Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 20 October 2015

Liberalisasi Perdagangan Sektor Jasa Dalam Kerangka ASEAN dan Perdagangan Bebas Regional

Liberalisasi Perdagangan Sektor Jasa Dalam Kerangka   ASEAN

Perkembangan ekonomi kawasan global dewasa ini cukup berpengaruh terhadap ekonomi regional. Arus globalisasi membuat perubahan mendasar dalam tata dunia internasional terlebih pada aspek ekonomi. Salah satu ciri perkembangan ekonomi global adalah adanya liberalisasi arus barang, jasa, modal dan investasi. Adanya liberalisasi ini  membuat  sistem perekonomian dunia menjadi terbuka dimana terintegrasinya pasar keuangan secara internasional. Proses liberalisasi menyebabkan perekonomian global semakin terpadu (integrated) dan terindepedensi juga semakin kuat.J. Soedjati Jiwandono, Perubahan Global dan Perkembangan Studi Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung; Kata pengantar, 1999) Keadaan ini sangat berpengaruh signifikan dalam perkembangan ekonomi kawasan Asia Tenggara.

Perdagangan bebas di tingkat bilateral dan kawasan regional disebut sebagai BFTA (Bilateral Free Trade Agreement) dan RTA (Regional Trade Agreement), keduanya kemudia biasa dikenal sebagai FTA (Free Trade Agreement) atau Perjanjian Perdagngan Bebas. Perlu dipahami bahwa aturan    di FTA baik yang bersifat bilateral maupun regional, berinduk  kepada  perjanjian (agreement) di WTO yang berssifat multilateral. Hal ini selalu ditekankan di setiap klausul kesepakatan FTA.

Integrasi  ekonomi  Asia  Tenggara Tujuan bagi integrasi ekonomintersebut diantaranya adalah penghapusan tarif, kebebasan bergerakdari kaum professional, kebebassan bergerak dari modal, serta penyederhanaan prosedur kepabeanan. Untuk itu diperlukan pembentukan kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas (FTA) yang merupakan strategi kunci bagi ASEAN untuk mendapatkan akses pasar yang lebih besar ke mitra dagang ASEAN serta guna menarik investasi ke dalam ASEAN.    ini  sesuai  dengan    ketentuan perjanjian WTO dengan tujuan saling menguntungkan dengan cara pemberlakuan tarif yang lebih rendah sesama anggota bila  dibandingkan dengan non-anggota (Prefential Trade Agreement/ASEAN PTA)Persetujuan Pengaturan Perdagngan Preferensi ASEAN (PTA) Manila, Filiphina, tanggal 24 Februari 1977 dan mulai diberlakukan tahun 1978. antar negara-negara   anggota sekawasan   ini.  Tetapi  menemukan   kendala,   belum dapat memberikan tingkat preferensi yang memadai, rendahnya tingkat komplementaritas, sehingga kurang mendukung upaya perdagangan. Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Internasional, (Jakarta; PT. Tatanusa, 2007), hlm 14.

Saat ini di tingkat regional ASEAN sudah dibuat payung bagi rezim perdagangan bebas yang komprehensif yang memayungi semua perjanjian perdagangan bebas, didalamnya ada AFTA (ASEAN Free  Trade  Area). AFTA adalah hasil kesepakatan para kepala negara ASEAN dalam ASEAN Summit IV di singapura pada bulan Januari 1992 ketika ditandatanganinya “Singapore Declaration and Agreement for Enchacing ASEAN Economic Cooperation”.  AFTA merupakan mekanisme dan regionalisme dengan  wujud  dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing  ekonomi  kawasan regional ASEAN. Kesepakatan merealisasikan AFTA ini dilakukan melalui skema yang disebut “Commmon Effective Prefential Tariffs”  (CEPT). Commmon Effective Prefential Tariffs (CEPT), suatu skema untuk mewujudkan  AFTA melalui penurunan tariff hingga 0-5%. Penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan- hambatan non-tarif lainnya.

Realisasi AFTA melalui CEPT merupakan jalur perdagangan bebas dalam bidang barang (trade in goods) dengan mekanisme penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Sedangkan dalam bidang jasa (trade in service) melalui kerangka perjanjian AFAS sebagai upaya melakukan liberalisasi dengan tingkat lebih tinggi. Dalam area jasa, deklarasi Konvensi Bangkok menyepakati untuk meningkatkan kerjasama dan kebebasan perdagangan dibidang jasa melalui perwujudan ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS). Perjanjian ini khususnya  berusaha  meningkatkan  efesiensi  dan  tingkat  kompetitif  dari   anggota

ASEAN sebagai penyedia jasa, khususnya mengeliminasi pembatasan perdagangan dibidang jasa antar anggota ASEAN, dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas tingkatan dan lingkup dari liberalisasi melampaui yang telah ada di dalam GATS (General Agreement Trade in Service) dengan tujuan sebuah area perdagangan bebas dibidang jasa.  Hadi Soesastro, A New ASEAN in a New Millenium, (Jakarta; Centre for Strategic and International Student, 2000 ) hlm. 215.

Para memimpin ASEAN telah mengesahkan AFAS pada KTT ke-5 ASEAN tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, dan Indonesia telah meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995, dimana AFAS antara lain berisi kesepakatan  untuk: Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Integrasi   Ekonomi ASEAN dibidang Jasa, Jakarta, 2009, hlm 7
  1. Meningkatkan kerjasama dibidang jasa diantara negara-negara    ASEAN dalam rangka meningkatkan efesiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi serta pemasokan dan distribusi jasa, baik antara penyedia jasa di ASEAN maupun diluar ASEAN.
  2. Menghapus hambatan perdagangan dibidang jasa secara substansial antar negara ASEAN.
  3. Meliberalisasi perdagangan bidang jasa dengan memperdalam dan memperluas cakupan liberalisasi yang telah dilakukan oleh negaranegara dalam kerangka GATS/WTO, dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas dibidang jasa.

Sedangkan sesuai Artikel I  AFAS: httpwww.asean.orgcommunitiesasean-economic-communityitemasean-framework- agreement-on-services.html, diakses pada tanggal 21 Januari 2014.
  1. to enhance cooperation in services amongst Member States in order to improve the efficiency and competitiveness, diversify production capacity and supply and distribution of services of their service suppliers within and outside ASEAN;
  2. to eliminate substantially restrictions to trade in services amongst Member States; and
  3. to liberalise trade in services by expanding the depth and scope of liberalisation beyond those undertaken by Member States under the GATS with the aim to realising a free trade area in services.


Dalam proses perudingan, sektor jasa memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan proses perundingan liberalisasi sektor barang. Pada sektor barang, perundingan liberalisasi dilakukan dengan penurunan tariff dan non tarif. Sementara di perdagangan jasa, perundingan dilakukan dengan melakukan pengurangan atau penghjjilangan hambatan dalam empat cara ketersediaan jasa dari penyedia jasa kepada pengguna jasa (mode of supply). Kempat mode of supply dalam perdagangan jasa adalah sebagai  berikut:  Lihat “ASEAN Framework Agreement on Service”,Fact Sheet ASEAN, Public Affairs Office of the ASEAN Secretariat, Jakarta, 26 Februari 2009
  1. Mode1 (cross-border-supply) merupakan jasa yang diberikan secara langsung oleh penyedia jasa luar negeri dengan pengguna dalam negeri. Contohnya pertimbangan hukum yang diberikan oleh pengacara di luar negeri lewat surat atau telepon.
  2. Mode 2 (consumption abroad) merupakan jasa yang diberikan oleh penyedia Jasa diluar negeri kepada konsumen domestik setelah konsumen tersebut berpindah secara fisik ke negara penyedia jasa. Contohnya pasien Indonesia berobat ke rumah sakit di Singapura.
  3. Mode 3 (commercial Presence) merupakan jasa yang disediakan dengan kehadiran penyedia jasa dari luar negeri kepada konsumen di negara konsumen. Contoh : pendirian rumah sakit milik Singapura di Indonesia.
  4. Mode 4 (movement of individual service providers) merupakan penyediaan jasa langsung berupa tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu kepada konsumen di negara konsumen, contohnya dokter Singapura melakukan praktik di  Indonesia.


Pengesahan protokol AFAS akan melengkapi perangkat hukum secara nasional pelaksanaan persetujuan terkait dengan perdagangan jasa di Indonesia. Adapun peraturan terkait dengan protokol AFAS, adalah:
  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Oeganization (persetujuan pembentukan organisasi Perdagangan Dunia).
  2. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang pengesahan ASEAN Framework Agreement on Services (persetujuan perdagangan bidang jasa di ASEAN).
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional.
  4. Keputusan Presiden Nomor61 Tahun 1998 tentang Perusahaan Pembiayaan.
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Pengansuransian.
Liberalisasi Perdagangan Sektor Jasa

Dalam perundingan liberalisasi bidang jasa, AFAS menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang diterapkan dalam WTO. Prinsip-prinsip tersebut antara lain : Aida S Budiman (dkk), Masyarakat EKonomi ASEAN 2015, (Jakarta; PT.Elex Media Komputindo, 2008), hlm 8-9.
  1. Most Favoured Nation (MFN) Treatment- kemudahan yang diberikan kepada suatu negara berlaku juga untuk semua negara   lain.
  2. Non discriminative, pemberlakuan hambatan perdagangan diterapkan untuk semua negara,  tanpa pengecualian;
  3. Transparancy, setiap negara wajib mempublikasikan semua peraturan, perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan semua keputusan/ ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah;
  4. Progressive liberalization, liberalisasi secara bertahap sesuai dengan tinggat perkembangan ekonomi setiap negara   anggota.


Kemudian dalam komitmen liberalisasi perdagangan jasa dilakukan dalam empat derajat liberalisasi yang berbeda-beda, yaitu113:
  1. None, artinya terbuka penuh atau tidak ada hambatan dan pembatasan pada sektor jasa tersebut.
  2. Bound with limitations; artinya liberalisasi dengan  pembatasan-  pembatasan tertentu yang disebutkan dalam komitmen, dimasa yang akan dating, pembatasan ini dapat dibuka lebih  lanjut.
  3. Unbound, artinya tidak ada komitment, dikarenakan adanya aturan- aturan yang tidak sejalan dengan akses pasar atau perlakuan pasar.
  4. No commitment, tidak ada komitmen karena memang secara teknis tidak dimungkinkan.


Untuk sektor jasa, ASEAN harus mengijinkan upaya liberalisasi sektor  jasa keuangan dari  negara anggota  untuk  menjamin pengembangan sektor keuangan dan menjaga stabilitas keuangan dan sosial ekonomi. Maka  negara anggota akan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai   berikut: Ibid, hlm 12-13
  1. Liberalisasi (melaui formula ASEAN minus X) dimana negara-negara yang telah siap dapat terlebih dahulu melaksanakan liberalisasi dan negara yang belum siap dapat bergabung kemudian; dan.
  2. Proses liberalisasi harus sesuai dengan tujuan kebijakan nasional dan tingkat pembangunan ekonomi serta sektor keuangan di setiap negara anggota.


Mengenai komitmen dalam liberalisasi sektor jasa, AFAS mempunyai kesamaan dalam hal negosiasi setiap anggotanya menawarkan pembukaan sektor jasa mana yang akan di kontribusikan dalam rangka peningkatan liberalisasi. Aturan AFAS mengenai spesifik komitmen (specific commitments) diatur dalam artikel IV, ayat 1 yang berbunyi:

“Member States shall enter into negotiations on measures affecting trade in specific service sectors. Such negotiations shall be directed towards achieving commitments which are beyond those inscribed in each Member State's schedule of specific commitments under the GATS and for which Member States shall accord preferential treatment to one another on an MFN basis.“

Dalam pemberian komitmen di AFAS, negara anggota diharuskan untuk memberikan tingkat komitmen yang lebih baik untuk sesama anggota ASEAN dibandingkan dengan komitmennya dalam GATS/WTO, serta membuka lebih banyak sektor atau sub-sektor, berdasarkan prinsip   MFN.

Sehingga AFAS dikenal juga dengan Istilah GATS   Plus. Komitmen dalam rangka AFAS adalah GATS Plus artinya komitmen Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN untuk liberalisasi sektor perdagangan jasa pada tingkat ASEAN lebih besar dari[pada komitmen yang diberikan pada tingkat GATS/WTO.

Mekanisme  Pelaksanaan AFAS 

Uraian mengenai mekanisme AFAS, lihat; Aida S Budiman, Op.Cit. hlm 130-131
Mekanisme liberalisasi perdagangan Jasa AFAS dilakukan melaui rangkaian negosiasi dibawah Coordinating Committee on Service (CCS), yang didirikan pada Januari 1996. Badan ini bertanggung jawab kepada ASEAN Economic Meeting (AEM) melaui Senior Officials Meeting (SEOM). Berdasarkan Artikel XI (1) (2):
  1. The SEOM shall carry out such functions to facilitate the operation of this Framework Agreement and further its objectives, including the Organisation of the conduct of negotiations, review and supervision of the implementation of this Framework Agreement.
  2. The ASEAN Secretariat shall assist SEOM in carrying out its functions, including providing the support for supervising, coordinating and reviewing the implementation of this Framework Agreement.


Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, dibentuklah sebuah komite yang disebut dengan Coordinating Committee on Service (CCS) yang betugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam AFAS.Integrasi Ekonomi ASEAN di Bidang Jasa, Op.Cit, hlm 23. CCS mengordinasikan enam kelompok kerja yang terdiri dari bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi laut, parawisata, serta telekomunuikasi dan teknologi informasi. Untuk sektor jasa lainnya, sejak1999 proses perundingan dikordinasikan secara terpisah dibawah masing-masing kementrian yang    menangani sektor tersebut. Sebagai contoh sektor transportasi melalui Air Transport Working Group (ATWG), dan sektor jasa keuangan melalui Working Committee on Financial Service Liberalisation (WC-FSL) under AFAS.

Perundingan liberalisasi jasa ASEAN dilakukan dalam putaran perundingan dengan kurun waktu sekitar tiga tahun. Putaran pertama dilakukan pada 1996-1998, dengan mengadopsi pendekatan permintaan dan penawaran (Request and Offer Approach), dimulai dengan pertukaran informasi antar anggota ASEAN tentang komitmen yang telah dibuat dalam GATS dan rezim perdagangan jasa yang diberlakukan di negara masing-masing. Putaran kedua dilakukan pada 1999-2001 dengan mengadopsi Common subsektor Approach, yakni pendekatan yang didasarkan pada komitmen yang telah disetujui oleh minimal empat negara ASEAN, baik dalam GATS maupun dalam AFAS. Jika suatu sub-sektor jasa telah memiliki komitmen lebih dari empat negara, maka subsektor jasa tersebut harus terbuka diseluruh negara anggota dengan memberlakukan prinsip Most Favoured Nation (MFN).

Putaran ketiga dilakukan pada 2002-2004 dengan pendekatan Modified Common sub-sector Approach. Pada dasarnya pendekatan ini sama dengan Common subsektor approach tetapi negara yang berkomitmen dikurangi dari empat negara  menjadi tiga  negara.  Pada  putaran  kali  ini ASEAN juga mulai menggunakan formula ASEAN minus negara X. Putaran keempat dimulai pada 2005 dan telah dicapai kesepakatan dengan ditandatangani “Protocol to Implement the Fourth Package  of Commitment   on

Financial Service Under the ASEAN Framework Agreement  on  Service”  pada The 12th ASEAN financial  Minister  meeting  (AFMM)  di  Danang, Vietnam tanggal 4 April  2008. Ibid, hlm 24.

Daftar Pustaka Makalah

Liberalisasi Perdagangan Sektor Jasa Dalam Kerangka ASEAN dan Perdagangan Bebas Regional Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment