Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 20 October 2015

Hukum Uni Eropa menjadi Hukum di Negara- Negara Anggota Uni Eropa dan Proses Transformasi

Hukum Uni Eropa menjadi Hukum di Negara- Negara Anggota Uni Eropa
Perjanjian Uni Eropa telah diratifikasi oleh seluruh anggota Uni Eropa(“EU Treaties” sesuai artikel di website http://europa.eu/about-eu/basic- information/decision-making/treaties/index_en.htm, diakses tanggal 13 Maret 2013, Pukul 20:35) yang mana perjanjian ini telah menjadi bagian dari Hukum di negara-negara anggota Uni Eropa. Perjanjian tersebut menjadi dasar dibentuknya perangkat- perangkat Hukum Uni Eropa demi tercapainya tujuan dari perjanjian. Perangkat- perangkat Hukum tersebut wajib ditegakkan di setiap negara anggota tanpa perlu dilakukannya ratifikasi karena perangkat Hukum ini muncul dari Perjanjian Uni Eropa sehingga sudah menjadi kewajiban negara anggota untuk menegakkannya.

Berikut merupakan dasar dibentuknya perangkat-perangkat Hukum Uni Eropa. Dewan Eropa dan Komisi Eropa dapat dilihat fungsinya melalui Pasal 249 Perjanjian Uni Eropa:
“In order to carry out their task and in accordance with the provisions of this Treaty, the European Parliament acting jointly with the Council, the Council and the Commission shall make regulations and issue directives, take decisions, make recommendations or deliver opinions. A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is  addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods. A decision shall be binding in its entirety upon those to  whom it is addressed. Recommendations and opinions shall have no binding force.”

Berdasarkan pasal di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa suatu Regulasi harus mengikat secara keseluruhan dan langsung diterapkan pada semua negara anggota. Suatu Direktif harus mengikat, ditujukan pada masing-masing negara anggota, kewenangan atas pilihan bentuk dan metode diberikan kepada negara anggota. Suatu Putusan harus mengikat secara keseluruhan pada siapa putusan   itu   ditujukan.   Rekomendasi   dan   opini   tidak   memiliki     kekuatan mengikat.(Penelope Kent, Op.Cit, hal 34)   Selanjutnya   di   bawah   ini   akan   dijabarkan perangkat-perangkat

Hukum Uni Eropa

Hukum Uni Eropa seperti yang tersebut di atas:
a. Regulasi
Regulasi (Regulasi dibentuk langsung dari Hukum Uni Eropa. Segera setelah dibentuk, Regulasi telah mengikat dan memiliki kekuatan hukum di setiap negara anggota, dan setara dengan  Hukum
Nasional. Pemerintah pusat tidak perlu mengambil tindakan sendiri untuk menerapkan Regulasi Uni Eropa.) menetapkan aturan umum yang berlaku seragam di setiap negara anggota Uni Eropa sehingga penerapannya secara unifikasi. Regulasi ini mengikat dan langsung diterapkan di negara anggota tanpa pengundangan lebih lanjut.
b. Direktif
Suatu Direktif (Direktif  ketika  diadopsi,  Putusan  memberikan  jadwal  pada  negara  anggota  untuk pelaksanaan Direktif. Jika negara anggota merasa sudah sesuai dengan Direktif ini, maka negara tersebut hanya perlu menjaga penegakan Direktif tersebut di negaranya. Secara umum, negara- negara anggota diwajibkan untuk membuat perubahan pada undang-undang mereka (sering disebut sebagai transposisi) agar Direktif yang akan diterapkan dengan benar.) mengikat dan ditujukan pada masing-masing negara anggota, memperbolehkan negara memilih bentuk dan metode untuk sarana pelaksanaan legislasi. Suatu Direktif dapat ditujukan pada beberapa atau semua negara anggota.     Direktif ini   mengutamakan harmonisasi dalam penerapannya di negara anggota.

c. Putusan
Suatu Putusan Dewan atau Komisi Eropa, menjadi tindakan individual yang ditujukan pada pihak tertentu, baik negara atau individu. Secara resmi mengikat, dan mensyaratkan pengimplementasian lebih lanjut.

d. Rekomendasi dan Opini
Rekomendasi dan opini tidak mengikat secara hukum walaupun mereka persuasif. Hakim nasional harus mempertimbangkan rekomendasi yang sesuai dalam menghadapi kasus, dimana mereka menjelaskan intepretasi ketentuan lain dari hukum nasional atau hukum Uni Eropa.

Hal yang dapat dilakukan mewujudkan tujuan dari Uni Eropa dan meyakinkan bahwa hukum Uni Eropa diterapkan secara seragam di seluruh  negara anggota, maka penting diketahui bahwa hukum Uni Eropa harus diutamakan dari pada hukum nasional.

Prinsip supremasi Hukum Uni Eropa di dalam Hukum Nasional terkait dengan jenis penerapannya yaitu prinsip penerapan langsung ataupun direct applicable, efek langsung ataupun directly effect Penelope Kent, Op.Cit, hal 66  dan efek tidak langsung ataupun Indirect effect.
  1. Penerapan langsung ataupun direct applicable. Hukum Uni Eropa memiliki  ketentuan  yang mana  memberikan  pengaruh  terhadap  sistem hukum negara anggota tanpa perlu diundangkan terlebih dahulu. Salah satu perangkat Hukum Uni Eropa yang menggunakan metode direct applicable ini ialah  Regulasi.
  2. Efek langsung ataupun directly effective. Hukum Uni Eropa memiliki ketentuan yang mana menimbulkan hak atau kewajiban langsung pada individual ataupun negara. Adapun ketetuan untuk dapat digunakannya direct effect yaitu peraturan harus jelas dan tidak ambigu, harus tidak bersyarat, dan memberikan efek tanpa tindakan lanjut seperti implementasi dari Uni Eropa atau negara anggota.
    Kewajiban perjanjian jatuh pada negara anggota itu sendiri,  peraturan dapat membentuk efek langsung secara vertikal, mencerminkan hubungan antara individual dan negara. Ketentuan tersebut dapat hanya diberlakukan terhadap negara dan bukan terhadap individu. Bagaimanapun konsep telah dikembangkan untuk menutupi otoritas publik. Efek langsung secara horizontal muncul dimana suatu kewajiban jatuh pada individual, mencerminkan hubungan antara individual dengan individual.
  3. Efek tidak langsung ataupun Indirect Effect. Efek tidak langsung ini digunakan pada produk Hukum Uni Eropa yang mewajibkan implementasi untuk penerapannya, seperti Direktif yang diberikan kepada otoritas nasional untuk pilihan bentuk dan metode implementasinya dan Putusan yang mana mewajibkan implementasi lebih lanjut.
Hukum Uni Eropa

Direktif merupakan instruksi yang harus dilakukan oleh setiap negara anggota yang ditujukan, mengenai pilihan, bentuk, dan  metode diberikan  kepada negara anggota.Penelope Kent, Op.Cit, hal 69 Putusan mengikat secara keseluruhan pada siapa Putusan itu ditujukan. Tidak seperti Regulasi, Direktif tidak dideskripsikan dalam perjanjian sebagai peraturan yang langsung diterapkan.

Terhadap proses penegakan direktif ini terjadi juga masalah yang muncul dalam menerapkannya, seperti pada kasus Grad muncul dari challange yang dibawa oleh perusahaan Jerman terhadap pajak yang dikenakan oleh pemerintah Jerman yang mana perusahaan berpendapat bertentangan dengan Direktif. Uni Eropa mewajibkan negara anggota untuk mengamandemen sistem pajak pertambahan nilai mereka dan Putusan memberikan batas waktu untuk implementasi Direktif. Pengadilan Eropa memutuskan bahwa hal tersebut tidak akan cocok dengan sifat terikat dari putusan untuk mengecualikan kemungkinan efek langsung. Walaupun direktif dalam kasus Grad mewajibkan implementasi, pada saat di luar batas waktu implementasi maka direktif dapat langsung efektif.

Batas waktu masih berlaku, suatu direktif tidak langsung efektif. Dalam kasus Pubblico Ministero melawan Ratti. Tuan Ratti berusaha untuk membela diri terhadap tuduhan di bawah undang-undang Italia pada label produk berbahaya.  Dia mengklaim bahwa produk dilabelkan berdasarkan dua direktif yang mana masih belum diimplematasikan oleh pemerintah Italia. Salah satu dari dua direktif tersebut memiliki batas waktu untuk implementasi yang telah kadaluarsa. Pengadilan Eropa memutuskan bahwa hanya direktif yang mana batas    waktunya telah habis dapat berlaku efektif. Ketika implementasi dari Direktif tidak diwajibkan maka Direktif memiliki efek langsung yang harus dipenuhi. Penelope Kent, Op.Cit, hal 70

Berdasarkan penjelasan di atas, transformasi Hukum Uni Eropa menjadi Hukum di negara anggota Uni Eropa melalui tiga produk hukum yaitu Regulasi (dibentuk untuk menerapkan Hukum Uni Eropa yang berlaku seragam di seluruh anggota Uni Eropa. Regulasi ini mengikat dan langsung diterapkan tanpa pengundangan lebih lanjut), Direktif (merupakan produk hukum yang mengikat dan ditujukan pada negara atau individual tertentu namun dapat juga ditujukan pada semua negara anggota. Suatu direktif, kewenangan dalam pilihan bentuk dan metode penerapannya diberikan pada negara anggota), Putusan atau Decision (berasal dari Dewan atau Komisi Eropa merupakan tindakan individual yang ditujukan pada orang tertentu, baik negara atau individu. Putusan secara resmi mengikat dan mensyaratkan implementasi lebih lanjut), dan Rekomendasi atau opini (tidak mengikat secara hukum dan ini diungkapkan dalam Pengadilan, Hakim nasional wajib mempertimbangkan rekomendasi).


Daftar Pustaka Makalah Hukum Uni Eropa

Hukum Uni Eropa menjadi Hukum di Negara- Negara Anggota Uni Eropa dan Proses Transformasi Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment