Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 17 October 2015

Hak dan Kewajiban Pihak Travel Dalam Penjualan Tiket Penumpang

Hak dan Kewajiban Pihak Travel Dalam Penjualan Tiket Penumpang

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan hak dan  kewajiban pelaku  usaha,  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  6  dan  Pasal    7. Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, (Bandung : Citra Umbara, 2007).


Secara lengkap sebagai berikut:
Pasal 6 hak pelaku usaha adalah:

  1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
  5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.


Pada Pasal 7 dinyatakan Kewajiban pelaku usaha adalah:

  1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  3. memperlakukan  atau melayani konsumen  secara benar dan jujur  serta  tidak diskriminatif;
  4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  5. memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat   dan/atau yang diperdagangkan;
  6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari keterangan undang-undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelaku usaha mempunyai tanggung jawab yang cukup besar bagi konsumennya. Begitu juga bagi pihak travel dalam penjualan tiket penumpang dimana pihak travel mempunyai peran yang cukup besar demi memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang.

Hak dari pihak travel dalam penjualan tiket penumpang yaitu tidak bertanggung jawab atas penundaan jam berangkat (delay), gangguan dan kegagalan keberangkatan yang diberikan kepada pihak maskapai penerbangan sehingga menyebabkan penumpang tidak berangkat atau tiba tepat waktu di tempat tujuan pada hari dan waktu yang sudah ditentukan. Ini dapat terjadi kemungkinan karena banyaknya jam penerbangan dengan maskapai lain sehingga menyebabkan maskapai tersebut harus bersabar untuk terbang, adanya kerusakan pada mesin pesawat mungkin disebabkan mesin yang sudah aus atau akibat dari bencana alam, awak pesawat yang belum lengkap atau mengalami penyakit mendadak yang menyebabkan pesawat tidak dioperasikan, dll. Ini menjadi hal yang utama yang menyebabkan para penumpang emosi, mengeluh dan marah juga menyalahkan pihak travel karena disebut-sebut memberikan tiket pesawat yang jam terbangnya ditunda. Sebenarnya yang salah adalah pihak maskapai penerbangan bukan pihak travel karena pihak travel hanya sebagai  perantara untuk menjualkan tiket tersebut, tetapi pihak maskapai penerbangan menundanya dan terkadang tidak memberikan konsumsi kepada penumpang yang ditunda jam keberangkatannya itu. Lantas karena merasa dirugikan, maka penumpang mengamuk kepada pihak travel sementara travel tidak bisa sama sekali mengganti jam penerbangan penumpang. Untuk itu, penumpang seharusnya harus lebih bijak dalam berpikir siapa yang harusnya bertanggung jawab ketika jam penerbangan ditunda. Hasil wawancara dengan Nelfi, ticketing dari PT. Eric Dirgantara Tour & Travel pada 12 Februari 2014.

Sebenarnya  untuk  keterlambatan  berangkat  seperti  itu  sudah    menjadi tanggung jawab pihak maskapai penerbangan seutuhnya. Jika pesawat terlambat lebih dari 30 menit, pihak maskapai penerbangan wajib memberikan makan dan minum, jika lebih dari 90 menit wajib memberikan makan dan minum beserta pindah pesawat pada jam yang sama jika penumpang tidak merasa nyaman lagi. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi lagi apabila maskapai penerbangan konsekuen dalam penerapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 (KM No.25 Tahun 2008) tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, yang sudah berlaku pada bulan Juni tahun 2008 lalu. Dalam KM tersebut, ada beberapa kewajiban maskapai penerbangan untuk memberikan pelayanan kepada penumpang yang hubungannya dengan keterlambatan atau pembatalan jadwal penerbangan karena masalah dalam maskapai penerbangan sendiri. Kewajiban tersebut adalah: H.K. Martono, Hukum Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Pertama. (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal. 59.

  1. Untuk keterlambatan, maskapai penerbangan harus memberikan kompensasi pada penumpang : 30-90 menit, penumpang mendapatkana makanan kecil  dan minuman. 91-180 menit, penumpang mendapatkan makanan ringan, minuman serta makanan (besar) dan melakukan pemindahan ke penerbangan/ maskapai lain apabila penumpang menginginkan dan memungkinkan untuk itu. Lebih dari waktu di atas, maskapai harus memberikan akomodasi dan memprioritaskan penumpang bersangkutan untuk penerbangan hari berikutnya. Jika penumpang memutuskan tidak jadi berangkat karenaa keterlambatan/ pembatalan tersebut, maskapai harus mengembalikan harga tiket sesuai harga pembelian.
  2. Untuk pembatalan penerbangan, penumpang sudah harus diberitahukan setidaknya 45 menit sebelum jadwal, baik melalui SMS, telepon dan media lainnya. Apabila penumpang tidak memperoleh layanan tersebut, maka dapat menghubungi hotline pengaduan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui emailhubud@dephub.go.id atau mengisi formulir online pada website Ditjen Hubud di www.hubud.dephub.go.id atau penyedia jasa bandar udara.
Hak lainnya yaitu pihak travel tidak bertangggung jawab atas kecelakaan, kehilangan koper dan keterlambatan tibanya koper oleh pihak maskapai penerbangan dan alat pengangkut lainnya. Apabila penumpang mengalami kehilangan, maka yang menangani kehilangan tersebut adalah maskapai penerbangan yang ia tumpangi. Penumpang tidak dapat menuntut apapun baik kehilangan maupun ganti rugi kepada pihak travel sebab travel sudah memberikan jalan kepada penumpang untuk mencapai ke maskapai penerbangan dan kehilangan juga kerusakan bagasi penumpang adalah tanggung jawab maskapai penerbangan agar dapat dicari keberadaannya.  H.K.Martono, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009 Bagian Pertama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 102.


Kewajiban dari pihak travel dalam penjualan tiket penumpang yaitu memberikan pelayanan jasa yang terbaik bagi penumpang. Ini dapat dilihat  apabila penumpang mengalami masalah dalam proses keberangkatannya. Untuk itu pihak travel harus lebih memperhatikan bagaimana status penumpang yang ditangani  sebab  ketidakberangkatan  penumpang  juga  salah  satu  masalah  bagi pihak travel dan apabila ketidakberangkatan penumpang dikarenakan salah dari pihak travel bukan dari pihak maskapai penerbangan, maka pihak travel harus wajib menanggungjawabi apa yang sudah menjadi kewajibannya dalam mengurus tiket penumpang tersebut.

Hak dan Kewajiban Pihak Travel Dalam Penjualan Tiket Penumpang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment