Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 14 October 2015

Hukum Perkawinan Di Indonesia dalam Islam dan Perdata sebab Pelaksanaan Perkawinan Antar Agama

Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia adalah - Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Islam masuk ke Indonesia pada abad VII M yang dibawa oleh pedagang-pedagang arab. Perkembangan hukum Islam di Indonesia menjelang abad XVII, XVIII, XIX, baik dalam tatanan intelektual dalam bentuk kitab-kitab dan pemikiran juga dalam praktek-praktek keagamaan dapat dikatakan cukup baik.Dikatakan cukup baik karena hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir dapat dikatakan sempurna, yang mencakup masalah muamalah (perkawinan, perceraian, dan warisan), peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah. Bukan hanya itu, hukum Islam menjadi suatu sistem hukum yang mandiri yang digunakan bahwa pada masa itu jauh sebelum Belanda menancapkan kakinya di Indonesia, hukum Islam menjadi hukum yang positif di Indonesia. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media, 2004, hlm.8 Universitas Sumatera Utara) Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat dalam bentuk. Pertama, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC (Vereenigde Oots-Indische Compagnie) yang memberikan ruang yang agak luas bagi perkembangan hukum Islam.Kedua, adanya upaya intervensi Belanda  terhadap hukum  Islam  dengan  menghadapkannya  dengan hukum adat. Berangkat dari kekuasaan yang dimiliki VOC bermaksud menerapkan hukum Belanda di Indonesia, namun tetap saja tidak berhasil karena umat Islam tetap saja menjalankan syari’atnya. Dapatlah dikatakan pada saat VOC berkuasa di Indonesia (1602-1800 M) hukum Islam dapat berkembang dan diperaktekkan oleh umatnya tanpa adanya hambatan apapun dari VOC. Bahkan bisa dikatakan VOC ikut membantu untuk menyusun suatu peraturan yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam dan berlaku dikalangan umat Islam.


Setelah kekuasaan VOC berakhir dan digantikan oleh Belanda, maka seperti yang terlihat bahwa sikap Belanda berubah terhadap hukum Islam, kendati perubahan itu terjadi secara perlahan-lahan.Setidaknya perubahan itu dapat dilihat dari tiga sisi.Pertama, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang cukup kaya.Kedua, menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan proyek Kristenisasi. Ketiga, keinginan Belanda untuk menerapkan apa yang disebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia. Maksudnya, Belanda ingin menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda . Ibid

Kendatipun terbatas pada pelaksanaan hukum keluarga, hukum Islam telah teraplikasi dalam kehidupan masyarakat Islam walaupun masih dalam lingkup yang sangat terbatas yaitu hukum kekeluargaan saja.Menarik untuk dicermati, ternyata pemerintah Belanda memberikan perhatian yang serius terhadap perjalanan hukum Islam.Hal ini dilihat dari instruksi-instruksi yang diterbitkannya kepada bupati dan sultan-sultan berkenaan dengan pelaksanaan hukum Islam tersebut. Sebagai contoh : melalui Stabl. No 22 Pasal 13, Ibid, hlm.9 diperintahkan kepada bupati untuk memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga supaya pemuka agama dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam soal perkawinan, pembagian pusaka dan yang sejenis.

Sedangkan perkawinan menurut hukum adat berlaku bagi golongan Pribumi, yang tidak memeluk agama Islam maupun Kristen. Peraturan tentang perkawinan adat inipun merupakan konsekuensi politik hukum pemerintah Belanda.Sampai abad XIX istilah hukum adat ini dikenal. Istilah ini timbul dalam pikiran seorang warga Belanda yaitu Snouck Hurgronje yang mendalami kesusilaan dan kebiasaan berbagai penduduk di Indonesia.Ibid, hlm.10 Perkawinan adat merupakan suatu hidup bersama yang langgeng dan lestari antara seorang pria dengan seorang perempuan yang diakui oleh persekutuan adat yang diarahkan pada pembentukan sebuah keluarga. Perkawinan adat ini dibagi atas tiga kategori, yaitu:  Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda, Mandar Maju, 2002, Bandung, hlm.73
  1. Tatanan Patrilineal, yaitu pengaturan menurut hukum ayah yang merupakan sistem pengaturan kemasyarakatan dimana hanya nenek moyang pria dalam dalam garis pria yaitu ayah, ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya yang dipandang menentukan dalam menetapkan keturunan dari individu. Ibid Melalui  pengaturan  yang  seperti  ini,  maka  di    dalam keluarga, kekuasaan dan pengaruh yang lebih berada pada kaum pria dan bahkan dari pihak ayah.80
  2. Tatanan Matrilineal, yaitu pengaturan menurut hukum ibu terhadap penentuan keturunan yang justru merupakan kebalikan dari tatanan patrilineal. Ikatan keturunan keluarga hanya ada pada ibu, ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya.
  3. Tatanan Parental, yaitu hubungan kekeluargaan dilihat dari kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu.


Sejak tahun dua puluhan pada masa di bawah kepemimpinan Belanda, dari golongan Bumiputera diajukan permohonan dengan hormat agar diadakan pembaharuan hukum perkawinan. Kongres pertama kaum perempuan Indonesia, yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 22 sampai 24 Desember 1928, telah dihadiri oleh wakil-wakil dari 30 Organisasi Perempuan Bumiputra (antara lain Wanita Oetomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Moehammadiyah bagian Wanita, Serikat Islam bagian wanita). Kongres ini telah berhasil mendirikan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Ibid, hlm.192

Kongres  pertama  PPPI  (Perikatan  Perkumpulan  Perempuan  Indonesia)    yang berlangsung sejak tanggal 29 sampai 31 Desember 1929, telah mencurahkan  perhatian yang cukup besar pada masalah-masalah perkawinan. Topik yang dibicarakan adalah antara lain tentang kewajiban perempuan untuk menentang poligami, perkawinan paksa maupun perkawinan anak-anak. Di sini telah diterima resolusi yang memuat antara lain permohonan untuk mendesak pemerintah Belanda agar melarang poligami. Ibid

Pada kongres PPPI yang kedua, yang diadakan pada tanggal 20 sampai 24 juli 1935 di Batavia, kembali masalah perkawinan menjadi topik utama. Pada kongres ini, diputuskan bahwa PPPI akan mengadakan penelitian tentang polisi perempuan menurut hukum Islam, dan memperbaiki posisi perempuan tanpa menyampingkan agama Islam. Pada kongres PPPI yang ketiga yang diadakan di Bandung pada bulan Juli 1938, telah menghasilkan keputusan untuk membentuk sebuah komisi yang diberi tugas untuk merancang Peraturan Perkawinan yang paling adil dan patut. Pada kongres PPPI yang keempat yang berlangsung di Semarang pada bulan Juli 1941 yang membahas tentang upaya peningkatan perempuan di dalam masyarakat, menyediakan ruang, dan peluang bagi perkawinan berikut seluk beluknya.

Sehubungan dengan kongres-kongres tersebut dapat disimpulkan bahwa gerakan Perempuan Indonesia yang dimulai pada masa  pemerintahan Belanda, di era pemerintahan Presiden Soekarno sampai pada masa pemerintahan Presiden Soeharto merupakan kelompok penekan yang tidak kenal menyerah terhadap pembentukan Perundang-Undangan Perkawinan. Ibid Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh tempat berpijak yang semakin kokoh, maka desakan untuk membentuk Undang-undang Perkawinan bukan hanya datang dari pergerakan perempuan saja, tetapi dari kalangan penegak hukum seperti hakim, advokat dan lain-lain juga dengan alasan bahwa Undang-undang buatan Belanda yang sampai saat itu masih berlaku dianggap tidak sesuai dengan tatanan hukum Indonesia dan Pancasila. Ibid

Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B/2/4299 tertanggal  1  Oktober 1950 oleh pemerintah dibentuklah    Panitia Ibid

Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk bagi umat Islam.Panitia ini bertugas meninjau kembali semua peraturan perkawinan dan menyusun suatu RUU Perkawinan yang dapat menampung semua kenyataan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada waktu itu. Anggotanya terdiri dari orang-orang yang dianggap ahli mengenai hukum umum, hukum Islam dan kristen dari berbagai aliran yang diketuai oleh Mr.Tengku Hasan.

Pada akhir tahun 1952 panitia tersebut selesai membuat suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang terdiri atas peraturan umum, yang berlaku untuk semua golongan dan agama, dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang hanya mengenai golongan agama masing- masing. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1952 Panitia menyampaikan RUU Perkawinan Umum serta daftar pertanyaan umum yang mengenai Undang- Undang tersebut kepada organisasi-organisasi dengan permintaan supaya masing-masing memberikan pendapat atau pandangan tentang soal- soal tersebut. Ibid

RUU Perkawinan yang dimajukan itu selain berusaha ke arah kodifikasi   dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain : Ibid, hlm.234-235  (Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm.234)
  1. Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan dan ditetapkan batas umur 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
  2. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
  3. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama/perdata yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian sehingga dapat memenuhi syarat keadilan.
  4. Harta pembawaan dan harta yang diperoleh masing-masing, sendiri tanpa menjadi milik masing-masing dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
  5. Perceraian diatur dengan keputusan pengadilan negeri, berdasarkan alasan-alasan tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan yang khusus islam.
  6. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.


Dalam rancangan-rancangan yang diajukan oleh komisi ini, terdapat pendapat- pendapat yang menyatakan perlunya suatu Undang-undang umum yang mengatur perkawinan-perkawinan seluruh warga negara Indonesia dan sekaligus mengatur secara khusus perkawinan berbagai kelompok agama.Walaupun RUU Perkawinan ini telah berhasil diselesaikan, namun dalam permasalahannya di Parlemen mengalami penundaan.Atas suatu inisiatif yang diprakarsai oleh sekelompok anggota Parlemen di bawah pimpinan Ny.Soemarnie, maka akhirnya RUU Perkawinan mulai dibahas dalam Parlemen.Pada saat itu telah ada tiga buah RUU Perkawinan yaitu dua buah

RUU berasal dari komisi yang diketuai oleh Mr.Tengku Hasan dan satu buah RUU Ny.Soemarnie dan kawan-kawan. Pada prinsipnya masih ada persamaan antara RUU Perkawinan yang diusulkan oleh Komisi Hasan dan RUU Perkawinan dari DPR, namun ada dua perbedaan penting antara pengusulan-pengusulan tersebut : Wila Chandrawila Supriadi, Op.Cit.,hlm.196
  1. RUU Perkawinan yang berasal dari Komisi Hasan menyatakan bahwa di samping sebuah RUU Perkawinan yang berlaku bagi setiap warga negara, juga peraturan-peraturan yang berlaku bagi kelompok-kelompok yang di dalamnya poligami diperkenankan.
  2. Sedangkan dari kelompok Ny.Soemarnie meliputi hanya pemberlakuan suatu Undang-undang Umum yanng di dalamnya semata- mata hanya mengakui adanya monogami (kendatipun demikian RUU Perkawinan yang disebut terakhir juga memberi ruang dan peluang bagi suatu peraturan perundangundangan perkawinan untuk kelompok- kelompok keagamaan yang berbedabeda, namun semuanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku bagi setiap warga negara).


Satu tahun setelah pengajuan pengusulan, dalam bulan Oktober 1959, RUU Ny.Soemarnie tersebut ditarik kembali oleh para pengajunya, karena kendati pun memperoleh perhatian besar oleh sejumlah besar anggota DPR, rancangan tersebut nampaknya tidak berpeluang untuk dibicarakan. Para anggota dari partai Islam mengadakan perlawanan, terutama terhadap asas monogami yang dikandung rancangan ini. Nampaknya perlu dikemukakan di sini apa yang menjadi alasan salah seorang dari kelompok Islam. Ibid

Mengenai dua buah RUU, yang disusun oleh Komisi Hasan, sementara belum ada keputusan yang diambil oleh Parlemen. Kemudian dalam tahun 1963 sebuah Seminar tentang Hukum Nasional diselenggarakan dan disponsori berturut-turut oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), yakni sebuah badan penguasa untuk meningkatkan perundang-undangan nasional, dan Persatuan Hakim Indonesia (Persahi) yang cukup berpengaruh pula. Di dalam seminar ini diterima sebuah resolusi mengenai keharusan adanya pembentukan suatu Undang-undang Perkawinan yang seragam.

Setelah setahun lamanya LPHN tersebut telah menyiapkan sebuah peraturan perkawinan bagi kaum muslimin, dan pada tahun 1968 telah dirampungkan sebuah rancangan tentang asas-asas dari perkawinan. Sampai dengan berakhirnya tahun parlementer 1971, dua buah rancangan tersebut termuat dalam agenda DPR, akan tetapi kembali anggota-anggota Parlemen ini tidak berhasil mengambil keputusan. 

Hampir selama dua dasawarsa telah diikhtiarkan menghasilkan  pembentukan sebuah perundang-undangan perkawinan nasional, yang oleh DPR selama beberapa tahun telah diterima pengusulan dari tiga pihak yang berlainan (Komisi Hasan, Kelompok Ny.Soemarnie dan LPHN), telah ditimbang sebagaimana mestinya, namun dipandang belum memadai adanya. Ketidakberhasilan selama dua puluh tahun itu untuk membentuk sebuah Undang-undang Perkawinan Indonesia sendiri, terutama diakibatkan oleh pihak Islam di dalam DPR yang tetap mempertahankan dengan gigih asas poligami tersebut. Ibid

Pada tahun 1972 telah dimulai kembali dengan upaya percobaan keempat pembentukan RUU Perkawinan yang diharapkan memperoleh  persetujuan dari DPR.Dalam hal ini pekerjaan tersebut dilakukan oleh pejabat-pejabat Departemen Kehakiman. Pada pertengahan tahun 1973 RUU yang baru tersebut telah selesai dan pada tanggal 31 Juli 1973, Presiden Republik Indonesia menyampaikan kepada DPR, bersamaan dengan hal tersebut,  RUU tahun  1967 Ibid dan  1968  ditarik  kembali. Rancangan  yang  diajukan   pada tanggal 31 Juli 1973 tersebut menyebabkan sedikit keributan dalam masyarakat.Kelompok-kelompok dan individu-individu menyatakan kepuasan maupun keberatan terhadap RUU tersebut, sehingga pelu diadakan pembicaraan yaitu pembicaraan pada tingkat I yang dilakukan pada tanggal  30 Agustus 1973 di mana pemerintah diwakili oleh dua menteri yaitu Menteri Kehakiman dan Menteri Agama.Kemudian pada pembicaraan tingkat II tanggal 17 dan 18 September 1973, dimana para anggota DPR memberikan pandangan umumnya atas RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah tersebut. Berbicara pada kesempatan itu sebanyak 9 orang anggota masing- masing seorang dari anggota Fraksi Angkatan Bersenjata, dua orang dari Fraksi Karya Pembangunan, seorang dari Fraksi Partai Demokrasi Pembangunan dan lima orang dari Fraksi Persatuan Pembangunan.  Pemerintah menanggapi pandangan umum para anggota DPR ini dan tanggapannya disampaikan oleh Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973.

Dalam rapatnya pada tanggal 30 November 1973, Badan Musyawarah DPR memutuskan pembicaraan tingkat III akan dilakukan oleh gabungan    Komisi III dan Komisi IX. Dari gabungan Komisi III dan Komisi IX akan dibentuk suatu Panitia Kerja yang bertugas sebagai suatu komisi dengan jumlah anggota sebanyak 10 orang. Panitia kerja ini dibentuk oleh Rapat Gabungan Komisi III dan Komisi IX pada tanggal 6 Desember 1973 dengan anggota sebanyak 10 orang yakni dua orang dari Fraksi Angkatan Bersenjata, dua orang dari Fraksi Karya Pembangunan, dua orang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan empat orang Ibid, hlm.198 dari Fraksi Persatuan Pembangunan, komisi gabungan ini diketuai oleh Djamal Ali, SH.

Sebelum tanggal 8 Oktober 1973 Komisi III dan dan Komisi IX telah mengadakan Rapat Gabungan untuk membicarakan prosedur teknis pembahasan RUU Perkawinan tersebut. Rachmadi Usman, Op.Cit.,hlm.241 Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1973, pimpinan Komisi III dan Komisi IX mengadakan inventarisasi  persoalan yang muncul dari RUU Perkawinan di bawah koordinator Wakil Ketua DPR Domo Pranoto. Ibid

Dari tanggal 6 sampai dengan 20 Desember 1973 diadakan pembicaraan tingkat III, di mana panitia kerja yang dibentuk pada tanggal 6 Desember 1973 lalu mempunyai status seperti komisi guna mengadakan pembicaraan bersama dengan pemerintah. Panitia kerja dalam melaksanakan tugasnya melakukan rapat-rapat intern panitia untuk menjanjikan pendirian masing- masing fraksi sejauh mungkin untuk membulatkan pendapat dalam kalangan panitia dan jika hal tersebut tercapai maka masalah tersebut akan dibawa ke rapat   kerja   dengan  pemerintah   yang   sifatnya   terbuka.   Rapat kerja ini dilakukan apabila hal-hal yang akan dibahas adalah hal-hal yang bersifat umum. Selanjutnya apabila hal ini telah selesai maka kemudian dilakukan rapat kerja bersama yang bersifat tertutup, mengenai perumusan-perumusan yang sifatnya konkret dalam bentuk pasal demi pasal. Cara-cara tersebut tercapai dengan baik karena adanya suasana kerja yang baik, toleransi yang benar, dan kesediaan saling memberi dan menerima dalam musyawarah. Hal ini didukung pula oleh fraksi-fraksi yang menyadari akan pentingnya masalah yang dibahas dan tanggung jawab sebagai salah satu badan kelengkapan. Anggota panitia kerja, baik perorangan maupun atas  nama  fraksinya mendapat kesempatan yang benar untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing dan semua pembicara disemangati oleh cita-cita yang sama, yakni mewujudkan Undang-undang Perkawinan yang sejauh mungkin dapat memenuhi aspirasi hukum yang hidup di dalam masyarakat sekaligus  memberi pengarahan bagi perkembangan hukum di masa depan.

Dengan kesadaran dan tujuan yang sama itulah kemudian dimusyawarahkan degan sungguh-sungguh isi RUU Perkawinan agar dapat menampung segala aspirasi dari masyarakat dan memberikan formulasinya secara teknis yuridis. Dalam membentuk isi dari RUU Perkawinan tersebut diusahakan dapat mempertemukan aspirasi hukum yang berbeda-beda, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka kemungkinan dengan melakukan suatu pengecualian dilakukan sebagai suatu pola untuk mangatasi kesulitan tersebut, apabila hal tersebut juga tidak dapat dilakukan maka materi yang menjadi permasalahan tadi akan dicabut dari RUU Perkawinan. RUU Perkawinan yang telah disetujui oleh DPR tersebut telah mengalami perubahan, penambahan, dan penghapusan   beberapa   pasal   dari   naskah   asli   yang   disampaikan  oleh pemerinntah. Pasal-pasal yang mengalami perubahan meliputi Pasal 1 dan Pasal 2, dan Pasal-pasal yang mengalami penghapusan adalah Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13,14,43, dan 62. Mengenai asas poligami telah dipertahankan dalam arti masih dimungkinkan dalam hal-hal tertentu dan dimintakan putusan pengadilan. Demikian juga Ibid masalah perceraian hanya dimungkinkan apabila alasan-alasannya cukup dan harus melalui prosedur pengadilan.

Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973, pada pembicaraan tingkat IV,  DPR mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR, yang menyetujui disahkannya RUU Perkawinan dengan perubahan perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja RUU tentang Perkawinan untuk menjadi Undang-undang tentang  Perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan yang telah disetujui oleh DPR tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman,  tertib dan lancar. Ibid

Dengan berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat.Karena Undang- undang dalam Burgerlijk Wetboek tidak berlaku lagi.Pernyataan ini membawa pengaruh di mana sebagian ketentuan dalam Pasal-pasal dari Buku I Burgerlijk  Wetboek  yang  mengatur  tentang perkawinan  dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang No 1 Tahun 1974 memuat kaedah- kaedah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksananya.  Hal  ini  berarti  Undang-undang  Perkawinan  akan    menjadi sumber  pokok  bagi pengaturan hukum Ibid, hlm.242 perkawinan,  perceraian  dan rujuk yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada mulanya dimaksudkan untuk mengkodifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional, disamping mengkodifikasikan hukum perkawinan.  Ibid Akan tetapi setelah disahkan, bukan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang tercapai, melainkan kompilasi hukum perkawinan nasional yang bersifat nasional yang belum tuntas dan menyeluruh, sebab Undang-undang Perkawinan masih merujuk dan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang lama yang ada sebelumnya, termasuk ketentuan hukum adat dan hukum agama atau kepercayaan masing-masing yang mengatur mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Rumusan ketentuan dalam pasal- pasal Undang-undang Perkawinan mencerminkan teknik kompilasi hukum sebagai modifikasi pelaksanaan unifikasi hukum pekawinan yang bersifat nasional. Ibid, hlm. 197

Dengan   demikian,   Undang-undang   Perkawinan   bermaksud  mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan  Kebhinekaan yang masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan  perkawinan  yang  beraneka  ragam  dalam   masyarakat hukum Indonesia.Dengan sendirinya Undang-undang Pekawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan, yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga negara Indonesia tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing agamanya itu. Bagi umat beragama selain tunduk pada Undang-undang No 1 Tahun 1974, juga Ibid belum diatur dalam Undang- undang Perkawinan. Apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan terbatas pada mengatur soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut. Ibid, hlm.245-246

Untuk melaksanakan Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif, maka masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksana, antara lain yang menyangkut tentang masalah-masalah. Ibid, hlm.251

Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 1 April 1975 oleh pemerintah ditetapkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dalam Peraturan Pemerintah ini, memuat ketentuan tentang masalah-masalah yang dikemukakan diatas, yang diharapkan akan dapat memperlancar pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974. Ibid, hlm.252
  1. Pencatatan perkawinan 
  2. Tata cara pelaksanaan perkawinan
  3. Tata cara perceraian 
  4. Cara mengajukan gugatan perceraian    
  5. Tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan 
  6. Pembatalan perkawinan 
  7. Ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.


Apabila dikaji secara seksama, maka kandungan materi Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 mengatur pokok persoalan sebagai berikut : Ibid, hlm.253
  1. Meletakkan beberapa pengertian yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 (Pasal 1) 
  2. Mengatur pejabat pegawai pencatatan perkawinan (Pasal 2), pemberitahuan kehendak pelaksanaan perkawinan (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5), penelitian syarat-syarat perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan (Pasal 6 dan Pasal 7), dan pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan (Pasal 8 dan Pasal 9) 
  3. Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatan perkawinan, termasuk kewajiban penandatanganan akta perkawinan (Pasal 10 dan Pasal 11) 
  4. Mengatur hal-hal yang harus dimuat dalam akta pekawinan (Pasal 12 dan Pasal 13) 
  5. Mengatur mengenai tata cara pemeriksaan cerai talak atau perceraian (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18), alasan-alasan perceraian (Pasal 19), tata cara pemeriksaan cerai gugat (Pasal 20 sampai dengan Pasal 36) 
  6. Mengatur mengenai pembatalan perkawinan oleh pengadilan (Pasal 37,38) 
  7. Mengatur mengenai waktu tunggu bagi seorang janda (Pasal 39) 
  8. Mengatur mengenai kewajiban mengajukan permohonan beristeri lebih dari seorang kepada pengadilan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan permohonan beristeri lebih dari seorang oleh pengadilan dan larangan pegawai pencatat perkawinan untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan (Pasal 40 sampai dengan Pasal 44) 
  9. Mengatur ancaman sanksi pidana bagi pihak mempelai atau pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal-pasal Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 (Pasal 45) 
  10. Mendelegasikan kewenangan untuk mengatur secara khusus ketentuan perkawinan dan perceraian bagi anggota Angkatan Bersenjata oleh Menteri Hankam/Pangab (Pasal 46) 
  11. Pernyataan tidak berlakunya ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan  yang mengatur tentang perkawinan sejauh     telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 (Pasal 47) 
  12. Mendelegasikan kewenangan untuk mengatur petunjuk-petunjuk pelaksanaan  bagi kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 kepada Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, baik bersamasama maupun secara sendiri-sendiri dalam bidang masing-masing (Pasal 48) 
  13. Pernyataan mulai berlakunya dan perintah pengundangan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Selama ini dalam menyelesaikan perkara-perkara muamalah, hakim Pengadilan Agama selalu berpedoman pada kitab fiqih yang penggunaannya tergantung pada kemampuan hakim-hakim Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam memahami secara utuh dan menyeluruh terhadap kitab- kitab fiqih tersebut. Sehingga dampaknya tidak tertutup kemungkinan timbul putusan yang berbeda-beda terhadap perkara-perkara yang sama. Untuk itu, sudah seyogianya bangsa Indonesia memiliki hukum materil berupa hukum Islam yang berbentuk kodifikasi yang dapat dijadikan landasan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 7/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985, maka dibentuk suatu Tim Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, tim tersebut mengadakan penelaahan dan pengkajian kitab-kitab fiqih dari berbagai sumber dan wawancara terhadap para ulama, yang kemudian hasilnya diseminarkan melalui loka karya yang diadakan  di Jakarta dari tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988. Dengan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, maka disebarluaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut untuk dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan di samping   peraturan perundang-undangan lainnya. Pada dasarnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dan sudah menampung segala kenyataanya yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.



Sebab-sebab Melakukan Antar Agama Di Indonesia

Perkawinan tidak akan langgeng dan tentram karena tidak bisa menyatukan pandangan tentang segala sesuatu. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya atau tingkat pendidikan saja dapat mengakibatkan  kegagalan  perkawinan. Setelah anak lahir, timbullah masalah dalam pendidikan agama anak. Anak diberikan kebebasan memilih agama, padahal dia bingung untuk mengikuti ayahnya atau ibunya.

Meskipun ayah atau ibu telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga aqidah anaknya, tetap saja anak akan mengalami distorsi aqidah. Betapa hancurnya hati ayah atau ibu yang muslim karena tidak bisa menjaga fitrah anak- anaknya. Padahal jalinan cinta kepada anak lebih kuat daripada kepada istri atau suaminya yang masih kafir.

Perbedaan agama akan memicu konflik rumah tangga, sehingga tidak  mungkin terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Bahkan keluarga   besar   dari   kedua   belah   pihak   pun   akan menentang.    Kehidupan rumah tangga pasangan beda agama membuat batin tersiksa dan tidak akan pernah tenang selamanya.

Jika akhirnya terjadi perceraian, maka anak-anak akan mengalami kehidupan yang timpang.

Pelaksanaan Perkawinan Antar Agama Di Indonesia

Bagi pihak WNI harus memenuhi mekanisme pelayanan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
  1. Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/ kelurahan untuk mendapatkan:
    • Surat Keterangan untuk nikah (N.1)
    • Surat Keterangan asal usul (N.2)
    • Surat Persetujuan mempelai (N.3),
    • Surat Keterangan tentang orang tua (N.4),
    • Surat pemberitahuan kehendak nikah (N.7)
  2. Calon Pengantin datang ke Puskesmas untuk mendapatkan :
    • Imunisasi Tetanus Toxsoid 1 bagi calon pengantin wanita,
    • Kartu imunisasi,
    • Imunisasi Tetanus Toxoid II,



Setelah proses pada poin (1) dan (2) selesai, calon pengantin datang ke KUA kecamatan, untuk :
  1. Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis ( menurut model N7), apabila calon pengantin berhalangan pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya;
  2. Membayar biaya pencatatan nikah dengan ketentuan sebesar 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah). (PMA Nomor 147 Tahun 2004).
  3. Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan oleh penghulu.
    • Surat keterangan untuk nikah menurut N.1 
    • Kutipan akta kelahiran  atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa/ pejabat setingkat menurut model N2;
    • Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N3,
    • Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/ pejabat setingkat menurut model N4,
    • Izin tertulis dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N5.
    • Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud angka 5 di atas diperlukan izin dari pengadilan.
    • Pasfoto masing-masing 3×2 sebanyak 3 lembar.
    • Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
    • Jika calon mempelai anggota TNI/Polri diperlukan surat izin dari atasanya atau kesatuannya.
    • Izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
    • Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/ cerai bagi mereka yangperceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor  7  tahun 1989.
    • Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/ istri dibuat oleh kepala desa/ lurah atau pejabat yang berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/ duda yang akan menikah.
    • Surat ganti nama bagi warganegara Indonesia keturunan.
  4. Penghulu sebagai PPN memasang pengumuman kehendak nikah (menurut model NC) selama 10 hari sejak saat pendaftaran.
  5. Catin wajib mengikuti kursus calon pengantin selama 1 hari. 
  6. Calon pengantin memperoleh sertifikat kursus calon pengantin. 
  7. Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu
  8. Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah pelaksanaan akad nikah.


Daftar Pustaka untuk Makalah Hukum Perkawinan Di Indonesia

Hukum Perkawinan Di Indonesia dalam Islam dan Perdata sebab Pelaksanaan Perkawinan Antar Agama Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment