jajaran pimpinan Partai Golkar, muncul di saat yang tepat, ketika para keder Golkar mengalami berbagai kesulitan  dan keterbatasan dalam menjawab secara tepat arus reformasi demokrasi yang berjalan. Salah satu implikasi dari demokratisasi ini adalah runtuhnya  paradigma lama yang lekat dengan otoritarianisme dan semangat anti demokrasi sebagaimana beanyak terlihat dalam praktek politik Orde Baru. Paradigma Baru partai Golkar juga memiliki signifikansi penting  sebagai  hasil  penyesuaian dan  kontekstualisasi nilai-nilai dasar Gokar dalam lingkungan baru era Reformasi. Ibid, hal.222

Ada dua hal penting dari dirumuskannya gagasan konsep paradigma baru tersebut. Pertama, keinginan untuk memutus hubungan dengan masa Orde Baru. Hal itu tercermin dalam otokritiknya dengan menyebut pecan masa lalu Golkar sebagai mesin politik dan "partainya penguasa". Golkar tampaknya menyadari bahwa pada mass Orde Baru, organisasi ini hanya dijadikan slat legitimasi penguasa. Munculnya otokritik-otokritik  seperti  ini  dalam  dokumen  resmi  menandakan  bahwa    Golkar sungguh-sungguh hendak mengubah diri, memutar haluan atau orientasi organisasi secara drastis.
Kedua, dokumen resmi itu pula menyebutkan obsesi Golkar untuk menjadi partai politik yang modern dalam pengertian yang sesungguhnya. Partai modern itu kurang lebih didefenisikan sebagai partai yang “mandiri, demokratis, kuat solid, berakar dan responsif'. Lebih tegasnya, kemandirian itu diwujudkan secara internal dalam bentuk mengimplementasikan secara ketat prinsip” kedaulatan di tangan anggota dengan menyusun suatu mekanisme keputusan secara bottom-up. Sedangkan secara eksternal adalah tidak  menggantungkan diri pada penguasa atau   pihak-pihak
lainnya.Kholid Novyanto,dkk. Op. Cit. hal.61

Permian Akbar Tandjung dalam melahirkan paradigma baru ini sangat menonjol. Menjelang dan pada saat berlangsungnya Munaslub Golkar 1998, Akbar Tandjung berulang kali menyerukan perlunya Golkar merumuskan suatu paradigma baru supaya dapat terns bertahan (survive) dalam pergolakan politik masa transisi demokrasi. Setelah menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung gencar mensosialisasikan konsep paradigma baru ini dalam berbagai kesempatan. Semangat untuk menjadikan Golkar sebagai partai yang reformis disampaikan dalam berbagai acara yang melibatkan kader Partai Golkar di berbagai penjuru  Indonesia.Akbar Tandjung., The Golkar Way, Op. Cit. hal.224

Istilah  “paradigma  baru”  tidak  pelak  lagi  menjadi ungkapan  yang  sangat populer ketika itu.
Dalam hal ini H. Azhar Karim Lubis, berpendapat paradigma baru partai Golkar salah satu yang dapat membuat partai Golkar dapat bertahan sampai sekarang ini.
“Perubahan paradigma yang dilakukan oleh partai Golkar pada masa kepemimpinan Akbar Tandjung, merupakan salah satu  faktor juga yang membuat Golkar bisa dapat terus bertahan sampai   sekarang
ini, selain basis-basis massa Golkar yang masih ada dan tetap setia  pada Golkar”.Wawancara dengan H. Azhar Karim Lubis, pada tanggal 12 Februari 2009.


Hal senada juga di ungkapkan oleh Ramli Aryanto, dimana ia mengatakan:
“Dengan dilahirkannya paradigma baru partai Golkar dimasa reformasi dan meniggalkan paradigma lama,partai Golkar dapat terus bertahan hingga saat ini. Dan Golkar benar-benar telah menjadi partai yang reformia yang memiliki nilai-nilai baru yang demokratia”. Wawancara dengan Ramli Aryanto, pada tanggal 4 Maret 2009.

Sejauh mana berlangsung perubahan dalam nilai-nilai yang mendasari Partai Golkar era reformasi dapat dilihat dari viai, miai, dan platform yang ditetapkan sebagai garia perjuangan partai Golkar era reformasi. Prubahan nilainilai juga dapat dilihat dari perubahan viai Partai Golkar yang dideklarasikan awal  era  reformasi, yang secara tegas mengutarakan kiprah Partai Golkar akan tetap sejalan dengan semangat reformasi, dan Partai Golkar telah memutuskan hubungan dengan nilai-nilai lama yang bersifat otoriter. Visi baru partai Golkar yang bersifat reformia  juga terlihat dari komitmen partai Golkar untuk menjadikan dirinya sebagai sebuah   partai politik yang terbuka, mandiri, demokratia, moderat solid, mengakar dan responsif. Nilai yang terkandung dalam viai tersebut secara Jelas menggambarkan bagaimana partai Golkar telah membuat langkah terobosan menjadi sebuah partai yang bersifat modern dan bukan lagi partai yang menggantungkan diri pada rezim yang berkuasa.

Untuk meyakinkan masyrakat luas tentang komitmen Partai Gokar menjalankan paradigma baru, dan tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai slogan kosong, apalagi sebagai kelanjutan Orde Baru, Akbar Tandjung menegaskan secara terbuka implikasi dan paradigma bare ini, yaitu bahwa Golkar harus menjadi partai yang mandiri dan putus hubungan dengan kekuatan lama. Akbar Tandjung., The Golkar Way, Op.Cit. hal.230

Dapat dilihat juga    bahwa perolehan suara partai Golkar pada 1999 dan 2004 tidak dapat dilepaskan dari berbagai perubahan dan langkah-langkah politik partai. Diman Partai Golkar memperkenalkan paradigma bare menjelang pemilu 1999, disertai dengan munculnya berbagai pernyataan dan kebijakan partai yang pro pembaruan (reformia). Dengan kata lain, ditengah berbagai hujatan dan kebencian sementara kalangan, partai Golkar terns berupaya menampilkan citranya sebagai partai yang berorientasi kedepan dan pro perubahan.

Diaiai lain sebagai konsekuensi atas paradigma baru, partai Golkar juga telah melakukan penataan ulang atas struktur organiaasi dan kewenangankewenangan internal secara lebih demokratia, partiaipasif dan mampu memanfaatkan jaringan maupun infra struktur poolitiknya sampai ketingkat terbawah.


Menghadapi Pemilu 1999

Salah satu agenda besar yang harus di hadapi Golkar lainnya selain hal-hal yang sudah di sebutkan diatas adalah Pemilihan Umum 1999. Dan beberapa langkah yang dianggap strategic dilakukan Golkar untuk memngahadapi Pemilu tersebut. hal ini dianggap oleh Akbar Tandjung perlu dilakukan, mengingat  menjelang menghadapi Pemilu 1999 popularitas Golkar masih memprihatinkan, masyarakat memiliki citra buruk mengenai Golkar sebagai slat yang dikuasai oleh pemerintah dan ABRI. Golkar dianggap sebagai penyebab timbulnya KKN dan kriaia nasional pada saat itu.

Apel akbar menjadi pilihan yang strategic yang dilakukan oleh Akbar Tandjung. Melalui rapat besar yang dilaksanakan dalam ruang terbuka dengan  dihadiri oleh ratusan atau ribuan massa menjadi alai yang efektif, pertama, sebagai sosialiaasi arch barn partai, kedua, mengembalikan harga diri kader partai yang merasa tertekan oleh gerakan reformasi. Dengan menghadiri apel akbar tersebut, maka kader-kader partai bisa, menunjukkan eksiatensi diri, menunjukkan kepada publik bahwa kader partai pada dasarnya masih solid. Ekspresi ini diperlukan guns meng-counter lawan-lawan politik yang pada masa itu melakukan upaya siatematia penghancuran citra Golkar. Diaamping itu, ketiga, apel akbar dapat menjadi sarana efektif  konsolidasi  partai  menjelang  pelaksanaan  Pemilu  1999.  metode  ini layak dipergunakan,  karena,  metode  yang  sama,  juga  diterapkan  oleh  partai-partai lain.


Berdasarkan pertimbangan itu maka Akbar Tandjung merasa perlu melakukan acara apel akbar tersebut.Kholid Novyanto,dkk. Op. Cit. hal 76

Namun pada saat itu penolakan terhadap partai Gokar sangat gencar dilakukan oleh masyarakat di lapiaan grass root. Partai Golkar hares manghadapi tindakan- tindakan politik yang tidak dapat diterima oleh partai Golkar. Dimana, di setiap daerah terjadi aksi perobekan-perobekan atau pembakaran-pembakaran kantor Golkar di daerah-daerah. Dan hal ini juga menimpa Akbar Tandjung dalam melakukan kampanye di daerah-daerah, masyarakat yang menolak kehadiran Akbar Tandjung melakukan serangan-serangan bahkan menjurus sampai kekerasan fiaik. Tekanan- tekanan itu terns dirasakan oleh Golkar di berbagai daerah di Indonesia. Namun tidak demikian di kebanyakan daerah di wilayah Indonesia Timer, tidak tedadi tekanan- tekanan politik atau kekerasan-kekerasan yang dirasakan oleh Golkar diaana. Karena memang selama ini di wilayah Indonesia Timer Golkar memang cenderung memiliki basia massa yang banyak dari daerah tersebut.

Pelaksanaan pemilu pada tanggal 9 Juni 1999 akhirnya memberikan jawaban dari seluruh teka-teki. PDI-P mampu meraih suara terbanyak, dan memperoleh kursi di DPR sebanyak 153. sedangkan Golkar masuk ranking kedua, dengan j uml A kursi yang di dapatkan di DPR sebanyak 120.

Perolehan suara yang diraih Golkar cukup signifikan. Memang, bila dibandingkan dengan hasil-hasil pemilu Orde Baru persentase perolehan suara  Partai Golkar mengalami penurunan yang tajam. Namun demikian karena, suasana dan proses politiknya amat berbeda secara mendasar, berkurangnya suara Golkar secara drastia tersebut tidak dapat dijadikan ukuran kemerosotan dan kegagalan.

Perolehan dukungan suara partai Golkar dalam pemilu 1999 yang kompetitif dan demokratia berada diluar perkiraan banyak pengamat. Golkar diperkirakan tamat, karena kehilangan banyak dukungan. Nyatanya, Golkar masih meraup dukungan signifikan.

Dari kalangan internal, hasil Pemilu sangat menggembirakan. Membuktikan bahwa Golkar tidak habia sama sekali. Meskipun sejak 1998 hares menghadapi ancaman dan tekanan. Sementara itu, kalangan yang memusuhinya tentu saja kecewa. Perolehan suara Golkar yang cukup sig nifikan. tidak pernah bisa, di bayangkan apabila melihat keberhasilannya membangun opini penghancuran citra Golkar. Boleh jadi, upaya siatematia penghancuran citra Golkar malah mendatangkan simpati sebagian rakyat sehingga mereka tetap memilih Golkar.

Banyak faktor yang dapat menjelaskan keberhasilan Golkar. Namun, yang pasti, keberhasilan itu tidak terlepas dari kesabaran seluruh elemen Golkar dalam menahan menahan emosi menghadapi intimidasi, provokasi dan cemoohan yang berlangsung secara siatematia. Dan diaini peran Akbar Tandjung tak bisa dilepaskan. Di tengah hujan intimidasi, Akbar Tandjung memang tidak pernah terpancing untuk membalas  cara  serupa.  Sebaliknya,  ia  dapat  dengan  sabar  menenangkan   seluruh elemen partai Golkar agar dapat menahan diri.Ibid, hal. 101 Dan hasilnya adalah keberhasilan meraih peringkat kedua dalam Pemilu 1999.


Kepemimpinan Dalam Menghadapi Pemilu 2004

1. Pemilu Legialatif

Menghadapi pemilu legialatif 2004, kendala dan tantangan yang dihadapi Partai Golkar tidak sebesar, pada saat akan menghadapi pemilu 1999. situasi politik sudah berubah. Peluang Partai Golkar untuk memenangkan pemilu tampak  membesar. Sebagai partai modern, terbuka dan konsiaten dengan AD/ART yang ada, menjelang pemilu legialatif 2004, partai Golkar melakukan penjaringan pencalonan anggota legialatif yang dilakukan secara terbuka, dan melibatkan peran DPD provinsi dan DPD kabupaten. Seleksi caleg-caleg partai-partai politik peserta pemilu kali ini lain dengan sebelumnya, terkait dengan berubahnya siatem pemilu, dari sistem proporsional dimodifikasi menjadi sitem proporsional terbuka.

Pemilu legialatif diaelenggarakan 5 April 2004. pemilu 2004 memperoleh perhatian luas, mengingat siatemnya berbeda dengan sebelumnya. Pemilu legialatif merupakan ujian bagi partai politik untuk memperoleh kursi maksimal di parlemen. Beserta pada. pemilu 2004 tidak sebanyak pada pemilu 1999.

Menjelang dan selama masa kampanye pemilu legialatif 2004, Akbar Tandjung  kerap  mengokohkan dukungan  konstituen  Partai Golkar.  Sebagai Ketua Umum Partai golkar, Akbar Tandjung nyaris menggunakan semua waktu luangnya demi memperoleh hasil maksimal di pemilu 2004, tidak hanya di masa menjelang dan selama kampanye, tetapi bahkan sejak ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar.Ibid, hal.245

Pada kenyataannya,  pemilu  legialatif 2004  mencatat  perolehan suara  partai Golkar meningkat menjadi 24,5 juts suara, dibandingkan pada pemilu 1999. dibandingkan dengan partai-partai lain, jumlah perolehan dukungan suara partai Golkar adalah yang terbanyak.

Dengan perolehan dukungan suara tersebut, memang jumlah kursi Partai Golkar di DPR hasil pemilu legialatif 2004 bertambah 8 kursi, walaupun secara presentase sesungguhnya turun dari 26% mebnjadi 23,3%. Kemenangan partai Golkar tersebut membuktikan bahwa partai ini mampu mempertahankan dukungan secara relatif stabil.Akbar Tandjung., The Golkar Way, Op. Cit. hal.313

Namun menurut H. Azhar Karim Lubia, peolehan suara memang    bertambah tapi persentasenya menurun.
“Perolehan suara partai Golkar pada pemilu 2004 memang meningkat, tetapi persentase menurun, tetapi dalam perolehan kursi di parlemen,  partai  golkar  dapat  menambah  jumlah  kursi  di parlemen.

Sama seperti di DPRD Sumatera Utara, diman perolehan kursi bertambah sebanyak 2 kursi”.Wawncara dengan H. Azhar Karim Lubia, pada tanggal 12 Februari 2009

Hal senada juga di katakan oleh Ramli Aryanto:
“Memang pada pemilihan umum 2004 Partai Golkar dapat meningkatkan jumlah suaranya, tetapi segi angka menurun. Walaupun demikian partai Golkar dapat menambah kursi di parlemen.Wawancara dengan Ramli Aryanto, pada tanggal 4 Maret 2009.


Perolehan suara hasil pemilu 2004, menunjukkan keberhasilan Akbar  Tandjung dan segenap jajaran pemimpin partai Golkar, yang dalam lima tahun  terakhir telah bekerja keras sebagai partai politik modern. Bagi Akbar Tandjung, kemenangan pemilu merupakan kunci sukses bagi langkah berikutnya. Posiai politik partai Gokar menguat, mengingat partai ini memiliki anggota terbanyak di parlemen bila dibandingkan dengan partai politik lain.

Kemenangan Golkar dalam pemilu 2004 merupakan prestasi politik mengagumkan. Dalam lima tahun terakhir, khususnya setelah pemilu 1999, partai golkar telah mampu dirinya sebagai partai politik yang dengan cepat melakukan dan perubahan dan konsolidasi. Gejolak politik yang demikian dramatia, mampu di  hadapi dengan baik. Partai ini memang menghadapi banyak hujatan, cemohan, pelecehan dan tuntutan pembubaran diri. Tetapi semua itu bisa dilewati dengan baik. Dikatakan baik, karena partai ini terbukti masih eksia, mampu mengkonsolidasikan diri dengan baik di tengah gelombang badai politik.

Di banding dengan partai-partai lain, partai Golkar merupakan vermin partai politik modern yang benar-benar bekeda secara efektif, memiliki jaringan infrastruktur politik yang kuat, di tunjang oleh kepemimpinan Akbar Tandjung   yang ulet. Kerja keras Akbar Tandjung dan seluruh jajaran Partai Golkar membuahkan  hasil yang signifikan.

Setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan posiai Partai  golkar signifikan dalam pemilu 2004. Pertama, faktor akbar Tandjung. Faktor akbar tandjung sangat menentukan. Akbar dan Golkar tak bisa dilepaskan. la berkarir sebagai politiai Golkar sejak awal. Puncaknya, pada 1998 Akbar terpilih menjadi ketua umum. Jelas, Akbar memiliki panjang pengalaman di dunia politik. Posiainya sebagai ketua Umurn Partai Golkar, betul-betul efektif sebagai nakhoda yang mampu menggerakkan mesin partai sehingga berjalan dengan baik, bahkan dikala cuaca politik tengah memburuk. Akbar adalah sosok pemimpin politik yang rasional- kalkulatif, mampu menggerakkan partainya, tanpa hares terjadi personaliaasi politik yang berlebihan.

Kedua, infrastruktur politik partai Golkar yang kuat. Selma lima  tahun terakhir banyak cobaan menimpa partai ini. Banyak kantor partai ini di daerah di bakar oleh pihak-pihak yang menolak partai Golkar. Beberapa pengurus strategic mengundurkan diri dan mendirikan partai politik baru, dengan membawa sebagian sumberdaya politik Golkar. Dalam kondisi seperti itu, banyak pengurus dan kader yang semula ragu-ragu apakah tetap bertahan dan membesarkan partai Golkar, ataukah ikut pada partai-partai politik baru. Akbar Tandjung dikatakan be&sa dalam meyakinkan para pengurus dan kader dengan memberi motivasi.

Ketiga, “merek politik” Golkar sudah terlanjur “mengakar”, sehingga sulit bagi yang lain, yakni mereka yang semula kader Golkar mendirikan partai Politik sendiri, untuk melakukan klaim politik sebagai “Golkar yang sesungguhnya”.
Keempat, partai Golkar di untungkan oleh kondiai di lapangan, di mana masyarakat banyak mengeluh coal merosotnya tingkat social ekonomi mereka. Sebagaimana masyarakat merindukan “masa lalu” di zaman Golkar. Mereka melihatny secara sederhana: pada masa Orde Baru, tatkala Golkar berkuasa kondiai social-ekonorni tidak seburuk sekarang. Tema inilah yang tampaknya banyak dipakai oleh Partai Golkar untuk berkampanye. Di level bawah tema ini bisa sangat efektif
untuk kembali merebut dukungan. Kholid Novyanto,dkk. Op. Cit. hal.250.

2. Konvensi Calon Presiders Partai Golkar


Menghadapi pemilihan presiden secara langsung 2004 Partai Golkar menggagas dan memutuskan untuk menggelar konvensi politik yang bertujuan menjaring calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dilakukan sebagai respon perkembangan politik yang ada, khususnya demi kepentingan pemenangan pemilu 2004, dan melihat jauh ke depan, bagaimana partai ini menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi proses pendidikan politik dan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan menggelar konvensi, partai Golkar mempelopori satu proses pembaruan politik  yang menarik.

Menurut Akbar Tandjung, keputusan tentang diadakannya konvensi,  tidak lain, dalam rangka memberikan kesempatan secara terbuka kepada siapa saja, tokoh- tokoh nasional yang terpanggil untuk menjadi calon presiden. Kesempatan tersebut bisa di ikuti siapa saja, baik dari lingkungan partai Golkar, maupun luar partai. Menurutnya konvensi Partai Gokar, bukan etalase demokrasi, melainkan sungguh- sungguh merupakan cerminan dari keinginan Partai Golkar untuk memberikan kontribusi baiknya bagi bangsa dan negara.Ibid, hal.210 

Lewat pelaksanaan konvensi, partai Golkar dinilai paling maju dalam proses seleksi kepemimpinan. la tercatat sebagai satu-satunya partai yang memproses pencalonan presiden secara transparan. Para pengurus hingga di tingkat bawah bias menilai dan memutuskan siapa yang pantas di dukung menjadi capres Partai Golkar. Konvensi merupakan inovasi politik yang diharapkan mampu menjaring calon pemimpin masa depan secara obyektif. Dengan menetapkan mekaniame proses  seleksi capres secara transparan di internal partai, pelaksanaan konvensi merupakan terobosan berharga bagi tradiai pemilihan presiden secara langsung.

Gagasan pelaksanaan konvensi secara demokratia dan kompetitif dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, konvensi merupakan kulminasi dari proses demokratiaasi yang berlangsung dalam internal partai Golkar. Sejumlah tokoh nasional yang bergabung  dalam Partai Golkar  mengharapkan adanya  ruang dan kesempatan yang lebih terbuka bagi mereka untuk mengaktualiaasikan dirinya, termasuk kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional.

Kedua, aspek politik menyangkut kepemimpinan partai Golkar. Gagasan konvensi pertama kali dilontarkan oleh Akbar Tandjung terutama dalam merespon adanya aspirasi pengurus partai yang menyatakan bahwa calon presiden partai Golkar tidak otomatia ketua umum partai. Tawaran Akbar Tandjung tersebut mendapatkan sambutan antusias dari berbagai komponen partai Golkar dan kemudian dilanjutkan dengan    persiapannya    oleh   tim   terbatas    yang    membahas    perincian tekhnia pelaksanaannya. Akbar Tandjung., The Golkar Way, Op. Cit. hal.292

Bagaimanapun ide konvensi telah menarik perhatian banyak kalangan. Sementara itu, kebijakan partai Golkar telah mampu mengangkat citra positif partai ini. Banyak kalangan menilai, terutama di mata masyarakat, bahwa konvensi calon presiden yang dilakukan oleh partai Golkar merupakan cara yang demokratia untuk memilih presiden yang akan dicalonkan dalam pemilihan presiden. Artinya, banyak kalangan yang mengakui inovasi politik Partai Golkar tersebut merupakan "cara demokratia" untuk memilih presiden yang akan dicalonkan dalam pemilihan presiden  Ibid, hal.313

Inovasi politik yang dilakukan oleh partai Golkar melalui konvensi penetapan calon presiden secara demokratia terbukti berhasil mengangkat citra partai Golkar. Ini terlihat dari luasnya apresiasi masyarakat terhadap langkahlangkah demokratiaasi politik yang dilakukan oleh partai Golkar tersebut, dan partai Golkar mampu meraih tambahan dukungan suara Berta memenangi pemilu legialative 2004. Konvensi dengan demikian merupakan bagian terpenting dari proses demokratiaasi yang dilakukan oleh partai Golkar sejak Munaslub 1998 sampai Munas VII 2004 di Bali. Ibid, hal.343

Menurut  H.  A.  Karim  Lubia,  konvensi  yang  dilakukan  oleh partai Golkar memang terasa aneh.
“Konvensi calon presiden yang dilakukan oleh Partai Golkar pada saat itu memang terasa sangat aneh, karena ini merupakan hal bare yang dilakukan oleh partai Golkar. Namun terlepas adanya pro dan kontra, pelaksanaan konvensi yang di lakukan oleh partai Golkar tersebut  mampu  menunjukkan bahwa partai Golkar merupakan partai
yang demokratia kepada masyarakat, dan masyarakat kebanyakan mempercayai hal itu”. Wawancara dengan H. A. Karim Lubia, pada tanggal 12 Februari 2009.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Ramli Aryanto, Haman dia melihat dalam pelaksanaan konvensi tersebut, elite-elite yang bertarung belum menunjukkan sikap kedewasaannya dalam berdemokrasi.
“Memang benar kalu dikatakan dalam pelaksanaan konvensi  itu partai Golkar di bilang Partai yang demokratia. Dan mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Namun dampak dari pelaksanaan konvensi itu juga ada, yaitu elite-elite yang bertarung tidak menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, karena adanya money politics pada saat itu. Dan hal itu juga memberikan pembelajaran  politik   yang   buruk  bagi  kader-kader   Golkar   pada  khususnya  dan
masyarakat pada umumnya”. Wawncara dengan Ramli Aryanton , pada tanggal 4 Maret 2009.

Adapun maksud dan tujuan dari konvensi tersebut menurut pimpinan Partai Golkar adalah: Pertama, untuk mendapatkan calon presiden yang berkualitas serta didukung secara Was oleh segenap jajaran internal Partai Golkar maupun oleh masyarakat pada umumnya melelui prose yang demokratia, terbuka, jujur, adil, dan berkualitas. Kedua, membentuk citra positif partai Golkar sebagai partai yang menjunjung tinggi demokrasi, partai yang modern, terbuka, berpengalaman, berwawasan kedepan, dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan partai serta senantiasa konsiaten dengan semangat reformasi. Ketiga, sebagai upaya menghimpun dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh kader-kader terbaik bangsa, yang berasal dari dalam maupun luas  partai Gokar  yang  memiliki  komitmen  terhadap  viai,  mini,  platform  perjuangan    partai
Golkar, untuk menjadi calon presiden dari partai Golkar.Kholid Novyanto,dkk. Op. Cit. hal.215

Setelah melalui proses yang ditetapkan, muncullah nama-nama peserta konvensi salah satunya adalah Akbar Tandjung. Kepesertaan Akbar Tandjung dalam konvensi tak lain adalah karena dia Ketua Umum dan berhak untuk mengikuti konvensi. Selain itu Akbar Tandjung memiliki tiga alasan dalam mengikuti konvensi. Pertama, merupakan apresiasi terhadap usulan dan dorongan dari jajaran Partai Golkar Pusat dan daerah. Meskipun pada saat itu Akbar terkena kasus hokum yang masih di sandangnya, dorongan dari jajaran partai Golkar di pusat maupun daerah terns bermunculan. Ada sementara pihak yang berpendapat bahwa sebaiknya   Akbar tidak ikut dalam konvensi. Namun, tidak ada yang bisa yang melarang . mengingat kalangan luar Baja boleh mengikurd konvensi apalagi orang dalam.

Alasan kedua, merupakan upaya untuk memajukan pendidikan politik bagi seluruh jajaran pimpinan dan kader partai Golkar. Keikutsertaan Akbar dalam konvensi mengiayaratkan pecan bahwa, mekaniame demokrasi harus ditegakkan. Dalam konteks pemilihan presiden langsung, rakyatlah yang menentukan. Maka, partai politik perlu mempersiapkan calon-calon yang berkualitas. Dengan konvensi, mekaniame seleksi kepemimpinan terbaca, secara, transparan. Kemampuan dan kualitas calon terlihat. Dan menurut Akbar, tradiai konvensi menjaring calon pemimpin amat penting, mengingat kelak bukan hanya presidenyang dipilih secara langsung, tetapi juga, para kepala, daerah.
Alasan ketiga, Akbar Tandjung memiliki sederet pengalaman baik di bidang organiasasi, politik, dan pemerintahan. Sosok Akbar Tandjung bukan asing lagi, sederet pengalaman menghiasi karimya di kancah politik nasional. Ibid, hal.220 '00 Ibid, hal.219

Konvensi Nasional digelar pada 20 April 2004 di Jakarta. Hasil pemungutan suara, Konvensi Nasional putaran pertama, menempatkan Akbar Tandjung sebagai pemenang, diikuti oleh Wiranto, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan Prabowo. Pada pemungutan suara, putaran kedua, Akbar Tandjung dikalahkan oleh Wiranto dengan perolehan suara, 315 berbanding 227.Ibid, hal.219

Kenyataannya Akbar dikalahkan oleh Wiranto dalam Konvensi. Tetapi  ia harus realiatis, menerima kekalahan dengan lapang dada dan segera, merumuskan strategi dan langkah politik berikutnya dalam menghadapi pemilihan presiden secara langsung, karena bagaiman pun juga ia masih tetap, Ketua Umum Golkar yang masih harus memimpin Golkar dalam pendukungan Wiranto sebagai calon presiden dari partai Golkar.


3. Pemilu Presiden

Setelah mengetahui siapa calon presiden dari partai Golkar, maka persiapan untuk menghadapi pemilihan presiden pun mulai dipersiapkan semuanya. Setelah Wiranto menang konvensi dan di kukuhkan secara resmi sebagai calon presiden dari partai Golkar, maka persoalan mendesak yang hares dihadapi oleh pimpinan Golkar adalah menemukan pasangan wapresnya.

Akbar Tandjung yang sebagai Ketua Umum Golkar berperan aktif dalam menemukan cawapres dari partai Golkar. Berbagai lobi politik ia lakukan kepada partai-partai politik lain maupun ormas-ormas yang memiliki basia massa yang luas, termasuk ormas keagamaan aeperti NU dan Muhammadyah.
Akhirnya pilihan Golkar jatuh kepada Salahuddin Wahid, salah seorang tokoh NU dan juga adik dari KH. Abdurrahman Wahid (GusDur). Pemilihan tokoh tersebut, menurut Akbar Tandjung adalah karena Salahhudin Wahid memenuhi kriteria    etika politik.   Dan   akhirnya   pasangan   capres   dan cawapres   dari   partai   Golkar ini dikukuhkan dan didaftarkan ke KPU.

Dalam mengkampanyekan pasangan ini, Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Golkar tampak selalu mendampingi pasangan ini. Ini menunjukkan bahwa Akbar Tandjung telah berupaya secara sungguh-aungguh mengantarkan pasangan calon presiden dari partai Golkar ini menghadapi kompetiai pemilu presiden putaran pertama. Realitas di lapangan menunjukkan, pets persaingan pemilu presiden sangat ketat. Namun demikian, dalam setiap kali kesempatan akbar menyatakan optimiamenya bahwa pasangan Wiranto-Wahid bakal lolos ke pemilu presiden putaran kedua. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan lain, mana kala pasangan yang di usung partai Golkar ini todak lolos pemilu presiden putaran pertama. Dimana yang menempati urutan pertama adalah Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla dan kedua Megawati-Hasyim Muzadi.

Tidak lolosnya pasangan Wiranto-Wahid, tentu saja merupakan sebuah realitas politik yang tak dapat di sangkal. Dalam kondiai demikian Akbar Tandjung selaku Ketua Umum Partai Golkar segera menetapkan strategi dan langkah politik, demi keberlangsungan masa depan politik Partai Golkar, dengan menjajagi kemungkinan koaliai dengan partai politik lain. Pilihannya tiga: mendukung pasangan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla, mendukung pasangan Megawati-Hasyim Muzadi,   atau   netral-   dalam   arti   membebeaskan   para   pengurus,   kader      dan konstituennya memilih sesuai hati nuraninya masingmasing.  Ibid, hal.237

Dan penjajagan politik itu cenderung mendukung pasangan yang di calonkan oleh PDIP yakni pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Dalam perkembangannya, partai Gokar mnyeriusi kerja sama politik dengan PDIP dan partai-partai lain menjagokan pasangan Megawati Soekarno Putri-KH Hasyim Muzadi, dan diresmikan dalam Deklarasi Koaliai Kebangsaan pada, tanggal 19 Agustus 2004.
Dalam pandangan Akbar Tandjung, pilihan politik untuk terlibat dalam Koaliai Kebangsaan merupakan keputusan kolektif organiaasi yang ditetapkan secara demokratia sesuai dengan prosedur organiaasi, yakni Rapim (Rapat Pimpinan). Dengan demikian, keputusan tersebut bukan merupakan hasil dari segelintir elite partai dan karena itu hares ditaati bersarna oleh pengurus dan menjadi arahan bagi konstituen Partai Golkar. Dengan demikian, Akbar Tandjung menolak tuduhan yang menyatakan bahwa  koaliai kebangsaan  merupakan  wujud  dari oligarki kekeuasaan
politikAkbar Tandjung., The Golkar Way, Op. Cit. hal.299


Menurut Akbar Tandjung, keputusan untuk membangun Koaliai Kebangsaan itu merupakan strategi politik yang hares diambil oleh partai Golkar. Koaliai tersebut terbentuk karena ada kedekatan platform politik. Berupa kesamaan viai dalam memandang konteks kompleksitas permasalahan bangsa, dan kebetulan partai Golkar dan  PDIP  merupakan  ranking  satu  dan  kedua  pemenang pemilu  legialatif  2004. munculnya Koaliai Kebangsaan pun terkait dengan dimensi filosofia dan cita-cita ideal jangka panjang- setidaknya dalam lima tahun. Dimensi filosofia yang kerap di utarakan, dikaitkan dengan konteks rekonsiliasi nasional. Koaliai Kebangsaan memiliki semangat kebersamaan dan merangkul segenap kekuatan politik bangsa, bahu membahu membangun masa depan bangsa. Efeknya, makan rekonsiliasi nasional pun terjewantah dengan sendirinya. Kalau semua komponen bangsa bersatu dlam Koaliai kebangsaan, maka otomatia rekonsiliasi nasional ber alan. Dan sekali lagi menurut  Akbar  Tandjung, Koaliai  Kebangsaan  melakukan  keda  sama dalam berbagai bidang demi kemaslahatan bangsa. Kholid Novyanto,dkk. Op. Cit. hal.264

Apa yang digagas oleh Akbar Tandjung tentang Koaliai Kebangsaan sedemikian, mengawali sebuah tradiai politik barn: dimana wacana “oposiaional” terpraktekkan. Koaliai ini tidak ter ebak pada keharusan untuk menguasai pemerintahan (eksekutif), tetapi lebih dari itu memanfaatkan fungsi parlemen secara efektif. Sehingga menang atau kalah dalam pemilu presider, tidak menggoyahkan eksiatensi dan agenda aksi koaliai, setidaknya dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Apabila kalah dalam pemilu presiden, maka konsekuensinya, koaliai kompak untuk memposiaikan diri sebagai pihak penyeimbang (oposiai) atas pihak yang berkuasa. Dan Akbar Tandjung juga mengharapkan agar ker asama Koaliai Kebangsaan tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di daerahdaerah.  Ibid, hal.266

Namun demikian, pilihan partai Golkar dalam mempelopori Koaliai Kebangsaan, menghadapi beberapa kendala. Kendala itu merupakan resistensi politik di beberapa partai politik Koaliai Kebangsaan. Di internal Partai Golkar ada gejala resiatensi politik “mendiskreditkan” dan “menolak Koaliai Kebangsaan”. Dimana, beberapa kader Golkar menolak keputusan partai Golkar bergabung dalam Koaliai Kebangsaan tetapi lebih menekankan partai Golkar agar mendukung pasangan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla.

Pada akhirnya, pasangan yang diusung oleh koaliai Kebangsaan tersebut juag kalah dalam pemilihan presiden putaran kedua. Tetapi sebagaimana dikemukakan Akbar, Koaliai Kebangsaan tidak hanya bertujuan memenangkan pasangan Megawati-Hasyim. Kekalahan pasangan tersebut adalah kenyataan politik yang tidakl dapat diangkal.

Perkembangannya Koaliai Kebangsaan yang digagas oleh Akbar Tandjung ini pun tidak bertahan lama. Setelah Akbar Tandjung dikalahkan oleh Jusuf Kalla dalam perebutan Ketua Umum Golkar pada Munas VII Partai Golkar di Bali. Dimana telah mengubah sikap politik partai Golkar dari kekuatan penyeimbang manjadi kekuatan pendukung pemerintah. Dan menurut Akbar Tandjung, Partai Golkar tidak menunjukkan konsiatensinya dalam melaksanakan amanat Munas tersebut.


Peran Partai Golkar Era Reformasi

Sebagai kekuatan politik mayoritas di awal era reformasi, serta sebagai  partai politik yang memperoleh dukungan suara signifikan pada pemilul999 dan  2004, Partai Golkar memiliki posiai politik tang strategia dan turut memainkan peran penting dalam dinamika politik di DPR/MPR dan pemerintahan. Setelah hasil pemilu 1999 ditetapkan, komposiai elite politik di DPR/MPR mengalami perubahan. Partai Golkar bukan lagi mayoritas tunggal di DPR, walaupun merupakan peraih nomor dua dalam perolehan suara pada pemilu 1999. pada, awal pemerintahan B.j. Habibie, partai Golkar meminkan peranan politiknya di DPR/MPR, khususnya dalam meletakkan dasar-dasar perubahan siatem politik di Indonesia pasca-Orde Baru.

Kebijakan-kebijakan Golkar di era Reformasi dapat dilihat pada kebijakan- kebijakan Golkar di lembaga parlemen (DPR dan MPR), di pemerintahan, serta kebijakan-kebijakan internal organiaasi dalam merespon perkembangan politik. Berbagai kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari paradigma bare partai Golkar, serta interaksi diantara para aktor di internal partai dalam menyikapi perkembangan politik yang berubah dengan cepat. Interaksi itu memunculkan inovasi-inovasi politik dalam konteks demokratiaasi internal partai Golkar. Berbagai kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran Partai Golkar di era reformasi ini yang menurut Akbar Tandjung sangat strategis, termasuk dalam menjembatani kepentingan-kepentingan parlemen dan pemerintah, serta membangun koaliai dengan partai-partai politik.

Dan menurut H. Azhar Karim Lubis, kebijakan-kebijakan yang diambil    oleh kader-kader Golkar, termasuk Akbar tandjung sebagai Ketua DPR waktu itu sudah mencerminkan sikap politik partai Golkar di Parlemen.


“Kebijakan-kebijakan yang di ambit oleh kader-kader Golkar di parlemen tennasuk Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR waktu itu sudah mencerminkan sikap politik partai Golkar di parlemen. Dan ini menunjukkan peran Golkar era reformsi sangat strategic” Wawancaea dengan H. Azhar Karim Lubia, pass tanggal 12 Februari 2009.

Dalam mengawal reformasi, parlemen memang dituntut untuk dapat mengkaji ulang seluruh Undang-Undang yang dirasakan tidak mencerminkan nilai-nilai demokratia yang sejalan dengan semangat reformasi. Dan hat itulah yang menuntut Partai Golkar untuk juga ikut berperan dalam melakukanmelakukan perubahan- perubahan terhadap Undang-Undang agar sesuai dengan semangat reformasi. Termasuk pada era reformasi, ter adi beberapa kali amandemen terhadap UUD 1945, dan Akbar Tandjung yang saat itu juga merupakan ketua DPR RI harus bisa memainkan peranannya dan juga harus bisa mencerminkan sikap Golkar di parlemen. Dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh akbar Tandjung sebagai Ketua  Umum  Partai  Golkar  dalam  memainkan  peranan  Golkar  di  era  reformasi. Bukan hanya di parlemen tetapi juga di eksekutif Menurut Ramli Aryanto, peran Golkar di era reformasi sudah maksimal dalam mengawal reformasi.

”Partai Golkar yang di pimpin oleh Akbar Tandjung di awal reformasi, sudah memainkan peranannya yang strategic di era reformasi. Golkar perlu melakukan itu untuk menghapus citra buruk partai ini pada masa lalu. Dan dengan memainkan peranan-peranannya tersebut, baik di parlemen maupun di pemerintahan, terbukti Golkar masih mendapat kepercayaan di masyarakat. Bisa bertahan di pemilu 1999 dan memenangi pemilu 2004.” Wawancara denga Ramli Aryanto. Pada tanggal 4 Maret 2009.

Dalam posiainya sebagai Ketua DPR, Akbar aktif menyumbangkan gagasan, ide dan sikap politiknya yang konstruktif dalam memperkuat kelembagaan DPR, mengoptimaliaasikan fungsi-fungsi yang ada (legialasi, anggaran dan pengawasan), serta mampu menunjukkan serta pemimpin yang berhasi mengatasi situasi kritikal.Kholid Novyanto,dkk, Op.Cit.hal.283

Golkar diBawah Kepimimpinan Akbar Tanjung Dalam Menghadapi Pemilu Pemilihan Presiden serta Peran Era Reformasi Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment