Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 14 October 2015

Koperasi Syariah Sejarah Lahirnya, Karakteristik, Peraturan di Indonesia dan Mekanisme Pendirian

Koperasi Syari'ah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia semakin marak. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya  oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha gurem disektor informal. (http://bmt-syariahal.blogspot.com/2009/11/perkembangan-koperasi-syariahal.html. Diakses tanggal 9 Juni 2010. 102 Ibid)

Sejarah Lahirnya Koperasi Syariah

Kendati   awalnya   hanya   merupakan   Kelompok   Swadaya Masyarakat Syari'ah namun demikian memiliki kinerja layaknya sebuah Bank. Diklasifikasinya BMT sebagai KSM guna menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya Program Hubungan Bank dan KSM (PHBK),  yakni adanya Pola Hubungan kerja sama antara Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat. Program ini merupakan hasil kerjasama Bank Indonesia dengan LSM Jerman GTZ.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan distribusi dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank (Pasal 26). Maka munculah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain: Pusat Pengkajian  dan Pengembangan  Usaha  Kecil  (P3UK)  sebagai  penggagas awal,

PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil ) dan Forum Ekonoim Syariah (FES) Dompet Dhuafa Republika.

Jika melihat Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorang dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah Koperasi. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal  12  Oktober 1992 tentang Koperasi oleh Presiden Soeharto.

BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang- undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi non Syari'ah hanya terletak pada teknis operasionalnya yang berlandaskan Syari'ah seperti non bunga dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.Ibid Berdasarkan  keterangan di atas  dapat  diketahui  bahwa  koperasi syari'ah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip- prinsip yang mengusung etika moral dan berusaha dengan memperhatikan halal atau haramya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkam dalam Agama Islam.

BMT-BMT yang tergabung dalam Forum Komunikasi BMT Sejabotabek sejak   tahun  1995   dalam setiap   pertemuannya,   berupaya   menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi, kendati badan hukum Koperasi yang dikenakan masih menggunakan jenis Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan, namun pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan BMT-BMT yang berbadan hukum koperasi yayasan tersebut maka dicetuskan pula pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syari’ah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998,  sebuah koperasi sekunder dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 028/BH/M.I/XI/1998. ysng diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA. Selain KOSINDO berdiri pula INKOPSYAH (Induk Koperasi Syari’ah) yang diprakarsai oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis   Usaha Kecil). ICMI, KOFESMID yang didirikan oleh Dompet Dhuafa. Ibid

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana tersebut maka bentuk yang idealnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah yang selanjutnya disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah) sebagaimana Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91 /Kep/M.KUKM/ IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah.

Namun demikian, jika melihat dari banyaknya akad-akad muamalat yang ada, tidak menutup kemungkinan Koperasi Syari’ah dapat berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU). Khususnya jika ditinjau dari akad jasa persewaan, gadai dan jual beli secara tunai (Bai’ Al-Musawamah) Sehingga dapat dikatakan KSU Syari’ah. Disisi lain kegiatan usaha pembiayaan anggota dalam bentuk tidak tunai dapat dikatagorikan sebagai Unit Simpan pinjam (USP) atau Unit Jasa Keuangan Syari’ah dari KSU Syari’ah tersebut.

Badan hukum Koperasi Syari'ah dianggap sah setelah Akta pendiriannya dikeluarkan Notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah melalui Kandep Koperasi untuk keanggotaannya wilayah Kabupaten/Kodya, sedangkan untuk ke anggotaannya meliputi propinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi propinsi yang bersangkutan.102

Peraturan Mengenai Koperasi Syariah di Indonesia

Pemerintah sebagai bagian dari kementerian koperasi UKM melihat butuhnya peraturan yang dapat mendukung koperasi syariah di negara yang dominan muslim ini. Pemerintah merasa perlu mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai koperasi syariah ini agar koperasi syariah memiliki legalisasi yang jelas sehingga dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan praktek-praktek perkoperasian yang berlandaskan prinsip syariah.

Terdapat bermacam-macam definisi koperasi dan jika diteliti secara seksama, maka tampak bahwa definisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. Defenisi awal pada umumnya menekankan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah, seperti defenisi yang diberikan Dr. Fray, yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan persetujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri  sedemikian rupa,   sehingga   masing-masing   sanggup   menjalankan   kewajibannya  sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), hal. 38-39.

Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja koperasi yang baik adalah adanya peran Pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dan dikeluarkan sedemikian rupa hingga sistem dapat berjalan dengan baik. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi adalah sebagai berikut:
  1. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
  2. Peraturan Pemerintah (PP) No.4 tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi.
  3. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
  4. Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998, tentang Penghimpunan Kelembagaan Koperasi.
  5. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tetang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
  6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
  7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan  Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.


Adapun secara yuridis, koperasi syariah di Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai koperasi syariah di Indonesia dalam bentuk Undang-undang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sama sekali tidak ada mengatur ataupun menyinggung mengenai keberadaan koperasi syariah ini. Namun demikian, dalam prakteknya, berdasarkan peraturan-peraturan yang muncul dan kedudukannya berada di bawah undang- undang, yakni Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha  Koperasi  Jasa Keuangan Syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga  koperasi  namun  dengan dilandaskan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, koperasi syariah juga diatur dalam Keputusan Menteri  Koperasi RI No. 91 /Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan atau keputusan menteri mengenai koperasi syariah hanya merupakan peraturan operasional, sedangkan payung hukumnya sendiri dalam bentuk undang-undang belum ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur secara khusus tentang keberadaan koperasi syariah ini di Indonesia, dan saat ini telah muncul wacana untuk memasukkan pengaturan koperasi syariah dalam perubahan undang-undang koperasi yang masih dalam proses perubahan. Namun demikian, dengan adanya Undang-undang  Nomor 25  Tahun 1992  yang  menjadi landasan hukum koperasi serta didukung oleh peraturan maupun keputusan menteri yang mengatur tentang petunjuk operasional koperasi syariah, tentunya hal ini sudah merupakan suatu landasan hukum yang cukup kuat bagi keberadaan koperasi syariah di Indonesia, sebab peraturan ataupun keputusan menteri juga merupakan derivasi dari undang- undang dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam ruang lingkup nasional.


Mekanisme Pendirian Koperasi Syariah

Koperasi syariah pada dasarnya adalah badan usaha yang berbentuk koperasi. Oleh karena itu, mekanisme pendirian koperasi syariah tidak berbeda dengan pendirian koperasi pada umumnya.

Mekanisme pendirian koperasi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut: R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 66-69.

1. Fase Pembentukan/Pendirian
Koperasi sebagai suatu badan usaha, adalah merupakan suatu bentuk perhimpunan orang-orang dan/atau badan hukum koperasi syariah dengan kepentingan yang sama.

Oleh karena koperasi syariah ini biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong, maka prosedur atau persyaratan pendiriannyapun diusahakan sesederhana mungkin, tidak berbelit-belit, dengan persyaratan modal yang relatif kecil, dan tanpa dipungut biaya yang tinggi.

Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang biasanya telah tertuang dalam undang-undang ataupun peraturan koperasi antara lain adalah sebagai berikut:
  1. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi syariah harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama
  2. Orang-orang yang mendirikan koperasi syariah harus mempunyai tujuan yang sama
  3. Harus memenuhi syarat jumlah mínimum anggota, seperti telah ditentukan oleh pemerintah.
  4. Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu, seperti telah ditentukan oleh pemerintah
  5. Harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi syariah.


Jika persyaratan tersebut telah ada, maka orang-orang yang memprakarsai pembentukan koperasi syariah tersebut mengundang untuk rapat pertama, sebagai rapat pendirian koperasi syariah. Konsep Anggaran Dasar koperasi syariah seharusnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh panitia pendiri, yang nantinya dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Dalam rapat pendirian ini selain disahkan Anggaran Dasar koperasi syariah, juga dibentuk Pengurus dan  Pengawas. Setelah perangkat organisasi koperasi syariah terbentuk dalam rapat pendirian tersebut, maka untuk selanjutnya Pengurus koperasi syariah (yang juga pendiri) mempunyai kewajiban mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai Akta Pendirian koperasi syariah dan Berita Acara Rapat Pendirian. Dalam akta pendirian koperasi ini tertuang Anggaran Dasar koperasi syariah yang telah disahkan dalam rapat pendirian, serta tertuang pula nama-nama anggota Pengurus (yang pertama) yang diberikan kewenangan untuk melakukan kepengurusan dan mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang.

Dalam hal penamaan koperasi syariah yang telah disahkan, maka nama lembaga yang disahkan mengikuti kata “koperasi syariah”. Artinya nama berada  di belakang kata “koperasi syariah”. Misalnya nama koperasi syariahnya adalah “X”, maka disebut dengan “Koperasi Syariah X”.

Berdirinya koperasi syariah juga ditandai dengan adanya modal pokok (simpanan pokok) anggota pendiri. Sedikitnya ada tiga alasan koperasi syariah membutuhkan modal, antara lain: Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidian dan Modal Usaha, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 105-107.
  • Pertama, untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi atau disebut biaya pra-organisasi untuk keperluan: pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar, membayar biaya administrasi pengurusan izin yang diperlukan,  sewa  tempat bekerja, ongkos transportasi, dan lain-lain.
  • Kedua, untuk membeli barang-barang modal. Seperti antara  lain membayar kompensasi tempat usaha baik berupa lahan ataupun bangunan, mesin- mesin, alat-alat industri atau produksi, dan lain kebutuhan jangka panjang sesuai dengan jenis usaha koperasi. Barang-barang modal ini dalam perhitungan perusahaan digolongkan menjadi harta tetap (fixed assets) atau barang modal jangka panjang. Jenis dan nilainya juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pokok dari koperasi yang bersangkutan.
  • Ketiga, untuk modal kerja. Modal kerja biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi dalam menjalankan usahanya, termasuk     dalam koperasi syariah, antara lain biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah, gaji, sewa tempat, listrik, transportasi, bahan baku, alat-alat tulis, dan lain-lain.


2. Fase Pengesahan
Atas dasar permohonan pengesahan yang disampaikan oleh pengurus koperasi syariah (juga merupakan pendiri) secara tertulis tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang bersangkutan harus memberikan putusan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak.

Jika permohonan pengesahan ini ditolak, alasan-alasan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada para pendiri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, para pendiri/ pengurus dapat mengajukan permohonan ulang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan permohonan tersebut. Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang ini, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang tersebut.

Namun jika permohonan pengesahan tersebut diterima, maka sejak saat itu koperasi syariah berstatus sebagai badan hukum. Pengesahan ini ditandai dengan diumumkannya akta pendirian koperasi syariah tersebut (yang di dalamnya termuat pula anggaran dasarnya), ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Koperasi yang melaksanakan usaha jasa keuangan syariah dan telah mendapatkan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan anggaran dasar, wajib menggunakan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah pada papan nama, stempel serta kop surat yang digunakan dalam melakukan usahanya.

Dengan diperolehnya status sebagai badan hukum, maka secara hukum, koperasi syariah tersebut telah diakui keberadaannya seperti orang (person) yang mempunyai kecakapan untuk bertindak, memiliki wewenang untuk mempunyai harta kekayaan, melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti: membuat perjanjian, menggugat dan digugat di muka pengadilan, dan sebagainya, sehingga dengan demikian, sebagai suatu badan hukum maka koperasi adalah juga merupakan subjek hukum.

Namun demikian, sebagai suatu subyek hukum, koperasi syariah adalah merupakan subjek hukum abstrak, yang keberadaannya atas rekayasa manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya. Karena merupakan subjek hukum abstrak, maka di dalam menjalankan/ melakukan perbuatan-perbuatan hukum, koperasi syariah diwakili oleh perangkat organisasi yang ada padanya dalam hal ini adalah pengurus.

Adapun organisasi Koperasi Syari’ah pada umumnya adalah sebagai berikut: Standar Operasional Prosedur KJKS dan UJKS, hal. 21.
  1. Rapat anggota
    Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota biasanya yang dilakukan adalah menetapkan anggaran dasar dan rumah tangga, memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, menentukan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemenusaha serta permodalan koperasi. Selain itu rapat anggota juga berfungsi untuk menetapkan rencana kerja, rencana anggaran   dan   pendapata   belanja   koperasi,   serta   pengesahan laporan keuangan. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus, pembagian sisa hasil usaha, dan penggabungan, peleburan, ataupun pembubaran koperasi.
  2. Dewan Pengawas Syariah
    Posisi Dewan Pengawas Syariah dalam Organisasi Sejajar dengan Pengawas. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan kesyariahan. Oleh karena itu  badan ini bekerja sesuai dengan pedomanpedoman yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN).

    Dewan pengawas syariah berfungsi untuk melakukan pengawasan  terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha KJKS atau UJKS Koperasi sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip syariah Islam.
  3. Pengurus
    Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, dan masa jabatannya adalah tiga tahun. Pengurus koperasi biasanya berjumlah  ganjil, hal ini untuk mempermudah pengambilan keputusan pada saat musyawarah. Pada Koperasi Syari’ah umumnya pengurus berjumlah tiga orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Tugas para pengurus secara umum adalah mengendalikan dan menyelenggarakan usaha koperasi.
  4. Manajer KJKS dan UJKS Koperasi
    Posisi manajer ada di bawah Badan Pengurus; membawahi  langsung  Kepala Bagian (Kabag.) Operasional, Kabag. Pemasaran dan Pengawasan Internal.
    Manajer merupakan pengelola koperasi dan merupakan bagian penting di koperasi, karena pengelola koperasi membantu para pengurus dalam hal menjalankan usaha yang ada di koperasi. Pengelola koperasi diangkat dan diberhentikan oleh pengurus koperasi oleh karenanya pertanggung- jawabannya juga kepada pengurus koperasi bukan kepada rapat anggota.

    Fungsi manajer adalah:
    • Memimpin Usaha KJKS atau UJKS Koperasi di wilayah kerjanya sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan KJKS atau UJKS Koperasi.
    • Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama  lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.
    • Melindungi dan menjaga asset perusahaan yang berada dalam  tanggung jawabny
    • Membina hubungan dengan anggota, calon anggota, dan pihak lain (customer) yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.
    • Membina hubungan kerjasama eksternal dan internal, baik dengan para pembina  koperasi setempat,  badan  usaha  lainnya  (Dep  Kop UKM, INKOPSYAH, Dinas Pasar, Perusahaan Pengelola Pasar dan lain-lain) maupun secara internal dengan seluruh aparat pelaksana, demi meningkatkan  produktifitas  usaha.
  5. Pengawasan Internal
    Posisi pengawas internal berada di bawah Manajer KJKS atau UJKS Koperasi. Pengawas internal berfungsi untuk Melakukan pengawasan atau kontrol terhadap semua kegiatan usaha operasional dan pembiayaan KJKS atau UJKS Koperasi agar tujuan dan sasaran KJKS atau UJKS Koperasi dalam mengamankan dan mengembangkan aset dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Sekaligus agar pelaksanaan operasional & pembiayaan KJKS atau UJKS Koperasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.


Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi merupakan sebuah perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan bersama untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf kemampuan mereka di bidang ekonomi dan perekonomian. Unsur-unsur penting dari kalimat tersebut adalah adanya orang-orang, yang berkumpul dalam sebuah perkumpulan, mempunyai tujuan yang sama dengan bekerja sama, di dalam bidang kesejahteraan ekonomi. Jadi sejak awal sebuah koperasi termasuk koperasi syariah menjalankan usahanya, para pengurus dan anggota koperasi secara sadar dan wajib memanfaatkan jasa atau produk yang dihasilkan oleh koperasi mereka sendiri, sebagai cara utama untuk  ikut memajukan koperasi dalam memupuk modal.

Sedikit berbeda dengan koperasi pada umumnya, koperasi syariah dalam menjalankan produk simpan pinjam (pembiayaan) menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut: Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah, (Bandung, Pustaka Mulia  dan Fakultas Syariah IAIN SGD, 2000), hal. 108.
  1. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
  2. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
  3. Berfungsinya institusi ziswaf
  4. Mengakui mekanisme pasar yang ada
  5. Mengakui motif mencari keuntungan
  6. Mengakui kebebasan berusaha
  7. Mengakui adanya hak bersama


Anggota KJKS dan UJKS Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna  jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang Kegiatan Pelaksanaan Usaha  Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sebagaimana halnya pada koperasi umumnya, pembentukan koperasi syariah didasarkan pada kesepakatan para anggota beserta adanya simpanan pokok para anggota yang menjadi modal usaha koperasi syariah yang akan dibentuk. Oleh karenanya selama menjadi anggota koperasi syariah, maka hak milik anggota terhadap modal usaha koperasi syariah akan tetap diakui.

Dalam ekonomi syariah/ Islam, bunga (riba) jelas diharamkan. Oleh karenanya, setiap transaksi-transaksi yang berprinsip syariah, termasuk  transaksi- transaksi koperasi syariah, tidak akan ditetapkan melalui sistem bunga (riba), namun berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana diatur dan diakui dalam ekonomi syariah.

Koperasi konvesional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena kopersai ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf, yaitu institusi (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf). KJKS dan UJKS yang menjalankan kegiatan maal wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana Zakat, Infaq, Shadaqah,  serta  wakaf (ZISWAF).

Koperasi syariah juga dituntut tak sekedar halal demi kelangsungan hidupnya. Dalam teori strategi pembangunan ekonomi, kemajuan koperasi dan usaha kerakyatan harus berbasiskan kepada dua pilar: tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat; Berfungsinya aransmen kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi yang efektif.

Adanya keuntungan merupakan salah satu syarat tetap eksisnya sebuah lembaga keuangan. Demikian juga halnya dengan koperasi syariah, dalam prakteknya kegiatan-kegiatan koperasi syariah juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang dalam hal ini keuntunga tersebut berasal dari, oleh dan untuk anggota koperasi syariah.

Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan Syariah Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan amanah.

Oleh karenanya, di dalam koperasi syariah, setiap anggota dibebaskan berusaha sesuai dengan keterampilan masing-masing, sehingga  peroleh pendapatan dan kekayaan para anggota tentunya juga akan mengalami perbedaan sesuai dengan usaha yang dijalankan setiap anggota.

Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya  berekonomi lemah yang  bergabung  secara  sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. http://nani3.wordpress.com/2008/02/04/koperasi-masjid-sistem-ekonomi-syariah/. Diakses tanggal 9 Juni 2010.

Hak-hak anggota yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut: Standar Operasional Prosedur KJKS dan UJKS, hal. 17.
  1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
  2. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
  3. Meminta diadakan rapat anggota sesuai dengan aturan yang berlaku.
  4. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
  5. Mendapatkan pelayanan koperasi.
  6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi.


Daftar Pustaka Makalah Koperasi Syariah

Koperasi Syariah Sejarah Lahirnya, Karakteristik, Peraturan di Indonesia dan Mekanisme Pendirian Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment