Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 2 October 2015

Kedaulatan dan Yurisdiksi di Wilayah Perairan dan Udara

Kedaulatan dan Yurisdiksi di Wilayah Perairan dan Udara
a. Hukum Udara
Pada awalnya banyak yang berpendapat bahwa ruang udara mempunyai status yang analog dengan laut yaitu kedaulatan teritorial negara atas ruang udara di atasnya dengan ketinggian tertentu dan selanjutnya berlaku rezim kebebasan seperti kedaulatan negara atas laut wilayah yang dilanjutkan dengan rezim kebebasan di laut lepas. Pendapat yang diformulasikan dalam bentuk ini masih diperdebatkan  dalam  forum  internasional  karena  banyak  negara   menganggap ruang udara dalam keseluruhannya tetap ditundukkan pada kedaulatan  negara yang berada di bawahnya.(Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)

Mengenai kedaulatan negara di udara di atas wilayahnya, Gerhard Von Glahn mengemukakan sejumlah teori yaitu ;

  1. Berlakunya kebebasan penuh di ruang udara seperti lautan lepas
  2. Yurisdiksi teritorial di ruang udara sampai 1000 kaki di atas bumi dengan status udara di atasnya yang bebas seperti di laut lepas.
  3. Seluruh ruang udara di atas negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai udara nasional dengan memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang terdaftar di negara-negara sahabat
  4. Kedaulatan mutlak dan tanpa batas atas ruang udara nasional tanpa batas ketinggian.

Berdasarkan praktik dan perkembangan yang terjadi selama Perang Dunia I maka status ruang udara nasional menjadi jelas yaitu negara-negara mempunyai kedaulatan penuh dan eklusif terhadap ruang udara di atas wilayah daratan dan  laut wilayah. Berbeda dengan hukum laut, pada hukum udara tidak ada hak lintas damai melalui ruang udara nasional. Yang ada hanyalah pemberian izin untuk melakukan lintas udara baik secara unilateral atau berdasarkan persetujuan bilateral maupun melalui konvensi-konvensi multilateral kepada pesawat udara sipil asing.

Wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang udara di atas wilayahnya. Wilayah ini sudah sejak lama dibahas, terutama tampak pada sebuah dalil  Hukum

Romawi yang berbunyi “cujust est solum, ejus est usque ad coelum”. Dalil ini berarti “Barang siapa memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala sesuatu yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah” .(Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)

b. Dasar Hukum
1. Konvensi Paris 13 Oktober 1919
Pada tanggal 13 Oktober 1919, di Paris ditandatangani Konvensi Internasional mengenai Navigasi Udara yang telah disiapkan oleh suatu Komisi Khusus yang dibentuk oleh Dewan Tertinggi Negara-negara Sekutu. Konvensi tersebut ditandatangani oleh 27 negara yang terdiri dari negara-negara lainnya. Konvensi tersebut mulai berlaku tanggal 11 Juli 1922 dan pada tahun 1939 mengikat sebanyak 29 negara. Selain itu, sebagian besar negara-negara di Benua Amerika tidak ikut dalam Konvensi tersebut dan membuat sendiri konvensi udara dengan nama Konvensi Pan Amerika, Havana, pada tanggal 20 Februari 1928. Namun, konvensi regional tersebut ternyata tidak mempunyai banyak peminat dan hanya diratifikasi oleh 11 negara di kawasan.

Dapat dikatakan bahwa Konvensi Paris tersebut merupakan upaya pertama pengaturan internasional secara umum mengenai penerbangan udara. Di samping itu, negara-negara pihak juga diizinkan membuat kesepakatan-kesepakatan bilateral di antara mereka dengan syarat mematuhi prinsip-prinsip yang dimuat dalam konvensi.

2. Konvensi Chicago 1944
Konvensi Chicago membahas tiga konsep yang saling berbeda yaitu :

  • Konsep internasionalisasi yang disarankan Australia dan Selandia Baru.
  • Konsep Amerika yang bebas untuk semua. Konsep persaingan bebas atau free enterprise.
  • Konsep intermedier Inggris yang menyangkut pengaturan dan pengawasan.

Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang dan menarik akhirnya konsep Inggris diterima oleh Konferensi. Pada akhir Konferensi,  Sidang menerima tiga instrumen yaitu :

  • Konvensi mengenai Penerbangan Sipil Internasional;
  • Persetujuan mengenai Transit Jasa-jasa Udara Internasional;
  • Persetujuan mengenai Alat Angkutan Udara Internasional;

Konvensi Chicago kelihatannya diilhami oleh proyek Amerika Serikat yang menyarankan pengakuan terhadap lima kebebasan udara seperti berikut :

  1. Dua kebebasan dasar yaitu hak lintas damai (innocent passage) dan hak mendarat teknik untuk keperluan pengambilan bahan bakar dan reparasi/perbaikan (technical stop).
  2. Tiga kebebasan komersial atau yang berkaitan dengan lalu lintas komersial yaitu :
    • Hak untuk menurunkan di semua negara pihak para penumpang dan  barang dagangan yang dimuat di wilayah negara pihak yang pesawat udaranya mempunyai kebangsaan dari negara tersebut.
    • Hak untuk menaikkan para penumpang dan barang dagangan menuju wilayah yang pesawat udaranya mempunyai kebangsaan negara tersebut.
    • Hak untuk menaikkan para penumpang dan barang dagangan di semua wilayah negara pihak dan menurunkannya di wilayah negara-negara pihak lainnya.
  3. Undang-Undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 1(2) :
    “ Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia”
    Pasal 5 :
    “ Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.”

    Pasal 6 :
    “ Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.“
  4. Undang-Undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 (1) :
    “Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadapa keutuhan bangsa dan negara.”

    Pasal 4 :
    “Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.”
  5. Peraturan Presiden No 5 tahun 2005 tentang Pengesahan Protocol On The Authentic Quinquelingual Text Of The Convention On International Civil Aviation, Chicago 1944 (Protokol Tentang Naskah Asli Bahasa Kelima Dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944.
kedaulatan dan Yurisdiksi

Kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Di dalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya.Hans Kelsen, Principles of International Law, New York:Rinehart & Co, 1956 page. 8(Hans Kelsen, Principles of International Law, New York:Rinehart & Co, 1956)

Pada prinsipnya, fungsi dan pelaksanaan kedaulatan dilaksanakan di dalam wilayah negara tersebut. Semua orang, benda yang berada atau peristiwa hukum yang terjadi di suatu wilayah pada prinsipnya tunduk kepada kedaulatan dari negara yang memiliki wilayah tersebut.Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Bandung 2011, hal 7

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dan bersifat monopoli atau Summa

Potestas atau Supreme Power yang hanya dimiliki oleh negara. Dalam hal ini berlakulah adagium “Qui in territorio meo est, etiam meus subditus est”. Prinsip yang lahir dari pengertian kedaulatan teritorial ini adalah bahwa negara tersebut harus mampu melaksanakan kekuasaan yang penuh atau eksklusif atas  wilayahnya.

Kedaulatan dan wilayah memiliki keterkaitan erat. D.P O’Connel berpendapat,  karena  pelaksanaan kedaulatan  didasarkan  pada  wilayah,    maka wilayah adalah konsep fundamental hukum internasional. S.T. Bernardez berpendapat, wilayah adalah prasyarat fisik untuk adanya kedaulatan teritorial. Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak dan Kewajiban Negara menganggap wilayah sebagai salah satu unsur yang harus ada untuk adanya suatu Negara.Ibid

4. Pengelolaan Pertahanan Udara
Wacana ancaman di wilayah perbatasan sejauh ini cenderung didominasi oleh isu dan problem perbatasan darat dan laut. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sejumlah kasus-kasus menonjol yang lebih sering mengemuka di  media atau terdeteksi secara terbuka berhubungan dengan wilayah perbatasan darat dan laut. Bergesernya patok perbatasan, aktivitas ekonomi dan rekrutmen milisi, pelintas gelap dan penyelundupan, pencurian, hingga perdagangan pulau kepada sejumlah pemilik warga negara asing dan penguasaan pulau terluar oleh negara jiran adalah sejumlah isu yang kerap muncul di media, menjadi perbincangan hangat dan agenda politik, keamanan dan pertahanan di masyarakat hingga ke level parlemen dan pemerintah.Mufti Makarim. A, Strategi Pengelolaan Dan Pertahanan Wilayah Perbatasan Udara Republik Indonesia : Tantangan Aspek Politik, Yuridis dan Operasional, 2011, hal 24

Struktur dan model ancaman terus berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas politik, ekonomi dan rekayasa teknologi di pelbagai negara. Awalnya perdebatan ancaman cenderung umum pada diskursus ancaman dari dalam negeri dan luar negeri serta pada siapa yang mengancam dan terancam. Perkembangan politik dan teknologi kemudian memunculkan sejumlah ancaman kontemporer yang memiliki efek sama dahsyatnya atau bahkan lebih dari  serangan militer atau wabah penyakit, seperti embargo ekonomi, embargo   udara, operasi mata-mata (surveillance) dengan perangkat satelit, hingga ke penggunaan senjata biologis, terorisme, penyusupan, sabotase dan penyadapan arus komunikasi. Gejala kompleksitas ancaman ini ditunjukkan dengan menurunnya eskalasi operasi militer yang bersifat klasik seperti invasi dan perang terbuka serta meningkatnya perang asimetris melalui aksi-aksi yang lintas batas negara dan kewarganegaraan, langsung berada di jantung politik, ekonomi dan sosial suatu negara.

Hal lain yang mempengaruhi minimnya perhatian terhadap wilayah perbatasan udara adalah terbatasnya aktivitas yang ‘diidentifikasi sebagai pelanggaran atau ancaman di wilayah udara misalnya hanya dikaitkan dengan pelanggaran penerbangan atau pemantauan oleh radar negeri tetangga. Sejumlah kasus dan pelanggaran tidak jelas penyelesaiannya, baik yang ‘dikhabarkan’ akan diselesaikan melalui jalur hukum maupun diplomasi. Sementara  sejumlah ancaman lain menunggu di wilayah udara kita, seperti pengintaian, perlintasan benda-benda asing dan pemanfaatan sumber daya alam di udara. Hal-hal semacam ini tidak dapat dianggap sepele, mengingat wilayah udara merupakan titik  strategis untuk mengamati atau memulai suatu tindakan militer yang berakibat fatal terhadap kedaulatan, keselamatan warga negara serta wilayah. Wilayah udara juga mengandung sumber daya alam yang pada suatu saat dapat dimanfaatkan. Walaupun sejumlah arbitrase internasional (dengan merujuk pada kasus yang dianggap   melanggar   Konvensi   Chicago   1944  misalnya)   dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap wilayah udara cenderung mengecewakan hasilnya, namun bukan berarti keseriusan untuk menanganinya menjadi terabaikan.Ibid

Lebih spesifik terkait pengelolaan dan pertahanan di wilayah perbatasan udara, problem problem yang bersifat teknis juga terjadi. Seperti diketahui, klaim wilayah perbatasan udara kita mengkuti garis lurus vertikal wilayah perbatasan darat dan perairan atau konsep perbatasan tiga dimensi. Akibatnya penentuan wilayah perbatasan udara terutama di perairan mengikuti konfigurasi perbatasan yang ada dan terpecah-pecah. Akibatnya pemantauan terhadap perbatasan udara menjadi sulit karena factor kesulitan mengetahui secara pasti batasan antara ruang udara Indonesia dan ruang udara bebas (di atas wilayah perairan internasional).

Undang-undang wilayah negara yang dimiliki oleh Indonesia tidak secara spesifik mengatur tentang ruang udara, yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut hanya mengatur tentang wilayah laut dan darat negara Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Chicago 1944 ke dalam bentuk Peraturan Presiden No 5 tahun 2005. Secara otomatis negara Indonesia berperan aktif dan mengakui keberadaan Konvensi Chicago 1944 untuk itu maka negara Indonesia harus bertindak tegas dalam menegakkan kedaulatan negara di ruang udara.

Daftar Pustaka Makalah Kedaulatan dan Yurisdiksi di Wilayah Perairan dan Udara

Kedaulatan dan Yurisdiksi di Wilayah Perairan dan Udara Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment