Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 3 October 2015

Hubungan Sipil dan Militer dengan Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI di Indonesia dan Masa Transisi Demokrasi

Hubungan Sipil-Militer adalah Dengan mengacu pada tulisan Cohan, Civil-Military Relation in Contemporary World, Susilo Bambang Yudhoyono dalam makalahnya Pengaruh Internasional dalam Hubungan Sipil-Militer berpendapat bahwa hubungan sipil- militer dapat berupa: 
  1. hubungan militer dengan masyarakat secara  keseluruhan;
  2. lembaga militer dengan lembaga lain baik pemerintahan maupun swasta; 
  3. para perwira senior dengan politisi dan negarawan.Elliot A.Cohan., Loc.cit



Suhartono lebih menekankan bahwa hubungan sipil-militer adalah hubungan antara pihak militer dengan masyarakat politik yang direpresentasikan partai politik. Suhartono, Hubungan Sipil-Militer Tinjauan Histografis 1945-1998, Pola, Arah, dan Perspektif, sebuah makalah  yang  disajikan  dalam  Seminar  Nasional  Mencari Format  Baru  Hubungan  Sipil-Militer, Jakarta: FISIP UI, 1999 Sedangkan Suryohardiprojo berpendapat bahwa hubungan sipil- militer adalah hubungan antara pihak militer yang meliputi semua jenjang pangkat dalam organisasi tersebut dengan semua lapisan masyarakat tidak hanya dengan masyarakat politik. Sayidiman Suryohardiprojo, Loc.,cit

Sedangkan Hardito berpendapat bahwa hubungan sipil-militer mencakup interaksi yang luas antara kalangan perwira professional dengan berbagai sekmen masyarakat. (Bagus A.Hardito., Loc.cit)

Hubungan antara sipil dan militer di setiap negara berbeda-beda, tergantung pada system politik yang dianut negara tersebut. Misalnya di negara yang menganut system demokratik liberal dimana masyarakat cenderung memiliki kebebasan dalam politik, maka yang dianut adalah pola supremasi sipil, dimana sipil memiliki peran yang luas didalam politik dan pihak militer hanya merupakan pihak yang berfungsi sebagai alat negara untuk keamanan. Berbeda dengan yang terjadi dinegara yang menganut system otoriter, pola hubungan sipil-militer yang terjadi adalah supremasi militer. Militer memegang peranan penting dalam segala bidang kehidupan, hak-hak sipil dikekang dan hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam pemerintahan.

Menurut pendapat Hardito bahwa pola hubungan sipil-militer dapat berupa dominasi sipil atas militer atau sebaliknya maupun kesejajaran antara keduanya dalam mencapai tujuan politik suatu negara. (Ibid)

Sedangkan  Bakti  yang  mengartikan  hubungan  sipil-militer  dalam   dua model  : Ikrar Nusa Bakti, Hubungan Baru Sipil-Militer, Kompas, 28 Juni 2000

Pertama,   model  negara-negara  Barat,   yaitu   hubungan  sipil  yang menekankan “supremasi sipil atas militer” (civilian supremacy upon the military) atau militer adalah sub-ordinat dari pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Kedua, model negara-negara berkembang yang menganggap bahwa hubungan sipil-militer tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Dalam negara berkembang, militer merupakan kekuatan sosial politik yang memegang peranan penting, hal ini dapat mengakibatkan konfrontasi keduanya  dalam mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu,  yang terbaik adalah pola hubungan antara sipil dan militer yang saling sejajar dan harmoni. Militer tidak menguasai hak-hak sipil dan sipil juga tidak ikut campur dalam masalah internal militer, sehingga tidak terjadi ketidaksenangan diantara sebelah pihak.

Cohan mengklasifikasikan pola hubungan sipil-militer kedalam empat model yaitu:
  1. The traditional model. Militer merupakan kelompok yang dilatih untuk menjadi militer yang professional, tidak ikut campur dalam hal-hal yang bukan wilayahnya dan hanya terfokus pada bidang pertahanan dan keamanan. Militer dalam hal ini tidak berhubungan dengan kelompok sosial disekitarnya.
  2. The constabulary model. Dalam model ini, fungsi tentara hampir sama dengan polisi yaitu sebagai pengatur ketertiban. Tentara seperti halnya polisi bersifat sebagai pengatur. Pengaturan yang dilakukan adalah demi ketertiban daripada berkonsentrasi pada peperangan.
  3. The military as reflection of society. Sebuah system nasional dimana militer memainkan peran yang penting dalam membangun civil society yang  dilaksanakan melalui dinas militer secara luas melalui pendidikan dan indoktrinasi yang positif.
  4. The guardian military. Sebuah sintesa dimana militer berfungsi melindungi orde politik dan sosial namun tidak melibatkan diri dalam politik praktis.


Menurut  HuntingtonSamuel  P.  Huntington,  The Soldier  and  the State:  The Theory and  Politics  of  Civil-Military Relations, Cambridge: Harvard University Press, 1957, hal. 80-99 hubungan  sipil-militer  ditunjukkan  melalui dua cara, yaitu:

1)  Subjective civilian control (pengendalian sipil subyektif)
Hubungan sipil-militer dalam hal ini dilakukan dengan cara meminimalisir kekuasaan militer. Hak-hak sipil diperbesar dan membuat militer menjadi terpolitisasi. Model ini merupakan bentuk ketidakharmonisan hubungan sipil dan militer, karena militer menjadi sangat terbatas ruang geraknya. Namun sebaliknya kekuasaan sipil menjadi sangat luas atau dengan kata lain maximizing civilian control. Kaum sipil menjadi suatu kekuatan yang menjadi pengontrol atas militer. 2). Objective civilian control (pengendalian sipil objektif)

Menurut Huntington istilah objective civilian control mengandung; 1). Profesionalisme yang tinggi dan pengakuan dari pejabat militer akan batas-batas profesionalisme  yang  menjadi bidang  mereka; 2) subordinasi yang efektif   dari militer kepada pemimpin politik yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan luar negeri dan militer; 3) pengakuan dan persetujuan dari pihak pemimpin politik tersebut atas kewenangan professional dan otonomi bagi militer; dan 4). Akibatnya minimalisasi intervensi militer dalam politik dan minimalisasi politik dalam militer. Samuel P. Huntington, Op.cit., hal.4

Hal   ini   dilakukan  dengan  cara   memperbesar   profesionalisme militer namun tidak sama sekali diminimkan kekuasaannya, melainkan  tetap menyediakan kekuasaan terbatas tertentu yang hanya berhubungan dengan bidang militer. Hal ini diharapkan menjadi suatu model untuk pencapaian hubungan sipil- militer yang sehat. Atau dengan kata lain model ini dilakukan dengan cara militarizing the military atau memiliterkan militer.

Masa Transisi Demokrasi: Kecenderungan Hubungan Sipil-Militer

Hubungan sipil-militer pada masa transisi merupakan sesuatu yang tidak ditentukan. Hubungan antara sipil dan militer menjadi suatu hal yang tidak pasti karena pada masa sebelumnya militer memainkan peranan penting dan mendominasi, sehingga muncullah otoritarianisme. Setelah rezim otoriter  berakhir, maka kecenderungan antara keduanya menjadi suatu persoalan untuk menentukan arah pola hubungan sipil-militer.

Menurut Joseph S. Nye Jr, terdapat dua kecenderungan ekstrim dalam masa transisi menuju demokrasi: Joseph S. Nye Jr, Epilog: Tradisi Liberal, dalam Larry diamond dan Marc F. Plattner, Hubungan Sipil- Militer dan Konsolidai Demokrasi,Jakarta: PT.Grafindo Persada,2000,  hal. 235-243
  1. Militer yang melampaui batas dimana orang mencari militer demi keselamatan, dan akhirnya militer menjadi terpolitisasi.
  2. Mengasingkan militer dari masyarakat sipil, dimana sipil melihat militer sebagai ancaman bagi stabilitas negara dan karena itu berupaya untuk meminimalisasi kekuatan dan pengaruh militer.


Dari kedua hal tersebut di atas dapat memungkinkan terjadinya hubungan sipil-militer yang saling beradu kepentingan satu sama lain. Masing-masing pihak merasa paling berhak atas negara karena merasa paling berjasa dan mempunyai kekuatan untuk mengatur negara. Militer sebagai alat pertahanan, merasa sebagai pihak yang paling dibutuhkan karena menganggap bahwa tanpa kehadiran militer di pemerintahan maka negara dipastikan akan mengalami kemunduran. Karena dengan campur tangan militerlah negara menjadi suatu negara yang aman dan bebas dari ancaman. Sedangkan sipil merasa  bahwa hak untuk mengatur    negara sudah jelas berada ditangan sipil dan militer hanya berperan sebagai penjaga keamanan saja.

Pola hubungan sipil-militer berbeda di setiap negara. Perbedaannya terletak pada seberapa jauh intervensi militer dalam penyelenggaraan negara. Jika intervensi militer terlalu jauh mencampuri urusan negara maka pola ini dianut  oleh negara yang otoriter. Di negara demokrasi yang modern, keikutsertaan  militer dalam penyelenggaraan negara hanya sebatas pada proses penentuan kebijakan. Hal ini pun disesuaikan hanya sebatas pada fungsi militer di bidang pertahanan. Lebih dari itu, militer tidak mempunyai urusan dalam proses politik dan semuanya ditangani oleh sipil.

Di negara-negara seperti Amerika Latin hubungan sipil-militer dilihat dari variabel-variabel indikator seperti pretasi-prestasi yang diraih oleh pemerintah sipil dan pemerintahan militer dalam bidang ekonomi dan politik. Perlmutter mengamati militer di Amerika Latin dari sudut pandang jenis orientasi militer dalam bidang politik. Intervensi militer dalam politik di Amerika latin mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Sebagian besar mengikuti “model institusional” dimana tentara sebagai sebuah institusi merebut dan meraih kekuasaan pemerintah.

Tindakan institusional di Amerika Latin dalam mematikan supremasi sipil masih sangat kuno. Fungsi Departemen Pertahanan tidak lebih hanya sebagai kantor pusat bagi manajemen personal dan pelayanan kebutuhan dasar seperti perawatan personel militer. Siapa yang mengontrol departemen pertahanan tidak jelas  apakah  sipil     atau   militer.  Supremasi  sipil  di  negara   Amerika     Latin mengalami hambatan yang sangat besar karena elit sipil kurang memahami mengenai isu-isu militer, sehingga pengawasan terhadap militer tidak efektif.

Oleh karena itu cara yang baik untuk mengurangi ketegangan hubungan sipil-militer pada masa transisi adalah dengan penetapan tugas-tugas, tanggung jawab dan batasan-batasan yang jelas antara pemimpin sipil dan militer. Menurut Joseph S. Nye Jr., iklim yang sehat dalam menjaga hubungan sipil-militer dalam masa transisi adalah dengan mempraktekkan tradisi liberal, yakni: 1) angkatan bersenjata harus tunduk pada peraturan hukum dan wajib menghormati kewenangan sipil; 2) angkatan bersenjata tidak memihak dan tetap berada di atas semua kepentingan politik; 3) pihak sipil harus mengakui bahwa angkatan bersenjata merupakan alat yang sah dari negara demokrasi; 4) pihak sipil memberikan dana dan penghargaan yang layak kepada militer untuk mengembangkan peran dan misi militer; 5) pihak sipil harus belajar mengenai isu-isu pertahanan dan budaya militer.  Ibid., hal. 237

Salah satu upaya yang ditempuh untuk membangun demokrasi adalah menjauhkan kekuatan militer dari urusan-urusan politik, mengembalikannya ke barak, dan menjadikannya sebagai alat negara yang profesional. Tetapi, pada kenyataannya, upaya ini bukanlah sesuatu yang mudah. Terutama di negara- negara sedang berkembang, militer menampakkan hasrat yang sangat kuat untuk tetap melakukan intervensi politik. Di Indonesia campur tangan politik militer ke dalam wilayah politik terjadi sudah sekian lama dan pada kenyataannya memang menyebabkan proses demokratisasi menjadi terhambat bahkan mati.


Hubungan Pola Sipil-Militer dengan Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI di Indonesia.

Adanya keinginan dari kelompok penentang Dwi Fungsi ABRI seperti Partai Amanat Nasional, Partai Rakyat Demokratik dan sejumlah Forum mahasiswa seperti Forum Kota merupakan suatu reaksi dari kelompok tersebut atas kediktatoran yang dilakukan oleh militer selama bertahun-tahun. Kelompok penentang ini menginginkan agar militer tidak seharusnya ikut campur dalam masalah politik lagi.

Kritikan kelompok penentang Dwi Fungsi ABRI tersebut diatas sesuai dengan penerapan pola hubungan sipil-militer yang dijelaskan oleh Huntington, yaitu Objective Civilian Control dimana militer seharusnya diminimkan kekuasaannya namun tidak dihilangkan sama sekali, karena hal ini dapat mengakibatkan hubungan sipil-militer yang baik. Hal inilah yang  dikehendaki oleh kelompok penentang Dwi Fungsi ABRI agar hubungan sipil-militer menjadi lebih baik daripada sebelumnya dimana militer menguasai sipil dan menguasai seluruh kekuasaan sipil.

Hal ini juga yang ditunjukkan oleh kelompok penentang Dwi  Fungsi ABRI bahwa militer sudah saatnya berada dalam pengawasan supremasi sipil, namun bukan berarti sipil menguasai militer secara keseluruhan. Tetapi hanya sebatas pada perannya sebagai alat pertahanan saja. Sikap yang ditunjukkan oleh kelompok penentang ini karena adanya keinginan agar terwujud militer yang professional, tidak ikut campur dalam masalah politik ataupun bidang yang bukan militer. Tentara Indonesia diharapkan mampu menjadi tentara  yang  konsisten akan tugasnya sebagai alat negara.

Oleh karena itulah kelompok penentang Dwi Fungsi ABRI seperti PAN, PRD dan Forum Kota menyatakan penolakannya pada konsep Dwi Fungsi ABRI setelah masa Orde Baru selesai, karena dikhawatirkan jika hal ini terus berlanjut, maka proses demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi disuatu negara yang sedang dalam masa transisi dari rezim otoriter kepada system demokrasi seperti yang terjadi pada masa reformasi, militer akan tetap terus mengekang hak politik rakyat sehingga demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.

Sedangkan dipihak lain, terdapat kelompok yang  mendukung diterapkannya kembali Dwi Fungsi ABRI setelah Orde Baru. Dukungan ini sesuai dengan pola hubungan sipil-militer yang diterapkan oleh Huntington yaitu Subjective Civilian Control dimana dikhawatirkan akan terjadi politisasi terhadap militer jika sipil memegang kekuasaan sehingga militer tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk mengatur negara. Hal ini seperti yang didengungkan oleh para perwira militer yang duduk dalam lembaga politik bahwa peran aktif  militer dalam politik masih sangat dibutuhkan. Dukungan ini merupakan suatu upaya  agar militer tetap dapat berkuasa dan menghilangkan kekhawatiran terhadap sipil yang mengakibatkan ruang gerak militer menjadi sangat terbatas.

Kelompok pendukung Dwi Fungsi beranggapan bahwa peran militer dalam politik masih dibutuhkan, hal ini dikarenakan faktor sejarah dimana militer menjadi salah satu kekuatan yang dominan dalam melawan penjajah. Oleh karena itu bagi kelompok ini, militer tidak dapat dihapuskan begitu saja.

Soeharto dan anggota Kabinet Pembangunan VII merupakan bagian dari kelompok ini yang bersikeras mempertahankan Dwi Fungsi ABRI. Hal ini dikarenakan adanya semacam ketakutan dari mereka jika militer dikembalikan ke barak, maka akan mengakibatkan kekuasaannya menjadi jauh berkurang. Jika hal ini terus dilanjutkan, maka pola hubungan sipil-militer yang  baik  seperti supremasi sipil tidak akan terlaksana. Karena supremasi sipil hanya akan dapat dilaksanakan jika militer menyadari bahwa sudah waktunya militer kembali keperan semula.

Jika dukungan terhadap Dwi Fungsi ABRI ini terus berlanjut, dikhawatirkan  akan  mengakibatkan kembalinya  lagi  peran  politik  militer  dan mengakibatkan kesengsaraan yang tidak habis-habis. Masuknya tentara dalam politik ini merupakan salah satu bentuk teori dari jenis orientasi militer yaitu tentara Pretorian dimana militer tidak hanya mengurusi masalah keamanan saja, tetapi juga bidang politik yang tidak seharusnya dimasuki tentara. Bahkan yang lebih ekstrem lagi, militer melakukan kudeta dan mengambil alih semua peran sipil seperti yang terjadi pada masa Soeharto.

Pada masa transisi demokrasi di Indonesia jika penerapan Dwi Fungsi ABRI masih terus dilanjutkan, maka Indonesia yang sedang dalam masa transisi tidak akan mengalami proses demokrasi yang sebenarnya. Militer akan tetap menguasai hak berdemokrasi sehingga masa-masa transisi demokrasi seperti pada awal reformasi akan mengalami kemandekan seperti terkekangnya hak untuk berpolitik. Oleh karena itu dalam masa transisi seperti itu militer harus kembali kepada perannya sebagai alat negara, sehingga demokrasi dapat berjalan lancar.

Daftar Pustaka Makalah Hubungan Sipil dan Militer

Hubungan Sipil dan Militer dengan Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI di Indonesia dan Masa Transisi Demokrasi Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment