Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 18 October 2015

Ketentuan dan Perlindungan Terhadap Merek Menurut Undang-Undang

Ketentuan  dan Perlindungan Terhadap Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Secara  umum  telah banyak  negara yang   menerapkan   perlindungan terhadap merek-merek jasa yang digunakan untuk produk-produk jasa, misalnya : perbankan, asuransi, rumah sakit,  rumah makan, jasa  keuangan  dan  sebagainya. Hanya segelintir negara yang belum  menerapkannya misalnya  Malaysia,  karena peraturan  pelaksanaannya   belum ditetapkan.


Perkataan merek adalah suatu tanda (sign) untuk  membedakan  barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau  jasa  yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain yang memiliki daya pembeda maupun  sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan  dan jasa.  OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: Raja Grafindo, 2003),  hlm.  345.

Pengertian merek dirumuskan  dalam  Pasal  1  angka 1  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,  susunan,  warna dan kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut   yang memiliki daya pembeda dan  digunakan  dalam  kegiatan perdagangan  barang  atau jasa.

Dari pengertian tersebut  mempunyai  fungsi sebagai  suatu  tanda  pengenal dalam  kegiatan perdagangan  barang  atau  jasa yang  sejenis  dan   sekaligus merupakan jaminan  terhadap  mutu produk  barang  atau  jasa  yang  sejenis  yang dibuat  pihak lain.

Dari pengertian tersebut, merek mempunyai fungsi sebagai suatu tanda pengenal  dalam  kegiatan perdagangan  barang atau jasa yang  sejenis  dan  sekaligus merupakan jaminan terhadap mutu produk barang atau jasa yang sejenis  yang  di buat  pihak lain.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek tidak mencantumkan definisi  dan  arti  merek secara  khusus.  Undang-undang itu   hanya   menyatakan bahwa hak khusus atas suatu merek dapat dimiliki oleh seseorang (beberapa orang) apabila “ memiliki daya beda ” dan  pertama  kali  memakai merek  itu  di Indonesia. Dan hak khusus  atas  merek itu  hanya  berlaku  terhadap  barang-barang sejenis hingga   tiga  tahun  setelah  pemakaian  terakhir  merek itu.

Sedangkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan merek adalah “ tanda  yang berupa  gambar, nama,  kata,  huruf-  huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki data  pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan perdagangan  barang atau jasa ”.

Selanjutnya  dengan  disyahkan Undang-Undang No.  15  Tahun   2001  tentang Merek maka UU No. 21 Tahun 1961 dan UU  No.  14  Tahun  1997  dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 diterangkan bahwa “ merek adalah tanda yang berupa gambar,  nama,  kata, huruf-  huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki data  pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan perdagangan  barang  atau jasa ”.

Dengan demikian  terdapat  persamaan  arti  dan  kata  antara  pengertian merek  dalam  UU No. 14 Tahun  1997 dan di dalam  UU  No. 15 Tahun 2001.

Sedangkan terhadap merek-merek  lainnya  sebagaimana  berurut  dikatakan pada Pasal 1 UU No. 15 Tahun  2001 yaitu  :
  1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum  untuk  membedakan  dengan  barang-barang  sejenis  lainnya.
  2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan  dengan  jasa-jasa sejenis  lainnya.
  3. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karekteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama  untuk  membedakan  dengan  barang  atau  jasa sejenis  lainnya.


Oleh JCT Simorangkir dikatakan bahwa merek adalah “cap, atau tanda”. JCT Simorangkir,  dkk, Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 2001),  hlm. 110.

Dalam sistem Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tidak  dapat didaftarkan kemasan suatu produk atau aroma  suatu  parfum  sebagai merek. Hal ini berbeda dengan sistem perlindungan merek di negara-negara Uni Eropa, misalnya: Inggeris atau Jerman yang membolehkan kemasan diterima pendaftarannya sebagai merek apabila memiliki daya beda dengan merek lainnya.

Oleh Richard Burton Simatupang dikatakan  :

Merek merupakan suatu tanda yang membedakan satu  barang dengan barang lain yang sejenis. Untuk memahami pengertian akan merek, minimal ada lima pembatasannya  yaitu :
  1. Merek dapat disebut sebagai tanda pembeda, atau mempunyai daya pembeda
  2. Merek dapat diingat dan diulang-ulang apabila kita mau membeli barang yang sama.
  3. Sebagai suatu simbol.
  4. Menetapkan suatu standar atau kualitas atau  mutu   barang
  5. Melindungi  para konsumen. Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta 1995), hlm. 112.


Merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek,  harus  memiliki  daya  pembeda.  Yang dimaksud dengan  daya  pembeda  adalah  memiliki kemampuan  untuk  digunakan  sebagai   tanda yang  membedakan  hasil  perusahaan  yang  satu dengan  perusahaan  yang lain. Erma Wahyuni, et. all. Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek , (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, TT) hlm. 133.

Hak khusus  atas  merek  diberikan  kepada  siapapun  dan hanya  mensyaratkan “ daya  beda  “ merupakan  lingkup  yang  sangat luas.  Karena  dengan  demikian, setiap hal yang memiliki daya beda dapat memperoleh “hak khusus atas  merek”, misalnya  :  kemasan,  aroma  parfum.  Pandangan  itu sebenarnya sejalan  dengan definisi merek menurut undang-undang Merek Inggeris, Trademark Act 1994 yang menyatakan  dalam  Pasal 1 :
“ Trademark means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings ”. Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa , (Bandung: Citra  Aditya Bakti, 1999),  hlm. 21.

Hak khusus atas merek tidak diberikan apabila merek  itu  tidak  mempunyai  daya beda, umpamanya karena hanya terdiri  atas  “  angka-angka  dan  atau  huruf-  huruf  ”,  atau  yang  hanya  terdiri atas kata-kata  yang   mengandung   keterangan tentang   Macam,  waktu  atau tempat  pembuatan,  jumlah, bentuk,  tujuan,  ukuran, harga atau berat barang. Selain itu, tidak dapat didaftarkan  sebagai  merek apabila merek tersebut menyerupai bendera-bendera negara, lambang-lambang negara, lambang-lambang, nama-nama, singkatan-singkatan lembaga internasional atau lambang-lambang  dari  yang berwenang. Juga  tidak dapat   didaftarkan   sebagai merek  apabila  merek  itu  merupakan  tanda pengesahan  atau tanda  jaminan   resmi dari suatu badan pemerintah. Kekecualian atas penggunaan merek-merek  di  atas  dapat dilakukan dan didaftarkan, apabila pemakai  merek  itu  mendapat  persetujuan  dari yang berwenang.

Penolakan pendaftaran merek di atas, sesungguhnya, bersifat relatif karena dalam beberapa kasus terjadi pula pendaftarannya, misalnya merek rokok  555, minuman  air  mineral  dengan  merek Aqua.

Kemudian, penolakan hak khusus atas merek secara  absolut ditujukan  terhadap  merek yang  terdiri atas  lukisan-lukisan  atau  perkataan-perkataan   yang telah menjadi milik  umum,  misalnya, rambu  - rambu  lalu   lintas, atau yang bertentangan   dengan   kesusilaan,   atau   ketertiban   umum,   misalnya   lambang- lambang keagamaan yang  dapat  menimbulkan konflik terhadap  sara,  yaitu suku, agama    dan   ras   di   Indonesia    misalnya,    lukisan-lukisan   palu   arit.   Dalam   suatu masyarakat yang anti komunis dan  berupaya  menghindari  masalah-masalah  yang  terjadi karena kesukuan, agama dan ras maka pendaftaran hak  merek yang mengandung  unsur-unsur   seperti di atas akan ditolak  oleh Kantor  merek.

Alasan-alasan untuk menolak permintaan pendaftaran merek yang diatur dalam undang - undang merek di antaranya apabila merek yang diajukan itu sama atau serupa dengan merek yang telah didaftar lebih dulu atau dengan merek terkenal pihak lain,  merupakan  keterangan  atas barang   atau   jasa,   atau   merek   itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan sebagainya. Alasan-alasan seperti di atas juga lazim ditemukan pada sistem merek di negara-negara lain, selain  itu,  merek yang telah didaftar dapat dibatalkan apabila ternyata merek itu dianggap sama atau serupa dengan merek lainnya, atau merek itu didaftar dengan itikad tidak baik. Dengan demikian, di negara manapun, tidak ada alasan hukum penolakan atas suatu merek karena merek itu menggunakan kata atau bahasa asing. Karena yang utama, pendaftaran  suatu  merek harus dilandasi dengan itikad baik dan jujur, tanpa maksud meniru atau memalsukan merek pihak lain, serta mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Ketentuan dan Prosedur Perlindungan Atas Merek dalam Undang-Undang Kepabeanan Ketentuan dan prosedur perlindungan atas merek dalam UU  Kepabeanan adalah  hanya  menyangkut  masalah perlindungan  atas  pengendalian  impor  atau  ekspor barang hasil pelanggaran. Artinya UU Kepabenan dapat memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan  perlindungan  hak  merek dalam kapasitas  lingkup  dan tugas kepabeanan semata yaitu  di  bidang  ekspor  dan  impor  semata. Konsep yang  diberikan  adalah  kepabeanan  bertanggungjawab  atas  barang   masuk   dan keluar dari wilayah Indonesia. Dengan konsep yang demikian  maka  melalui  kepabeanan akan didapat manfaat berupa pengendalian  terhadap  masuk  atau keluarnya   produk yang  bertentangan  dengan  hak merek.

Adapun beberapa ketentuan dan  prosedur  perlindungan  atas  merek dalam  UU    Kepabeanan   adalah    meliputi    ketentuan    sebagaimana    yang    diatur   dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pada beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 54

Atas permintaan  pemilik  atau  pemegang  hak  atas  merek atau  hak  cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis  kepada  pejabat  Bea dan Cukaiuntuk menangguhkan  sementara waktu  pengeluaran  barang impor atau ekspor dari  kawasan  pabean  yang  berdasarkan  bukti  yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan  hak  cipta yang dilindungi  di Indonesia.

Pasal 54 di atas menjelaskan peranan dari Ketua Pengadilan Niaga dapat memberikan perintah kepada pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor atas perminataan pemilik atau pemegang hak merek. Permintaan tersebut harus didahului bukti yang cukup dari adanyapelanggaran hak merek atau hak lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Perintah tertulis tersebut akan memberikan perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 56 berikut ini:

Pasal 56

Berdasarkan perintah tertulis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   54, pejabat bea dan cukai:
  1. Memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang  mengenai  adanya  perintah penangguhan   pengeluaran   barang impor  dan ekspor;
  2. Melaksanakan  penangguhan  pengeluaran  barang  impor   atau   ekspor yang bersangkutan dari kawasan pabean  terhitung  sejak  tanggal diterimanya   perintah  tertulis   ketua  pengadilan niaga.


Pasal 56 di atas secara jelas menerangkan bahwa perintah ketua pengadilan tersebut sifatnya memberitahukan dan melaksanakan penangguhan penahanan terhadap barang yang diduga  merupakan hasil  pelanggaran merek  dan hak  cipta yang dilindungi di Indonesia terhitung   sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua pengadilan niaga. Pasal 57:
  1. Penangguhan   pengeluaran   barang   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal 56 huruf b dilaksanakan  untuk  jangka waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  hari kerja.
  2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),  berdasarkan alasan dan dengan  syarat tertentu, dapat  diperpanjang satu  kali  untuk  paling lama 10 (sepuluh) hari kerja  dengan perintah  tertulis  ketua  pengadilan niaga.
  3. Perpanjangan penangguhan terhadap  pengeluaran  barang  impor  atau ekspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)  disertai  dengan  perpanjangan  jaminan  sebagaimana   dimaksud   dalam  Pasal 55 huruf d.

Penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 di atas dilakukan paling lama 10 hari kerja dan  dapat  diperpanjang  10  hari kerja  lagi  dan atas perintah  ketua pengadilan.

Pasal 58:
  1. Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas  merek  atau  hak  cipta yang meminta perintah penangguhan,  ketua  pengadilan  niaga dapat memberi izin kepada  pemilik  atau  pemegang hak tersebut  guna  memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penangguhan pengeluarannya.
  2. Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud  pada  Ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan niaga setelah mendengarkan dan mempertimbangkan   penjelasan   serta   memperhatikan   kepentingan pemilik barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya.

Pasal 58 di atas menjelaskan pihak pemilik atau pemegang hak merek tersebut dapat memeriksa barang impor atau ekspor tersebut.

Pasal 59:
  1. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh)  hari  kerja  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1), pejabat  Bea  dan  Cukai  tidak menerima pemberitahuan dari  pihak  yang  meminta penangguhan pengeluaran bahwa tindakan hukum  yang  diperlukan untuk mempertahankan haknya sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat Bea dan Cukaiwajib   mengakhiri   tindakan   penangguhan   pengeluaran    barang impor atau ekspor yang  bersangkutan  dan  menyelesaikannya  sesuai dengan  ketentuan  kepabeanan  berdasarkan Undang-Undang ini.
  2. Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan hak telah mulai  dilakukan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang  berlaku dalam  jangka waktu  10  (sepuluh)  hari  kerja sebagaimana  dimaksud pada Ayat (1), pihak yang  meminta  penangguhan  pengeluaran  barang impor atau ekspor wajib secepatnya melaporkannya kepada  pejabat Bea dan  Cukaiyang menerima perintah dan  melaksanakan   penangguhan barang  impor  atau ekspor.
  3. Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah diberitahukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang  secara tertulis  perintah penangguhan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  57 Ayat (2), pejabat Bea dan Cukai mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya    sesuai   dengan    ketentuan    kepabeanan   berdasarkan Undang-Undang  ini.

Pasal 59 di atas menjelaskan tentang apabila pejabat Bea dan Cukai tidak menerima pemberitahuan dari  pihak   yang   meminta   penangguhan   pengeluaran bahwa tindakan hukum  yang  diperlukan untuk  mempertahankan  haknya  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan dan ketua pengadilan  niaga   tidak  memperpanjang  secara tertulis   perintah  penangguhan

Pasal 60:
Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan niaga untuk memerintahkan secara tertulis kepada  pejabat  Bea dan  Cukai  agar  mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan menyerahkan jaminan yang  sama sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55 huruf  d.

Pasal 60 tersebut menjelaskan tentang dapat diajukannya pengakhiran penanggungan oleh importir, eksportir, atau pemilik barang impor atau ekspor kepada ketua pengadilan niaga. Pasal 61:
  1. Apabila dari  hasil  pemeriksaan  perkara  terbukti  bahwa  barang  impor atau ekspor tersebut tidak merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta,  pemilik  barang impor  atau  ekspor berhak untuk memperoleh ganti  rugi  dari  pemilik  atau  pemegang  hak yang meminta penangguhan pengeluaran  barang  impor  atau  ekspor tersebut.
  2. Pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus perkara sebagaimana dimaksud  pada  Ayat (1) dapat  memerintahkan  agar  jaminan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d digunakan sebagai pembayaran  atau bagian  pembayaran  ganti  rugi  yang  harus  dibayarkan.


Sedangkan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan prosedur perlindungan atas merek dalam Undang- Undang Kepabenan adalah sebagaimana yang terdapat pada beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 55:
Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diajukan dengan disertai:
  1. Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran  merek  atau  hak  cipta yang  bersangkutan  ;
  2. Bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan; perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang  impor  atau  ekspor  yang dimintakan    penangguhan    pengeluarannya,   agar dengan    cepat   dapat dikenali  oleh Pejabat Bea dan Cukai;  dan jaminan.


Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat pula dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat  bukti  yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil  pelanggaran  merek atau hak cipta.

Pasal 63:
Ketentuan penangguhan pengeluaran barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran  hak  atas kekayaan  intelektual  tidak diberlakukan  terhadap barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas,  atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk  tujuan  komersial.

Tidak semua barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan  intelektual dapat ditangguhkan  masuknya  ke  Indonesia,  terhadap  barang bawaan penumpang atau barang bukan tujuan komersial tidak dapat dikenakan penangguhan masuk  ke  Indonesia.

Pasal 64:
  1. Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, selain merek dan hak cipta sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang ini, ditetapkan   dengan Peraturan Pemerintah.
  2. Ketentuan  lebih  lanjut  yang  diperlukan bagi  pelaksanaan  Pasal  54 sampai dengan  Pasal 63 diatur  dengan  Peraturan  Pemerinta h.


Pasal 64 di atas adalah pasal yang menjelaskan perihal pengendalian Pengendalian impor atau ekspor barang  yang  diduga  merupakan  hasil  pelanggaran hak  atas  kekayaan  intelektual,  selain  merek dan  hak  cipta sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini,   ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah.

Sanksi  Terhadap  Pelanggaran  Merek Terdaftar Keberadaan UU Nomor 15 Tahun 2001 pada dasarnya ditujukan bagi mengantisipasi   terhadap   semakin  meluasnya   bentuk-bentuk   pelanggaran hak  merek tersebut.  Begitu  juga  halnya    terhadap    pemakaian    merek    oleh     pihak     yang tidak berhak,  maka  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya  bahwa  UU  Nomor  15 Tahun 2001 selain memuat  ketentuan  pidana terhadap  pelanggaran  hak  merek ini juga pemilik merek yang  sah dapat mengajukan  gugatan terhadap  pihak  yang memakai mereknya tanpa sah  sebagaimana  disebutkan dalam  Pasal 76  UU  Nomor 15 Tahun  2001.

Pasal 76 Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2001 berbunyi  :
  1. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  lain  yang  secara  tanpa hak  menggunakan   merek   mempunyai   persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang  sejenis  serupa :
    • Gugatan  ganti  rugi,  dan/atau
    • Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunakan merek tersebut.
  2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada  Ayat (1)  diajukan kepada Pengadilan  Niaga.


Dari bunyi pasal di atas maka  dapat  dilihat bahwa  jika  harus  diajukan gugatan terhadap pihak lain yang  tanpa  hak  menggunakan  merek yang  pada  pokoknya ada persamaan atau dalam keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, bisa diajukan gugatan ganti rugi ditambah atau hanya  dengan  perintah penghentian dari semua perbuatan penggunaan merek bersangkutan  itu. Jadi pemakaian yang tidak sah penyerobotan atau pemboncengan atas  merek  oleh  pihak yang tidak berhak, tidak dapat diajukan gugatan terhadap itu. Dan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Sesuai dengan apa  yang  disaksikan  dalam  sistem  pembaharuan  hak atas kekayaan intelektual  sekarang ini.

Persoalan pada uraian di atas  adalah  apakah  gugatan  ganti  rugi  yang diajukan  kepada  pemakai  merek   tanpa  sah  tersebut  dapat  diajukan  dengan  dasar perbuatan  melawan  hukum.

Tuntutan ganti rugi dilakukan dengan dasar  adanya  perbuatan  melawan  hukum  yang mengakibatkan kerugian  pada  pihak   lainnya.   Terbitnya   ganti   rugi pada dasarnya timbul dari  adanya  suatu perbuatan  yang  melanggar  hukum. Dikatakan  demikian  karena  perbuatan melanggar  hukum   mengakibatkan kegoncangan dalam neraca  keseimbangan  dari  masyarakat,  atau  dengan  pendek dapat dinamakan  suatu  keganjilan. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, (Bandung, Mandar Maju, 2000), hlm. 13.

Seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya,  dan apabila ia merugikan pihak lain disebabkan perbuatannya tersebut maka ia harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Jadi konsep tanggung jawab pada dasarnya  menanggung  akibat  dari  perbuatannya, dan di dalam hukum keperdataan hal tersebut dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)  diatur  dalam Buku III title 3 Pasal 1365 – 1380 KUH Perdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. R. Wirjono Prodjodikoro dalam Rachmat Setiawan berpendapat bahwa “perkataan perbuatan melawan hukum adalah istilah teknis yuridis  yang  arti  sebenarnya  secara tepat hanya  mungkin didapatkan dari peninjauan  Pasal 1365 KUH Perdata. Rachmat  Setiawan,  Tinjauan  Elementer  Perbuatan  Melawan  Hukum,   (Bandung,Alumni, 1982),  hlm.  8.

Terlepas dari pemakaian istilah perbuatan melawan hukum itu sendiri maka akibat yang pasti dari adanya perbuatan hukum itu sendiri adalah melahirkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila dipenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum  itu yaitu  :
  1. Harus ada perbuatan, yang di maksud perbuatan ini baik yang  bersifat  positif maupun  yang bersifat  negatif,   artinya   bersifat  setiap  tingkah  laku  tidak berbuat;
  2. Perbuatan  itu  harus  melawan hukum;
  3. Ada kerugian;
  4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.    Ibid., hlm. 9.


Bahwa kerugian dalam  perbuatan  melawan  hukum  adalah  sesuatu  yang hilang, yang tidak saja berupa kerugian material, akan tetapi juga dapat berupa kerugian  immaterial.   Dengan  penguraian  di muka,  dapat ditarik   pengertian ganti rugi terhadap  perbuatan  melawan  hukum  adalah  pengembalian  sesuatu yang hilang kepada keadaan semula sebelum  terjadinya  perbuatan  melawan hukum atau pemberian penggantian terhadap sesuatu akibat dari suatu kerugian yang  dialami  sebagai akibat  dari perbuatan  melawan  hukum.

Dalam bagian ini perlu juga diuraikan hubungan sebab-akibat (causal) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, karena causal  ini  sangat  penting untuk menentukan tanggung  jawab sehubungan  dengan  kerugian  yang  timbul. Di dalam memecahkan hubungan sebab akibat (causal) antara  perbuatan melawan  hukum  dengan  kerugian,   terdapat 2 (dua)  teori, yaitu:

1. Conditio sine quanon (Von Buri)
Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung  jawab, jika perbuatannya menimbulkan   kerugian.   Dalam kehidupan sehari-hari demikian juga redaksi Pasal 1365 KUH Perdata bahwa yang dimaksud dengan dengan sebab adalah suatu faktor tertentu, akan tetapi kenyataannya bahwa sesuatu tidak  pernah disebabkan  oleh  satu faktor  saja, namun   oleh fakta yang  berurutan,   dan fakta-fakta  ini  pada gilirannya disebabkan oleh fakta-fakta lainnya, sehingga merupakan satu mata rantai dari fakta-fakta  causal yang  menimbulkan  suatu  akibat tertentu.

Atas dasar inilah Von Buri mensyaratkan: sesuatu  perbuatan  atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, apabila perbuatan masalah itu tidak dapat ditiadakan,   hingga   akibatnya  tidak  akan timbul.

2. Adequate veroorzaking (Von Kries)
Menurut teori ini, si pembuat bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya   dapat diharapkan sebagai  perbuatan  melawan hukum.  Ibid., hlm. 10.
Ada kesalahannya:

Jika sudah jelas ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan  kerugian  yang ditimbulkam, maka  muncullah  masalah  lain,  yaitu apakah akibat itu  dapat dipertanggungjawabka n kepada si pembuat?

Malah dapat dikatakan, bahwa faktor kesalahan merupakan faktor dominan (menentukan)   adanya  perbuatan  melawan hukum.

Jika kita tinjau isi dari Pasal 1365 KUH Perdata dengan teliti, memang tidak dibedakan  antara perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dan kurang hati- hati, melainkan yang penting harus terdapat kesalahan, dan kesalahan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku, sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono  Prodjodikoro, yakni:

Bahwa Pasal 1365 BW tidak memperbedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati, melainkan hanya mengatakan bahwa haruslah ada kesalahan (schuld) di pihak pembuat perbuatan melanggar hukum, agar si pembuat itu dapat diwajibkan  membayar  ganti  kerugian.  Maka dalam hukum perdata, menurut BW tidak perlu sangat dihiraukan, apa ada kesengajaan  atau kurang  berhati-hati.Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, ha. 34.

Dari uraian di atas apabila perbuatan melawan hukum tersebut dihubungkan dengan keberadaan Pasal 76 UU Nomor 15 Tahun 2001 khususnya dalam hal pengambilan tindakan terhadap pemakaian  merek oleh pihak yang tidak berhak, maka pihak pemakai sah merek dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan dasar Pasal 76 UU  Nomor  15  Tahun  2001 dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Hanya saja perihal pembuktian  telah  terjadinya  kerugian  menjadi hal yang sangat berat bagi pemilik merek untuk memberikan data tentang jumlah kerugian yang dialaminya apabila dimintakan oleh pengadilan. Sehingga dalam hal ini pengadilan dan pemilik merek sah harus berhati-  hati untuk memberikan data-data bukti kerugian yang dialaminya dengan beredarnya di pasaran merek yang  tidak asli.

Sedangkan unsur-unsur sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi dalam kaitannya dengan Pasal 76 UU Nomor 15 Tahun  2001, yaitu :
  1. Harus ada perbuatan, yang di maksud perbuatan ini baik  yang  bersifat  positif maupun yang bersifat negatif, artinya bersifat setiap tingkah laku tidak  berbuat.  Dalam hal ini perbuatan tersebut adalah pemakaian  merek  pihak  lain  tanpa  hak atau tanpa persetujuan  pemilik   merek  asli.
  2. Perbuatan  itu  harus  melawan hukum;
    Dalam hal ini secara jelas bahwa perbuatan memakai  merek  pihak  lain  tanpa sah bertentangan dengan  Undang-Undang  Nomor 15 Tahun  2001.
  3. Ada kerugian;
    Dalam hal ini jelas sekali terlihat kerugian  yang  dialami  pemilik  merek  asli baik  itu kualitas, aset maupun  keuntungan  dan juga  opini  masyarakat.
  4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.Bagian ini perlu dibuktikan dengan menghadirkan bukti-bukti mengakibatkan kerugian  bagi pemilik   sah merek.

Ketentuan  sanksi  pidana yang   mengatur   khusus   tindakan   pelanggaran merek diatur dalam UU Nomor  15  Tahun  2001  tentang  merek yaitu  Bab  XIV,  Pasal 90 sampai dengan 95. Ketentuan khusus ini sesuai dengan asas hukum lex specialis dapat mengesampingkan ketentuan yang termuat dalam  KUH  Pidana terhadap  aturan  yang  memiliki kesamaan.

Dalam  ketentuan  Pasal 90 disebutkan:
“Barangsiapa  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  menggunakan   Merek   yang sama pada keseluruhannya  denganMerek  terdaftar  milik  pihak  lain untuk barang dan/atau jasa sejenis  yang diproduksi dan/atau  diperdagangkan,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau  denda paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu  miliar   rupiah)”

Dalam ketentuan Pasal 91 ditentuakan bahwa :
“Barangsiapa  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  menggunakan  Merek   yang sama pada pokoknya dengan Merekterdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan, dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau  denda paling   banyak  Rp. 800.000.000,00 (delapanratus   juta rupiah)”

Sesuai dengan penambahan ketentuan indikasi geografis dan indikasi  asal  , maka  terhadap  pelanggaran  kedua hak tersebut  juga  telah  diatur  sanksinya   yaitu :
  1. Barangsiapa dengan sengaja dan  tanpa  hak  menggunakan  tanda  yang sama pada   keseluruhan   dengan   indikasi-geografis   milik   pihak   lain untuk barang yang sama atau sejenis  dengan  barang  yang  terdaftar,dipidana dengan pidana penjara paling  lama 5  (lima) tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp.1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah).
  2. Barangsiapa dengan  sengaja dan  tanpa  hak  menggunakan  tanda  yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik  pihak  lain  untuk  barang  yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana  dengan pidana penjara paling lama 4  (empat)  tahun dan/atau  denda  paling banyak  Rp. 800.000.000,00 (delapan  ratus  juta rupiah).
  3. Terhadap   pencatuman   asal  sebenarnya   pada   barang   yang  merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa baranng tersebut merupakan tiruan dari barang yang  terdaftar  dan  dilindungi  berdasarkan indikasigeografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana   dimaksud  pada Ayat  (1) dan Ayat (2).


Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang  merek diatur  dalam  Bab  XIII Pasal 89 UU nomor 15 Tahun 2001 tentang merek  yaitu  bahwa  penyidikan  atas  tindak pidana merek selain  oleh  penyidik pejabat  Polisi  Negara  juga  dapat dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang  ditunjuk sebagai  penyidik, sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yan berlaku.

Kewenangan  yang  dimiliki  Penyidik   Pegawai  Negeri Sipil  tersebut adalah
  1. Melakukan     pemeriksaaan     atas kebenaran  aduan  berkenaan   dengan   tindak pidana dibidang  merek,
  2. Melakukan     pemeriksaaan     terhdap orang    atau   badan   hukum   yang   diduga melakukan tindak  pidana  bidang  merek,
  3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan  dengan  tindak  pidanan  bidang  merek,
  4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan , catatan , dokumen lainnya yang  berkaitan  dengan tindak  pidana merek,
  5. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukaan catatan dan dokumen  lain,
  6. Meminta bantuan    ahli    dalam   rangka    pelaksanaan   tugas   penyidikan   tindak pidana bidang merek. Ibid., hlm. 15.


Daftar Pustaka Makalah Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dikaitkan Dengan Undang-Undang Kepabeanan

Ketentuan dan Perlindungan Terhadap Merek Menurut Undang-Undang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment