Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 2 October 2015

Hubungan Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional Persamaan Pebedaan

Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional - Dua perkembangan pesat dewasa ini telah membuat sistem Indonesia menggeliat. Pertama adalah perkembangan internal yaitu  reformasi ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan proses demokratisasi dalam  bidang  hukum  untuk  menuju  suatu  sistem  hukum  modern,  dan  kedua adalah faktor eksternal yaitu globalisasi yang memaksa kehadiran instrumen asing seperti perjanjian internasional di dalam sistem hukum yang sedang bereformasi.Makalah disampaikan oleh Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, SH, MA pada seminar “Status Perjanjian Internasional menurut Pandangan Mahkamah Konstitusi RI – Kajian Kritis terhadap Keputusan MK tentang Piagam ASEAN”, di Fakultas Hukum Universitas  Sumatera Utara, 2014, hlm. 1.


Di kalangan pakar hukum Indonesia sendiri, persoalan yang lebih teknis- yuridis juga belum mencapai titik kesepakatan. Apakah berlakunya perjanjian internasional di level internasional secara otomatis menjadikannya berlaku di hukum nasional ? Pro dan kontra terhadap pertanyaan ini semakin mengemuka di perdebatan publik antara para pakar hukum dari berbagai bidang. Kementerian Luar Negeri yang paling terkena dampak akibat ketidakseragaman pemahaman publik tentang perjanjian internasional telah berusaha mempertemukan berbagai kelompok  pakar  dari  berbagai  disiplin  ilmu hukum  tata  negara  dan     hukum internasional  di  dalam  rangkaian  Focussed  Group  Discussion (FGD) Sejak tahun 2006, Kementerian Luar Negeri menggelar rangkaian Focussed Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh pakar hukum tata Negara dan hukum internasional guna membahas tentang status perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional, yaitu di FH Universitas Andalas, FH UI, FH Unair dan FH Unpad. Ibid., hlm. 3.,   guna memetakan kecenderungan pemikiran yang mungkin dapat dijadikan referensi. Diskusi ini setidaknya berhasil menginventarisasi berbagai pemikiran yang hidup di kalangan pakar hukum tentang bagaimana mereka memandang status perjanjian internasional dalam hukum nasional.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan  dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen perundang- undangan yang jelas pula.

Pada konteks Konvensi Wina 1969, pengertian perjanjian internasional yang dimaksud dalam Pasal 11 UUD 1945 sebelum perubahan hanya melihat perjanjian internasional terbatas sebagai perjanjian antara subjek hukum internasional negara dengan negara. Dengan demikian, rumusan awal dari UUD 1945 tersebut tidak mencakup perjanjian internasional antara negara  dan organisasi  internasional  serta perjanjian  antara  organisasi  internasional dengan organisasi internasional.Rumusan Pasal 11 UUD 1945 sebelum amandemen dan ayat (1) pasal tersebut setelah amandemen kiranya equivalent dengan pengertian Perjanjian Internasional berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1969.

Hukum, doktrin dan praktik Indonesia tentang status perjanjian internasional dalam hukum nasional Republik Indonesia belum berkembang dan acap kali menimbulkan persoalan praktis dalam tataran implementasi perjanjian internasional di dalam kerangka ketidakjelasan. Ini merupakan akibat dari ketiadaan hukum maupun doktrin pada sistem hukum Indonesia tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Berbagai kebingungan mencuat   dalam dunia praktik dalam menjawab tentang status perjanjian internasional dalam  sistem hukum Republik Indonesia. Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional : Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 95.

Menurut Damos Dumoli Agusman, dalam tataran praktis, di kalangan pemerintah dan opini publik berkembang berbagai alur pemikiran yang dapat dipetakan sebagai berikut :
  1. Alur pemikiran yang menempatkan perjanjian internasional yang telah disahkan (diratifikasi) sebagai bagian dari hukum nasional.
  2. Alur pemikiran yang mengharuskan adanya legislasi nasional tersendiri untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional yang telah disahkan.


Istilah perjanjian internasional dalam UUD 1945 baru muncul setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap UUD 1945 pada tahun 2001 yang menambahkan dua ayat baru pada Pasal 11 UUD 1945 dan menjadikan rumusan lama Pasal 11 UUD 1945 sebagai ayat pertama. Rumusan lengkap Pasal 11 UUD 1945 adalah sebagai berikut Eddy Pratomo, Op.Cit., hlm. 91. :
  1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
  2. Presiden dalam membuat Perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
  3. Ketentuan lebih lanjut tentang Perjanjian Internasional diatur dengan Undang-undang.


Perumusan Pasal 11 UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas, rumusan ayat (2) dan ayat (3) berupaya memberi penjelasan bahwa perjanjian internasional tidak hanya diartikan sebagai perjanjian dengan negara lain, tetapi perjanjian internasional dalam pemahaman perjanjian internasional yang diakui dalam  hukum internasional.

Negara di satu sisi masih menjadi subjek hukum yang utama namun di sisi lain peningkatan peran subjek-subjek bukan negara tidak dapat dipungkiri telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum internasional.

Sebagai bukti atas hal tersebut, bisa dilihat definisi hukum internasional yang diberikan oleh Mochtar KusumaatmadjaMochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Bina  Cipta, 1997, hlm. 3. yang menyatakan bahwa :
“Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara :
  1. Negara dengan negara;
  2. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.”
Persamaan Hukum Nasional dan Internasional

Definisi di atas memperlihatkan bahwa hukum internasional bukan hanya dapat dibentuk oleh negara namun juga dapat dibuat oleh subjek-subjek yang bukan negara.

Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki sebuah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai Perjanjian Internasional dalam rangka mendukung penyelenggaran hubungan luar negeri yang lebih terarah, terpadu dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang mana memberikan definisi tersendiri untuk perjanjian internasional, yaitu “Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta    menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”Indonesia, Undang-undang tentang Perjanjian Internasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 LN No. 185 Tahun 2000, TLN 4012, Pasal 1 ayat 1.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga memberikan definisi Perjanjian Internasional, yaitu :

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah   Republik   Indonesia   dengan   satu   atau   lebih   negara,  organisasi internasional atau subjek internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik”. Indonesia, Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 LN No. 156 Tahun 1999, TLN 3882, Pasal 1 ayat 3.

Kedua perangkat hukum dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan luar negeri lainnya termasuk unsur-unsur daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000, praktik di Indonesia telah menunjukkan konsistensi praktik, elemen-elemen perjanjian internasional sebagaimana dimaksud Konvensi Wina telah dipenuhi. Namun, praktik  pembuatan perjanjian internasional di Indonesia masih menyisakan kesulitan tentang pembedaan yang berkaitan dengan Governed by International Law, sehingga semua dokumen sepanjang dibuat Pemerintah RI dengan subjek hukum internasional dianggap sebagai perjanjian internasional sekalipun perjanjian itu tunduk pada hukum nasional seperti loan agreements atau perjanjian pinjaman.Eddy Pratomo, Op.Cit., hlm. 94.

Dalam tatanan teoritis maupun praktik-praktik termasuk Indonesia, ditemukan pula jenis perjanjian yang bersifat administratif yang dibuat antara lembaga pemerintah/negara Indonesia dengan lembaga pemerintah/negara asing misalnya perjanjian antara Kementerian Indonesia dengan Kementerian negara sahabat, termasuk perjanjian antara Pemerintah Daerah seperti MoU Sister City/Sister Province. Perjanjian ini (pada umumnya dalam bentuk MoU) masih menimbulkan kontraversi terkait statusnya sebagai suatu perjanjian internasional (treaty).Ko Swan Sik, Beberapa Aspek Kenisbian dan Kesamaran Perjanjian Internasional, Jurnal Hukum Internasional, LPHI FH UI, Vol. 3, No. 4, Juli 2006, hlm. 484-485.

Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Kedudukan hukum internasional sebagai salah satu bagian dari hukum secara keseluruhan tidak dapat dipungkiri. Dengan demikian, hukum internasional sebagai suatu hukum yang berlaku efektif dapat berperan dalam kenyataan hidup dan memiliki keterikatan atau hubungan dengan bidang hukum lainnya.

Perkembangan hukum internasional yang cepat dewasa ini merupakan konsekuensi dari hubungan internasional yang intensif dan luas antar bangsa telah melahirkan berbagai macam norma hukum internasional dalam format perjanjian internasional seperti traktat, konvensi dan perjanjian internasional lainnya. Sementara itu, keberadaan hukum kebiasaan internasional (customary international law) menjadi semakin penting mengingat semakin luas upaya untuk mengkodifikasi dan mengunifikasi hukum kebiasaan internasional ke dalam bentuk perjanjian internasional. Keadaan ini menumbuhkan positivisme baru di ranah hukum internasional dan negara sebagai subjek hukum internasional perlu untuk memperhatikan perkembangan tersebut. Dengan perkembangan ini, masyarakat internasional masih merupakan subjek hukum internasional yang utama. Namun, tentunya hal yang perlu diperhatikan adalah peran dan status negara sebagai subjek hukum internasional mengalami penipisan pengaruh.

Indonesia sebagai subjek hukum internasional perlu juga memperhatikan perkembangan tersebut dengan baik, mengingat baik secara langsung maupun tidak langsung, norma baru hukum internasional yang menyangkut kepentingan bersama dan diwujudkan dalam perjanjian internasional akan sulit untuk dihindarkan.

Hubungan yang terpenting adalah dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam lingkup nasional yang mengatur kehidupan manusia dalam negaranya masing-masing, yang disebut dengan Hukum Nasional.

The problem of relationship between international law and municipal law has become the subject of much derate with the protagonist of various being much influenced by a desire to strengthen either municipal law or a state’s sovereignity or a world community.Werner Levi, Contemporary International Law: A Concise Introduction 2nd Ed, Westview Press, Boulder-Colorado, 1991, hlm. 22.

Rebecca M.M. Wallace mengemukakan bahwa persoalan mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional adalah perluasan dimana pengadilan nasional akan memberikan pengakuan dalam sistem hukum setempat terhadap hukum internasional yang bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Secara teoritis, persoalannya berakar dari ketidakjelasan aliran yang dianut oleh hukum Indonesia tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Di negara maju, aliran ini telah dicerminkan dalam constitutional provisions atau undang-undang nasional yang secara tegas membuat kaidah tentang apa status hukum internasional dalam hukum nasionalnya. Sistem hukum di Indonesia sayangnya masih belum memberi perhatian pada permasalahan ini, sehingga jangankan suatu constitutional legal provision, wacana publik ke arah pembentukan politik hukum tentang persoalan ini juga belum dimulai.Damos Dumoli Agusman, Op.Cit., hlm. 96.

Dalam teorinya, terdapat beberapa pilihan politik hukum, yaitu :
Aliran Dualisme
Menempatkan hukum internasional sebagai sistem hukum yang terpisah dari hukum nasional, dalam hal ini tidak terdapat hubungan hierarki antara   kedua sistem hukum ini. Konsekuensi dari aliran ini adalah diperlukannya lembaga hukum “transformasi” untuk mengkonversikan hukum internasional ke dalam hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk prosedur konversi ini. Pengikatan-pengikatan diri suatu negara ke suatu perjanjian (misalnya melalui ratifikasi) harus dilanjutkan dengan proses transformasi melalui pembuatan legislasi nasional. Dengan dikonversikannya kaidah hukum internasional ini ke dalam hukum nasional, maka kaidah tersebut akan berubah karakter menjadi produk hukum nasional serta tunduk dan masuk pada tata urutan perundang-undangan nasional. Karena sistem yang terpisah maka tidak dimungkinkan adanya konflik di antara kedua hukum ini.

Aliran Monisme
Menempatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Hukum internasional berlaku dalam ruang lingkup hukum nasional tanpa harus melalui proses transformasi. Pengikat diri suatu negara kepada suatu perjanjian (misalnya dengan ratifikasi) merupakan inkorporasi perjanjian tersebut ke dalam hukum nasional dan tidak dibutuhkan legislasi nasional yang sama untuk memberlakukannya dalam hukum nasional. Kalaupun ada legislasi nasional yang mengatur masalah yang sama, maka legislasi yang dimaksud hanya merupakan implementasi dari kaidah hukum internasional. Dalam hal ini, hukum internasional yang berlaku dalam sistem hukum nasional akan tetap pada karakternya sebagai hukum internasional. Mengingat ini merupakan kesatuan sistem maka terdapat kemungkinan adanya konflik antara hukum nasional dan hukum internasional.

Daftar Pustaka Makalah Hubungan Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional

Hubungan Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional Persamaan Pebedaan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment