Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 2 October 2015

Konvensi Jenewa 1949 Tentang Korban Perlindungan Perang, Tehadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Konvensi Jenewa 1949 dan Hal-hal yang Diatur di Dalamnya - Sejarah kelahiran dari Konvensi Jenewa 1949 tidak bisa dilepaskan dari suatu peristiwa besar dunia, yaitu Perang Dunia II yang berakhir pada tahun 1945. Dampak yang begitu besar dari peperangan yang keji ini yang pada akhirnya membuat tiap-tiap negara sepakat untuk membuat beberapa aturan, guna meminimalisirkan dampak negatif dari Perang Dunia II pada waktu silam.


Keempat konvensi ini dirumuskan secara ekstensif, yakni berisikan klausula-klausula yang memberikan penetapan tentang hak-hak dasar bagi orang yang tertangkap dalam konflik militer, klusula-klausula yang menetapkan perlindungan bagi korban luka, serta klausula-klausula yang menyikapi masalah perlindungan bagi orang sipil yang berada di dalam dan di sekitar kawasan perang. Keempat konvensi ini telah diratifikasi, secara utuh ataupun dengan sedikit perubahan oleh negara-negara yang total nya mencapai 194 negara.

Pada dasar nya, tujuan utama dari dibentuknya keempat konvensi ini ialah untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban selama peperangan, baik yang berasal dari kombatan dan warga sipil nya. Artinya adalah bahwa perlindungan harus diberikan secara merata dan adil bagi seluruh pihak tanpa melihat golongan nya. Hal ini sungguh jelas tertuang dalam Pasal 3 Konvensi  Jenewa1949.  Dengan  kata  lain,  orang-orang  yang  dilindugi       oleh konvensi ini haruslah "in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, color, religion or faith, sex, birth, or wealth, or other similar criteria.". Menurut apa yang menjadi materi dari Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 jelas bertentangan dengan keadaan sebelum tahun 1949, dimana perlindungan hukum hanya diberikan kepada personel militer.

Dalam keempat konvensi yang telah disebutkan pada halaman  sebelumnya, terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang sifatnya umum. Selain ketentuan umum, keempat konvensi tersebut memuat prinsip fundamental yang dirumuskan sama. Ketentuan-ketentuan inilah yang pada akhirnya disebut “Article coomon to all four Conventions; common articles’ atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Ketentuan-ketentuan yang bersamaan. Ketentuan-ketentuan  yang bersamaan ini dibagi dalam tiga golongan, diantaranya:  Prof. KGPH. Haryomataram,  Op Cit., hlm 54.
  1. ketentuan umum;
  2. ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan;
  3. ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan ketentuan penutup.


Seluruh ketentuan ini pada umum nya diletakkan di awal atau di akhir setiap konvensi.

Dalam setiap Konvensi Jenewa, terdapat sejumlah klausula yang materi nya mengandung aturan mengenai ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Ketentuan-ketentuan umum ini merupakan suatu ketentuan yang berisikan penghormatan terhadap setiap konvensi, tentang waktu berlaku nya konvensi, ketentuan tentang perang yang sifat nya tidak internasional, serta ketentuan   yang berisikan materi tentang Negara Pelindung. Ketentuan umum dari setiap konvensi biasanya dapat kita lihat dalam Pasal 

1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 sampai ke Pasal 11.
Pasal 1 yang terdapat dalam common articles berisikan sebuah “janji” dari Pihak Peserta Agung pada Konvensi-konvensi Jenewa. Pihak Peserta Agung harus “berjanji” untuk selalu menghormati serta menjamin penghormatan dalam segala keadaan. Dengan kata lain Pihak Peserta Agung haruslah menghormati konvensi tersebut dan harus memberi jaminan bahwa penghormatan terhadap  konvensi tidak akan hilang. Hal ini memiliki arti bahwa tiap negara tidak cukup apabila hanya  sekedar memberi  perintah  kepada  para  petugas  militer  atau  sipil untuk menaati konvensi, tetapi pemerintah harus mengawasi bahwa perintahnya telah benar dilaksanakan.Ibid. hlm 55. Bila diketahui ada petugas yang tidak menaati konvensi atau melanggar konvensi, maka negara harus mengambil tindakan yang tegas terhadap hal tersebut. Maksud pernyataan tersebut ialah bahwa tanggung jawab Pihak Peserta Agung menjadi semakin berat. Draper menyatakan bahwa kewajiban pemerintah dalam konteks ini adalah bersifat uniteral dan reciprocal (tidak bersifat timbale-balik).

Ketentuan umum lainnya yang tidak kalah penting adalah ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2. Pasal 2 ini berisikan aturan mengenai waktu  berlakunya Konvensi Jenewa. Suatu aturan dikatakan baik apabila dapat diketahui pada situasi yang seperti apa aturan tersebut diberlakukan. Pasal 2 ini berbunyi sebagai berikut Arlina Permanasari, Op. Cit., hlm 34.:

“Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penanda tangan, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka.
Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya, dari wilayah pihak Peserta Agung sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan senjata.
Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua pihak atau lebih pihak penanda tangan, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka.”

Melihat materi yang terkandung dalam Pasal 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa Konvensi Jenewa berlaku dalam keadaan perang yang diumumkan sekalipun tidak diakui. Konvensi ini turut berlaku pula dalam hal pendudukan sebagian ataupun seluruhnya sekalipun hal pendudukan ini tidak mendapat suatu perlawanan.

Pasal ini menjadi salah satu pasal yang sifatnya sangat penting karena peran dari pasal ini adalah untuk menjalankan kondisi serta syarat yang harus dipenuhi agar konvensi berlaku. Selanjutnya alasan mengapa pasal ini bersifat penting adalah karena pasal ini memiliki tujuan untuk memperluas kondisi dan syarat yang terdapat dalam konvensi yang terdahulu, bahwa konvensi ini berlaku untuk semua kasus perang yang di deklarasikan sebagai konflik bersenjata.

Salah satu frasa yang terkandung dalam Pasal 2 ini meberi suatu  perubahan penting dalam hukum humaniter. Frasa “sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka”, memberi gambaran bahwa para pihak yang bertikai tidak lagi secara bersamaan terikat oleh suatu perjanjian. Apa yang menjadi gambaran dalam frasa ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kondisi sebelum tahun 1949, dimana untuk melaksanakan suatu perjanjian internasional dalam suatu pertikaian, para pihak yang terlibat harus menjadi peserta dari perjanjian itu. Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 telah menghapus ketentuan Pasal 2 Konvensi Den Haag IV 1907. Konvensi Jenewa tetap berlaku bagi setiap pihak yang bersengketa.

Hal penting yang juga harus diperhatikan dalam Pasal 2 ini ialah mengenai pendudukan yang tidak mendapatkan perlawanan. Hal ini harus diperhatikan karena dalam suatu peperangan biasanya terjadi bahwa setlah melakukan perlawanan, maka pihak yang bertahan dengan terpaksa harus mundur. Sehingga sebagian wilayah akan diduduki oleh pihak lawan.

Dalam hal yang seperti itulah Konvensi 1949 mengenai perlindungan korban perang mulai diberlakukan. Tetapi bila memang pendudukan tidak didahului oleh sebuah perlawanan, anggota-anggota militer yang tertawan oleh musuh tidak memiliki hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang.

Ketentuan umum juga terdapat dalam Pasal 3, yaitu pasal yang mengatur mengenai pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional. Kehadiran pasal ini juga turut memberikan suatu penyegaran bagi hukum humaniter internasional, karena dalam Konvensi Jenewa 1949-lah terdapat suatu ketentuan mengenai pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional.

Pasal 3 ini berisikan aturan mengenai pertikaian bersenjata dalam negeri, dimana   penerapan   dari   pasal   ini   tidak   mempengaruhi   legal   position atau kedudukan hukum dari masing-masing pihak. Tidak ada satupun hak pemerintah yang berkurang, terutama dalam hak untuk melakukan tindakan terhadap pihak pemberontak. Pasal ini hanya menghimbau agar setiap korban pemberontakan dapat diperlakukan seturut dengan asas kemanusiaan.

Tiap pihak dalam pertikaian tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan berikut:Prof. KGPH. Haryomataram, S.H., Op. Cit., hlm 59.
  1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka- luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus tetap diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu.
  2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.


Ada berbagai macam bentuk tindakan yang sangat dilarang untuk dilakukan terhadap tiap-tiap orang yang menjadi korban selama masa peperangan. Baik itu yang berasal dari hors de combat dan penduduk sipil nya. Bentuk-bentuk tindakan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap jiwa dan raga seseorang, baik itu dalam bentuk pembunuhan, pengurungan dan penganiayaan;
  2. Penyanderaan;
  3. Pemerkosaan serta perlakuan yang mencemarkan harkat dan martabat seseorang;
  4. Melaksanakan hukuman dan menjalankan hukuman mati tanpa adanya putusan yang diberikan oleh pengadilan yang dibentuk secara sah di mata hukum yang member segala jaminan peradilan yang diakui oleh segala bangsa yang beradab.


Segala materi yang terkandung dalam Pasal 3 ini adalah mengenai perlakuan kemanusiaan terhadap para korban perang. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 disebut dengan “convention in miniature” atau “mini convention”.Arlina Permanasari, Op. Cit., hlm 37.

Hal  terakhir  yang  menjadi  ketentuan  umum  dari  konvensi  ini      ialah ketentuan tentang Negara Pelindung (Protecting Power). Ketentuan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 8 – Pasal 11. Istilah dari Negara Pelindung untuk pertama kali dapat dilihat dalam Konvensi Jenewa 1929 tentang perlakuan terhadap tawanan perang (Convention Relative to The Treatment of War).

Pasal 86 dari Konvensi Jenewa tahun 1929 menyebutkan bahwa lembaga negara pelindung memiliki sifat sukarela, tidak bersifat wajib dalam memberikan perlindungan. Selain itu, pasal ini juga menerangkan bahwa tidak ada kejelasan tentang pihak yang menjalankan fungsi sebagai negara pelindung, karena dalam konvensi ini tugas negara pelindung hanya berhubungan dengan tawanan perang. Aturan mengenai negara pelindung terus mengalami perubahan. Pembahasan mengenai  hal  pertama  sekali  diangkat  dalam  Konvensi  Den  Haag   mengenai

Tawanan Perang pada tahun 1929. Sampai pada akhirnya dilakukan suatu penyempurnaan terhadap negara pelindung, yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949.

Pengaturan mengenai negara pelindung dalam lingkup sengketa bersenjata internasional, diatur dalam Pasal 8 Konvensi Jenewa I 1949, Konvensi Jenewa II 1949, Konvensi Jenewa III 1949 dan Pasal 9 Konvensi Jenewa IV 1949. Namun ketentuan  ini  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  orgnisasi kemanusiaan apabia ingin memberikan sumbangsihnya untuk melaksanakan tugas-tugas sosialnya, asalkan mendapat pesetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa itu sendiri.Hal ini diatur dalam Pasal 9 (I,II,III) dan Pasal 10 (IV) Konvensi Jenewa.

Para wakil utusan dari negara pelindung harus  memperhatikan kepentingan keamanan yang mendesak daripada negara di mana mereka melaksanakan kewajiban mereka. Mengenai pembatasan-pembatasan bagi kegiatan mereka, hanya boleh dilakukan sebagai suatu tindakan pengecualian dan apabila ternyata hal ini perlu karena adanya kepentingan militer yang mungkin sangat mendesak. Pengaturan mengenai Negara Pelindung tidak hanya terdapat di dalam Konvensi Jenewa, melainkan turut diatur dalam Protokol Tambahan I tahun 1977.

Common articles juga mengatur mengenai ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 49, 50, 51, dan 52 dari Konvensi Jenewa. Pasal 49 menjadi pasal pokok mengenai ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan konvensi. Pasal 49 menjadi  landasan  bagi  suatu  sistem  yang  digunakan  untuk  menindak     setiap pelanggaran yang terjadi terhadap konvensi. Dengan kata lain, Pihak Peserta Agung menjadikan pasal ini sebagai suatu pegangan yang mewajibkan mereka melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam pasal ini terdapat beberapa kewajiban yang berkaitan dengan pelanggaran berat (grave branches). Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain adalah:
  1. Kewajiban untuk membuat dan menetapkan perundang-undangan di tingkat nasional yang tujuannya adalah untuk mengatur tentang pelanggaran berat.
  2. Kewajiban untuk mencari pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap konvensi ini.
  3. Kewajiban untuk mengadili pelaku yang melanggar ketentuan konvensi serta menyerahkannya kepada negara lain yang memiliki kepentingan untuk mengadili pelaku pelanggaran berat tersebut.


Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa yurisdiksi perkara pidana merupakan tugas dari Mahkamah Internasional. Yurisdiksi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Internasional sifat nya universal, sama hal nya dengan bentuk kejahatan perang lainnya. Dalam hal ini yang menjadi pihak penandatangan memiliki kewajiban untuk melakukan pencarian terhadap semua orang yang menjadi pelaku pelanggaran berat untuk kemudian diadili.

Pasal 49 ini juga memberi suatu rumusan bahwa kewajiban menyerahkan pihak tertuduh kepada negara lain, seolah-seolah bukan merupakan hal yang berarti. Sebab penyerahan tersebut akan menjadi mungkin bila tidak bertentangan dengan  perundang-undangan  dari  negara  yang  akan menyerahkannya.     Perlu diketahui bahwa pada umum nya suatu negara tidak akan mungkin menyerahkan warga negara nya kepada negara lain.

Selain hal diatas, adanya pasal 49 dari Konvensi Jenewa memberi suatu penjelasan secara tidak langsung bahwa penindakan terhadap pelanggaran- pelanggaran yang tidak tergolong pelanggaran berat, tidak membutuhkan suatu perundang-undangan yang baru, cukup melakukan suatu tindakan sebagaimana lazim nya. Pasal 49 ini juga merupakan klausula yang materinya tidak mengatur tentang pertanggungjawaban atas perbuatan melaksanakan pelanggaran berat yang berdasarkan perintah dari atasan.

Prof. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa apa yang terkandung dalam Pasal 49 ini, haruslah dihubungkan dengan segala ketentuan yang terkandung dalam Pasal 11 yang menjelaskan bahwa setiap pihak penanda tangan tidak hanya menaati apa yang menjadi ketentuan dari konvensi ini. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pelanggaran dan penyalahgunaan terhadap konvensi ini sepenuhnya tergantung kepada Pihak Peserta Agung. Pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam konvensi ini dapatlah dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran yang sifatnya berat.

Hukum Jenewa juga memiliki 2 “hukum turunan” yang fungsi nya sebagai penyempurna konvensi. Penyempurna dari Konvensi Jenewa 1949 kita kenal dengan Protokol Tambahan tahun 1977. Protokol tambahan ini terdiri dari 2 protokol tambahan, yaitu Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Protokol Tambahan I  merupakan protokol yang membahas tentang sengketa bersenjata internasional.

Sedangkan Protokol Tambahan II adalah protokol yang berisikan pembahasan tentang sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional.

a. Protokol Tambahan I 1977
Beberapa hal yang menjadi ketentuan pokok yang terdapat dalam Protokol Tambahan I 1977 antara lain menentukan hal-hal sebagai berikut:Iskandarsyah, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC (International Committee  of  Red  Cross), PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan  Kelima, 1999, hlm 45.
  1. Melarang : serangan yang membabi-buta dan reprisal terhadap :
    • Penduduk sipil dan orang-orang sipil;
    • Obyek-obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil;
    • Benda-benda budaya dan juga tempat-tempat religius;
    • Bangunan dan instalansi berbahaya;
    • Lingkungan alam.
  2. Memperluas : perlindungan yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Jenewa kepada semua personil medis, unit-unit dan alat-alat transportasi medis, baik yang berasal dari organisasi sipil maupun militer.
  3. Menentukan : kewajiban bagi Pihak Peserta Agung untuk mencari orang- orang yang hilang (missing persons).
  4. Menegaskan : ketentuan-ketentuan mengenai suplai bantuan (relief supplies) yang ditujukan pada penduduk sipil.
  5. Memberikan : perlindungan terhadap seluruh kegiatan-kegiatan organisasi pertahanan sipil.
  6. Mengkhususkan : adanya tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara-negara untuk memfasilitasi implementasi hukum humaniter.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam subbab (1) di atas, maka pelanggaran tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum humaniter dan dikategorikan ke dalam  bentuk kejahatan perang (war crimes).

b. Protokol Tambahan II 1977
Tidak hanya pada Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II juga memiliki beberapa hal yang diatur khusus di dalam nya. Ketentuan-ketentuan dalam Protokol II antara lain menentukan hal-hal sebagai berikut: Ibid. hlm 45.
  1. Mengatur : jaminan-jaminan yang sifatnya fundamental bagi semua orang, apakah mereka yang terlibat atau tidak dalam suatu pertempuran.
  2. Menentukan : hal-hal bagi orang-orang yang kebebasannya dibatasi dalam menerima peradilan yang adil.
  3. Memberikan : perlindungan penduduk sipil dan obyek-obyek perlindungan
  4. Melarang : dilakukannya tindakan intervensi secara sengaja.


Mengenai ruang lingkup nya, Pasal 1 Ayat (1) Protokol Tambahan II yang tidak lain sebagai pelengkap Konvensi Jenewa tahun 1949, menetapkan bahwa Protokol Tambahan II ini berlaku kepada semua konflik bersenjata yang tidak dirumuskan dalam Pasal 1 Protokol Tambahan I 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional. Ketentuan-ketentuan ini hanya berlaku dalam konflik  bersenjata  yang  berlangsung  di  wilayah  negera-negara  peserta konvensi. Konflik yang terjadi antara angkatan perangnya dan angkatan perang pemberontak atau milisi bersenjata pemberontak lainnya yang sifatnya  terorganisir. Dalam artian bahwa milisi bersenjata pemberontak tersebut berada di bawah komando yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya, yang memungkinkan mereka untuk melaksankan operasi- operasi militer secara terus menerus.

Keberadaan Protokol II ini menyatakan bahwa setiap pihak yang menjadi korban dari konflik bersenjata non internasional, dapat menerima perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977. Perlindungan ini diberikan secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi seperti yang berlaku pada ketentuan mengenai konflik bersenjata internasional. Protokol Tambahan II  tahun 1977, Pasal 2  Ayat (1).

Dalam Protokol Tambahan II ini, ditegaskan bahwa negara yang sedang dilanda konflik bersenjata dalam negeri memiliki kedaulatan yang penuh untuk melakukan tindakan penyelamatan dalam bentuk apapun. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun ketentuan dari Protokol ini yang boleh digunakan sebagai suatu pembenaran bagi campur tangan (intervensi) pihak luar  di dalam konflik bersenjata atau di dalam urusan dalam negeri atau luar negeri suatu negara. Protokol Tambahan II tahun 1977, Pasal 3 Ayat (2).

Sebagaimana tidak ada satu pun dari ketentuan Protokol ini yang boleh dipergunakan untuk dijadikan peluang untuk mempengaruhi kedaulatan suatu negara atau tanggungjawab pemerintah yang berupaya dengan segala cara yang sah untuk mempertahankan dan memulihkan kembali hukum dan ketertiban   atau untuk mempertahankan persatuan nasional dan keutuhan wilayah negara itu.Protokol Tambahan II tahun 1977, Pasal 3 Ayat (1).  Hal ini semakin menegaskan kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara tanpa terkecuali.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, keberadaan dari Protokol Tambahan adalah sebagai bentuk penyempurnaan dari Konvensi Jenewa 1949. Bukan sebagai pengganti dari Konvensi Jenewa tahun 1949. Oleh sebab  itu, segala ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung di dalam Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II adalah merupakan refleksi yang tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan dasar Hukum Humaniter Internasional.

Perlindungan Tehadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Perlindungan  yang  seharusnya  diterima  oleh  warga   sipil   yang menjadi korban dalam suatu konflik bersenjata non-internasional seperti yang terjadi di Filipina Selatan dapat ditemukan pada Konvensi Jenewa IV 1949  beserta Protokol Tambahan II dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Pada Konvensi Jenewa IV 1949, terdapat pengaturan yang umum mengenai perlindungan terhadap warga sipil yaitu dalam Pasal 27-39, dan Pasal 47, 48,   50, 55, dan 58. Substansi ini turut diatur dalam Pasal 7, 13, 14,  17  Protokol Tambahan II 1977. Sedangkan di dalam Hukum Kebiasaan Internasional Humaniter juga ditegaskan mengenai perlindungan warga sipil ini yaitu    terdapat dalam aturan  1, 2, 5-7, 9, 10, 12, 13, 20-24, 33-35, 42, 53-55, 70-84, 86-105,  dan 131.Pande Putu Swarsih Wulandari, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Udayana.

Peperangan tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat pada penduduk sipil yang berada di wilayah konflik. Penduduk sipil yang selalu dianggap sebagai pihak yang lemah dan menderita, sangat mudah untuk dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai tuduhan dibuat sedemikian rupa. Hukum humaniter telah mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Konvensi IV 1949, yang pengaturannya lebih sempurna jika dibandingkan dengan Konvensi Den Haag.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  1. Memaksa baik secara jasmani     maupun rohani untuk memperoleh keterangan.
  2. Menimbulkan penderitaan jasmani.
  3. Menjatuhkan hukuman kolektif.
  4. Mengadakan intimidasi, terorisme, dan perampokan.
  5. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil.
  6. Menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.


Hukum humaniter internasional mewajibkan  pihak-pihak  yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil  dengan  kombatan. Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977.  Istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil. Oleh karena itu istilah penduduk sipil mencakup orang-orang sipil yang berdomisili di daerah-daerah terjadinhyan konflik bersenjata atau penduduk sipil yang berdomisili di daerah-daerah  pendudukan.

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan orang sipil adalah setiap orang yang tidak ikut berperang. Jika terdapat suatu keraguan apakah seseorang tersebut adalah seorang sipil atau kombatan, maka ia harus dianggap sebagai  orang sipil.Pasal 50 Protokol Tambahan I 1977. Perlindungan penduduk sipil ini juga mencakup terhadap orang- orang yang bekerja sebagai penolong, wartawan maupun anggota organisasi pertahanan sipil. Orang-orang sipil harus diperlakukan dengan perlakuan yang manusiawi tanpa suatu pembedaan diskriminatif yang didasarkan atas jenis kelamin,  warna  kulit,  ras,  agama  atau kepercayaan,  pandangan  politik     atau pandangan-pandangan lainnya, asal kebangsaan dan sosial, kekayaan, keturunan, dan standar-standar pembedaan serupa lainnya.

Pada konflik bersenjata non internasional, perlindungan terhadap penduduk sipil telah mendapatkan perhatian yang cukup dalam hukum humaniter internasional. Ketetapan tentang perlindungan bagi penduduk sipil tersebut telah dijelaskan pada Bab IV dalam Protokol Tambahan II tahun 1977. Pasal 13 Protokol Tambahan II menegaskan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil berhak menerima perlindungan umum dari bahaya yang ditimbulkan oleh operasi- operasi militer.

Untuk menekankan pentingnya perlindungan tersebut, ditegaskan larangan menjadikan  penduduk  sipil dan  orang-orang  sipil  sebagai  sasaran     serangan.

Sebagaimana dilarang melakukan ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil. Penduduk sipil dan orang-orang sipil ini berhak menerima jaminan perlindungan yang ada,  selama tidak turut serta melakukan aksi-aksi perlawanan secara langsung.

Protokol Tambahan II juga melarang bentuk-bentuk pemaksaan agar penduduk sipil meninggalkan tempat tinggal mereka karena alasan-alasan yang berkaitan dengan sengketa. Mereka juga dilarang dipindah tempatkan kecuali jika ada alasan-alasan militer yang sangat mendesak, dengan syarat aspek keselamatan dan keamanan proses pemindahan itu terjamin.35 Protokol Tambahan II tersebut juga telah menetapkan jaminan perlindungan terhadap obyek-obyek yang sangat diperlukan penduduk sipil.

Dalam hal ini, turut disebutkan tentang larangan menimbulkan kelaparan pada penduduk sipil sebagai salah satu strategi perang. Oleh karena itu, dilarang menyerang, merusak, memindahkan atau menjadikan tidak berfungsi obyek-obyek yang diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional hampir tidak berbeda dengan ketentuan yang harus diterapkan pada konflik bersenjata non internasional. Hal ini berlandaskan pada prinsip kemanusiaan yang harus diterapkan dalam konflik bersenjata jenis apapun.

Daftar Pustaka Makalah Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa 1949 Tentang Korban Perlindungan Perang, Tehadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment