Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 13 October 2015

Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Hak dan Kewajiban

Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien adalah Dahulu dokter dianggap tahu segalanya, dan dalam pandangan sehari-hari seorang pasien senantiasa menjalankan suatu peran yang sangat lemah, pasif, dan sangat tergantung kepada pihak lain akibat sakit yang dideritanya. Selain  itu pasien juga dianggap tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kesehatan dan penyakit yang dideritanya.


Keadaaan pasien yang demikian secara limitatif telah mengalami pengurangan, hal ini diakibatkan dengan perkembangan arus informasi dan komunikasi yang semakin global menimbulkan bertambahnya kecerdasan masyarakat yang menjadi kritis, sehingga kenyataan tersebut memperkecil kesenjangan ilmu pengetahuan anatara dokter dengan pasien. Dengan demikian, baik dokter maupun pasien mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-Undang sehingga kedudukan hukumnya seimbang dan sederajat.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Pasal 4 : “Setiap orang berhak atas kesehatan”
Pasal 12 : “Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan”

Kemudian J. Gunadi juga mengemukakan bahwa timbulnya hubungan hukum antara dokter dan pasien dimulai saat pasien datang ke tempat praktek dokter dan dimulainya anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter. J. Guwandi, Dokter, Pasien Dan Hukum, FKUI, Jakarta, 1996, hal. 11.

Hubungan yang sederajat merupakan titik pangkal dari hubungan perjanjian yang meghendaki adanya kesepakatan antara para pihak yang saling memberikan prestasi atau jasa. Masing-masing pihak dianggap mempunyai pengetahuan yang sama tentang penyakit dan cara-cara  penyembuhannya, sehingga apabila salah satu pihak merasa tidak sesuai dengan apa yang diketahuinya atau tidak puas terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut, masing- masig pihak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Hubungan hukum antara pasien dengan dokter dapat terjadi antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya, dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, dan terjadi hubungan hukum yang bersumber terhadap proses pengobatan dan nasihat yang diberikan oleh dokter akan tercapai bila dokter dapat mengadakan komunikasi timbal balik yang baik terhadap pasiennya. Dokter yang bersedia mendengarkan pendapat dan keluhan  pasien, akan menyebabkan pasien lebih bersedia mematuhi proses upaya penyembuhan sehingga tujuan perjanjian yaitu kesembuhan dapat tercapai.

Menurut  hukum  perdata,   hubungan  profesional  antara  dokter    dengan pasien dapat terjadi karena 2 hal, yaitu: Chrisdiono M. Achadiat, Dinamika Etika & hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman, EGC, Jakarta, 2007, hal. 74.
  1. Berdasarkan perjanjian (ius contractu) yang berbentuk kontrak terapeutik secara sukarela antara dokter dengan pasien berdasarkan kehendak bebas. Tuntutan dapat dilakukan bila terjadi "wanprestasi", yakni pengingkaran terhadap hal yang diperjanjikan. Dasar tuntutan adalah tidak, terlambat, salah melakukan, ataupun melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian itu.
  2. Berdasarkan hukum (ius delicto), berlaku prinsip siapa merugikan orang lain harus memberikan ganti rugi.

Rumusan perjanjian atau kontrak menurut hukum perdata ialah suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan secara sukarela  oleh dua  orang atau lebih, yang bersepakat untuk memberikan "prestasi" satu kepada lainnya. Dalam hubungan antara dokter dengan pasien, timbul perikatan usaha (inspanningsverbintenis) dimana sang dokter berjanji memberikan "prestasi" berupa usaha penyembuhan yang sebaik-baiknya dan pasien selain melakukan pembayaran, ia juga wajib memberikan informasi secara benar atau mematuhi nasihat dokter sebagai "kontra-prestasi". Disebut perikatan usaha karena didasarkan atas kewajiban untuk berusaha. Dokter harus berusaha dengan segala daya agar usahanya dapat menyembuhkan penyakit pasien. Hal ini  berbeda dengan kewajiban yang didasarkan karena hasil / resultaat pada perikatan hasil (resultaatverbintenis), dimana prestasi yang diberikan dokter tidak diukur dengan apa yang telah dihasilkannya, melainkan ia harus mengerahkan segala kemampuannya bagi pasien dengan penuh perhatian sesuai standar profesi medis. Selanjutnya dari hubungan hukum yang terjadi ini timbullah hak dan kewajiban bagi pasien dan dokter.

Hak dan Kewajiban Antara Dokter dan Pasien.

Hak pasien sebenarnya merupakan hak yang asasi yang bersumber dari  hak dasar individu dalam didang kesehatan, the right of self determination. Dalam hubungan dokter – pasien, secara relatif pasien berada dalam posisi yang lemah. Kekurang mampuan pasien untuk membela kepentingannya dalam situasi pelayanan kesehatan, menyebabkan timbulnya hak-hak pasien dalam menghadapi para profesional kesehatan terabaikan.

Hubungan antara dokter dengan pasien, sekarang adalah partner dan kedudukan keduanya secara hukum adalah sama. Pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu, demikian pula dokternya. Secara umum pasien berhak atas pelanyanan yang manusiawi dan perawatan yang bermutu.

Menurut Alfred A. Ameln bahwa di dalam literatur hukum kesehatan disebutkan beberapa hak pasien, yaitu : Alfred A. Ameln, Kapita selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, hal.40-41.
  1. Hak atas Informasi.
  2. Hak memberikan persetujuan.
  3. Hak memilih dokter.
  4. Hak memilih rumah sakit.
  5. Hak atas rahasia kedokteran.
  6. Hak menolak pengobatan.
  7. Hak menolak suatu tindakan medis tertentu.
  8. Hak untuk menghentikan pengobatan.
  9. Hak atas second opinion / Hak atas pendapat kedua.
  10. Hak melihat rekam medis.


Hak-hak yang dimiliki pasien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang dalam pasal 52 adalah  : UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
  1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
  2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
  3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
  4. Menolak tindakan medis; dan
  5. Mendapatkan isi rekam medis.


Kewajiban  pasien  yang  diatur  dalam  Pasal  53  Undang-Undang Praktik

Kedokteran ini adalah :
  1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
  2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
  3. Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan; dan
  4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.


Demikian pula bagi dokter, sebagai pengemban profesi, maka ia memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada profesinya tersebut. Dalam menjalankan profesinya, seorang dokter memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, yang menyebutkan :
  1. Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
  2. Tenaga kesehatan     dalam melakukan     tugasnya berkewajiban   untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.
  3. Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Secara khusus hak-hak dokter dalam menjalankan praktik kedokteran diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 yang mengatur bahwa seorang dokter mempunyai hak :
  1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
  2. Memberikan pelayanan medis menurut standar professional dan standar prosedur operasional;
  3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien   atau keluarganya; dan
  4. Menerima imbalan jasa.


Diantara hak-hak yang dimiliki oleh dokter yang terdapat di beberapa literatur dapatlah dikemukakan beberapa, antara lain : Alfred A. Ameln, Ibid, hal. 64-67.
  1. Hak untuk bekerja menurut standar profesi medik.
  2. Hak untuk menolak pelaksanaan tindakan medis yang tidak dapat Dipertanggung jawabkannya secara professional.
  3. Hak menolak suatu tindakan medis yang menurut suara hatinya tidak baik.
  4. Hak mengakhiri hubungan dengan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat.
  5. Hak atas Privacy.
  6. Hak atas imbal jasa (honorarium).
  7. Hak atas informasi / Keterangan dari pasien.
  8. Hak memperoleh Perlindungan hukum.


Sedangkan kewajiban dokter diatur lebih lanjut dalam Pasal 51 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu :
  1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan standar profesi atau standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
  2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
  3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
  4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
  5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.


Dalam menjalankan profesinya, seorang dokter terikat dengan Standar Profesi Kedokteran yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) yaitu :
a. Standar keterampilan
  1. Keterampilan kedaruratan medik; merupakan sikap yang diambil oleh seorang dokter dalam menjalankan profesinya dengan sarana yang sesuai dengan standar ditempat prakteknya. Bilamana tindakan yang dilakukan tidak berhasil, penderitan perlu dirujuk ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap.
  2. Keterampilan umum; meliputi penanggulangan terhadap berbagai penyakit yang tercantum dalam kurikulum inti pendidikan dokter Indonesia.


b. Standar sarana; meliputi segala sarana yang diperlukan untuk berhasilnya profesi dokter dalam melayani penderita dan pada dasarnya dibagi 2 bagian, yakni:
  1. Sarana Medis; meliputi sarana alat-alat medis dan obat-obatan.
  2. Sarana Non Medis; meliputi tempat dan peralatan lainnya yang diperlukan oleh seorang dokter dalam menjalankan profesinya.


c. Standar perilaku; yang didasarkan pada sumpah dokter dan pedoman Kode Etik Kedokteran Indonesia, meliputi perilaku dokter dalam hubungannya dengan penderita dan hubungannya dengan dokter lainnya, yaitu :
  1. Pasien harus diperlakukan secara manusiawi.
  2. Semua pasien diperlakukan sama.
  3. Semua keluhan pasien diusahakan agar dapat diperiksa secara menyeluruh.
  4. Pada pemeriksaan pertama diusahakan untuk memeriksa secara menyeluruh.
  5. Pada pemeriksaan ulangan diperiksa menurut indikasinya.
  6. Penentuan uang jasa dokter diusahakan agar tidak memberatkan pasien.
  7. Dalam ruang praktek tidak boleh ditulis tarif dokter.
  8. Untuk pemeriksaan pasien wanita sebaiknya agar keluarganya disuruh masuk kedalam ruang praktek atau disaksikan oleh perawat, kecuali bila dokternya wanita.
  9. Dokter tidak boleh melakukan perzinahan didalam ruang praktek, melakukan abortus, kecanduan dan alkoholisme.


d. Standar catatan medik. Pada semua penderita sebaiknya dibuat catatan medik yang didalamnya dicantumkan identitas penderita, alamat, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, terapi dan obat yang menimbulkan alergi terhadap pasien.

Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Hak dan Kewajiban Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment