Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 20 October 2015

Kedudukan ASEAN Sebagai Organisasi Internasional Menurut Hukum Internasional Yang Berlaku

Kedudukan ASEAN Sebagai Organisasi Internasional Menurut Hukum Internasional Yang Berlaku -  Suatu organisasi internasional yang telah mampu menunjukkan kemandiriannya,  berarti organisasi  tersebut  telah  memiliki  kepribadian hukum internasional (internasional legal personality). I  Wayan Parthiana,  Pengantar Hukum  Internasional, 2003,  Mandar  Maju, Bandung, hal. 105 Seorang sarjana hukum internasional, Ian Brownlie, mengemukakan pandangannya tentang  kualifikasi dari suatu organisasi internasional yang sudah memiliki international legal personality, yaitu I Wayan Parthiana, ibid, hal. 106:

  1. A permanent association of states, with lawful objects, equipped with organs; organisasi internasional itu merupakan suatu persekutuan antara negara-negara yang bersifat permanen dengan tujuan yang sesuai  atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta dilengkapi dengan organ-organnya;
  2. A distinction, in terms of legal powers and purposes, between the organisation and its member states; adanya suatu pemisahan atau pembedaan dalam kewenangan hukum maupun maksud dan tujuan dari organisasi internasional itu sendiri pada satu pihak dengan negara-negara anggotanya;
  3. The existance of legal power exercisable on the international plane and  not solely within the system of one or more states; adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan oleh organisasi internasional itu sendiri, tidak saja dalam hubungannya dengan sistem hukum nasional dari satu atau lebih negara-negara, tetapi juga pada tingkat internasional.


Berdasarkan kualifikasi di atas, ASEAN sebagai suatu organisasi internasional sudah dapat dikategorikan memiliki kepribadian/kedudukan hukum. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, Jika dilihat dari kualifikasi organisasi internasional adalah kumpulan dari negara-negara permanen yang sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan memiliki organ, maka ASEAN merupakan organisasi internasional antar-negara atau antar-pemerintah (inter-governmental organisation/IGO) yang didirikan oleh para anggotanya, yang terdiri dari 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN juga memiliki anggota yang tetap, keanggotaan ASEAN terbuka bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya dengan syarat bahwa negara calon anggota dapat menyetujui  dasar-dasar  dan  tujuan  organisasi  ASEAN  seperti  yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN. Sekretariat Nasional ASEAN, op.cit, hal. 7

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka keanggotaan ASEAN yang  semula hanya terdiri dari lima negara yang merupakan negara pendiri mengalami penambahan, pada tahun 1987 Brunei Darussalam meresmikan dirinya sebagai negara keenam anggota ASEAN setelah kemerdekaan negara tersebut, negara anggota ketujuh ditempati oleh Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar menjadi negara anggota ASEAN kedepalan dan kesembilan pada tanggal 23 Juli 1997, diikuti oleh Kamboja pada 16 Desember 1998.

ASEAN didirikan untuk mencapai tujuan yang dapat dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum internasional maupun hukum nasional negara-negara anggotanya. I Wayan Parthiana, op.cit, hal. 107 Untuk mencapai tujuannya, ASEAN telah merumuskan hal-hal sebagai pedoman pelaksanaannya pada Deklarasi Bangkok dan Piagam ASEAN. Selain itu, ASEAN juga telah dilengkapi dengan organ- organ (struktur kelembagaan) yang menjalankan mekanisme organisasi demi tercapainya tujuan tersebut.

Kedua, berkaitan dengan kualifikasi yang memerlukan adanya pemisahan atau pembedaan kewenangan hukum, demi menghindari adanya tumpang tindih dalam pelaksanaannya serta demi membedakan dan memisahkan hak dan kewajiban maupun tanggung jawab dalam hubungannya dengan pihak ketiga, maka perlu adanya pemisahan atau pembedaan antara kekuasaan atau kewenangan hukum (legal power atau legal authority).

Ketiga, sejalan dengan kulifikasi yang kedua maka organisasi dapat berjalan secara mandiri melakukan hubungannya dengan organisasi lain hingga skala internasional, maka adanya struktur kelembagaan ASEAN serta dasar pelaksanaan organisasi tersendiri yang tercantuk dalam perjanjian-perjanjian atau deklarasi-deklarasi antar negara ASEAN, membuktikan bahwa ASEAN mampu memisahkan seluruh kepentingan organisasi dengan kepentingan negara secara pribadi. Hal tersebut membuat ASEAN dapat bertindak secara mandiri dalam hubungan-hubungan internasional tanpa intervensi negara-negara anggotanya.

Kepribadian hukum internasional dari suatu organisasi internasional tidak begitu mudah untuk diukur berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Ian Brownlie di atas, hal ini dikarenakan tingkat integrasi antara negara-negara anggotanya sendiri yang berbeda-beda dalam setiap organisasi internasional, terutama organisasi regional. I Wayan Parthiana, op.cit, hal 108

Kenyataannya, ASEAN merupakan organisasi yang tampak masih longgar atau kurang solid. Namun, setelah 40 tahun berdirinya ASEAN, bentuk kerja sama regional semakin diperkuat dan bertransformasi dengan  ditandatanganinya Piagam ASEAN oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-13, 20 November 2007. Transformasi mendasar yang dilakukan oleh Piagam ASEAN adalah memberikan legal personality kepada ASEAN. Adanya identitas tersendiri bagi ASEAN yang terpisah dari status negara anggotanya membuat ASEAN beraktivitas dan membuat perjanjian atas namanya dan dapat pula menuntut dan dituntut secara hukum. Bank Indonesia, op.cit, hal. 14

Piagam ASEAN

Piagam ASEAN merupakan konstitusional yang memuat tentang norma- norma, penegasan tentang kedaulatan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan sejumlah kekuasaan-kekuasaan dalam proses legislatif, eksekutif dan yudisial. Piagam ASEAN menegaskan bahwa negara-negara anggota mampu mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan penghormatan akan HAM termasuk hak-hak sipil dan politik. Piagam ASEAN mempunyai standar yang cukup ideal untuk perlindungan HAM berdasarkan perjanjian internasional. Piagam ASEAN sebagai dokumen konstitusional memuat beberapa elemen yang sangat penting antara lain: http://www.academia.edu/5141396/EFEKTIVITAS_PIAGAM_ASEAN_ASEAN_CHARTER_BAGI_ASEAN_SEBAGAI_ORGANISASI_INTERNASIONAL, diakses pada tanggal 23 Februari 2014
  1. Pernyataan secara tegas bahwa ASEAN adalah organisasi internasional yang memiliki kepribadian hukum internasional, dengan demikian ASEAN mampu melaksanakan hak dan kewajiban di tingkat internasional;
  2. Pernyataan secara tegas bahwa ASEAN memiliki tujuan-tujuan, fungsi- fungsi dan kewenangan-kewenangan seperti organisasi internasional lainnya. Dengan kata lain, Piagam ini akan mengubah ASEAN menjadi into a rulesbased organization;
  3. Pembentukan mekanisme legislatif, the rule-making mechanism/organs and procedures di dalam ASEAN;
  4. Pembentukan sebuah mekanisme eksekutif atau organ yang bertugas untuk melaksanakan serta memonitoring pelaksanaan peraturan- peraturan dan keputusan-keputusan organisasi;
  5. Pembentukan mekanisme judicial dan quasi judicial yang berfungsi untuk menginterpretasikan dan melaksanakan setiap peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh ASEAN;
  6. Secara langsung Piagam ASEAN akan membantu untuk mendorong  dan memperkuat penataan terhadap perjanjian-perjanjian ASEAN oleh negara anggotanya dan secara tidak langsung dapat meningkatkan sense of region di antara pemerintah ASEAN.
Kedudukan ASEAN Sebagai Organisasi Internasional

Suatu organisasi internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian dengan bentuk “instrumen pokok” apapun akan memiliki suatu personalitas  hukum di dalam hukum internasional.http://rephoyt.blogspot,com/2011/09.organisasi-internasional-sebagai- subjek_06.html?m=1, diakses pada tanggal 23 Februari 2014

Pembentukan ASEAN sebagai organisasi internasional telah dilakukan di bawah hukum internasional. Bangkok Declaration 1967, Kuala Lumpur Declaration 1971, Declaration of the ASEAN Secretariat 1976,  dan  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  (TAC)  1976,  semuanya    adalah persetujuan-persetujuan internasional antara kelima negara anggotanya yang mengikat secara hukum internasional. Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, 1997, Alumni, Bandung, hal. 85

Sebagai sebuah keputusan atau resolusi atau deklarasi, maka ia mengikat terhadap negara-negara anggotanya. Pada ASEAN, sepanjang menyangkut keputusan dari organisasi internasional regional yang tingkat integrasi dan kerja sama antara negara-negara anggotanya dalam kerangka organisasi internasional tersebut, tampak cukup baik dan intensif, maka dapat dikatakan keputusan- keputusannya itu mengikat sebagai hukum bagi para anggotanya. Apabila para anggotanya ada yang bersengketa mengenai suatu masalah yang sudah diatur di dalam keputusan organisasi internasional itu, penyelesaian sengketa tersebut baik oleh suatu badan peradilan ataupun di kalangan intern atau di dalam organisasi internasional itu sendiri,  badan peradilan ataupun para  pihak dapat mencari    dan menerapkan norma hukum yang terkandung di dalam keputusan organisasi internasional tersebut. I Wayan Parthiana, ibid, hal. 296

Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang ditandatangani di Bali pada KTT pertama ASEAN tahun 1976 sering disebut sebagai wujud dari nilai-nilai global yang mendasari pembentukan organisasi regional.Bambang Cipto, op.cit. hal 23 Hal ini sejalan dengan pendapat Acharya, ada beberapa norma dasar yang tumbuh dalam proes evolusi ASEAN  selaku  organisasi  regional.  Terdapat  paling tidak  empat  norma    dan prinsip yang melandasi kehidupan ASEAN, yang dapat diuraikan sebagai berikut Bambang Cipto, loc.cit:

1. Menentang Penggunaan Kekerasan dan Mengutamakan Solusi Damai
Berakhirnya konfrontasi dan keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan ASEAN merupakan blessing in disguise bagi pembentukan norma hubungan antarnegara yang menentang penggunaan kekerasan (no- use of force). Walaupun konfrontasi menciptakan ketegangan luar biasa, keputusan Soeharto untuk menghentikan konfrontasi tersebut melegakan negara-negara tetangga dan memuluskan jalan menuju pembentukan organisasi regional yang menentang prinsip penggunaan kekerasan dalam membangun hubungan sesama anggota. Di samping itu, pembentukan ASEAN pada hakikatnya membuka jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan pengaruh tanpa harus menggunakan kekerasan

2. Otonomi Regional
Prinsip otonomi regional lahir karena adanya akesepakatan antar negara anggota ASEAN bahwa sebagai organisasi internasional yang masih muda, ASEAN tidak mungkin menolak sepenuhnya pengaruh negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara sebagaimana yang dikatakan Lee Kuan Yew, negara-negara ASEAN paling tidak dapat meminta negara-negara besar untuk memperhatikan kepentingan mereka bukan sebagai negara tetapi sebagai organisasi regional. Dengan demikian,

ASEAN dapat lebih leluasa menumbuhkan dan mengembangkan harapan mereka selaku organisasi otonom.

Selain itu, prinsip otonomi regional juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan global yang mengarah pada kebutuhan masing- masing negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengembangkan politik luar negeri mandiri dan tidak tergantung sepenuhnya pada dukungan negara-negara besar.

3. Tidak Mencampuri Urusan Internal Negara Anggota Lain
Prinsip tidak mencampuri urusan negara lain atau doctrine of non- interference merupakan salah satu pondasi paling kuat menopang kelangsungan regionalisme ASEAN. Berlandaskan pada doktrin ini, ASEAN dapat memelihara hubungan internal sehingga menutup pintu bagi konflik militer antar negara ASEAN.

Sudut pandang negara anggota ASEAN, doktrin  ini  muncul sebagai bentuk kesadaran masing-masing negara anggota yang pada  tingkat domestik masih rentan terhadap ancaman internal berupa kerusuhan hingga kudeta. Ancaman komunis di sebagian besar negara anggota merupakan alasan dasar mengapa negara-negara ASEAN menganggap ancaman domestik lebih berat dibandingkan ancaman luar.

Selanjutnya, Doctrine of Non Interference ini menjadi alasan bagi negara anggota ASEAN untuk : (a) Berusaha agar tidak melakukan penelitian kritis terhadap kebijakan pemerintah negara anggota terhadap rakyatnya    masing-masing    agar    tidak    menjadi    penghalang      bagi kelangsungan organisasional ASEAN, (b) Mengingatkan negara anggota lain yang melanggar prinsip tersebut, (c) Menentang pemberian perlindungan bagi kelompok oposisi negara anggota lain, (d) Mendukung dan membantu negara anggota lain yang sedang menghadapi gerakan anti- kemapanan.

4. Menentang Pakta Militer, Mendukung Kerja Sama Pertahanan Bilateral Sejak awal pembentukannya para negara anggota ASEAN cenderung menolak kerja sama militer dalam kerangka ASEAN. Perhatian awal ASEAN adalah pada isu-isu ekonomi dan kebudayaan walaupun isu keamanan sudah pasti mempengaruhi pembentukan ASEAN, sedangkan dalam isu-isu keamanan ASEAN cenderung mendukung bilateralisme.

Berlakunya Piagam ASEAN maka ASEAN mengalami evolusi dari suatu asosiasi longgar menjadi rule-based organization dan mempunyai legal personality. Seluruh isi Piagam ASEAN masih merupakan gambaran dan penjelasan yang bersifat umum, dengan berbagai kata kunci yang komprehensif sifatnya. Piagam ASEAN memang tidak otomatis akan mengubah banyak hal di ASEAN karena Piagam ASEAN makin mengekalkan kebiasaan lama, misalnya pengambilan keputusan di ASEAN tetap dengan cara konsensus dan KTT  ASEAN menjadi tempat tertinggi pengambilan keputusan jika konsensus tidak tercapai atau jika sengketa di antara negara anggotanya terjadi. Apabila terjadi sengketa wajib diselesaikan secara damai sesuai dengan Piagam ASEAN dan TAC. Dengan demikian efektivitas Piagam ASEAN dapat dilihat dari    kepatuhan dan kesediaan negara-negara anggota ASEAN untuk menerapkan Piagam ASEAN dan hal-hal yang diatur dalam TAC. loc.cit 


Daftar Pustaka Makalah Kedudukan ASEAN Sebagai Organisasi Internasional Menurut Hukum Internasional Yang Berlaku

Kedudukan ASEAN Sebagai Organisasi Internasional Menurut Hukum Internasional Yang Berlaku Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment